Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Selasa (22/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih memiliki peluang besar untuk menguat pada pekan pertama pemerintahan baru bekerja

"Peluang investasi di pasar saham jika terjadi koreksi minor masih bisa dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat IHSG masih berada dalam jalur uptrend," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.680 dan resistance 7.787.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan EXCL, TLKM, JSMR, BBRI, dan ASII.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat IHSG bergerak mixed.

"Kami memproyeksi IHSG bergerak dalam range 7.740 - 7.810," katanya.

IHSG ditutup di level 7.772 pada Senin (21/10). Indeks saham menguat 12,53 poin atau naik 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,28 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,17 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 303 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 228 lainnya stagnan.

PT Primissima (Persero) memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 402 karyawannya. Langkah PHK diambil usai BUMN tekstil ini sempat merumahkan karyawannya pada Juni 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Sutiasih menuturkan pada 10 September 2024 kemarin PT Primissima menginformasikan soal PHK massal tersebut.

"Penandatanganan perjanjian bersama atau PB terkait dengan PHK karyawan sebanyak 402 orang dilakukan kemarin 14-18 Oktober 2024," kata Sutiasih di Kantor Pemkab Sleman, Senin (21/10).

Menurut Sutiasih, 402 karyawan tersebut bersedia menandatangani perjanjian bersama PHK PT Primissima.

Perjanjian Bersama PHK 402 karyawan ini, lanjut Sutiasih, nantinya akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sleman agar statusnya mengikat, sehingga janji perusahaan menyangkut hak-hak karyawan kena PHK bisa dipenuhi.

Dalam Perjanjian Bersama PHK tersebut pihak perusahaan berjanji akan memenuhi hak-hak para karyawan paling lambat 31 Desember 2025.

Kepada Disnaker, PT Primissima yang mengalami krisis keuangan itu menyatakan tetap akan membayarkan hak-hak pekerja. Sejumlah aset perusahaan yang telah diambilalih oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA) rencananya juga dilego guna memenuhi kewajiban terhadap para karyawan korban PHK.

"Disnaker akan mengawal terkait dengan kewajiban mereka, khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kami sudah sampaikan kepada perusahaan, sesuai ketentuan itu kaitan dengan hak pekerja itu prioritas," tegas Sutiasih.

Di sisi lain, Disnaker pun bakal menawarkan lowongan kerja baru bagi para korban PHK. Disnaker juga meminta Dinas Koperasi dan UKM untuk mengadakan pelatihan wirausaha bagi para korban PHK. Sutiasih juga bilang Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta akan mengakomodir mereka.

"Mudah-mudahan mereka bisa mencari gantinya, mereka ada beberapa yang sudah bekerja, berwirausaha, bisnis untuk bertahan hidup," imbuh Sutiasih.

Terpisah, Direktur Utama PT Primissima, Usmansyah membenarkan soal kabar PHK 402 karyawan perusahaan tersebut.

Usmansyah menuturkan hanya satu komisaris dan dua direksi saja yang luput dari PHK ini. Ada pula sekitar 20 karyawan yang telah memilih untuk mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum ada PHK massal.

"Benar, kita melakukan PHK massal karena perusahaan tidak mempunyai kemampuan apapun lagi untuk beroperasi secara normal," kata Usmansyah saat dihubungi.

Perusahaan, menurut Usmansyah, berkomitmen untuk melunasi semua hak seperti sisa gaji terhutang atau pesangon hingga tenggat waktu sesuai kesepakatan.

Sebelumnya, PT Primissima merumahkan sementara 425 karyawannya pada 12 Juni 2024 lalu imbas krisis keuangan. Pemicunya, perusahaan yang sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku, serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020.

Ditemui 11 Juli 2024, Usmansyah saat itu berujar perusahaan tetap membayarkan 25 persen dari total gaji untuk para karyawan yang dirumahkan dengan status terhutang. Ia mempersilakan karyawan menuntut pelunasan apabila perusahaan sudah memiliki dana.

Usmansyah menjelaskan pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang dalam proses memulihkan Primissima. Sebelum pinjaman modal kerja bisa dicairkan, diperlukan resrukturisasi aset dan efisiensi operasional agar pinjaman modal kerja mendatang mampu dijamin dan dikembalikan.

Ia mengatakan para karyawan dirumahkan setidaknya sampai pinjaman modal kerja dan dana penyehatan untuk pembelian suku cadang mesin-mesin cair serta penjaminan untuk modal kerja yang lebih besar juga sedang diproses oleh bank dan PPA.

"Perlu diketahui kenapa Primissima tidak menggunakan mekanisme pendanaan dari bank, nggak bisa karena sejak 2021 seluruh aset Primissima itu jadi jaminan utang di Bank Mandiri," beber Usmansyah, Kamis (11/7).

Usmansyah menerangkan aset perusahaan sekarang tercatat Rp180 miliar, sementara hutang ke Bank Mandiri sekitar Rp55 miliar. Dengan besarnya jaminan, PPA kini melobi Bank Mandiri untuk mendapatkan jatah jaminan yang sebagian dipakai sebagai dana talangan ke Primissima.

"Itu yang sekarang dilakukan, PPA sekarang juga sudah jalan menurunkan modal kerjanya. Kita berharap sebelum tanggal 20 (Juli) talangan dari PPA akan banyak turun sehingga paling lambat tanggal 1 Agustus karyawan sudah masuk lagi. Tapi, karena program efisiensi, nggak bisa semua karyawan masuk karena penghasilannya tidak akan meng-cover semua gaji karyawan," paparnya

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan belum mengetahui di mana kantor kementeriannya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Saya belum tahu kantornya di mana. Saya ikut aja," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu tak banyak menjelaskan soal pemisahan kedua kementerian itu. Ia hanya memastikan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan sesuai aturan.

"Yang pasti semua sesuai aturan dan kita mesti kerja cepat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruar Fahri Hamzah mengatakan pemisahan kedua Kementerian itu akan dibantu oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan Basuki beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.

"Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya, 'mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian'. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan," katanya.

Adapun terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan hal tersebut juga akan diarahkan oleh Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menterinya Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini siap mengatur 'bursa transfer' pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi 48 kementerian di era Prabowo Subianto, untuk nomenklatur yang baru dibentuk maupun dipecah.

Rini menyebut skema dalam bentuk peraturan menpan RB (Permenpan) itu sudah siap. Namun, Kemenpan RB masih harus menunggu peraturan presiden (Perpres) mengenai transisi.

"Kami sudah menyusun Permenpan. Nanti bagaimana tata caranya dan sebagainya sudah kita inikan (susun). Jadi, kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan," kata Rini dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Kita menunggu Perpres mengenai transisi itu. Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusia (SDM) dan penganggarannya," jelasnya.

Ia bahkan menyebut aturan ini sudah disusun sejak ia masih menjadi sekretaris menpan RB. Rini mendampingi kerja menpan RB Abdullah Azwar Anas di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menpan RB baru itu menyebut Anas sudah bekerja keras selama empat bulan terakhir. Rini menegaskan upaya ini ditempuh agar menteri dan kepala badan di era Prabowo Subianto bisa langsung bekerja.

"Untuk program 100 hari (kerja), Kemenpan RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi, kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah," tuturnya.

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian yang baru dibentuk," imbuh Rini.

Rini juga bakal melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Abdullah Azwar Anas sejak 2022 lalu. Salah satunya, meneruskan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berdampak.

Ia kemudian menyinggung pembagian tugas dengan Wakil Menpan RB Purwadi Arianto. Secara umum, Rini menegaskan bakal bersama-sama memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan kementerian/lembaga (K/L) betul-betul berdampak.

"Dan nanti pembagian kerjanya, saya akan meminta pak wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama kebijakan layanan publik bisa dikerjakan dengan baik," tutup Rini.

Rini Widyantini bukan orang baru di kementerian ini. Bahkan, Anas menyebutnya sebagai orang dalam Kemenpan RB.

Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai PNS sejak 1990.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan ia diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidaklah mudah.

Pembangunan 3 juta rumah per tahun ini merupakan salah satu program besar yang dijanjikan pemerintahan Prabowo.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta. Jadi ya ini pekerjaan yang berat untuk kita semua," katanya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Ia mengatakan biaya untuk pembangunan 3 juta itu bisa berasal dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri. Ia menekankan yang terpenting adalah menyelesaikan backlog atau kekurangan pasokan hunian yang mencapai 13 juta serta 26 juta pemukiman atau rumah yang tidak layak huni.

Fahri mengatakan pasar perumahan sebenarnya berjalan dinamis sesuai suplai dan demand. Namun, pemerintah ingin menciptakan ekosistem agar rakyat miskin bisa memiliki rumah.

"Sehingga pemerintah nanti menyiapkan subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," katanya.

Sebelumnya usai dilantik, Fahri mengklaim dirinya bakal menuntaskan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Fahri mengatakan pemerintah pada dasarnya tidak ingin hanya membangun rumah, melainkan menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk kemudian ikut merealisasikan hal tersebut.

Ia menyebut dalam praktiknya nanti, kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan, pembangunan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar lokal maupun luar negeri.

"Yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ujarnya.

Program 3 juta rumah per tahun yang menjadi agenda penting Prabowo-Gibran diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu itu menangkap program 3 juta rumah itu berlaku untuk 5 tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dengan kata lain, ada sekitar 500 ribu-600 ribu unit rumah yang disediakan per tahunnya.

Angka tersebut naik tiga kali lipat dari apa yang diusung Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni 1 juta rumah selama 5 tahun.

Di sisi lain, Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, juga pernah membantu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah.

Perhitungan ini didasarkan pada biaya yang selama ini dikeluarkan Presiden ke-7 Jokowi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basuki mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) per tahun yang dikejar PJokowi menghabiskan Rp20 triliun.

"Sekarang (program 1 juta rumah per tahun di era Jokowi) sekitar Rp20 triliun. Jadi, sekitar dua kali lipatnya yang sekarang untuk mencapai program 3 juta (rumah)," ucap Basuki usai Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

Kementerian PUPR menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Menteri Perkerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan di ibu kota negara baru akan lanjut. Dia menyebut semua pembangunan yang sudah berjalan akan diselesaikan.

"Insyaallah," kata Diana usai pelantikan wamen Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

"Tentunya kita akan lanjutkan. Ya akan kita lanjutkan. Akan kita lanjutkan," tambahnya.

Diana tak menjelaskan sampai mana keberlanjutan pembangunan IKN di era Prabowo. Ia hanya memastikan pembangunan yang telah berjalan akan diselesaikan.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Jokowi sebelumnya mewariskan pembangunan IKN ke pemerintahan selanjutnya. Dia baru menyelesaikan sebagian kompleks istana kepresidenan dan gedung pemerintahan.

Ia juga tak menerbitkan keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota negara dan menyerahkannya ke Prabowo.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," ucap Jokowi di IKN, Minggu (6/10).

Zulkifli Hasan (Zulhas) membagikan cerita di balik penunjukkan Budi Santoso untuk mengisi posisi menteri perdagangan yang dulu dijabatnya.

Zulhas yang kini menjabat Menko bidang Pangan mengaku mengusulkan nama Budi kepada Presiden Prabowo Subianto karena melihat rekam jejak Budi sebagai pejabat karier di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Karena itu saya mengusulkan yang pejabat karier kepada Bapak Presiden Terpilih (Prabowo), Pak Budi. Dengan argumen, sudah terlatih, pernah di luar negeri, pernah dirjen, pernah sekjen," kata Zulhas saat acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin (14/10).

Zulhas juga menambahkan belum pernah ada pejabat karier dari internal Kemendag yang menduduki kursi menteri perdagangan.

"Saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan keluarga, serta Kementerian Perdagangan, karena sekarang punya menteri yang berasal dari internal," ujar Zulhas.

Budi Santoso memang bukan sosok baru di lingkungan Kemendag. Budi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag, sebuah posisi yang ia emban sejak 14 Agustus 2024 di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Pria kelahiran 9 Februari 1968 ini juga memiliki rekam jejak yang cukup panjang di kementerian tersebut. Sebelum menjadi sekjen, Budi pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Desember 2022 hingga Agustus 2024.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei pada 2020-2022, serta menduduki sejumlah posisi strategis lainnya, termasuk Kepala Biro Keuangan dan Atase Perdagangan di India.

Selain itu, Budi juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Holding BUMN pangan, ID FOOD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK 174/MBU/07/2023.

Dari segi pendidikan, Budi meraih gelar S1 Komunikasi Massa dari Universitas Sebelas Maret, S2 Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Komunikasi dari Universitas Sahid. Pengalaman dan latar belakang akademiknya mengukuhkan posisinya sebagai pejabat berpengalaman di bidang perdagangan dan ekonomi.

Abdullah Azwar Anas mengucapkan selamat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baru, yakni Rini Widyantini.

Rini menjadi penerus Anas yang tak lagi memimpin Kemenpan RB. Rini dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting dari kantor ini, sebagaimana arahan Pak Presiden (Prabowo) akan tereksekusi dengan baik karena Bu Rini adalah orang dalam," kata Anas dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Semula saya ditanya tentang berbagai hal dan saya optimis beliau (Rini Widyantini) bisa bekerja. Selamat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya," sambungnya.

Mantan bupati Banyuwangi itu mengenang masa-masa saat memimpin Kemenpan RB. Anas merasa baru kemarin dipercaya Presiden ke-7 Joko Widodo menggantikan mendiang Tjahjo Kumolo.

Anas juga berterima kasih kepada jajaran Kemenpan RB. Politikus PDIP itu mengatakan kementerian ini bagai rumah kedua baginya dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kantor tersebut.

"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa (sejak 2022) seperti baru kemarin dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini," jelasnya.

"Di kantor ini banyak sekali pekerjaan dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Tentu akan dilanjutkan oleh menteri berikutnya (Rini Widyantini). Terima kasih dan mohon maaf sebesar-sebesarnya," tutup Anas.

Rini Widyantini memang orang dalam Kemenpan RB. Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022 lalu.

Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1990. Ia mulanya menjabat sebagai analis kebijakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada 1997.

Dony Oskaria mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama InJourney usai ditunjuk menjadi wakil menteri (wamen) BUMN.

Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (21/10) bersama dua wamen BUMN lainnya yakni Kartiko Wirjoatmodjo atau Tiko, dan Aminuddin Ma'ruf.

Dony menjelaskan posisinya sebagai bos InJourney otomatis selesai setelah ia menjabat wakil Erick Thohir.

"Dengan telah resminya tadi dilantik oleh Bapak Presiden (Prabowo), secara otomatis tentu saya tidak lagi menjabat sebagai dirut InJourney," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (21/10) dikutip Detikfinance.

Dony bakal berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menemukan sosok penggantinya di InJourney.

"Tentu mesti ada dirutnya ya. Siapa dirutnya, nanti kita akan diskusikan dengan Pak Menteri. Tentu kita inginnya yang terbaik dan dapat melakukan keberlanjutan dari proses transformasi yang kita lakukan," ungkapnya.

Sejak 4 Oktober 2021, Dony Oskaria dipercaya sebagai direktur utama InJourney. Ini merupakan holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata.

Karier putra Minang itu di instansi pemerintahan juga cukup banyak. Mulai dari komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2014-2019 dan wakil direktur utama Garuda Indonesia pada 2020.

Ia kemudian dipercaya sebagai komisaris Citilink sejak 2019 hingga 2022. Dony juga pernah menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia.

Dony juga punya kedekatan dengan artis Raffi Ahmad. Ia merupakan om alias paman dari istri Raffi, yakni Nagita Slavina. Ia berjasa dalam membantu Raffi Ahmad mendirikan RANS Entertainment. Dony tercatat sebagai co-founder RANS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan komunikasi dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lancar karena saat ini sama-sama mengurus perekonomian Tanah Air.

Hari ini, Presiden Prabowo Subianto memang telah resmi lantik Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 139 Tahun 2024.

"Terkait dengan DEN akan dipimpin Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami di kabinet juga hampir satu dekade, jadi komunikasi lancar," ujarnya di Istana Negara usai dilantik sebagai bagian Kabinet Merah Putih, Senin (21/10).

Terkait pembagian tugas Kemenko Perekonomian dan DEN, Airlangga mengatakan menunggu arahan langsung dari Prabowo. Selain itu, untuk tugas Luhut akan diatur ulang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"DEN ya harus lihat PP nya nanti," imbuhnya.

Sementara, Luhut mengatakan tugasnya sebagai ketua DEN untuk mempercepat perbaikan tata kelola yang lebih efisiensi melalui sistem digital.

"Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," kata Luhut usai pelantikan.

Luhut mengatakan Prabowo menargetkan pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), Simbara Nikel, dan Simbara Kelapa Sawit. Prabowo juga meminta perbaikan e-catalog.

Dengan tujuan itu, maka pemerintahan Prabowo akan memanfaatkan sistem e-katalog versi 6. Ia yakin sistem itu bisa berjalan dalam waktu dekat.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Rini Widyantini sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb). Ia resmi dilantik di Istana Kenegaraan pada Senin (21/10).

Lantas siapa sebenarnya dan bagaimana sepak terjang Rini Widyantini?

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri PANRB pengganti Abdullah Azwar Anas, Rini bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022.

Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 ini mengawali kariernya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1990. Ia kemudian menjabat sebagai analis kebijakan pada 1997 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pada 2008, Rini menjabat sebagai asisten deputi kelembagaan perekonomian di KemenPAN RB. Kemudian di 2009, ia diangkat menjadi asisten deputi kelembagaan perekonomian I.

Karirnya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada 2011, Rini dipercaya menjadi staf ahli menteri PANRB bidang hukum.

Setahun kemudian, Rini dipercaya sebagai deputi bidang kelembagaan. Kemudian sejak 2013 hingga 2021, ia mengembang amanah sebagai deputi bidang kelembagaan dan tata laksana di Kementerian PANRB.

Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum di Universitas Padjadjaran. Setelah itu, ia meraih gelar Master of Public Management di The Flinders University of South Australia.

Berdasarkan situs resmi Kementerian PANRB, tugas yang akan diemban Rini sebagai menteri termasuk keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.

"Rini, yang memulai kariernya sebagai seorang birokrat, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di Kementerian PANRB," tulis keterangan di situs Kementerian PANRB.

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jangkauan pendidikan internasional melalui kerja sama dengan Charles Sturt University (CSU) di Australia.

Pada 10-11 Oktober 2024, UB sukses menggelar rapat di kampus CSU, Bathurst, Australia, untuk merumuskan peluncuran program international double degree dengan fokus pada Master of Digital Media and Global Communication. Program ini rencananya akan diluncurkan pada tahun depan.

Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UB, Maulina Pia Wulandari, Ph.D., menyampaikan bahwa kerja sama antara UB dan CSU akan membuka peluang besar bagi mahasiswa mereka untuk mendapatkan pengalaman pendidikan internasional.

"Program ini tidak hanya memperluas wawasan global, tetapi juga meningkatkan daya saing mahasiswa dalam industri komunikasi digital yang dinamis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/10).

Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pengembangan kurikulum bersama, tetapi juga membuka pintu bagi mahasiswa kedua universitas untuk meraih gelar ganda. Dengan demikian, lulusan akan dibekali keterampilan global yang relevan dengan dunia kerja yang semakin digital dan terhubung.

UB dan CSU sama-sama memiliki reputasi sebagai universitas unggulan di wilayah masing-masing. UB dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur, dengan kontribusi besar dalam pendidikan dan riset di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, CSU merupakan universitas terbesar di kawasan regional Australia, dengan fokus kuat pada pendidikan berbasis praktik dan keterlibatan komunitas.

Program double degree ini akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing mahasiswa di pasar global, khususnya di bidang komunikasi digital dan media global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang siap diterapkan dalam industri teknologi komunikasi yang terus berkembang.

Head of School of Information and Communication Studies CSU, Professor Tina Du, menambahkan kolaborasi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kedua institusi regional unggulan untuk saling belajar dan berkembang.

"Dengan program double degree ini, mahasiswa akan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam era digital," imbuh dia.

Sebagai informasi, dosen senior Ilmu Komunikasi UB, Dr. Antoni, mendampingi Maulina dalam acara ini. Dari CSU, Prof. Tina Du didampingi oleh Course Coordinator Dr. Deborah Wise, dan senior lecturer Dr. Travis Holland, bersama staf akademik lainnya.

Di samping perumusan kurikulum, pertemuan ini juga mencakup diskusi terkait infrastruktur pembelajaran daring (online learning) di CSU, regulasi credit transfer, serta koordinasi dengan kantor internasional untuk memastikan implementasi program ini berjalan dengan lancar.

Kerja sama antara UB dan CSU ini diyakini akan memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak, memperkuat hubungan internasional dalam bidang pendidikan, dan menciptakan peluang lebih luas bagi mahasiswa di era global.