Jakarta: Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Zulkifli Salim menyampaikan, OJK sedang menyusun Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience Guideline) yang dapat digunakan oleh bank dan akan diluncurkan dalam waktu dekat.

"Kami di Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPNP) sedang menyusun, mungkin dalam waktu dekat tiga minggu atau satu bulan ke depan, kami akan launching namanya Digital Resilience Guideline," kata Zulkifli dalam acara Digital Bank Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Zulkifli mengatakan, Panduan Resiliensi Digital ini tidak hanya untuk memperkuat resiliensi dari sisi pencegahan serangan siber tetapi juga dari sisi daya saing produk (product competitiveness).
Dia mengingatkan, banyak kasus perbankan yang mengalami kegagalan tidak hanya diakibatkan oleh serangan siber. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh bank Bo, yang merupakan bagian dari Royal Bank of Scotland Group di Britania Raya, yang tidak sukses dikarenakan kurangnya keterlibatan pelanggan (customer engagement).

"Jadi (belajar dari contoh kasus bank Bo) ada resiliensi dari sisi product competitiveness dan sebagainya," ujar Zulkifli.

Baca juga: Gara-gara Serangan IT, Penerbangan di Dunia Dihentikan Sementara

Susun AI Governance untuk perbankan

Selain Panduan Resiliensi Digital, Zulkifli mengatakan OJK juga sedang menyusun AI Governance untuk bank di Indonesia. Ini salah satunya untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip keadilan (fairness) saat bank menggunakan mekanisme big data, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning.

"Untuk perbankan, itu ada beberapa kasus yang penggunaan AI di luar negeri itu juga yang tidak fair. Makanya di Singapura dan di Uni Eropa itu sudah ada seperti fit fairness, ethics, accountability, transparency dalam penggunaan AI. Nah kami tidak mau penggunaan AI itu nanti justru mengabaikan prinsip-prinsip itu tadi," papar Zulkifli.

Tak hanya sampai di situ, Zulkifli menambahkan, OJK juga tengah merancang Banking in Social Media Guideline. Dia mengingatkan, risiko cyber scammer yang bisa mendekati nasabah melalui media sosial. Di sisi lain, bahkan banyak bank menggunakan akun-akun media sosial yang tidak terkualifikasi.

"Jadi banyak hal terkait penggunaan teknologi. Tidak hanya soal perkembangannya, tapi bagaimana nanti ke depan itu harus dijaga ini memang secure kemudian melindungi customer," kata Zulkifli.

(HUS)

Jakarta: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyampaikan tata kelola BUMN di Indonesia saat ini telah selaras dengan best practices OECD.

Capaian itu terjadi setelah melalui penataan regulasi dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN dari 45 Peraturan Menteri BUMN menjadi tiga Peraturan Menteri BUMN yang disusun di 2022 lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, terobosan yang dilakukan Kementerian BUMN tersebut menjadi daya dorong percepatan BUMN untuk bersaing yang dilandasi aturan main yang jelas, agar BUMN tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional.
"Saya berharap dengan terobosan ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi globalisasi dan kita tidak terkungkung dalam lingkaran (persoalan) yang itu-itu saja, sehingga bisa mengantisipasi perubahan yang cepat dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang prudent,” ungkap Erick dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan, dalam laporan OECD yang membahas mengenai indikator Product Market Regulations (PMR) disebutkan tata kelola BUMN sudah selaras dengan negara-negara OECD.

Baca juga: Bangga Dipuji OECD, Erick Thohir: BUMN Sekarang Saingannya Perusahaan Elit Dunia!

Transformasi regulasi

Menurut Erick, hal ini menandakan Kementerian BUMN telah berada di jalur yang tepat dalam hal tata kelola BUMN, khususnya transformasi regulasi.

Upaya penataan regulasi dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN atau disebut juga “Omnibus Law Peraturan BUMN” telah memedomani UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU 13/2022) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU 13 Tahun 2022 tersebut lahir dengan salah satu pertimbangan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga menambahkan pengaturan mengenai metode omnibus serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).

Erick juga menyampaikan dasar dari langkah yang diambil untuk melakukan simplifikasi dan penataan regulasi Peraturan Menteri BUMN tidak lain untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian (prudent).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN terus berkomitmen mengadopsi best practices yang direkomendasikan oleh OECD. Langkah untuk meningkatkan tata kelola BUMN ini diambil guna memastikan persaingan yang sehat antara BUMN dan perusahaan swasta.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN tidak lagi diberikan perlakuan istimewa. Langkah ini memastikan bahwa semua perusahaan, termasuk BUMN maupun swasta, memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan, sehingga menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan adil.

(ANN)

Jakarta: PT PLN (Persero) menyetor dividen Rp3,09 triliun kepada negara sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Tahun Buku 2023 yang digelar di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Angka tersebut juga melebihi satu setengah kali dari target yang ditetapkan pada tahun buku 2023.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pada RUPS kali ini, PLN melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2023, dengan transformasi PLN kembali sukses menghadirkan kinerja terbaik.

Selain kontribusi ke negara melalui setoran dividen, PLN juga berkontribusi melalui pendapatan pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah, dan retribusi daerah), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun.
Laba PLN juga meningkat 53,12 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp14,41 triliun pada 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada 2023.

Kinerja keuangan PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik di 2023 yang mencapai 288,44 terawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36 persen YoY dari 273,76 TWh pada 2022. Hal tersebut berdampak pada total pendapatan perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan di 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

"Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan," ujar Darmawan dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Baca juga: Tingkatkan Penggunaan Energi Bersih, Pemerintah Australia Pakai Inovasi PLN

Lanjutkan agenda transformasi

Darmawan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

"Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh," tutur dia.

Ia juga menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau.

"Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimis mampu memberikan listrik handal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ucap Darmawan.

(HUS)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup melemah dipimpin oleh saham-saham sektor energi.

IHSG ditutup melemah 8,12 poin atau 0,11 persen ke posisi 7.313,85. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,01 poin atau 0,00 persen ke posisi 923,26.

"Sentimen eksternal dan internal menopang pergerakan indeks IHSG. Dari eksternal, dimana bursa regional Asia bergerak cenderung mixed, tampak pelaku pasar mengalihkan perhatian pada kebijakan pemerintah Jepang, kebijakan moneter Tiongkok, dan penantian rilis kinerja semester I-2024 emiten," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.
Pasar tampaknya merespons pernyataan pejabat senior partai yang berkuasa Toshimitsu Motegi yang mendesak Bank of Japan (BOJ) untuk lebih jelas mengkomunikasikan rencananya dalam menormalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga yang stabil, dan menambahkan bahwa penurunan yen yang berlebihan berdampak negatif terhadap perekonomian.

Perdana Menteri Fumio Kishida juga mengatakan normalisasi kebijakan moneter bank sentral akan mendukung transisi Jepang menuju pertumbuhan perekonomian.

Sementara itu, pasar juga merespon kebijakan moneter bank sentral Tiongkok yang menurunkan suku bunganya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemangkasan suku bunga ini sebagai upaya menanggulangi melemahnya perekonomian Tiongkok.

Di sisi lain, pasar menanti rilisnya data ekonomi Amerika Serikat (AS) minggu ini untuk memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. Fokus para pelaku pasar meliputi estimasi awal untuk pertumbuhan PDB kuartal kedua, pengeluaran dan pendapatan pribadi, serta indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE).

Dari internal, Bank Indonesia (BI) dalam hasil surveinya mengindikasikan penyaluran kredit baru pada kuartal II-2024 meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit baru tersebut terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit konsumsi.

Pada kuartal III-2024 penyaluran kredit baru diprakirakan melanjutkan peningkatan dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 93,6 persen, yang memberikan indikasi bagaimana pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan prospek ekonomi dalam negeri yang relatif terjaga.

Baca juga: Proyeksi IHSG Hari Ini: Bakal Ditutup Menguat

6 sektor saham boncos

Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, lima sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi sebesar 4,55 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor barang baku yang masing-masing naik sebesar 10,66 persen dan 0,43 persen.

Sedangkan, enam sektor turun yaitu sektor energi turun paling dalam minus 1,00 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor barang konsumen primer yang masing- masing turun minus 0,81 persen dan 0,57 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu OKAS, PTMP, RMKO, BSBK, dan MHKI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni ISEA, GRIA, KPIG, GEMS, dan LABS.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.060.097 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,32 miliar lembar saham senilai Rp8,46 triliun. Sebanyak 267 saham naik, 308 saham menurun, dan 220 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 4,60 poin atau 0,01 persen ke 39.594,39, indeks Hang Seng menguat 116,52 poin atau 0,94 persen ke 17.469,35, indeks Shanghai melemah 48,84 poin atau 1,65 persen ke 2.915,37, dan indeks Strait Times melemah 23,89 poin atau 0,70 persen ke 3.461,15.

(HUS)

Jakarta: Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyebut, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap).

Namun, belum diketahui kapan kebijakan ini akan mulai diimplementasikan. Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

"Pemerintah melaksanakan pembahasan peta jalan pajak karbon di mana pada tahap awal peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," kata Elen saat menyampaikan sambutan dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.
Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil.

"Pengenalan terhadap dua subsektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi atau sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia," jelas Elen.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan kebijakan pajak karbon sebagai komitmen dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) pada 2060.

Baca juga: Nilai Transaksi Perdagangan Karbon di Sektor Pembangkit Listrik Capai Rp84,17 Miliar

Dorong transisi menuju ekonomi hijau

Menurut Elen, penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 6,2 persen hingga 2045. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga dinilai dapat mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2 ekuivalen hingga menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

"Kerja-kerja pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil serta media," ucap Elen.

Adapun pada 26 September lalu, pemerintah telah meresmikan bursa karbon sebagai strategi lain mencapai target emisi nol karbon.

Nilai transaksi bursa karbon di Indonesia tercatat mencapai Rp36,7 miliar sejak awal peluncurannya sampai dengan 30 Juni 2024. Volume transaksi perdagangan di bursa karbon juga tercatat sebanyak 608 ribu ton CO2 ekuivalen.

(HUS)

Mataram: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkapkan cadangan pangan pemerintah daerah punya peran penting dalam menjaga stok dan menjaga kestabilan harga pangan.

"Saya mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mulai siapkan cadangan pangan pemerintah daerah," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam pernyataan yang dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

I Gusti menuturkan pemerintah memiliki tiga target utama yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kedaulatan nasional, yaitu energi, keuangan, dan pangan.
Menurutnya, bila melihat perang Ukraina dan Rusia, kedua negara itu kuat dan bertahan hingga sekarang karena pangan. "Tatkala pangan kita tidak kuat, maka kita tidak akan kuat bertahan," ujar I Gusti.

Dalam setiap rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), ungkap I Gusti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selalu menyampaikan kalimat tersirat maupun tersurat yang mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah.

Badan Pangan Nasional terus memperkuat cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog.

"Kami berharap cadangan pangan pemerintah daerah juga bisa diperkuat. Tujuan kami memperkuat cadangan pangan pemerintah adalah menjaga kekuatan stok dan menjaga petani tatkala harga turun," kata I Gusti.

Baca juga: Jangan Sampai Terkecoh! Bantuan Pangan Dibagikan Bertepatan dengan Pilkada

Kondisi saat pemerintah harus turun tangan

Lebih lanjut dia menyampaikan ketika produksi pangan tinggi, namun permintaan konsumen stabil, maka harga pangan pasti akan turun. Pemerintah harus turun tangan membantu petani dalam menjaga harga pangan agar stabil.

Ketika petani memperoleh harga yang wajar, maka pemerintah tidak perlu memerintahkan ataupun mengimbau petani untuk menanam. Petani pasti akan menanam secara mandiri.

Bahkan, saat pupuk bersubsidi tidak tersedia, para petani akan membeli pupuk tanpa subsidi karena harga pangan yang bagus.

"Ini konsekuensi logis sebenarnya. Oleh karena itu, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah sangat penting dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan termasuk stabilisasi harga," jelas I Gusti.

(HUS)

Purwokerto: Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Riwin Mihardi mengatakan kebijakan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Undang-Undang P2SK ini akan mulai dilaksanakan 2025. Salah satunya mengenai aturan kewajiban pemilik kendaraan memiliki asuransi, agar memberi proteksi seperti saat terjadi kecelakaan," kata Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai (Ngobras) Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bersama insan media di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut dia, undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan termasuk asuransi kendaraan bermotor. Dalam hal ini, kata dia, program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.
Ia mengatakan hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahkan, lanjut dia, program asuransi wajib tersebut diharapkan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," jelas Riwin.

Baca juga: Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Dipastikan Menunggu Aturan

Menunggu aturan turunan

Kendati merupakan amanat Undang-Undang P2SK, kata dia, hingga saat ini OJK masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut.

Setelah peraturan pemerintah tersebut keluar, lanjut dia, OJK akan menerjemahkannya guna mengatur masalah asuransi wajib bagi kendaraan bermotor.

"Ini sudah jadi amanat Undang-Undang P2SK, nanti OJK akan mengatur. Namun sampai saat ini PP belum keluar kita masih menunggunya," kata Riwin.

(HUS)

Jakarta: Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2024 dan untuk keseluruhan 2024 masing-masing sebesar 4,9 persen sampai lima persen.

"Kami proyeksikan setelah kuartal I kemarin realisasi pertumbuhan ekonomi di 5,11 persen, di kuartal kedua tahun ini kami prediksikan hanya 4,9-5 persen, jadi ada perlambatan," kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam CORE Midyear Economic Review 2024: Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru dilansir Antara, Selasa, 23 Juli 2024.

Faisal menuturkan ada enam risiko ekonomi di tataran global dan juga berpengaruh terhadap perdagangan luar negeri di Indonesia dan konsumsi domestik, yakni pelemahan permintaan dan oversupply di Tiongkok, penurunan kinerja ekonomi AS, dan penguatan harga energi dan ancaman inflasi.
Selanjutnya, ada risiko terkait pertumbuhan ekspor yang sangat lambat, lonjakan impor dan pelebaran defisit dengan Tiongkok, serta pelemahan konsumsi domestik.

Adapun proyeksi per komponen dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) RI tersebut meliputi konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan tumbuh pada 4,8 persen hingga 4,9 persen, konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) 18,4 persen sampai 20,2 persen, konsumsi pemerintah 6,4 persen hingga 7,9 persen, PMTB (pembentukan modal tetap bruto) 4,6 persen hingga 4,6 persen, ekspor 1,9 persen, serta impor 1,8 persen.

"Perlambatannya terutama disebabkan pada perlambatan di konsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar tentu saja terhadap PDB kita," ujar dia.

Baca juga: Mantap, Bank Dunia Apresiasi Ketahanan Ekonomi RI

Target pemerintahan baru

Sementara itu, ia menyoroti target pemerintahan yang baru dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai delapan persen.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang sekarang dalam pembahasan di DPR.

Di dalam RPJPN itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5-7 persen per tahun. Sedangkan, prediksi CORE Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 berada di kisaran 4,9-5 persen.

"Jadi belum banyak berubah dibandingkan dengan 10 tahun terakhir daripada pemerintahan Jokowi dan ini perlu diantisipasi risiko ini karena akan sangat mungkin kalau tidak ada terobosan dalam hal strategi kebijakan ekonomi maka akan meleset lagi pertumbuhan ekonominya," ujar Faisal.

Meskipun inflasi pangan saat ini perlahan mereda setelah inflasi pangan yang meningkat terutama pada masa El Nino, namun, menjelang pemerintahan yang baru, ada potensi inflasi harga-harga yang diatur oleh pemerintah, terutama harga energi.

"Karena kalau kita melihat harga minyak juga lebih sedikit mengalami peningkatan apalagi kalau ditambah dari keterbatasan dari sisi fiskal, ruang fiskal yang mana banyak program-program yang harus dibiayai menjelang pemerintahan yang baru salah satunya adalah makan siang gratis," tutur Faisal.

(ANN)

Jakarta: Membuka sebuah bisnis tak selalu berbicara membutuhkan modal dengan jumlah besar, seperti usaha menjual makanan kekinian salah satu contohnya.

Saat ini, terdapat berbagai macam jenis menjual makanan dengan modal kecil yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa memulai bisnis ini dari sekarang juga.

Selain membutuhkan perencanaan yang siap untuk memulai sebuah bisnis, kamu juga harus menentukan sebuah ide makanan apa yang ingin kamu jual. Dengan demikian, berikut adalah beberapa ide bisnis makanan kekinian yang bisa kamu pertimbangkan.

Ide jualan makanan kekinian

Melansir laman Amartha, berikut adalah 10 ide bisnis makanan kekinian yang mungkin cocok untuk kamu coba, di antaranya:

1. Risol mayo

Risol mayo merupakanan makanan yang cukup populer di setiap kalangan usia, daru kaula muda hingga orang dewasa. Selain cara membuatnya yang terbilang mudah, bahan-bahan utama juga bisa kamu temui di banyak tempat di sekitar wilayahmu.
Kamu hanya perlu menyiapkan modal kurang lebih Rp500 ribu untuk mencoba bisnis ini. Kamu bisa menerapkan sistem pre-order untuk meminimalisir kerugian yang dialami.

Baca juga: Kenali Bisnis Sarang Burung Walet yang Raup Puluhan Juta Sekali Panen

2. Dessert box

Dessert box adalah salah satu makanan yang cukup viral beberapa tahun belakangan ini, terlebih bagi mereka yang cenderung menyukai makanan-makanan manis. Modal untuk berbisnis dessert box sangatlah fleksibel, Kamu bisa menyesuaikan varian rasa dan bahan-bahannya dengan modal yang kamu miliki.

3. Donat

Donat sangat direkomendasikan untuk kamu jadikan sebuah ide bisnis kuliner yang sangat menguntungkan. Cara pembuatannya mudah dan bahan baku seperti tepung, telur, gula halus dan banyak lainnya yang bisa kamu dapatkan di warung terdekat.

Selain itu, donat juga bisa dikemas sebagai makanan yang menarik. Modal untuk bisnis ini pun tidak begitu besar, kamu bisa membuat donat dengan modal di bawah Rp500 ribuan.

4. Aneka gorengan

Makanan yang satu ini seringkali dijadikan camilan saat bersantai, Kamu bisa menjadikan bisnis gorengan ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis ini.

Bermodal Rp300 ribuan saja, kamu bisa membeli bahan dasar tepung terigu, sayuran kol, wortel, jagung, minyak goreng, serta panci besar. Tips untuk berjualan gorengan adalah pasatikan untuk berjualan di area yang ramai atau sering dilewati orang.


Ilustrasi penjual gorengan saat momentum Ramadan. Foto: dok MI/Andri Widiyanto.

5. Aneka olahan aci

Masyarakat di Indonesia juga rata-rata menyukai aneka jenis olahan aci. Kamu bisa memanfaatkan peluang ini untuk berbisnis. Siapkan modal sekitar Rp500 ribu untuk membuat beragam jenis camilan dari aci. Mulai dari cilok, cireng, dan masih banyak lagi.

6. Roti kekinian

Dengan menyiapkan dana sekitar Rp500 ribuan, bisnis roti kekinian adalah ide jualan berikutnya yang bisa kamu coba. Varian roti kekinian seperti toast atau roti panggang dengan beragam varian isi adalah salah satunya. Jenis makanan ini banyak disukai oleh kalangan usia muda.

7. Seblak

Makanan favorit anak-anak muda ini juga bisa membuka peluang untung yang besar untukmu. Seblak berasal dari Jawa Barat, yang amat diminati oleh para pencinta makanan pedas. Kamu bisa menjadikan makanan ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.

8. Salad buah

Ide ini bisa kamu terapkan jika memilih makanan sehat untuk tubuh, cukup dengan modal awal Rp500 ribuan, kamu bisa mulai berjualan salad buah untuk pembelian berbagai macam buah seperti semangka, melon, buah naga, ditambah jelly, yoghurt, keju, kental manis serta packaging.

Baca juga: Ide Jualan Online yang Bisa Laku Setiap Hari

9. Cookies

Kue kering atau cookies juga bisa jadi ide usaha makanan yang menggiurukan jika dilakukan dengan tepat, seperti di momen-momen tertentu atau mendekati hari raya Lebaran atau Natal. Kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menjual beragam jenis cookies.

10. Dimsum

Perkiraan modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha dimsum adalah sekitar Rp500 ribu. Meliputi kebutuhan item daging ayam, bawang putih, kulit dimsum, udang, telur, tepung tapioka, saos, kecap, wortel, daun bawang serta bumbu atau rempah yang dibutuhkan. Adapun harga yang tertera dapat berubah mengikuti dengan harga yang berlaku saat ini di pasaran dan domisili.

Demikian 10 jenis ide makanan kekinian dengan modal sedikit yang bisa kamu coba jika berminat untuk berbisnis. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)

Jakarta: World Bank melalui Managing Director of Operations World Bank, Anna Bjerde mengapresiasi ketahanan ekonomi Indonesia di tengah guncangan ketidakpastian global.

Hal itu diungkapkannya saat kunjungan kerja dan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan Anna dan tim Bank Dunia mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup tinggi stabil sebesar lima persen dengan tingkat inflasi yang rendah.

Hal ini dicapai pada saat ekonomi dunia melemah dan munculnya berbagai guncangan naiknya suku bunga dan gejolak harga komoditas dan geopolitik. Menurutnya, hal ini adalah suatu prestasi yang baik bagi Indonesia.
"Indonesia masih akan terus memperbaiki kualitas SDM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial. Dukungan Bank Dunia dalam bidang kesehatan sangat dihargai," kata Sri Mulyani, dilansir laman Kemenkeu, Selasa, 23 Juli 2024.

Baca juga: Menperin Tekankan Peran Startup untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Pemerintah sedang susun RAPBN 2025

Dalam kesempatan itu, Bendahara itu juga menjelaskan kepada Anne dan tim Bank Dunia saat ini Pemerintah Indonesia sedang dalam proses penyusunan RAPBN 2025, yang saat ini merupakan periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu.

Ia menegaskan, APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent, kredibel dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia.

Selain berbicara mengenai kondisi ekonomi Indonesia, Sri Mulyani juga menuturkan, kunjungan Anne ke Indonesia untuk meninjau dua proyek yaitu proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengentasan stunting.

Bank Dunia juga ingin mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan.

"Kami mendiskusikan mengenai berbagai isu seperti penyederhanaan prosedur di internal bank, pricing, new instrument and funding for global public goods seperti climate change dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan IFC dan MIGA," tutur dia.

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini akhirnya mengalami penguatan, setelah beberapa hari terakhir terus melemah.

Mengutip data Bloomberg, Selasa, 23 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.213 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tipis tujuh poin atau setara 0,04 persen dari posisi Rp16.220 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat tipis tujuh poin walaupun sebelumnya sempat melemah 40 poin di level Rp16.213 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.220 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.
Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp16.205 per USD. Rupiah menguat sembilan poin atau setara 0,06 persen dari Rp16.214 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.204 per USD. Mata uang Garuda tersebut juga menguat 24 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp16.228 per USD.

Baca juga: Ketidakpastian Pemilu AS Picu Penguatan Rupiah

Prabowo terlalu ambisius soal pertumbuhan ekonomi

Sementara itu, ambisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai delapan persen selama lima tahun masa kepemimpinannya akan sulit tercapai, bila permasalahan struktural ekonomi Indonesia tak dibenahi.

"Karena permasalahan ini, selama dua periode Presiden Joko Widodo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran lima persen. Target Jokowi saat masa kampanye Pilpres pada 2014 silam pun tak pernah tercapai, yakni membuat ekonomi Indonesia tumbuh tujuh persen," sebut Ibrahim.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level lima persen, menurut dia, dipicu oleh tak terjaganya daya beli masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah.

Diketahui, pada 2015 atau tahun pertama Jokowi efektif menjalankan roda pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen (yoy), melambat dibandingkan 5,02 persen pada 2014, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu kembali ke level 5,03 persen, lalu pada 2017 sebesar 5,07 persen, 2018 mencapai 5,17 persen, dan 2019 kembali ke level 5,02 persen. Pada 2020 atau saat merebaknya pandemi covid-19 ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07 persen.

Saat 2021, ekonomi Indonesia mulai kembali bergeliat dengan pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Lalu, pada 2022 naik menjadi 5,31 persen, dan pada 2023 hanya mampu bergerak ke level 5,05 persen. Pada kuartal pertama 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,11 persen.

"Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hingga 2023, porsi konsumsi masyarakat terhadap laju pertumbuhan ekonomi mencapai 53,18 persen. Pada kuartal pertama 2024 bahkan porsinya membengkak menjadi 54,93 persen," tukas Ibrahim.

(HUS)

Jakarta: Wacana penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Pasalnya, pemerintah harus tetap memastikan disiplin fiskal melalui defisit di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara program presiden terpilih memiliki program yang banyak menelan belanja negara.

baca juga: Asyik! Gaji PNS Bakal Naik Lagi Tahun Depan

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, situasi itu harus diperhatikan oleh pengelola keuangan negara. Karenanya, jika pengambil kebijakan kukuh ingin menaikan upah ASN, maka peningkatannya tak perlu terlampau tinggi.

"Harus ada pengelolaan defisit APBN termasuk mencegah pelebaran defisit di atas tiga persen dengan banyaknya belanja program pemerintahan yang baru. Kondisi makin kompleks. Jadi gaji PNS idealnya tidak naik lebih dari delapan persen tahun depan," kata, dilansir Media Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024.

Penaikan gaji ASN juga sepatutnya diiringi dengan rasionalisasi dari sisi belanja rutin lainnya. Tunjangan-tunjangan kepada menteri, eselon dari tiap kementerian lembaga perlu untuk ditekan. Sebab, belanja untuk memenuhi kantong pejabat dinilai terlampau besar.
Bhima menambahkan, rasionalisasi itu diperlukan lantaran penaikan upah ASN juga dapat berperan penting terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Terlebih jika penaikan gaji itu ditujukan sebagai kompensasi dari kenaikan harga-harga barang.

Dia mengasumsikan jika satu orang ASN memiliki keluarga inti berjumlah empat orang, maka penaikan gaji ASN akan berdampak pada kemampuan konsumsi 16 juta orang di Indonesia.

"Kenaikan gaji PNS tentu punya dampak terhadap belanja masyarakat. Efek belanja masyarakat di daerah juga terpengaruh, sehingga mampu menambah konsumsi domestik di tengah pelemahan sektor ekspor maupun investasi," jelas Bhima.

Diketahui, wacana penaikan upah ASN dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Pemerintah disebut bakal melakukan penyesuaian upah ASN di tahun depan.

"Kalau penyesuaian itu kan ke atas (naik). (Jadi) iya, disesuaikan," kata dia.

Penaikan gaji ASN akan disampaikan presiden

Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata enggan memberikan kejelasan perihal wacana tersebut. Menurutnya, kepastian terkait penaikan upah ASN akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan ke DPR pada 16 Agustus 2024.

Adapun sejauh ini, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 disebutkan bahwa kebijakan belanja pegawai akan difokuskan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal.

Metode yang akan dilakukan antara lain penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Peningkatan kualitas belanja pegawai juga dilakukan dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

(SAW)