JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (BI) dalam memitigasi dampak rambatan global.

Menkeu menyebut, nilai tukar rupiah per tanggal 26 Juli 2024 menguat 0,52 persen (mtd) dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024. Sementara jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48 persen (ytd) sejalan dengan kondisi global.

"Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara kawasan, seperti Won Korea (6,93% ytd) dan Yen Jepang (8,27% ytd)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Menurut Menkeu, jika rupiah melemah 5,48 persen terhadap global, masih relatif comparable dengan berlanjutnya aliran modal asing dan neraca dagang yang surplus.

"Kinerja rupiah tersebut ditopang komitmen BI terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan berlanjutnya aliran modal asing dan neraca perdagangan kita yang masih alami surplus," ungkap dia.

Ke depan, KSSK menilai rupiah diperkirakan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen BI untuk terus menstabilkan nilai tukar Rupiah yang kemudian mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing.

JAKARTA - Negara termiskin di Benua Amerika dalam daftar ini didasarkan pada Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita setiap negara. Karena salah satu cara tercepat mendapatkan gambaran tentang kualitas hidup secara keseluruhan di suatu negara adalah dengan memeriksa pendapatan nasionalnya.

Pendapatan nasional setiap negara ini dapat diukur menggunakan statistik seperti total produk domestik bruto (PDB) , produk nasional bruto (GNP), atau pendapatan nasional bruto (GNI) per negara.

Sedangkan GNI yang dijadikan tolok ukur dalam daftar ini merupakan nilai dolar dari pendapatan akhir suatu negara dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduknya menggunakan metodologi Atlas.

7 Negara Termiskin di Benua Amerika;

1. Haiti

Haiti jadi negara termiskin di Benua Amerika di tahun 2024 ini menurut World Population Review. Ini disebabkan karena negara tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, melebihi kemampuan negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Haiti hanya memiliki nilai GNI sebesar USD1.610 atau sekitar Rp26,1 juta. Pertumbuhan negara tersebut saat ini kerap kali terhambat oleh ketidakstabilan politik dan kekerasan.

2. Nikaragua

Selanjutnya ada Nikaragua yang memiliki nilai GNI sebesar USD2.090 atau sekitar Rp33,8 juta. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di negara ini adalah bencana alam, ketidakstabilan politik, dan kurangnya pilihan pendidikan.

Namun perekonomian terbelakang bisa saja diselamatkan oleh pertumbuhan di bidang-bidang seperti pertambangan, manufaktur, dan pariwisata. Sehingga bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. Baca Juga:

3. Honduras

Negara yang berada di Amerika Tengah ini memiliki nilai GNI sebesar USD 2.740 atau sekitar Rp44,4 juta. Lebih dari 50% dari sekitar 10 juta penduduk Honduras hidup dalam kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan juga merupakan masalah yang signifikan, begitu juga dengan kurangnya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

4. Bolivia

Bolivia menjadi negara termiskin di Amerika Selatan untuk saat ini, dengan nilai GNI sebesar USD3.450 atau sekitar Rp55,9 juta. Tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran merajalela di Bolivia, dan lebih dari 80% penduduk negara tersebut hidup dalam kemiskinan.

Meski begitu, dalam beberapa tahun ke belakang negara ini telah mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan cadangan devisa tertinggi di seluruh Amerika Latin.

5. El Salvador

Negara terkecil di Amerika Tengah ini memiliki nilai GNI sebesar USD 4.720 atau sekitar Rp76,5 juta. Meskipun sebagian besar penduduk berada di bawah garis kemiskinan, angka tersebut secara bertahap turun dari 39% pada tahun 2007 menjadi 22,3% pada tahun 2019.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di negara ini meliputi geng dan kekerasan, sistem pendidikan yang lemah, dan tingginya kerentanan terhadap bencana alam.

6. Suriname

Kembali ke Amerika Latin, ada Suriname yang memiliki nilai GNI sebesar USD4.880 atau sekitar Rp79,1 juta. Pada 2002, CIA memperkirakan 70% penduduk negara itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Meski begitu, negara ini mempunyai salah satu koefisien Gini tertinggi di dunia, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang sangat besar.

7. Guatemala

Negara termiskin di benua Amerika yang terakhir adalah Guatemala, yang punya GNI sebesar USD5.350 atau sekitar Rp86,7 juta.

Meskipun Guatemala mempunyai perekonomian terbesar di Amerika Tengah, namun hampir setengah dari 18 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan negara ini mempunyai tingkat kekurangan gizi kronis tertinggi keempat di dunia.

JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) melaporkan lebih dari 100 negara termasuk China, India, Brazil dan Afrika Selatan berisiko terjebak ke dalam negara berpenghasilan menengah kecuali mereka mengadopsi strategi pertumbuhan radikal untuk ekonomi mereka.

Organisasi pembangunan yang berbasis di Washington ini mengatakan bahwa negara-negara berkembang akan kesulitan untuk menutup kesenjangan dengan standar hidup Amerika Serikat (AS) kecuali mereka tidak terlalu mengandalkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, pelajaran dari 50 tahun terakhir ketika negara-negara menjadi lebih kaya, mereka masuk ke dalam sebuah jebakan di mana pendapatan per kepala rata-rata hanya sekitar 10% dari tingkat pendapatan di AS atau setara dengan USD8.000.

Sejak 1990, hanya 34 negara berpenghasilan menengah yang berhasil beralih ke status negara berpenghasilan tinggi dengan lebih dari sepertiganya merupakan penerima manfaat dari integrasi ke dalam Uni Eropa, atau dari minyak yang sebelumnya tidak ditemukan.

Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill mengatakan bahwa berdasarkan tren saat ini, China membutuhkan waktu 10 tahun dan India 75 tahun untuk mencapai pendapatan per kepala sebesar 25% dari tingkat pendapatan AS. Pertarungan untuk kemakmuran ekonomi global sebagian besar akan dimenangkan atau dikalahkan oleh negara-negara berpenghasilan menengah.

"Namun terlalu banyak dari negara-negara ini yang mengandalkan strategi yang sudah ketinggalan zaman untuk menjadi negara maju. Mereka terlalu lama bergantung pada investasi atau mereka terlalu cepat beralih ke inovasi," kata dia dikutip dari The Guardian, Jumat (2/8/2024).

Menurut dia diperlukan pendekatan baru pertama-tama fokus pada investasi; kemudian menambahkan penekanan pada infusi teknologi baru dari luar negeri; dan, akhirnya, mengadopsi strategi tiga cabang yang menyeimbangkan investasi, infusi, dan inovasi. "Dengan meningkatnya tekanan demografi, ekologi, dan geopolitik, tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan," jelasnya.

Menurut Bank Dunia, 108 negara diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah pada akhir tahun 2023, masing-masing dengan pendapatan tahunan per kepala berkisar antara USD1.136 hingga USD13.845.

Negara-negara berpenghasilan menengah adalah rumah bagi 6 miliar orang 75% dari populasi global dengan dua dari setiap tiga orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mereka menghasilkan lebih dari 40% produk domestik bruto global, menjadi sumber lebih dari 60% emisi karbon dan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada negara-negara pendahulunya untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, populasi yang menua dengan cepat, meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju, dan kebutuhan untuk mempercepat transisi energi.

Gill mengatakan bahwa akan sulit bagi negara-negara untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

"Kami tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ini akan mudah. Negara-negara berpenghasilan menengah harus melakukan keajaiban tidak hanya untuk mengangkat diri mereka sendiri ke status berpenghasilan tinggi, tetapi juga untuk beralih dari jalur pertumbuhan intensif karbon yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan," kata dia.

Bank Dunia mengusulkan "strategi 3i" untuk negara-negara tergantung pada tahap pembangunan mereka. Negara-negara berpenghasilan rendah dapat fokus hanya pada kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan investasi.

Begitu mereka mencapai status berpenghasilan menengah ke bawah, mereka perlu beralih dan memperluas bauran kebijakan investasi dan infusi, yang melibatkan pengadopsian teknologi dari luar negeri dan menyebarkannya ke seluruh perekonomian. Pada tingkat pendapatan menengah ke atas, negara-negara harus beralih lagi ke investasi, infusi, dan inovasi.

Indonesia

Dalam laporan bertajuk The World Development Report 2024: The Middle Income Trap, pendapatan per kapita AS saat ini berada di kisaran USD80.300. Bank Dunia memperkirakan, Indonesia membutuhkan waktu 70 tahun untuk bisa mencapai pendapatan per kapita setara negara maju.

Bahkan dalam jangka waktu tersebut, Indonesia hanya bisa mengimbangi seperempat dari pendapatan per kapita AS, artinya hanya sebesar USD20.075. Adapun pendapatan per kapita Indonesia pada 2023 menurut Bank Dunia baru sekitar USD4.580 atau negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan bahwa stabilitas Sistem Keuangan dipastikan masih terjaga selama kuartal II-2024.

Sri Mulyani menilai, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berlanjut, inflasi terjaga hingga pasar keuangan yang semakin baik dari sebelumnya.

?Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan II-2024 masih dalam kondisi terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah rampung menggelar rapat berkala ketiga.

Sri Mulyani menekankan bahwa KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Termasuk, gejolak geopolitik yang eskalatif yang rambatannya terhadap ekonomi dan sektor keuangan domestik.

Sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, kondisi ekonomi Indonesia pada periode tersebut juga diperkirakan tetap resilien dan terjaga.

Pada periode kuartal II, rapat diselenggarakan di LPS beberapa hari yang lalu. Sri Mulyani mengatakan rapat berlangsung sampai tengah malam.

?Kami semua KSSK melakukan koordinasi dan terutama juga meningkatkkan kewaspadaan seiring dengan masih sangat dinamisnya kondisi perekonomian global dan nasional," paparnya.

Adapun selain Sri Mulyani, hadir dalam konferensi pers kali ini Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran.

JAKARTA - Di tengah semakin besarnya kekuatan aliansi ini, produk domestik bruto (PDB) BRICS kini menyumbang lebih dari 36% ekonomi global. Dunia telah mengalami pergeseran ekonomi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini telah menyebabkan dolar AS mengalami kesulitan, dengan sejumlah Bank Sentral memilih untuk meningkatkan kepemilikan emas sebagai upaya diversifikasi. Selain itu, di antara pergeseran tersebut, aliansi ekonomi BRICS telah melihat PDB-nya tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir.

Kontributor utama dari pencapaian ini adalah ekspansi blok BRICS baru-baru ini. Blok ini melantik beberapa anggota baru pada awal tahun 2024, termasuk kekuatan ekonomi Arab Saudi dan UEA.

Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa status ekonomi aliansi ini akan meningkat secara eksponensial pada tahun 2028. Selain itu, banyak yang memperkirakan bahwa PDB keseluruhan anggota pendiri China akan melampaui Amerika Serikat (AS) pada awal tahun 2030-an.

Kedudukannya sebagai pemimpin ekonomi BRICS akan melambungkan seluruh aliansi ke depan menuju pangsa 40% dari PDB global. Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Maksim Reshetnikov mendiskusikan pencapaian ini pada acara Keketuaan BRICS 2024 Rusia.

"Menurut hasil tahun lalu, dengan mempertimbangkan anggota baru serikat ini, BRICS menyumbang lebih dari 36% PDB dunia, 22% perdagangan dunia, dan hampir separuh populasi dunia -3,5 miliar dari 8 miliar orang," ungkapnya dikutip dari Watcher Guru, Jumat (2/8/2024).

Meskipun Amerika Serikat masih memimpin dunia dalam peringkat PDB, BRICS memiliki dua dari lima negara dengan PDB terbesar di dunia, yaitu China dan India. Rusia juga bergabung dengan dua anggota BRICS dalam sepuluh besar.

Selain itu, perubahan-perubahan ini akan terus memberikan dampak besar pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan dari kedua kelompok G7 dan BRICS.

Mata uang asli Rusia yang saat ini sedang berkembang akan juga terus meningkatkan adopsi secara keseluruhan. AS dapat melihat dolarnya dalam masalah besar. Pada 2030, peringkat PDB global akan menarik untuk diamati terutama jika aliansi ini terus menambah anggota baru.

JAKARTA - Bergabungnya Malaysia ke BRICS diyakini bakal memberikan dampak ekonomi terhadap negara tetangga Indonesia itu. Peneliti dari Chinese think tank Pangoal Institution, Xu Qinduo mengutarakan, bergabungnya Malaysia bisa menjadi nilai tambah.

"Dari segi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang perdagangan dan akses pasar yang lebih baik untuk Malaysia. Secara politik, menjadi anggota BRICS membuat Malaysia bisa berbagi keprihatinan tentang Barat, khususnya dukungan AS terhadap Israel dalam konflik dengan Palestina yang masih berlangsung," terangnya.

Sementara itu Presiden Centre for New Inclusive Asia, Koh King Kee mengatakan, keanggotaan Malaysia dapat memicu minat di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya yang ingin membangun posisi kolektif di panggung dunia.

"Banyak lembaga global belum efektif dalam mengatasi masalah konflik regional, pembatasan perdagangan dan perubahan iklim," kata Koh dari sebuah think tank yang berbasis di Kuala Lumpur.

"BRICS menyediakan Malaysia dengan platform alternatif untuk menyuarakan pandangannya tentang isu-isu global, terutama pandangan dunia Muslim, mengingat kedudukan (Perdana Menteri Anwar Ibrahim) di negara-negara Muslim," sambungnya.

Koh menambahkan, bahwa keanggotaan Malaysia di blok negara-negara berkembang yang digagas oleh Rusia, China, India dan Brasil pada 15 tahun yang lalu itu akan sejalan dengan kebijakan "diplomasi lingkungan" China, yang fokus pada mencari titik temu dengan negara lain dan mengesampingkan perbedaan mereka.

"Keanggotaan BRICS akan memungkinkan Kuala Lumpur untuk berkolaborasi dan bekerja sama lebih erat dengan Beijing dalam isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama, seperti konflik di Gaza dan pembangunan rendah karbon," tambah Koh seperti dilansir South China Morning Post (SCMP).

JAKARTA - Ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan mampu turut menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari beberapa pencapaian Indonesia di tingkat global.

Di antaranya seperti kenaikan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking (dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023), peringkat ke-6 untuk start-up secara global, memiliki start-up inovatif terbanyak atau peringkat ke-1 di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah mendunia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir secara langsung dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, Kamis (1/8/2024), menegaskan potensi peluang digital Indonesia ke depan dimana ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD210 sampai dengan 360 bilion. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD760 bilion.

?Jumlah UMKM kita juga sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Sehingga saya titip, transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital,? ujar Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini merupakan peringkat ke-2 negara dengan tujuan investasi digital terbesar di ASEAN atau sebesar USD21,97 miliar.

?E-commerce Indonesia menyumbang 40% pangsa pasar di ASEAN, tahun 2023 kita mencapai USD77 miliar. Dan juga tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini 53% (dari populasi),? ujar Menko Airlangga.

Dukungan dan fondasi yang kokoh sangat diperlukan untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal seperti infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi. Penguatan fondasi juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan.

Berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kolaborasi pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO) untuk meningkatkan akses layanan keuangan, serta perluasan literasi keuangan kolaborasi Pemerintah, BI, OJK dan industri menjadi serangkaian upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024.

?Langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan dua hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika dalam Indo Pasific Economic Framework (IPEF) menjadi tujuh negara yang menjadi prioritas dan akan di-placement ITSI Fund," terang Airlangga.

"Fund khusus untuk semikonduktor. Yang kedua, ekosistem artificial intelligence, ini untuk peningkatan R&D dan juga tentunya menjadi masuk dalam beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi yang juga mengembangkan futuristik teknologi,? ungkap Menko Airlangga.

Di akhir tahun 2023 lalu, Pemerintah juga telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 agar sektor digital dapat berkontribusi pada PDB Indonesia secara bertahap dan akan terus meningkat mencapai 20% pada tahun 2045.

Pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.

?DEFA Ini satu-satunya kerjasama ekonomi digital dari seluruh region di dunia. Dan ini menjadi percontohan juga di dalam pertemuan ministerial meeting di OECD. Jadi ini kita diakui juga di tingkat global. Dan dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah USD1 triliun akan naik menjadi USD2 triliun. Jadi ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan USD360 billion, itu akan naik menjadi USD600 billion,? pungkas Menko Airlangga.

JAKARTA - Menginjak Juni 2024, kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan perbaikan. Catat total penerimaan sebesar Rp134,2 triliun atau 41,8% dari target, sektor bea masuk dan bea keluar tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy), masing-masing di angka 0,3% (yoy) dan 52,6% (yoy).

Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, meskipun penerimaan DJBC pada Juni 2024 selisih kurang 0,9% (yoy), tetapi nilai ini meningkat jika dibandingkan penerimaan pada Mei lalu yang bahkan turun hingga 7,8% (yoy).

Peningkatan ini dipengaruhi penerimaan dari dua sektor, masing-masing bea masuk yang tercatat positif di angka Rp24,3 triliun atau 42,3% dari target (naik 0,3% yoy) dan bea keluar di angka Rp8,1 triliun atau 46,3% dari target (naik 52,6% yoy).

?Capaian positif bea keluar dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral, khususnya komoditas tembaga, sedangkan capaian bea masuk didorong oleh penguatan kurs USD dan pertumbuhan nilai impor,? sambungnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, meskipun penerimaan sektor cukai mendominasi penerimaan DJBC dengan total sebesar Rp101,8 triliun atau 41,4% dari target, tetapi nilai ini masih melemah 3,9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).

Terang dia, penurunan ini disebabkan adanya relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading produk hasil tembakau (HT) ke golongan yang lebih rendah/murah.

?Ketentuan relaksasi ini membuat penundaan pelunasan cukai HT pada bulan Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun. Selain itu, adanya downtrading HT ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai HT dari gol I sekitar Rp4,5 triliun dan gol II sekitar Rp0,3 triliun, sementara dari gol III hanya menambah Rp 0,1triliun, sambungnya.

Selain kinerja penerimaan, kinerja fasilitasi dan kinerja pengawasan DJBC hingga Juni 2024 juga menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan tercatat sebesar Rp16,9 triliun, dengan kontribusi signifikan dari kawasan berikat dan KITE yang mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor sebesar USD45,8 miliar dan investasi USD1.762,2 juta.

Sejalan, kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja.

?Perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan DJBC tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Besar harapan kinerja positif ini dapat berlanjut sehingga dapat mendukung kinerja APBN dan DJBC di tahun 2024, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan,? tutup Encep.

JAKARTA - China memberikan dukungan terhadap Malaysia untuk bergabung bersama BRICS dengan mengatakan, semua yang berpikiran sama bakal disambut sebagai mitra. Sebelumnya kabar ketertarikan negara tetangga Indonesia itu kepada BRICS semakin kencang berhembus usai Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengutarakan sudah mengirim surat permohonan kepada Rusia.

"Kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama untuk bergabung dengan (BRICS) dan bekerja sama membuat tatanan internasional lebih adil," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian seperti dilansir South China Morning Post.

"Pengembangan dan perluasan BRICS mencerminkan tren saat ini, yakni melayani kepentingan negara-negara terkait, dan memberikan kekuatan pendorong yang kuat untuk multipolaritas di dunia dan demokrasi yang lebih besar dalam hubungan internasional," sambungnya.

Diungkapkan juga semua itu menjadi alasan kenapa banyak emerging market dan negara berkembang seperti Malaysia, menunjukkan minat yang mendalam terhadap BRICS. Negara tetangga Indonesia itu sudah mengakui secara resmi soal ketertarikannya dan harapan untuk bisa masuk ke dalam BRICS.

Sebagai informasi, BRICS merupakan blok negara-negara berkembang utama yang didirikan oleh Rusia, China, India dan Brasil pada 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu BRICS juga menyambut masuknya anggota baru, termasuk Afrika Selatan pada tahun 2010 dan belum lama ini ada Iran, Mesir, Ethiopia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Saat ini BRICS memiliki 10 anggota dan sekitar 30 negara lainnya, termasuk Thailand sudah menyatakan minta untuk bergabung.

Peneliti dari Chinese think tank Pangoal Institution, Xu Qinduo mengutarakan, Malaysia dan Thailand tidak mungkin bergabung dalam waktu dekat, merujuk pada komentar Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov bahwa blok itu telah memutuskan untuk "mengambil jeda" untuk menerima anggota baru.

Namun, Xu juga mengatakan, bahwa bergabungnya Malaysia "bisa menjadi nilai tambah".

"China mendukung masuknya Malaysia karena melihat ekspansi grup sejalan dengan sistem multipolar. Sebagai salah satu pendiri BRICS, China memainkan peran kunci dalam (kemajuan) calon keanggotaan Malaysia. Peran yang sama pentingnya dengan Rusia - jika mengingat ukuran ekonominya," tambah Xu.

"Dari segi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang perdagangan dan akses pasar yang lebih baik untuk Malaysia. Secara politik, menjadi anggota BRICS membuat Malaysia bisa berbagi keprihatinan tentang Barat, khususnya dukungan AS terhadap Israel dalam konflik dengan Palestina yang masih berlangsung," terangnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilisnya hari ini mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,18% di Juli 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Data ini kemudian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa deflasi ini memang patut diwaspadai.

"Deflasi jadi alarm, karena di saat bersamaan, Rupiah melemah, dan yang biasa terjadi adalah imported inflation," ungkap Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Adapun dia menilai bahwa deflasi 3 bulan berturut-turut ini menjadi indikator pelemahan daya beli kelas menengah.

"Ini bisa terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, NPL KPR naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat," tutur Bhima.

Bahkan, deflasi ini, sebut Bhima, menjadi indikasi bahwa pelaku usaha juga mulai tertekan.

"Ini kalau deflasi berturut-turut justru menjadi indikasi adanya tekanan bagi pelaku usaha untuk menahan kenaikan harga di level konsumen, karena khawatir harga ritel naik banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan," jelas Bhima.

Hal ini terjadi karena biaya bahan baku dan mesin mengalami kenaikan, tetapi pelaku usaha di saat yang sama juga tidak berani menaikkan harga jual.

"Ini kan artinya pelaku usaha tidak diuntungkan dengan adanya deflasi. Deflasi justru menunjukkan ada yang tidak beres dari geliat ekonomi, khususnya pasca lebaran," tandas Bhima

KIEV - Presiden Ukraina , Volodymyr Zelenskiy menandatangani Undang-undang (UU) yang memungkinkan pemerintah untuk menangguhkan pembayaran utang luar negeri hingga 1 Oktober 2024, mendatang. Keputusan moratorium menandai masuknya era gagal bayar, menjadi strategi Ukraina.

Sebelumnya pada awal bulan ini, Ukraina mengumumkan kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi utamanya untuk merestrukturisasi utang internasional senilai hampir USD20 miliar atau setara Rp323,5 triliun (Kurs Rp16.178 per USD).

Didorong oleh invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022, membuat Ukraina melakukan kesepakatan untuk kedua kalinya setelah hal serupa dilakukan saat invasi Krimea tahun 2014. Moratorium pembayaran dua tahun pada obligasi tersebut berakhir pada 1 Agustus.

Pemegang obligasi masih harus menyetujui kesepakatan itu, yang diharapkan dapat dicapai meskipun secara teknis di balik proses tersebut bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Tetapi gagal bayar jangka pendek akan memiliki dampak yang kurang signifikan pada prospek pinjaman jangka panjangnya daripada gagal bayar tanpa kesepakatan.

Proposal itu membuat Ukraina mendapatkan pemotongan 37% pada obligasi internasional yang beredar, membuat Kiev berhemat USD11,4 miliar dalam pembayaran selama tiga tahun ke depan -durasi program negara dengan Dana Moneter Internasional (IMF)- menurut pernyataan pemerintah.

Ukraina juga berutang pembayaran USD34 juta pada Eurobond 2026 yang jatuh tempo pada 1 Agustus, dengan masa tenggang 10 hari.

Menteri Keuangan Ukraina, Sehriy Marchenko sebelumnya memuji kesepakatan dengan pemegang obligasi. Tetapi dia juga mengatakan, bahwa negosiasi itu tidak mudah, mengutip "perbedaan signifikan" dalam penilaian situasi yang dihadapi Ukraina.

Sebelumnya proposal awal Ukraina, yang meminta pengurangan hingga 60% dari nilai obligasinya, ditolak oleh para kreditor, yang membalas dengan saran pemotongan hanya sekitar 22%. Pemerintah juga telah mengajukan skenario-skenario potensial lainnya, termasuk "struktur dasar yang diubah" yang menawarkan syarat-syarat yang lebih menguntungkan, meskipun ini belum diusulkan secara resmi.

Ukraina masih di bawah ancaman kemungkinan gagal bayar di bulan Agustus, kecuali jika bisa melanjutkan pembayaran utang atau mendapatkan perpanjangan moratorium utang saat ini. Dukungan IMF yang sedang berlangsung dapat terancam jika tingkat utang Ukraina dianggap tidak berkelanjutan, memberikan tekanan tambahan pada stabilitas keuangan negara.

JAKARTA - Emirates akan mengoperasikan layanan harian kedua pesawat Airbus A380 seluruh penerbangan dari Dubai ke Bali. Tujuannya, untuk memenuhi lonjakan permintaan perjalanan ke Pulau Dewata selama musim liburan.

Layanan ini akan mulai 1 September hingga 26 Oktober 2024, penerbangan Emirates EK398/399 antara Dubai (DXB) dan Bali (DPS) akan ditingkatkan menjadi Airbus A380, menggantikan layanan Boeing 777 saat ini.

"Layanan ini akan melanjutkan kesuksesan layanan A380 pertama Emirates ke Indonesia, yang diluncurkan pada 1 Juni 2023, sekaligus mendorong lebih banyak penumpang ke Bali selama salah satu periode tersibuk dalam setahun dan menghubungkan para pelanggan dari Indonesia ke Dubai dan destinasi lainnya melalui jaringan global Emirates yang luas." tulis Emirates dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1?8/2024)

Emirates berkomitmen dalam jangka panjang untuk menyediakan pengalaman perjalanan kelas dunia dan mendukung sektor perjalanan dan pariwisata Indonesia. Nantinya, dengan dua penerbangan A380, Emirates akan menawarkan lebih dari 2.600 kursi tambahan setiap minggunya ke dan dari Bali. Hal ini untuk membantu memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat selama musim puncak liburan.

"Dengan layanan tambahan ini, lebih banyak penumpang ke dan dari Indonesia dapat menikmati produk dan layanan terbaik di kelasnya dari pesawat double-decker ikonik ini, termasuk kabin yang luas, Onboard Lounge eksklusif, dan ice, sistem hiburan pemenang penghargaan dalam penerbangan Emirates, yang menawarkan lebih dari 6.500 saluran hiburan sesuai permintaan."terang Emirates

Adapun tiketnya dapat dibeli di emirates.com, Kantor Penjualan Emirates atau pusat layanan pelanggan, atau melalui agen perjalanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan masuk bagi pengunjung internasional ke Dubai, kunjungi: www.emirates.com/flytoDubai.