Kementerian Perhubungan sedang membahas insentif untuk meningkatkan populasi pesawat terbang di dalam negeri. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menekan harga tiket pesawat dan menekan dominasi Lion Air Group ke bagian timur Indonesia.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rute perjalanan ke bagian timur Indonesia tidak didominasi oleh Lion Air Group. Namun, Adita mengakui besarnya jumlah armada Lion Air Group dibandingkan maskapai lain yang beroperasi di sana menimbulkan kesan dominasi.

"Saat ini masih terus dibahas insentif untuk mendorong percepatan reaktivasi pesawat oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomain," kata Adita kepada Katadata.co.id, Selasa (27/7).

Adita menyampaikan, insentif yang telah diberikan pemerintah sejauh ini adalah penghapusan suku cadang pesawat dalam daftar Larangan Impor Terbatas. Menurutnya, kebijakan tersebut mempercepat pengadaan suku cadang pesawat di dalam negeri dan memicu penambahan armada pesawat oleh maskapai.

Walau demikian, penambahan jumlah pesawat di bagian timur Indonesia tidak akan membuat harga tiket ke sana lebih murah dibandingkan ke luar negeri. Ini karena harga tiket ke luar negeri, menurut Adita, akan sangat dipengaruhi permintaan pasar.

Ia menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri dapat melebihi harga Tarif Batas Atas saat musim liburan. Namun, tiket pesawat ke luar negeri dapat sangat murah saat low season untuk mengisi kursi kosong.

Traveloka mendata, harga tiket Pelita Air dengan rute Jakarta-Padang mencapai Rp 1,33 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Pada periode yang sama, harga tiket Jakarta-Singapura yang disediakan Batik Air hanya Rp 1,02 juta per kursi.

"Sejak 2019 tidak ada perubahan aturan TBA untuk rute dalam negeri. Maskapai dilarang menetapkan tarif di atas TBA ataupun di bawah Tarif Batas Bawah," ujarnya

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menunjukkan harga tiket pesawat rute domestik lebih murah dari rute internasional. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena emiten maskapai berkode GIAA ini menaati aturan TBA.

Irfan menunjukkan, harga tiket kelas ekonomi GIAA rute Jakarta-Padang senilai Rp 1,97 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Angka tersebut lebih rendah 45,39% dari harga tiket rute Jakarta-Singapura senilai Rp 3,61 juta.

"Habis mau bagaimana lagi? Biaya produksi memang naik, tapi masa kami langgar aturan TBA. Maka dari itu, kami minta pemerintah menaikkan TBA," kata Irfan kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Irfan menekankan pihaknya tidak akan menyajikan harga tiket perjalanan internasional lebih rendah dari perjalanan domestik. "Maka dari itu, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan maskapai yang menjual tiket pesawat di atas kebijakan TBA," ujar irvan lagi.

Kementerian Perhubungan sedang membahas insentif untuk meningkatkan populasi pesawat terbang di dalam negeri. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menekan harga tiket pesawat dan menekan dominasi Lion Air Group ke bagian timur Indonesia.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rute perjalanan ke bagian timur Indonesia tidak didominasi oleh Lion Air Group. Namun, Adita mengakui besarnya jumlah armada Lion Air Group dibandingkan maskapai lain yang beroperasi di sana menimbulkan kesan dominasi.

"Saat ini masih terus dibahas insentif untuk mendorong percepatan reaktivasi pesawat oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomain," kata Adita kepada Katadata.co.id, Selasa (27/7).

Adita menyampaikan, insentif yang telah diberikan pemerintah sejauh ini adalah penghapusan suku cadang pesawat dalam daftar Larangan Impor Terbatas. Menurutnya, kebijakan tersebut mempercepat pengadaan suku cadang pesawat di dalam negeri dan memicu penambahan armada pesawat oleh maskapai.

Walau demikian, penambahan jumlah pesawat di bagian timur Indonesia tidak akan membuat harga tiket ke sana lebih murah dibandingkan ke luar negeri. Ini karena harga tiket ke luar negeri, menurut Adita, akan sangat dipengaruhi permintaan pasar.

Ia menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri dapat melebihi harga Tarif Batas Atas saat musim liburan. Namun, tiket pesawat ke luar negeri dapat sangat murah saat low season untuk mengisi kursi kosong.

Traveloka mendata, harga tiket Pelita Air dengan rute Jakarta-Padang mencapai Rp 1,33 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Pada periode yang sama, harga tiket Jakarta-Singapura yang disediakan Batik Air hanya Rp 1,02 juta per kursi.

"Sejak 2019 tidak ada perubahan aturan TBA untuk rute dalam negeri. Maskapai dilarang menetapkan tarif di atas TBA ataupun di bawah Tarif Batas Bawah," ujarnya

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menunjukkan harga tiket pesawat rute domestik lebih murah dari rute internasional. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena emiten maskapai berkode GIAA ini menaati aturan TBA.

Irfan menunjukkan, harga tiket kelas ekonomi GIAA rute Jakarta-Padang senilai Rp 1,97 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Angka tersebut lebih rendah 45,39% dari harga tiket rute Jakarta-Singapura senilai Rp 3,61 juta.

"Habis mau bagaimana lagi? Biaya produksi memang naik, tapi masa kami langgar aturan TBA. Maka dari itu, kami minta pemerintah menaikkan TBA," kata Irfan kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Irfan menekankan pihaknya tidak akan menyajikan harga tiket perjalanan internasional lebih rendah dari perjalanan domestik. "Maka dari itu, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan maskapai yang menjual tiket pesawat di atas kebijakan TBA," ujar irvan lagi.

Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada Selasa (23/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian bantuan sosial.

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo menjelaskan, distribusi kartu tersebut merupakan wujud dukungan Bank DKI untuk memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman.

“Dalam hal ini, Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat,” ujar Agus melalui keterangan resmi, Selasa (23/7).

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile. JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi nontunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lain.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama 23-31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, lima penerima KPDJ, dan lima penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, lima penerima KLJ dan lima penerima KPDJ.

Sampai Juni 2024 dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam dua tahap, yaitu Tahap I kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/ . Atau, dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengimbau penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman. “Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja,” tutup Arie.

Apabila penerima manfaat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Call Center Bank DKI di nomor (021) 1500-351.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengonfirmasikan kabar tersebut.

Pengangkatan Andi dilakukan di kantor pusat PLN, Blok M, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB, Selasa (23/7). "Iya, benar," kata Jansen dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Pria kelahiran Bandar Lampung 20 November 1970 tersebut dikenal sebagai salah satu aktivis yang ikut berperan menumbangkan era Orde Baru. Ia menempuh studi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketika berkuliah, Andi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat mahasiswa Fisipol UGM dan Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa Fisipol. Ia juga membentuk Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) bersama Velix Wanggai dan Denny Indrayana.

Pada Pemilu 2004, Andi menjadi bagian tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla. Dua tahun setelahnya, ia ditunjuk menjadi Komisaris PT Pos Indonesia.

Ia pun mencoba peruntungan politik dengan maju sebagai calon Wakil Gubernur Lampung mendampingi Muhajir Utomo pada 2008, usahanya itu berujung kekalahan.

Setahun setelahnya, pada 2009 Andi memutuskan mundur dari PT Pos Indonesia dengan alasan berfokus pada pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009.

Kala itu, SBY meraih kemenangan untuk periode keduanya, Andi lalu ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Usai pemerintahan SBY, Andi keluar pemerintahan dan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Di posisinya, ia kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, karir Andi juga sempat terganjal usai penangkapan dirinya akibat penggunaan narkotika jenis sabu pada 3 Maret 2019 lalu. Namun, polisi akhirnya melepas Andi pada 5 Maret 2019 karena menganggap tak cukup bukti menjeratnya.

Pada 2024, Andi bertugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat. Ia juga aktif dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan peretasan Pusat Data Nasional II membuat proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi terganggu. Hal ini akhirnya mengganggu proses konstruksi Ibu Kota Nusantara belum lama ini.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan peretasan PDN II membuat sebagian proses lelang proyek di IKN terganggu. Tersendatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan lelang proyek di IKN membuat jadwal penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN harus mundur.

"Waktu penyelesaian di IKN mundur karena kami merubah dari sistem digital menjadi manual. Kalau kami tidak segera mengambil keputusan untuk kembali ke manual maka waktu yang hilang lebih banyak," kata Abdul di kantornya, Selasa (23/7).

Abdul menjelaskan perubahan proses administrasi dari digital ke manual membuat pemerintah harus menambah tenaga kerja dan memperpanjang waktu pengerjaan. "Prosesnya tidak secepat kalau menggunakan sistem informasi," katanya.

Beberapa pekerjaan yang kembali menjadi skema manual adalah proses sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Sebelumnya, dua jenis sertifikasi tersebut dilakukan secara digital oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Walau demikian, Abdul mengatakan peretasan PDN II tidak terlalu berdampak pada pelelangan proyek infrastruktur. Ini karena total proyek yang terlelang hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 90%.

Presiden Joko Widodo mengumumkan anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp 392 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut merupakan yang tertinggi selama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut rincian anggaran infrastruktur setiap tahunnya seperti tertera dalam grafik.

Pada APBN 2023, pemerintah telah menganggarkan Rp 392 triliun untuk pembangunan infrastruktur, naik 7,8% dari anggaran 2022 yang sebesar Rp 363,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, lagi-lagi mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.

Terbaru, kritik itu dilontarkan Luhut di depan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga atau SIMBARA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).

Luhut mengungkit protes yang muncul usai ia menyebut KPK 'kampungan' karena terus menerus menggelar OTT. Ia lalu menjelaskan kritik tersebut sebenarnya memiliki makna pembenahan sistem.

“Kenapa kampungan? Karena kita sendiri yang buat kampungan. Maka kita harus bikin sistem dengan saling bekerja sama antar kementerian/lembaga yang bagus dan tidak saling menyalahkan,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).

Luhut lalu meminta KPK memperkuat pengawasan dan patroli kemungkinan terjadinya korupsi. Luhut mencontohkan terkait anomali harga yang tidak bisa dipidanakan. KPK adalah lembaga yang bertugas mencegah hal ini terjadi.

Adapun pernyataan ini bukan kali pertama disampaikan Luhut. Ia sudah mengatakan hal ini sejak dua tahun yang lalu. Berikut rekapannya:

OTT Buat Negara Jelek

Luhut melontarkan kritik untuk pertama kalinya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023–2024 di KPK pada Selasa (20/12/2022). Ia mulanya menjelaskan upaya pemerintah dalam digitalisasi berbagai sektor yang bisa menekan praktik kecurangan seperti korupsi.

“OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut kala itu.

Ia lalu meminta KPK tidak sering melakukan OTT karena bakal membuat citra negara jelek. Bila sistem digitalisasi berhasil, tidak ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

“Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau,” ujarnya.

Kritik perdana Luhut kepada KPK lalu menjadi polemik. Bahkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bilang OTT masih dibutuhkan untuk menindak korupsi.

OTT Itu Kampungan

Luhut Pernyataan kampungan untuk aksi OTT KPK kembali dilontarkan Luhut pada Juni 2023. Kala itu ia tengah menghadiri Pencanangan Hari Kewirauashaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI.

“Dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot,” katanya.

Kritik Ketiga

Awal 2023, Luhut kembali melempar kritik soal OTT KPK. Kali ini, ia ucapkan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Di sana, Ia mengajak kepala daerah agar berani melawan OTT dan mengajak kepala daerah memperbaiki layanan lewat digitalisasi. "Kita harus melawan OTT supaya menjadi negara yang bermartabat. Saya kira, kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus," kata Luhut.

Tidak Ada OTT Lebih Bagus

Pertengahan 2023, Luhut kembali mengkritik OTT KPK. Menurutnya, semakin sedikit OTT yang dilakukan KPK lebih baik. Hal ini ia katakan merespon KPK yang sudah melakukan tiga OTT per Juli 2023 lalu.

“Kalau OTT-nya enggak ada, malah lebih bagus. Berarti, pencegahannya lebih baik,” katanya pada Selasa (18/7/2023).

Ia memuji kinerja Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Naingolan. Menurutnya dua orang pimpinan KPK kala itu sukses memimpin dengan mengutamakan pencegahan dibanding penindakan.

Diskusi perbaikan tata kelola pelabuhan (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.)

“Kita ngapain pamer-pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta. Tidak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," kata Luhut.

Lebih Baik Pencegahan

Kritik Luhut untuk keempat kalinya disampaikan dalam acara Hub Space di Jakarta Convention Center, Jumat (29/9/2023). Ia bilang lebih baik KPK melakukan lebih banyak langkah antisipasi dibanding OTT.

"Banyak yang nyinyir juga, 'Wah Pak Luhut ndak setuju OTT ya.' Saya bukan tidak setuju OTT, (tapi)untuk apa OTT kalau bisa kita cegah (korupsi)," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui penurunan angka stunting mengalami stagnasi. Jokowi juga menjelaskan mengapa pemerintah kesulitan menekan angka tengkes.

Jokowi menganggap penurunan angka stunting bukan hanya urusan makanan semata. Dia menyebut upaya penurunan angka stunting juga harus memperhatikan tambahan gizi, kebersihan tempat tinggal dan perbaikan sanitasi, utamanya di lingkungan perkampungan.

"Sanitasi air bersih, lingkungan tempat tinggal, semua harus terkosolidasi dengan baik. Itu yang terus pemerintah lakukan," kata Jokowi usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Posyandu Rajawali 3, Komplek Graha Nendali Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada Selasa (23/7).

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting 2023 berada di 21,5%, turun 0,1% jika dibandingkan pada 2022 sebanyak 21,6%. Padahal, pemerintah menargetkan penurunan pravelensi stunting di angka 14% pada 2024.

Jokowi mengakui target ini sangat ambisius karena angka stunting saat ini masih berada di level 21%. "Sebelumnya tingkat penurunannya agak tebal, tapi sekarang mulai tipis. Pemerintah tetap berusaha agar ditekan menuju ke bawah 14%," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, upaya penurunan stunting belakangan ini terbilang cukup menantang. Kondisi tersebut berbeda dari 10 tahun lalu. Jokowi menceritakan, pemerintah mampu menurunkan angka stunting dari 37% menjadi 21% dalam sepuluh tahun terakhir.

"Dari 21% menuju ke 14% ini memang tidak secepat sebelumnya," ujar Jokowi.

Jokowi juga telah menyalurkan alokasi anggaran Rp 892 miliar untuk bantuan program penurunan angka stunting sepanjang 2024. Total pendanaan tersebut menyasar kepada 1,44 juta keluarga rawan stunting.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengkonfirmasi kabar tersebut.

Pengangkatan Andi dilakukan di kantor pusat PLN, Blok M, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB, Selasa (23/7). "Iya, benar," kata Jansen dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Selain Andi, Erick juga dikabarkan mengangkat mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menjadi Komisaris Utama PLN.

Burhanuddin dikabarkan menggantikan posisi Agus Martowardojo yang dulunya juga sempat menjadi Gubernur BI.

Katadata.co.id sudah menghubungi EVP Korporat dan CSR PLN Gregrorius Adi Trianto perihal pengangkatan tersebut, namun hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi darinya.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi pernah didapuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi staf khusus Presiden SBY.

Andi juga sempat dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sebelum mengundurkan diri pada 2019 karena terjerat kasus narkoba.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hari ini menguji coba Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor. Gibran mengatakan makanan tersebut disiapkan dengan harga Rp 14.900 per kotak.

Gibran mengatakan menu yang disiapkan dengan harga tersebut adalah nasi, ayam goreng, sayuran, buah, hingga susu. Dalam kesempatan tersebut, Gibran sekaligus membantah anggaran makan gratis akan dipotong.

"Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp 7.500," kata Gibran di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7) dikutip dari Antara.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu berjanji tak akan mengurangi anggaran secara besar. Namun, ia mengatakan bisa saja variasi menu dibuat berbeda-beda.

"Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai (tinggal) Rp 7.500," kata Gibran.

Gibran mengatakan sejumlah skema yang digodok antara lain memanfaatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), warteg, katering, hingga warung berskala kecil.

"Kalau ada yang kurang akan segera kami blow up," katanya.

Saat pembagian menu, Gibran didampingi Presiden Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal.

Pembagian makanan dilakukan di tengah isu anggaran program makan gratis. Tim ekonomi Prabowo-Gibran sebelumya dikabarkan mengkaji ulang dana program ini dari Rp 15 ribu menjadi Rp 9.000 atau Rp 7.500 per anak.

Namun Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya belum menetapkan anggaran makan siang bergizi gratis turun menjadi Rp 7.500 per anak.

Hasan mengaku, pihaknya sampai saat ini masih membicarakan hal ini. Satu-satunya hal yang disepakati adalah total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.

“Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis 2025," dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7).

Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah bahwa pihaknya menghambat persetujuan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan nikel yang disebut menjadi penyebab perusahaan smelter mengimpor bijih.

“Saat ini RKAB (yang disetujui) sudah 240 juta ton. Kebutuhannya cuma 210 juta ton,” ujar Arifin usai meresmikan peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah, dikutip Selasa (23/7).

Sebelumnya, per 3 Juli 2024, Kementerian ESDM melaporkan telah menyelesaikan 460 dari 770 RKAB yang diajukan oleh perusahaan mineral. “Dari jumlah tersebut, 421 RKAB disetujui, dan 39 lainnya ditolak,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Siti Sumilah Rita Susilawati kepada Katadata.co.id pada Kamis (4/7).

Data rencana produksi berdasarkan RKAB yang telah disetujui per 3 Juli 202 yaitu emas 20,8 ton, perak 124,7 ton, nikel 235.9 juta ton, tembaga 101 juta ton, bauksit 32 juta ton, timah 57 ribu ton, konsentrat Besi 6,8 juta ton, dan bijih galena 242 ribu ton.

Impor Nikel Perusahaan Smelter

PT Kalimantan Ferro Industry menyatakan bahwa masih mengimpor nikel dari Filipina untuk operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh terkendalanya pasokan nikel ore dalam negeri.

“Kami harus mengambil dari Filipina karena beberapa tambang pemasok belum mendapatkan persetujuan RKAB sehingga kami tidak bisa membeli nikel mereka,” kata Owner Representative PT KFI Ardhi Soemargo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (8/7).

Ardhi memastikan, sebelum terkendala RKAB seluruh pasokan nikel yang dikelola smelter PT KFI 100% nikel orenya dipasok dari Indonesia. Namun karena kondisi pemasok yang tidak dapat menjual nikel mereka sehingga PT KFI terpaksa membeli nikel dari Filipina.

“Di belakang kami ada 1.400 orang pekerja sehingga kami tidak boleh menutup atau menurunkan kegiatan agar pabrik kami terus berjalan,” ujarnya.

Ardhi menyebut, hingga saat ini PT KFI baru mengimpor satu kapal vessel yang memuat 51.000 ton nikel. “Impor ini hanya digunakan untuk membantu kondisi kami yang saat ini kekurangan pasokan,” ucapnya.

Meskipun PT KFI tidak memiliki konsesi tambang dan hanya memiliki smelter saja, namun Ardhi mengatakan pihaknya tetap terdampak dari persetujuan RKAB yang belum didapatkan.

“Kami mengambil semua nikel dari trader, jika perusahaan belum mendapatkan RKAB maka trader tidak dapat menjual nikelnya kepada kami,” kata dia.

PT Toyota-Astra Motor atau TAM meminta pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam menentukan besaran premi asuransi yang akan diwajikan terhadap mobil mulai Januari 2025. Besaran premi tersebut akan diatur dalam aturan turunan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Direktur Marketing TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan. industri otomotif akan terganggu jika batas minimum premi asuransi wajib sangat tinggi. "Dengan kondisi pasar yang cukup sulit ini, nilai batas premi wajib menjadi penting. Saya rasa ini yang perlu jadi satu pertimbangan," kata Jimmi kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Walau demikian, Jimmi menilai, klausul wajib asuransi merupakan kebijakan yang cukup positif secara keseluruhan. Menurut dia, aturan tersebut akhirnya akan melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan.

Selain itu, Jimmi mencatat aturan wajib asuransi pada kendaraan bermotor telah diterapkan di negara lain, seperti Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Jimmi menghitung sekitar 65% penjualan Toyota di dalam negeri telah menggunakan skema kredit yang umumnya termasuk biaya asuransi.

Jimmi mengatakan, harga jual seluruh produk Toyota telah termasuk biaya jasa servis dan komponen hingga tiga tahun atau dengan penggunaan 60.000 kilometer. Secara total, kendaraan Toyota dapat memiliki biaya jasa servis dan komponen selama 8 tahun atau 160.000 km.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyatakan, kewajiban seluruh kendaraan bermotor memiliki asuransi tak akan berdampak signifikan terhadap penjualan mobil tahun ini.

Ketua I Gaikindo Jonkie Sugiarto mengatakan, sekitar 70% pembelian mobil di dalam negeri dilakukan melalui skema kredit yang notabenenya mencakup biaya asuransi. Hanya sekitar 35% pembelian mobil dilakukan secara tunai.

"Konsumen yang membeli mobil secara tunai pasti sanggup juga untuk membayar premi asuransi. Oleh karena itu, mungkin pengaruh UU No. 4 Tahun 2023 tidak terlalu signifikan," kata Jongkie kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Maka dari itu, Jongkie mengatakan pihaknya belum akan mengubah target penjualan 1 juta unit mobil pada tahun ini. Namun, Jongkie menyampaikan target tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil transaksi di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS.

Partai Kebangkitan Bangsa membuka kemungkinan mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Meski demikian, PKB mengaku terkendala usia Kaesang yang belum mencapai batas usia pencalonan.

“Tunggu dulu aturannya baru kami timbang-timbang. Kalau sekarang kan belum (sesuai syarat), jadi tidak ada tempatnya," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/7).

Tak hanya persiapan di Jateng, partai besutan Muhaimin Iskandar itu mempersiapkan diri untuk berlaga di sejumlah daerah. Salah satu yang disiapkan adalah calon untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Meski demikian, PKB masih belum memutuskan siapa yang akan mereka usung untuk melawan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Padahal, PKB meraih suara terbanyak di daerah tersebut saat Pemilu lalu.

“Memang kami harus mencari figur yang lebih kuat dari yang ada,” ujar Jazilul.

Sebelumnya, PKB berencana mengusung KH Marzuki Mustamar di Pilgub Jatim. Namun, saat ini mereka masih perlu mengukur kekuatan lewat survei sebelum membuat keputusan.

Ajak Pendukung Anies Duduk Bareng

Dalam kesempatan yang sama, PKB juga mengapresiasi langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Kini, mereka menunggu waktu yang tepat agar tiga partai pendukung Anies yakni PKB, NasDem, dan PKS, duduk bersama membicarakan langkah ke depannya.

“Sekarang duduk bersama, melengkapi apa yang menjadi kelengkapan seorang calon,” kata Jazilul.

Menurut Jazilul, ada dua hal yang harus dibicarakan dalam pertemuan itu. Pertama, apakah partai pendukung sudah mencapai 20% dari kursi DPRD untuk mengusung seorang calon kepala daerah. Kedua, menentukan pasangan wakil gubernur dari Anies bersama dengan seluruh partai koalisi.

Ia menepis anggapan partainya tidak setuju dengan calon wakil gubernur yang disodorkan PKS yakni Sohibul Iman. Menurut Jazilul, wakil gubernur pendamping Anies haruslah yang diinginkan oleh warga Jakarta

“Itu bukan masalah sreg atau tidak sreg. Tapi duduk bareng dulu siapa wakilnya yang diinginkan orang Jakarta," katanya.

Di kesempatan berbeda, Anies berharap ada partai lain yang memberikan dukungan kepada dirinya. "Nasdem sudah melakukan pembicaraan dengan partai lain, harapannya bisa kami perluas lagi," katanya di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/7).