JAKARTA - Bank-bank sentral BRICS dan negara-negara berkembang sedang melakukan aksi beli emas dan secara bersamaan melepas dolar AS dari cadangan mereka. World Gold Council melaporkan bahwa BRICS adalah pembeli emas terbesar di 2022 dan 2023, dan akan melanjutkan pembelian emas di tahun 2024. Sambil mengumpulkan emas, anggota BRICS, Rusia dan China, melepas obligasi treasury AS dan aset-aset lainnya.

China memilih melepas obligasi pemerintah AS senilai USD53,3 miliar atau setara Rp860 triliun dan mengakumulasi miliaran emas. Negara-negara BRICS lainnya juga mengikuti langkah tersebut meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan pelepasan obligasi pemerintah AS oleh China.

Emas kini menjadi aset yang paling digemari oleh bank sentral, sementara dolar AS mulai dijauhi. Pendiri Matterhorn Asset Management, Egon von Greyerz mengatakan bahwa ini adalah "era keemasan BRICS".

Greyerz menjelaskan bahwa negara-negara BRICS semakin banyak membeli emas sementara Bank Sentral mereka membuang Treasury AS di pasar. Ia memprediksi bahwa akan tiba saatnya bank sentral memegang lebih sedikit dolar AS dan memiliki lebih banyak emas untuk melindungi ekonomi mereka.

"Saat kita memasuki era keemasan dengan negara-negara BRICS yang meningkatkan pembelian mereka secara terus menerus dan bank-bank sentral menjual Treasury AS untuk membeli emas. Tidak ada negara dan Bank Sentral yang akan menyimpan dolar di masa depan sebagai aset cadangan. Emas fisik adalah satu-satunya aset cadangan yang tepat, seperti yang telah terjadi sepanjang sejarah," kata Greyerz dikutip dari Watcher Guru, Jumat (12/7/2024).

Langkah tersebut akan berdampak drastis pada perdagangan global dan memperkuat mata uang lokal dan ekonomi asli negara-negara berkembang. Di sisi lain, ekonomi AS akan terpukul pertama kali dan berusaha keras untuk melindungi kepentingannya.

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto diminta mencermati pembentukanBadan Penerimaan Negara (BPN) harus terpisah dari Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ). Belakangan dinilai perlu adanya pemisahan Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak ) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri.

Prabowo juga diminta menunjuk sosok yang tepat untuk memimpin untuk memaksimalkan pendapatan negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, BPN memang ideal kalau kuat dan berada di bawah presiden langsung. Karena dia memandang, salah satu penerimaan negara yang bisa dimaksimalkan melalui lembaga baru itu adalah pajak.

"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terlalu powerfull saat ini. Menangani penerimaan, treasury, di bawahnya juga ada perusahaan-perusahaan, jadi terlalu overload. Pajak yang penting bagi kehidupan negara, selama ini dipegang dirjen pajak, eselon 1. Kurang powerfull," kata Samirin dalam diskusi publik bertajuk 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar', Kamis (11/72024).

Dia memandang, jika BPN benar-benar terbentuk, maka harus dilakukan perubahan nomenklatur. Dimana, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan dari Kemenkeu, dan dimasukkan ke lembaga yang akan dibentuk tersebut.

"Tetapi memang BPN ini harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu pentingnya pajak. Kita harus pastikan ketika ini dibentuk tidak ada problem. Karena begitu ada problem, apakah itu isu koordinasi, isu administrasi, maka fiskal kita yang sudah tersengal-sengal ini akan semakin parah," ujarnya.

Karena itu, Wijayanto mendorong pemerintah baru yang akan resmi menjabat pasca pelantikan di Oktober 2024 mendatang, diharapkan bisa ekstra hati-hati membentuk BPN, dan Prabowo sebagai Presiden kedelapan RI periode 2024-2029 bisa memilih orang yang tepat.

"Kalau orangnya (pimpinan BPN) saya tidak tahu. Ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang tegas, orang yang keras," demikian Wijayanto.

JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyebut tata kelola utang negara di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode sejak 2014 hingga 2024 terlampau serampangan. Akibatnya utang negara mencapai tiga kali lipat dibanding masa pemerintahan Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi utang dari Jokowi itu meningkat dari warisan SBY Rp2.600 triliun menjadi Rp8.300 triliun, naik tiga kali lipat. Ini adalah kebijakan yang serampangan dalam kebijakan fiskal dan tidak bisa ditolerir," kata Didik dalam diskusi bertajuk "Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar" yang dilakukan Universitas Paramadina, Kamis (11/7/2024).

Beban utang yang sudah sangat berat akibat kebijakan keuangan negara yang dilakukan Jokowi, akan dirasakan pada saat pembayarannya. Dimana bukan hanya utang pokoknya, tapi juga bunga hutangnya yang terlanjur tinggi.

"Bayar bunganya itu Rp497 triliun, bunganya tinggi. Itu 10 kali (lipat) dengan tingkat bunga di Jepang dan negara lain. Siapa yang menikmati? Investor, orang-orang kaya, mereka mengeruk dari pajak masyarakat," tuturnya.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu memandang, seharusnya dalam menentukan kebijakan utang pemerintah mempertimbangkan beberapa hal pokok, terutama dalam segi kemampuan dan juga dampaknya.

"Harus dihitung juga kemampuan membayar, yaitu ekspor kita, cadangan devisa," jelas Didik.

JAKARTA - Anggota BRICS , India dan Rusia, menjalin kemitraan baru dengan menggunakan sistem pembayaran nasional mereka untuk menggantikan dolar AS di semua transaksi perdagangan. Sistem pembayaran India, RuPay, dan sistem MIR Rusia akan segera diintegrasikan untuk transaksi lintas batas antar kedua negara.

Presiden Rusia Valdimir Putin menyambut Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Moskow, dan pertemuan ini membentuk aliansi-aliansi baru dan keputusan-keputusan strategis perdagangan. Modi menegaskan terbuka untuk berdagang dengan Rusia menggunakan sistem pembayaran RuPay dan MIR.



Kostin menjelaskan, sistem pembayaran RuPay dan MIR dapat segera diintegrasikan untuk penyelesaian perdagangan.

"Kami akan membuat beberapa kemajuan mengingat kompleksitas yang ada," katanya. Kostin menyimpulkan dengan mengatakan bahwa BRICS ingin bebas dari dolar AS, Euro, dan mata uang Barat.

JAKARTA - Pemerintah biasanya memungut pajak untuk mendanai layanan publik yang sangat vital hingga pembangunan infrastruktur, namun ada juga negara yang tidak menerapkan pajak penghasilan. Untuk mendapatkan pemasukan, beberapa negara memungut dari sumber pembayaran alternatif.

Secara global, pajak penghasilan adalah sumber pendapatan pemerintah. Beberapa negara tidak mengenakan pajak penghasilan pada penduduk atau warga negara mereka.

Lantas darimana mereka mencari pendanaan? negara-negara tanpa pajak penghasilan bergantung pada jenis perpajakan lain, seperti PPN dan pajak properti, bea masuk, bea materai hingga biaya lisensi.

Berikut7 negara tanpa pajak penghasilan

1. Uni Emirate Arab

UEA (Uni Emirate Arab) adalah federasi tujuh Emirates yang memiliki ekonomi yang kuat dan beragam. Perekonomian ditopang oleh pendapatan yang dihasilkan ekspor minyak dan gas.

Pemerintah telah mengadopsi kebijakan tanpa pajak penghasilan untuk menarik investasi asing. Kebijakan dan program pajak tanpa penghasilan seperti kewarganegaraan melalui investasi telah menarik talenta dan kekayaan di seluruh dunia. UEA telah muncul sebagai salah satu pusat bisnis dan pembangunan.

Uni Emirat Arab mempunyai infrastruktur yang mapan, sistem politik stabil, dan rezim perdagangan liberal di kawasan Teluk. Sebagian besar PDB negara itu berasal dari pendapatan non-minyak karena negara itu mulai menjauh dari sektor energi.

UEA memungut pajak penghasilan perusahaan 9% dan PPN standar 5%. Pada tahun 2020, imigran membentuk sekitar 88.1% dari total populasi. Visa tinggal bervariasi sesuai dengan jenis dan sponsor mereka, berkisar dari satu hingga 10 tahun.

2. Qatar

Negara ini sangat mirip dengan Kuwait, karena Qatar juga menjadikan minyak sebagai sumber pendapatan utama. Namun, industri lain juga menjadi komponen utama perekonomian Qatar.

Mereka adalah salah satu negara terkaya dan memberikan kontribusi tinggi untuk infrastruktur dan pembangunan. Qatar tidak memungut pajak kepada para warga negaranya karena memiliki sumber pendapatan lain.

Ekonomi Qatar bergantung pada minyak dan gas alam. Investor asing dapat beroperasi di Otoritas Zona Bebas Qatar (QFZA), yang didirikan pada 2018, meliputi pengawasan dua zona bebas di Qatar, Ras Bufontas dan Umm Alhoul.

Pendirian di zona tersebut mencakup kepemilikan 100%, tenaga kerja asing yang fleksibel, dan kemungkinan tax holiday hingga 20 tahun untuk pajak penghasilan perusahaan (CIT). Tarif pajak perusahaan yakni sebesar 10%.

3. Panama

Label surga pajak biasanya disematkan pada sebuah negara yang menawarkan kewajiban pajak sangat minim, baik kepada individu ataupun bisnis. Bahkan Surga pajak murni adalah negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali.

Republik Panama dianggap sebagai salah satu surga pajak murni paling mapan di Karibia karena undang-undang ekstensif yang secara ketat mengatur yurisdiksi lepas pantai dan layanan keuangan negara itu.

4. Monako

Negara ini terletak di French Riviera dan merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Monako sering dianggap sebagai surga pajak, namun perusahaan akan dikenakan pajak sebesar 33% atas laba kecuali tiga perempat laba dihasilkan di wilayah Monako.

Monako adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan. Pariwisata menjadi sektor utama, dan negara ini dikenal sebagai surga pajak.

Perekonomian negara sangat maju dan telah menarik individu dari seluruh dunia. Perancis menjadi bahasa yang dominan digunakan. Monako merupakan salah satu negara yang tidak ada pajak penghasilan, namun untuk mendapatkan izin tinggal di sana sangatlah sulit.

Untuk diketahui Monako juga menjadi satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Memperoleh kewarganegaraan di wilayah ini membutuhkan deposit 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monako dan membeli atau menyewa rumah.

5. Kuwait

Kuwait merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada produksi minyak. Minyak menyumbang 92% dari PDB negara itu.

Kuwait termasuk dalam jajaran negara kaya minyak lainnya seperti Saudi dan Irak sebagai tetangganya. Cadangan minyak yang dimiliki telah menjadikannya salah satu negara terkaya di seluruh dunia.

Pemerintah juga menghabiskan banyak uang untuk proyek-proyek pembangunan dan menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang berkualitas.

Minyak dan hasil bumi mendukung PDB yang substansial. Meskipun negara itu tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait memungut pajak penghasilan perusahaan sebesar 15%. Kuwait juga menjadi pendukung energi terbarukan dan pemimpin keuangan regional.

6. Oman

Oman berada di pesisir selatan Jazirah Arab. Ketika ekonominya sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, mereka telah berusaha untuk mendiversifikasi pendapatan melalui pariwisata, perikanan, dan juga pertanian.

Oman memiliki ekonomi yang kuat dan tradisi sejarah, dimana bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Oman membebaskan warganya untuk tidak membayar pajak penghasilan. Sumber penghasilan negara ini berasal dari minyak mentah yang menopang 71% dari APBN-nya.

Sultan Qaboos bin Said, menjadi raja Oman yang paling lama memerintah, namun Ia meninggal pada Januari 2020 lalu. Meski tanpa pajak perorangan, negara ini mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% untuk produk tertentu, serta pendapatan perusahaan hingga 15%.

7. Bahama

Bahama adalah negara kecil yang terletak di Laut Karibia. Mereka dikenal dengan standar hidup yang tinggi dan sebagai tempat liburan yang indah. Pemerintah menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pariwisata. Hal ini menjadikan Bahama salah satu negara, yang lebih mudah untuk menerapkan kehidupan bebas pajak penghasilan.

Sektor pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi berkembang pesat dengan menyumbang 85% dari PDB. Bahama merupakan satu-satunya negara di Belahan Barat yang bukan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-undang Bahama memungkinkan imigrasi bagi investor asing dengan pembelian properti residensial setidaknya senilai USD500.000. Hal itu cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri dan tanggungan apapun, dan tinggal di negara itu hingga 10 tahun.

JAKARTA - Ekonomi Rusia ditopang oleh perang di Ukraina , sehingga menang atau kalah bukan pilihan buat Moskow. Hal ini diungkapkan oleh seorang ekonom Eropa seperti dilansir Bussiner Insider.

PDB Rusia tumbuh 5,5% secara year over year (YoY) pada kuartal ketiga tahun 2023, menurut data dari pemerintah Rusia. Akan tetapi menurut Renaud Foucart, seorang dosen ekonomi senior di Universitas Lancaster menerangkan, pertumbuhan tersebut didorong oleh pengeluaran militer, ketika Kremlin menghabiskan 36,6 triliun rubel atau USD386 miliar untuk sektor pertahanan tahun ini.

"Gaji militer, amunisi, tank, pesawat, dan kompensasi untuk tentara yang tewas dan terluka, semuanya berkontribusi pada angka PDB. Sederhananya, perang melawan Ukraina sekarang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Rusia," kata Foucart dalam sebuah op-ed untuk The Conversation di awal Juli 2024.

Di sisi lain beberapa sektor dari ekonomi Rusia mengalami tekanan di tengah perang berkepanjangan. Moskow dikecam saat mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah, saat para profesional muda melarikan diri dari negara itu atau ditarik ke dalam konflik.

Rusia saat ini disebut kekurangan sekitar 5 juta pekerja, menurut salah satu proyeksi, hingga berdampak pada melonjaknya upah. Inflasi di Rusia sangat tinggi pada level 7,4% atau hampir dua kali lipat dari target bank sentral di angka 4%.

Sementara itu investasi langsung di Rusia telah runtuh, dengan penurunan hingga USD8,7 miliar dalam tiga kuartal pertama tahun 2023, menurut data dari bank sentral Rusia.

Kondisi semua itu menempatkan Kremlin dalam posisi yang sulit, tidak peduli hasil perang di Ukraina. Bahkan jika Rusia menang, negara itu diyakini bakal kesulitan dalam membangun kembali dan mengamankan Ukraina. Selain butuh biaya besar, dampak dari sanksi Barat juga dipastikan terus berlanjut yang membuatnya tetap terisolasi dari pasar global.

Negara-negara Barat memilih menghindari perdagangan dengan Rusia sejak menginvasi Ukraina pada 2022, yang menurut para ekonom dapat sangat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang Moskow.

Selama tetap terisolasi, "harapan terbaik" Rusia adalah menjadi "sepenuhnya tergantung" pada China, salah satu dari sedikit sekutu strategisnya yang tersisa, kata Foucart.

Sementara itu biaya membangun kembali negaranya sendiri sudah "besar," tambahnya, menunjuk pada masalah seperti infrastruktur yang rusak dan kerusuhan sosial di Rusia.

"Kebuntuan yang berlarut-larut mungkin satu-satunya solusi bagi Rusia untuk menghindari keruntuhan ekonomi total," tulis Foucart.

"Rezim Rusia tidak memiliki insentif untuk mengakhiri perang dan menghadapi realitas ekonomi semacam itu. Jadi ia tidak mampu memenangkan perang, juga tidak mampu kehilangannya. Ekonominya sekarang sepenuhnya diarahkan untuk melanjutkan konflik yang panjang dan semakin mematikan," sambungnya.

Ekonom lain telah memperingatkan masalah yang akan datang untuk Rusia di tengah perang Ukraina. Ekonomi Rusia dinilai akan melihat lebih banyak degradasi secara signifikan ke depan, seperti disampaikan oleh salah satu think tank yang berbasis di London baru-baru ini memperingatkan. Meski begitu patut diakui soal ketahanan Rusia dalam menghadapi sanksi Barat.

JAKARTA - Arab Saudi telah mengamati upaya-upaya Barat dalam memberikan sanksi kepada Rusia. Negara tersebut cemas alat yang sama dapat digunakan untuk melawan Riyadh. Riyadh memperingatkan bahwa mereka dapat menjual beberapa kepemilikan utang Eropa sebagai pembalasan atas langkah G7 yang menyita hampir USD300 miliar aset Rusia yang dibekukan, menurut laporan Bloomberg,

Ancaman tersebut disampaikan kementerian keuangan Arab Saudi awal tahun ini kepada sejumlah mitra G7 lantaran kelompok ini telah menyita aset-aset Rusia yang dirancang untuk mendukung Ukraina. Bloomberg melaporkan, Arab Saudi secara khusus mengisyaratkan keluar dari utang euro yang diterbitkan oleh Prancis. Riyadh telah mengkhawatirkan upaya-upaya Barat untuk menyita aset-aset Kremlin selama berbulan-bulan.



Peringatan Arab Saudi menggarisbawahi kekhawatiran di negara-negara Teluk bahwa pada suatu hari nanti Barat bisa saja menerapkan tuas ekonomi serupa yang seperti yang dilakukan terhadap Rusia dengan menyita aset-aset negara Teluk di luar negeri jika kritik terhadap isu-isu hak asasi manusia di Teluk atau keputusan-keputusan kebijakan luar negeri mereka muncul kembali.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah merayu Arab Saudi yang kaya akan minyak ini untuk melawan isolasi terhadap Moskow di panggung dunia dan menopang pasar energi. Putin melakukan kunjungan langka ke Arab Saudi dan UEA pada bulan Desember lalu.

Melansir laporan dari MEE, Putin meminta izin Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelum mempersenjatai pemberontak Houthi di Yaman dengan rudal jelajah anti-kapal. Pemimpin Saudi, yang mengobarkan perang brutal melawan Houthi yang didukung Iran, mendesak Putin untuk tidak mempersenjatai kelompok tersebut, dan Rusia menurutinya. Arab Saudi bersaing dengan Rusia untuk menjadi eksportir minyak mentah terbesar di dunia.

Seperti negara-negara Teluk lainnya, mata uang Arab Saudi dipatok dengan dolar AS dan menjual minyaknya dalam greenback, sehingga meningkatkan posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Pada Januari 2023, Arab Saudi mengatakan sedang mempertimbangkan untuk berdagang dalam mata uang selain dolar AS setelah ada laporan bahwa mereka sedang berdiskusi dengan China tentang penjualan minyak mentah dalam yuan.

Tidak jelas berapa banyak utang Eropa yang dimiliki Arab Saudi, tetapi cadangan mata uang asing bersih bank sentralnya mencapai USD445 miliar. Arab Saudi memiliki USD135,9 miliar dalam bentuk surat utang AS, menempatkannya di peringkat ke-17 di antara para investor dalam obligasi AS.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa nilai ekspor besi dan baja senilai USD26,7 miliar atau setara Rp433 triliun di 2023. Kinerja mengalami perbaikan dari defisit USD3 miliar di 2019 menjadi surplus USD15,3 miliar pada 2023.

Hal ini diikuti dengan pertumbuhan industri logam dasar sejak kuaratal I-2023 hingga kuartal I-2024 pada rentang 11% hingga 18% dan peningkatan ekspor produk logam dasar dari 8,74% di 2019 menjadi 16,74% pada 2023.

"Industri baja ini bagus karena sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Contohnya IKN, seluruh steel construction dibuat di Indonesia dan ini keuntungan kita. Kita menjadi negara berdaya saing kuat di iron and steel," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Indonesian Society of Steel Construction (ISSC), Rabu (10/7/2024).

Selain menyoroti perkembangan industri baja tersebut, Airlangga juga mengklaim kemajuan salah satu construction siblings yang berada di Batam yaitu berhasil melakukan ekspor sebanyak 130 wind turbine. Wind turbine tersebut juga menjadi pertama yang akan dipasang pada utara Long Island, New York, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 2,1 Gigawatt.

Mempertimbangkan capaian ekspor komoditas baja yang telah dilakukan pada beberapa negara, diantaranya di Sydney dan New Zealand, Menko Airlangga menyampaikan bahwa industri baja di Indonesia kian menguat dan diperhitungkan berbagai negara di dunia.

Dengan demand yang terus meningkat, Airlangga meminta agar target industri baja dapat ditingkatkan hingga ke 20 juta ton, mengingat konsumsi diperkirakan akan meningkat hingga 18-19 juta ton.

Lebih lanjut, perlu adanya peningkatan kemampuan pabrikasi atau manufacturing agar lebih cepat. Terkait kekhawatiran pelaku usaha terhadap capital goods, pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif yang dapat meringankan pelaku industri seperti pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN.

Terakhir, Airlangga menegaskan penguasaan teknologi juga menjadi aspek yang penting dalam mendorong kemajuan industri baja, terlebih Indonesia juga akan mengalami bonus demografi ke depan sehingga diharapkan akan terdapat lebih banyak sumber daya manusia yang unggul terkait teknologi.

"Hingga kini, industri baja Indonesia sendiri telah memiliki kemampuan welding yang merupakan salah satu terbaik di dunia," jelasnya.

JAKARTA - Perdagangan timbal balik antara Rusia dan anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) melonjak sebesar 25% pada 2023 mencapai USD333 miliar atau setara Rp5.400 triliun. Pencapaian itu diungkapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Anton Alikhanov dalam acara pameran industri internasional Innoprom, di Ekaterinburg, Rusia, Selasa (9/7).

Alikhanov menandaskan investasi langsung Rusia di negara-negara SCO telah mencapai USD10,2 miliar. "Jumlah yang hampir sama juga masuk ke Rusia," ujar dia dikutip dari Russia Today, Rabu (10/7/2024).

"Dalam hal ekonomi, negara kami adalah salah satu peserta paling aktif di organisasi ini," kata Alikhanov.

Didirikan pada 2001, SCO terdiri dari Tiongkok, India, Iran, Kazakhstan, Rusia, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan anggota terbarunya, Belarusia.

Saat ini, 14 negara termasuk Mesir sebagai satu-satunya negara Afrika, memiliki status mitra dialog SCO, yang memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam acara-acara khusus organisasi ini atas undangan anggota.

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperkuat hubungan antara negara-negara anggota dan mempromosikan kerja sama di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya dan pendidikan.

Pekan lalu saat berbicara pada KTT SCO, di ibukota Kazakhstan, Astana, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan penggunaan mata uang nasional dalam pembayaran Rusia dengan sesama anggota SCO telah melampaui 92%.

Dia menegaskan kembali proposal Moskow untuk mengembangkan mekanisme independen untuk menyelesaikan pembayaran dalam SCO dan menegaskan bahwa upaya bersama yang dilakukan oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral telah membantu memperkuat hubungan perdagangan dan investasi di dalam kelompok tersebut.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyayangkan penggunaan produk dalam negeri saat ini masih di angka 41% untuk kabupaten dan kota meski telah diingatkan berkali-kali. Menurutnya angka tersebut masih terbilang kecil.

"Kemudian juga masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Saya cek masih diangka 41% penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41% ini masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor," ujar Jokowi, dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas XVI APKASI di JCC, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Jokowi mengatakan mengumpulkan uang dari penerimaan negara dinilai sangat sulit di antaranya dari pajak hingga dividen.

"Hati-hati kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali, baik itu yang namanya pajak, PNBP, yang namanya royalti, yaang namanya dividen," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersusah payah mengumpulkan setiap rupiah untuk penerimaan negara, namun sesudah ditransfer ke daerah malah dibeli produk impor.

"Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu di transfer ke daerah, dibelikan impor.Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan," kata Jokowi.

Dia mengingatkan kepada kepala daerah untuk dapat menggunakan barang dan jasa produk dalam negeri.

"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Inggris, Rachel Reeves yang baru saja diangkat mengatakan, pemerintah baru mendapatkan warisan ekonomi terburuk sejak Perang Dunia Kedua . Rachel Reeves menyalahkan pemerintah sebelumnya karena menghancurkan ekonomi Inggris selama 14 tahun mereka berkuasa.

Reeves kini mengelola keuangan negara setelah Partai Buruh memenangkan 412 dari 650 kursi di House of Commons pekan lalu, mengakhiri pemerintahan Tory -sebutan Partai Konservatif- selama 14 tahun.

"Saya telah berulang kali memperingatkan bahwa siapa pun yang memenangkan pemilihan umum akan mewarisi keadaan terburuk sejak Perang Dunia Kedua," kata Reeves dalam pidatonya di Departemen Keuangan pada hari Senin, lalu.

"Kami mendapatkan warisan 14 tahun kekacauan dalam ekonomi yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia menuding, para pendahulunya bertindak karena "kepentingan politik" sebagai bagian dari "pemerintah yang mengutamakan partai,".

Diterangkan juga oleh Reeves, analisis Treasury terbaru yang diminta olehnya selama akhir pekan memperlihatkan, bahwa seandainya ekonomi Inggris tumbuh pada tingkat rata-rata ekonomi OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) dalam 13 tahun terakhir ini, maka ekonomi Inggris seharusnya akan lebih dari � 140 miliar (USD179 miliar) atau bahkan lebih besar.

Dia menambahkan bahwa kebijakan Tory telah secara efektif merugikan anggaran Inggris USD74 miliar terkait pendapatan pajak yang hilang pada tahun 2023 saja.

"Itu uang yang bisa untuk merevitalisasi sekolah kami, rumah sakit, dan layanan publik lainnya," kata kanselir baru.

"Pertumbuhan membutuhkan pilihan yang sulit ? pilihan yang dihindari oleh pemerintah sebelumnya," terangnya.

Reeves juga berjanji untuk mengakhiri "ketakutan politik" dalam "sistem perencanaan kuno" Inggris, dan menjanjikan reformasi, sambil tetap berkomitmen untuk "tidak ada kenaikan Asuransi Nasional, dan tarif dasar, lebih tinggi, atau tambahan Pajak Penghasilan, atau PPN."

Menurut Guardian, defisit Inggris telah mencapai level tertinggi sejak 1960-an di bawah lebih dari satu dekade pemerintahan Konservatif. Sementara itu ekonomi Inggris sangat terpengaruh oleh beberapa peristiwa, seperti "guncangan termasuk Brexit, pandemi Covid, dan krisis biaya hidup."

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pada awal Juli bahwa PDB Inggris akan tumbuh sebesar 0,5% tahun ini.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, salah satu penyebab penerimaan pajak pada semester I 2024 merosot. Hal itu dikarenakan menurunnya setoran pajak para korporasi.

Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga dapat dipastikan juga absen membayar pajak, utamanya PPh Badan.

"Masa ada sekian banyak perusahaan misal di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Selasa (9/7/2024).

Hal itu juga, yang menurutnya saat ini pemerintah sedang kebut sistem digitalisasi. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya dalam strategi pengumpulan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik," sambungnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan penerimaan negara sepanjang semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi 6,2% secara tahunan.

Sedangkan penerimaan pajak pada semester I 2024 sebesar Rp1.028 triliun atau turun sekitar 7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy).

Menkeu menjelaskan, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy).

"Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11% (yoy)," kata Sri Mulyani di DPR, (8/7).