JAKARTA - Setelah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang menerapkan tarif impor tinggi atas sejumlah produk China, wacana serupa mengemuka dari Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengemukakan usulan pengenaan bea masuk hingga 200% untuk sejumlah produk impor.

Wacana Indonesia untuk mengenakan tarif hingga 200% pada produk-produk impor, termasuk barang-barang buatan China, diakui Zhao Gancheng, peneliti di Shanghai Institute for International Studies, menimbulkan kekhawatiran atas potensi ketegangan antara dua mitra dagang penting di kawasan Asia tersebut. Namun, seperti dilansir Global Times, Minggu (7/7), Zhao meyakini hal itu tidak akan berdampak signifikan terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Menurut media yang terafiliasi dengan Partai Komunis Chian tersebut, Zhao tetap optimistis akan prospek hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Menurut Zhao, China sangat menekankan hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan negara-negara kawasan, termasuk Indonesia. Demikian pula, kata dia, Indonesia memandang China sebagai mitra dagang penting dan sumber investasi. Meskipun ada tantangan eksternal, Zhao yakin hubungan ekonomi antara kedua negara cukup kuat.

"Meskipun masalah tarif telah menarik perhatian, hal ini seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap hubungan dagang secara keseluruhan, mengingat tingginya saling melengkapi dalam perdagangan bilateral," kata Zhao. Dia memperkirakan hal ini hanya akan berdampak minimal pada hubungan ekonomi yang lebih luas.

Terkait produk yang diperkirakan bakal menjadi sasaran tarif, diketahui tahun lalu China mengekspor mainan senilai USD500 juta ke Indonesia, alas kaki USD1 miliar, produk tekstil USD2,5 miliar, dan produk keramik USD430 juta. Menurut Zhao, keempat jenis produk industri ringan ini hanya menyumbang sekitar 7% dari ekspor China ke Indonesia.

Di bagian lain, Global Times juga menyebutkan bahwa beberapa hari setelah wacana tarif dilontarkan Mendag Zulkifli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tampak mencoba meredam isu tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana Indonesia untuk mengenakan bea masuk hingga 200% itu tidak ditargetkan pada negara-negara tertentu, khususnya China.

Luhut menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan selama ini adalah perpanjangan tarif safeguard yang sudah dikenakan pada beberapa produk TPT. Tarif ini berlaku untuk semua barang impor, terlepas dari asalnya. Luhut juga menekankan bahwa China tetap menjadi mitra strategis dan komprehensif yang penting bagi Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Indonesia, tegas dia, berkomitmen untuk menjaga hubungan ini melalui komunikasi dan dialog berkelanjutan mengenai perubahan kebijakan.

Zhao menilai komentar Luhut tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di pemerintahan Indonesia mengenai cara menangani perselisihan perdagangan dengan China di sektor-sektor tertentu. Karena itu, meski ada bayang-bayang tarif, Zhao meyakini prospek perdagangan antara China dan Indonesia tetap menjanjikan.

Menurut Asia Society of Policy Institute, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, yang menjadi tujuan ekspor dan sumber impor terbesar. China juga menyumbang lebih dari seperempat total perdagangan Indonesia, tiga kali lipat nilai mitra dagang terbesar selanjutnya, Jepang dan Amerika Serikat.

Indonesia telah menaikkan target ekspornya ke China pada tahun 2024 menjadi antara USD65-70 miliar, dan telah merumuskan beberapa rencana kerja sama untuk mencapai target tersebut. Perdagangan China-Indonesia pun makin lancar melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, yang lebih dikenal sebagai RCEP. Karena itu, perdagangan bilateral kedua negara diperkirakan akan semakin meningkat.

"Dengan pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mulai menjabat pada bulan Oktober, terdapat harapan yang tinggi untuk melanjutkan atau bahkan memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan China di masa depan," kata Zhao.

JAKARTA - BRICS ingin mendominasi sektor makanan dan tanaman pangan dan mengurangi hegemoni dolar AS untuk penyelesaian perdagangan. Rusia baru-baru ini mengajukan sebuah rencana yang memungkinkan negara-negara BRICS menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal untuk ekspor biji-bijian.

Rencana yang disebut pertukaran biji-bijian ini memungkinkan perusahaan-perusahaan impor dan ekspor untuk membeli biji-bijian secara langsung dari para produsen dan perusahaan pertanian. Pertukaran ini dapat dilakukan dengan mata uang lokal dengan mengesampingkan dolar AS.

Namun, BRICS kini telah melangkah lebih jauh dan berencana menggunakan mekanisme yang sama untuk ekspor ikan, di mana mata uang lokal akan menjadi alat pembayaran utama bukan dolar AS. Anggota BRICS, China, adalah pengekspor ikan terbesar kedua di dunia yang mengekspor makanan laut senilai USD10,40 miliar.

Rekannya, India juga mengekspor hampir 17% produk ikan dan makanan laut ke seluruh dunia. Nilai total ekspor ikan India mencapai hampir USD4,6 miliar per tahun. Rusia ingin memonetisasi ekspor ikan global mitra BRICS-nya untuk mengurangi dominasi dolar AS.

Menteri Pertanian Rusia Oksana Lut mengatakan negaranya berencana untuk menambahkan ikan bersama dengan ekspor biji-bijian untuk penyelesaian mata uang lokal.

"Negara-negara BRICS kini memiliki sekitar 30% dari seluruh lahan subur di dunia. Kami bersama-sama memproduksi sekitar 40% tanaman biji-bijian, 50% ikan, dan 50% produk susu di seluruh dunia. Oleh karena itu, pada kenyataannya, negara-negara BRICS adalah platform utama untuk memastikan ketahanan pangan global," kata Lut, dilansir dari Watcher Guru, Senin (8/7/2024).

Namun, proposal ini masih dalam tahap awal. Selain itu, belum ada negara BRICS yang menyetujui proposal yang dibuat oleh Rusia. Penerimaan mereka baru akan diketahui setelah proposal tersebut dibuat resmi dengan seperangkat aturan dan regulasi yang berlaku.

Negara-negara BRICS kemudian harus memutuskan apakah mereka akan menerima ekspor ikan dan biji-bijian dalam mata uang lokal atau dolar AS.

JAKARTA - Rusia dan Iran akan secara resmi meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS) dalam semua transaksi perdagangan dan bisnis di antara mereka. Kedua negara ini sedang dalam proses menyelesaikan sistem integrasi pembayaran nasional baru yang akan memungkinkan kedua negara untuk menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal dan secara resmi tidak menggunakan dolar AS.

Setelah sistem pembayaran nasional terintegrasi, kedua negara akan membayar rubel Rusia dan rial Iran berdasarkan kesepakatan bersama untuk transaksi perdagangan. Perkembangan ini sejalan dengan gagasan BRICS tentang dedolarisasi di mana mata uang lokal berkembang dan bukan dolar AS.

Kedua anggota BRICS ini akan mengintegrasikan mekanisme pembayaran masing-masing untuk transaksi yang lebih luas dalam mata uang lokal. Sistem pembayaran Mir Rusia akan diintegrasikan dengan mekanisme Shetab Iran.

Integrasi pembayaran yang baru ini akan memungkinkan pemegang kartu Shetab Iran untuk menarik rubel dari ATM di seluruh Rusia dan sebaliknya. Langkah ini akan mengantarkan ke era baru perdagangan keuangan oleh negara-negara BRICS tanpa memerlukan dolar AS.

Kedua anggota BRICS ini akan mengintegrasikan mekanisme pembayaran masing-masing untuk transaksi yang lebih lancar dalam mata uang lokal. Sistem pembayaran Mir Rusia akan diintegrasikan dengan mekanisme Shetab Iran.

Integrasi pembayaran yang baru ini akan memungkinkan pemegang kartu Shetab Iran untuk menarik rubel dari ATM di seluruh Rusia dan sebaliknya. Melansir Watcher Guru,lLangkah ini akan mengantarkan ke era baru perdagangan keuangan oleh negara-negara BRICS tanpa memerlukan dolar AS.

Iran adalah anggota baru BRICS dan dilantik ke dalam blok ini bersama dengan UEA, Mesir, dan Ethiopia. KTT ke-16 dijadwalkan akan diadakan pada bulan Oktober tahun ini di wilayah Kazan, Rusia. Inisiatif dedolarisasi dapat diambil pada KTT berikutnya karena BRICS berencana untuk mempertahankan nilai tukar dolar AS.

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan aksi unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga memprotes kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan inflasi sekitar 2,8%.

Said menandaskan, dengan kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah UU Ciptaker atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama dengan kenaikan ASN, TNI dan Polri.

"Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Inflasi 2,8%. Sementara, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%," tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," tegas Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh akan mogok kerja nasional berujung pada penghentian produksi dan berpengaruh besar terhadap ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibuslaw UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap Pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," terang Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," jelasnya.

JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Jakarta Barat hinggal 30 Juni 2024 telah membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp35,24 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp31,65 triliun atau 48,82% dari target APBN sebesar Rp64,83 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 4,19%.

Secara nasional, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni 2024 penerimaan bruto sebesar Rp1.063,83 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp893,89 triliun atau 44,94% dari target APBN sebesar Rp1.988,88 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyampaikan, bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sebesar 4,19% menjadikan Kanwil DJP Jakarta Barat secara nasional berada pada posisi pertumbuhan tertinggi ke-7. ?Ini tidak lepas dari kontribusi Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan,? ungkap Farid.

Tak lupa Farid mengucapkan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada para stakeholder terkait yaitu wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tak lupa kepada Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak ketiga lainnya atas pertukaran data telah berjalan baik sehingga target penerimaan yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jakarta Barat dapat diraih.

Capaian Kanwil DJP Jakarta Barat Semester I tahun 2024 berdasarkan jenis pajaknya terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp15,65 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp15,98 triliun, PBB dan BPHTB negatif sebesar Rp538,94 juta, Pendapatan PPh DTP sebesar Rp1,38 juta, dan Pajak lainnya sebesar Rp20,91 miliar.

Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,84% terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp15,30 triliun (48,35%), sektor industri pengolahan sebesar Rp5,28 triliun (16,69%), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp1,87 triliun (5,92%), dan sektor konstruksi sebesar Rp1,54 triliun (4,88%).

Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kinerja penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Jakarta Barat sampai dengan 30 Juni 2024 telah mencapai 82,80%, atau telah menerima 341.629 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT.

Dalam kesempatan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah pada 3 Juli 2024 lalu, Farid menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi, baik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun DJP, terlebih Kanwil DJP Jakarta Barat.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah baik pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP ). Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam sambutannya dengan tema menguatkan fondasi negara, Menuju Indonesia emas 2045 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi juga menyampaikan, penghargaan dan apresiasi terhadap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkat profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Kepala Negara menekankan, bahwa predikat WTP bukan menjadi sebuah prestasi, tapi kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," katanya.

Jokowi juga menekankan, menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan APBN dan APBD secara baik. "Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tandasnya.

JAKARTA - Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto , membuat investor waswas terkait keuangan Indonesia . Seperti diketahui rencana memberi anak-anak sekolah makanan gratis, bakal menyedot uang negara yang tidak sedikit.

Penggunaan uang negara sebesar Rp71 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk makan bergizi gratis dikhawatirkan bisa mengganggu fiskal negara. Sementara itu Prabowo dan timnya terus mencoba menyakinkan, program makan bergizi gratis tidak akan memicu pemborosan fiskal.

Tim Prabowo juga kerap mengatakan kepada pelaku pasar bahwa pemerintah yang akan datang sangat menghormati batas utang dan bakal membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari target ekonomi.

Akan tetapi pengeluaran besar yang membayangi APBN telah meresahkan, saat pasar sudah terbiasa dengan stabilitas dan pengakuan atas kehati-hatian fiskal di bawah Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati

Imbal hasil obligasi telah meningkat dan nilai rupiah telah terdepresiasi, meskipun pelemahan mata uang sebagian besar disebabkan oleh dolar AS (USD) yang tangguh.

"Pada dasarnya bahwa ini lebih merupakan kebisingan saat ini, tetapi kami melihat ada potensi peningkatan risiko fiskal dan karenanya pasar mungkin membutuhkan lebih banyak premi risiko pada obligasi pemerintah Indonesia," kata Jenny Zeng, chief investment officer for APAC fixed income di Allianz seperti dilansir Reuters, Senin (8/7/2024)

"Juga ada risiko lain karena ada pergantian menteri," kata Zeng, mengacu pada ketidakpastian tentang siapa yang akan menggantikan posisi mantan direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani.

Seorang bankir di pemberi pinjaman China di Indonesia mengatakan, kekhawatiran fiskal telah mendorongnya untuk memindahkan sekitar 30% dari portofolionya ke instrumen tenor rendah, termasuk diversifikasi ke surat berharga jangka pendek berdenominasi rupiah (SRBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Sebagai informasi Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada bulan Februari, tetapi baru akan menjabat pada bulan Oktober. Rencana makan gratisnya yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp71 triliun hanya pada tahun 2025 saja, bisa memicu kekhawatiran.

Beberapa investor melihat belanja Indonesia bakal lebih banyak dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Namun ada kegelisahan mengenai berapa banyak uang yang ingin dikeluarkan Prabowo untuk program-programnya, dan apakah ia akan memotong subsidi bahan bakar serta investasi lainnya untuk menyeimbangkan pembukuan.

"Tampaknya akan ada lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Saya masih tetap berinvestasi, tetapi mungkin tidak seperti dulu," kata Clifford Lau, manajer portofolio di William Blair.

Investasi portofolio asing telah menyusut, ketika investor luar negeri menarik USD2,8 miliar dari obligasi pemerintah rupiah dan pasar sahamnya (.JKSE), membuka tab baru hingga Juni tahun ini.

Sedangkan kurs Rupiah berada pada posisi terendah empat tahun terhadap dolar AS, dengan kerugian lebih dari 5% tahun ini, meskipun sebagian besar sejalan pelemahan secara luas pada mata uang pasar berkembang karena kenaikan imbal hasil AS dan penguatan dolar.

Investor yang mencari obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi juga telah beralih ke India, yang obligasinya tidak hanya memiliki imbal hasil yang sebanding, tetapi juga baru saja masuk ke indeks global JP Morgan.

Penjualan tersebut telah mengirim imbal hasil obligasi 10-tahun Indonesia naik 35 basis poin sejak akhir Mei, menjadi 7,05%.

Tidak Semuanya Buruk

Di sisi lain beberapa investor mengungkap ada potensi keuntungan dalam era Prabowo, menunjuk pada bagaimana pemerintahannya berencana meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan membatasi defisit fiskal pada 2,8% dari PDB, atau lebih tinggi dari target 2,3% tahun ini.

"Dia juga berbicara tentang perlunya meningkatkan pendapatan fiskal ... jadi sebenarnya tidak sepenuhnya tentang peningkatan biaya," kata manajer investasi ABRDN untuk Asia, Jerome Tay.

Tay juga melihat arah positif terhadap obligasi pemerintah Indonesia dalam jangka menengah. Obligasi tersebut telah lama menjadi favorit di kalangan investor pasar negara berkembang karena 'carry' atau imbal hasil tinggi.

Spread antara imbal hasil obligasi Indonesia dan AS saat ini setengah dari 600 basis poin seperti dulu sebelum Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, namun masih menarik bagi investor.

Kerentanan Indonesia juga dirasa sudah berkurang, mengingat kepemilikan asing hanya menyumbang 14% dari obligasi pemerintah yang beredar. Sementara satu dekade lalu, mereka memiliki setengah obligasi.

Harapan bahwa Fed (bank sentral AS) akan segera mulai memangkas suku bunga, bakal memberikan kenyamanan bagi investor rupiah dan obligasi Indonesia. Seperti disampaikan Rudiyanto, seorang direktur di manajemen aset lokal Panin.

Tetapi risiko lain yang membayangi, terutama dari utang jatuh tempo yang sangat besar sekitar Rp800 triliun pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dari tahun ini. Meskipun Sri Mulyani mengatakan tidak akan menjadi masalah, asalkan pemerintah mempertahankan kepercayaan pasar.

BEIJING - BRICS sedang bersiap untuk meluncurkan sistem keuangan independen yang bebas dari dominasi pihak Barat. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk China, Igor Morgulov seperti dilansir RT.

Volume transaksi Rusia dalam mata uang nasional dengan sesama negara BRICS terus berkembang, seperti dibeberkan oleh Morgulov saat berbicara di Forum Perdamaian Dunia ke-12 (WPF), Sabtu kemarin di Beijing.

Bahkan Morgulov menyoroti bahwa omset perdagangan Rusia-Cina telah mencapai USD240 miliar, bahkan 92% transaksi diselesaikan dalam mata uang rubel dan yuan.

"Kami meninggalkan ruang yang didominasi dolar dan mengembangkan mekanisme dan alat untuk sistem keuangan yang benar-benar independen," kata duta besar, seperti dikutip oleh RIA Novosti.

Morgulov juga mengatakan, bahwa memperkenalkan mata uang tunggal baru masih jauh, akan tetapi Ia menekankan bahwa BRICS yang belum lama ini diperluas "bergerak ke arah tersebut". Untuk diketahui kelompok negara-negara berkembang BRICS saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Ethiopia, Iran dan Mesir.

Bulan lalu, Wakil Menteri Keuangan Rusia Ivan Chebeskov mengutarakan, kepada media bahwa Rusia sedang berupaya menciptakan infrastruktur penyelesaian dan pembayaran bersama dengan bank sentral negara-negara anggota BRICS.

Pejabat senior negara itu menetapkan, bahwa blok ekonomi sedang berupaya meluncurkan platform BRICS dalam mata uang nasional.

Selain itu, Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengatakan, kepada harian Rusia Vedomosti bahwa BRICS Bridge dapat memberi negara-negara anggota kesempatan untuk melakukan penyelesaian menggunakan aset digital bank sentral yang terkait dengan mata uang nasional.

Rusia juga sedang mempromosikan sistem pembayaran domestiknya sendiri sebagai alternatif SWIFT, setelah banyak lembaga keuangan negara itu terputus dari jaringan keuangan Barat pada tahun 2022. Sistem pesan antar bank SPFS Rusia memastikan transfer pesan keuangan yang aman antar bank baik di dalam maupun di luar negeri.

Moskow juga mempercepat upaya untuk menjauh dari SWIFT dengan berdagang bersama mitra internasional lewat penggunaan mata uang nasional masing-masing. Tren ini semakin didukung oleh anggota kelompok BRICS, yang juga bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian perdagangan.

Pangsa mata uang nasional dalam penyelesaian transaksi Rusia dengan negara-negara BRICS melonjak menjadi 85% pada akhir 2023, naik dari 26% dua tahun lalu.

JAKARTA - Tak hanya menjerumuskan pelakunya, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa judi online juga memiliki efek buruk bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, judi online bisa membebani kas negara.

Bhima mengatakan, judi online bisa memiskinkan pelaku atau orang yang sudah ketergantungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Masalahnya, hal ini juga memicu masalah bagi negara lantaran bisa meningkatkan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Pelaku judi biasanya ketika terdesak akan mencari jalan pinjaman dengan akses mudah dan cepat. Ketika utang sudah menumpuk, maka pelaku judi online sudah jatuh tertimpa tangga. Judi online bisa memiskinkan pelakunya," ujar Bhima di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Bila jumlah orang miskin bertambah, termasuk akibat banyak masyarakat yang terjerat utang judi, maka pemerintah terpaksa memperluas jumlah penerima program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). Akibatnya, anggarannya pun membengkak dan tidak tepat sasaran. Sementara, sumber dana utama program bantuan sosial ini adalah APBN.

"Ini jadi masalah negara juga, karena beban Jaring Pengaman Sosial akan bengkak dalam jangka panjang," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Bhima, judi online juga membuat negara ini rentan terhadap tindak pidana pencuian uang, juga pidana lintas negara. Asumsi itu didasarkan pada transaksi judi online yang tercatat berada di angka Rp600 triliun sepanjang kuartal I-2024. "Artinya, ada transaksi ilegal keluar-masuk Indonesia," cetusnya.

Di luar persoalan tadi, Bhima mengatakan bahwa judi online pun meningkatkan kriminalitas. Sebab, ada kecenderungan pelaku judi mencari berbagai cara untuk mendapat uang guna memenuhi ketergantungannya, termasuk dengan pencurian, perampokan, penjualan narkoba, dan lainnya.

Perjudian menurutnya juga bisa menurunkan produktivitas kerja karena konsentrasi pelaku terpecah akibat kecanduan bermain judi online. "Pelaku judi online banyak juga dari kalangan pelajar, yang harusnya meningkatkan skill malah terjebak pada permainan judi. Ini juga menurunkan pendapatan keluarga dalam jangka panjang, karena uang yang harusnya bisa diinvestasikan atau ditabung habis untuk judi online," ucapnya.

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, investor menilai proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis.

Agus menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil. Imbal hasil investasi salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum bisa diperkirakan, sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.

"Nenek-nenek juga tahu kalau masih greenfield itu mana ada investor mau. Kalau infrastruktur tidak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa orang yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada," ujar Agus di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Dia menambahkan, pemerintah saat boleh saja mengantongi ratusan surat pernyataan minat untuk berinvestasi atau LoI (Letter of Intent) dari investor asing. Namun, imbuh dia, hal itu tidak bisa menjadi patokan investor asing akan banyak menggarap proyek pembangunan IKN.

"Akhirnya ngaku, tidak ada tuh investor (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya dia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak jadilah dia," sambungnya.

Masalah lain yang menurutnya krusial dan menjadi penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah soal korupsi. Hal ini yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia.

"Yang penting sekarang investor datang, supaya investor datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan bahan baku dipersulit, kan gitu sekarang," cetusnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa sejauh ini memang belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Karena itu pula dana APBN masih menjadi tumpuan untuk pembangunan.

"Investasi yang masuk ke IKN sekarang pada tahap pertama, itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), belum ada PMA (Penanaman Modal Asing)," ungkap Bahlil di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

JAKARTA - BRICS telah menjadi magnet baru yang menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara untuk bergabung. Thailand dan Malaysia menjadi negara Asia Tenggara terbaru yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan organisasi antarpemerintah tersebut.

Bulan lalu, Thailand mengajukan permintaan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dalam sebuah wawancara dengan portal berita China Guancha bahwa negaranya akan segera memulai prosedur formal.

"Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi pertanyaannya adalah 'mengapa tidak?'" kata Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Piti Srisangam seperti dilansir DW. "Blok ini mempunyai anggota dari seluruh dunia, namun belum ada yang berasal dari Asia Tenggara."

Sementara itu, menurut James Chin, profesor Studi Asia di Universitas Tasmania, Thailand dan Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah. "Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk bergabung dengan kelompok seperti BRICS sehingga mereka memiliki suara yang lebih besar di kancah internasional. Namun manfaat terbesarnya adalah perdagangan," tuturnya.

BRICS dinilai menawarkan peluang ekonomi yang lebih besar. Tahun lalu, BRICS ? yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ? memutuskan untuk memperluas keanggotaannya dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk bergabung.

Jika digabungkan, anggota BRICS+ ini berjumlah sekitar 45% dari populasi dunia atau sekitar 3,5 miliar orang. Sedangkan nilai perekonomiannya mencapai sekitar USD30 triliun (28 triliun euro) atau sekitar 28% dari perekonomian global, menurut data Bank Dunia.

"Blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat dengan memungkinkan negara tersebut berintegrasi dengan negara-negara yang memiliki pasar digital yang kuat dan juga memanfaatkan praktik terbaik dari anggota lainnya," kata Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik di Jawaharlal Nehru Universitas di New Delhi, kepada DW. Dia menambahkan, Thailand juga akan mampu menarik investasi di industri-industri penting termasuk jasa, manufaktur, dan pertanian dengan bergabung ke dalam BRICS.

Sementara, Chin meyakini hubungan dagang antara Malaysia dan Thailand dengan China telah mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan BRICS. China telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang terbesar Thailand selama 11 tahun. "Kedua negara Asia Tenggara yang menjadi anggota BRICS akan meningkatkan hubungan mereka dengan China," kata Chin.

Alasan lainnya untuk bergabung dengan BRICS adalah persoalan keberpihakan. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa menegaskan bahwa Bangkok tidak memandang bergabung dengan BRICS sebagai tindakan "memilih pihak," atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lain. "Thailand memiliki keunikan karena kami berteman dengan setiap negara dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Kami dapat bertindak sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan anggota BRICS," tegasnya.

Selain BRICS, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 orang yang sebagian besar berasal dari negara Barat.

"Negara-negara kecil dan menengah tidak punya banyak pilihan," kata Piti. "Apa yang dilakukan Thailand adalah tindakan penyeimbangan ? satu langkah dengan demokrasi liberal Barat dan satu lagi dengan negara-negara berkembang."

Di Malaysia, menurut survei terbaru yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada China, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hampir tiga perempat responden survei mengatakan ASEAN harus lebih memilih China daripada AS jika blok tersebut terpaksa bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya yang bersaing tersebut.

Pada bulan Juni, selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri China Li Qiang ke Malaysia, Anwar mengkritik propaganda yang tak henti-hentinya untuk membangun ketakutan akan dominasi China secara ekonomi, militer, dan teknologi. "Kami tidak melakukannya. Kami di Malaysia, yang memiliki sikap netral, memiliki tekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan dengan China," ungkap Anwar.

Namun, Malaysia dan Thailand bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tertarik bergabung dengan BRICS. Bulan Mei lalu, Pham Thu Hang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, mengatakan pada konferensi pers di Hanoi bahwa seperti banyak negara di dunia, pihaknya memantau dengan cermat proses perluasan keanggotaan BRICS.

Mishra yakin Vietnam, Laos, dan Kamboja bisa menjadi pelamar potensial karena mereka sudah memiliki hubungan baik dengan China, India, dan Rusia ? yang semuanya merupakan pemain kunci dalam BRICS. "Bagi Vietnam, yang telah mencatatkan investasi dalam jumlah besar, ini akan menjadi peluang bagus untuk lebih meningkatkan perdagangannya di luar pasar tradisional mereka ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika," tambahnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, terdapat spekulasi bahwa Indonesia ? satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap dapat menyelesaikan proses aksesi ke OECD dalam waktu tiga tahun ? dapat menjadi anggota BRICS.

Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak menyampaikan surat ketertarikan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam konferensi pers bulan Januari lalu bahwa Jakarta masih mempertimbangkan pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.

JAKARTA - Industri otomotif China bereaksi keras terhadap penerapan tarif anti-subsidi pada kendaraan listrik asal negara itu yang diimpor Eropa. Kalangan industri otomotifChina menyebut keputusan Uni Eropa (UE) tersebut tidak dapat diterima.

Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok (CAAM) dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (6/7) menyebutkan pihaknya tidak puas atas keputusan Eropa. Menurut asosiasi tersebut, produsen mobil China telah bekerja sama dengan penyelidikan Komisi Eropa (EC) terhadap subsidi, namun penyelidikan tersebut mengabaikan fakta dan hasil yang telah dipilih sebelumnya.

UE memberlakukan tarif hingga 37,6% pada impor kendaraan listrik buatan China mulai Jumat (5/6), dengan jangka waktu empat bulan. Tarif tersebut masih bersifat sementara dan selama jangka waktu tersebut diharapkan terjadi pembicaraan intensif antara kedua belah pihak terkait persoalan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut langkah itu sebagai tindakan untuk mengatasi ancaman membanjirnya kendaraan listrik murah dari China. Eropa menilai kendaraan listrik China bisa lebih kompetitif berkat adanya subsidi negara.

"CAAM sangat menyesali hal ini dan menganggapnya tidak dapat diterima," ungkap asosiasi tersebut dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters, Minggu (7/7/2024).

Kecaman juga dilontarkan produsen mobil China, SAIC Motor Corp. Mengutip Global Times, pada Jumat perusahaan itu menyatakan bahwa mereka menuntut Komisi Eropa mengadakan sidang mengenai tarif. Perusahaan tersebut berupaya untuk lebih menggunakan haknya dalam melindungi hak dan kepentingannya yang sah serta kepentingan klien globalnya.

SAIC Motor mengatakan penyelidikan anti-subsidi yang dilakukan Komisi Eropa melibatkan informasi sensitif yang secara komersial melampaui cakupan penyelidikan normal. Selain itu, SAIC menilai ada kesalahan dalam pengakuan Komisi Eropa terhadap subsidi. Komisi Eropa juga dianggap mengabaikan sebagian informasi dan pendapat pembelaan yang disampaikan perusahaan selama penyelidikan.

Kamar Dagang China untuk Impor dan Ekspor Mesin dan Produk Elektronik (CCCME) juga mengeluarkan pernyataan bahwa pengakuan Komisi Eropa terhadap apa yang disebut subsidi dalam perusahaan kendaraan listrik China adalah tidak masuk akal. CCCME menilai Komisi Eropa secara serius melanggar peraturan anti-subsidi terkait WTO dan UE, dan mendesak untuk memperbaiki kesalahannya sesegera mungkin.