IDXChannel - Presiden Joko Widodo diminta agar lebih dapat menertibkan jalur koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Hal ini lantaran sempat terjadi dalam beberapa kondisi, sejumlah menteri justru menyampaikan pendapat yang berbeda untuk kebijakan yang sama.

Jika silang-sengkarut koordinasi ini berlanjut, dikhawatirkan justru bakal memunculkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.

"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda pendapat," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).

Mulyanto pun mengaku heran mengapa sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi justru menjadi simpang siur di masyarakat.

Karenanya, Mulyanto pun mengingatkan Pemerintah agar segera menertibkan masalah ini, agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," ujar Mulyanto.

Mulyanto juga menambahkan bahwa kalau benar Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," ujar Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu pun meminta Pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.

Dalam pandangan Mulyanto, penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi. (TSA)

IDXChannel - Pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi dialami karyawan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Hal ini menyusul wacana perseroan yang akan akan menutup lima pabrik pembuatan obatnya.

Kementerian BUMN pun meminta agar Kimia Farma mengedepankan win-win solution dengan karyawannya.

“Arahan kita kalau dilakukan seperti itu (tutup lima pabrik) harus win-win solution antara Kimia Farma dan karyawan,” ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Arya menyebut, aksi penutupan lima pabrik untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas. Selain itu, lima pabrik dinilai under capacity, sehingga tidak maksimal beroperasi.

Meski begitu, lanjut Arya, Kimia Farma harus mempertimbangkan kepentingan karyawannya setelah lima fasilitas produksi obat ditiadakan.

“Mau enggak mau kan mereka harus melakukan itu terpaksa kan, karena pabrik tutup ya, tapi mereka harus mikir yang terbaik, enggak boleh enggak,” katanya.

Sebagai informasi, anak usaha PT Bio Farma (Persero) itu bakal melalukan rasionalisasi fasilitas produksi atau menutup lima pabrik obat. Rencana ini bakal direalisasikan KAEF 2-3 tahun mendatang.

Sebelumnya, Direktur Produksi & Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko memastikan perusahaan tetap memperhatikan hak-hak karyawannya, bila jumlah pekerja harus dikurangi.

“Tentu kami memperhatikan betul kalau memang nantinya akan ada dampak (PHK),” ujar Hadi saat paparan Public Expose di Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

“Terhadap rasionalisasi pegawai, maka KAEF akan memperhatikan yang menjadi hak-hak dari karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu menjadi komitmen kami dalam hal ini,” katanya.

Meski PHK menghantui karyawan anggota Holding BUMN Farmasi itu, hingga saat ini Kimia Farma belum menghitung jumlah karyawan yang akan terdampak, imbas dari rasionalisasi fasilitas produksi.

Selain ancaman PHK karyawan, anak usaha PT Bio Farma (Persero) juga menghitung dampak lain akibat penutupan lima pabrik obat.

“Karyawan yang pasti saat ini kami lagi kalkulasi terkait dampak, ketika nanti memang itu terjadi tentu kami tetap melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," ujar Hadi.

(YNA)

IDXChannel - Anggota Komisi IV, Slamet, menyoroti adanya laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Jika laporan tersebut terbukti, maka praktik ilegal itu berpotensi merugikan petani lokal, sekaligus mengancam ketahanan pangan nasional.

Karenanya, Slamet pun meminta agar kasus tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan juga kalangan legislatif.

"Kita tahu Badan Pangan (Nasional) ini baru dibentuk, masih seumur jagung, tapi sudah diterpa isu menyangkut ketahanan pangan. Ini tidak hanya merugikan petani, tapi juga ada dugaan mark up dalam impor beras yang perlu dibuktikan lebih lanjut," ujar Slamet, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Menurut Slamet, pihak pelapor dari kasus ini adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mencoba mengungkap adanya indikasi mark up dalam proses impor beras yang dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan.

Menurut LSM tersebut, tindakan ini dapat merugikan keuangan negara dan para petani lokal yang semakin tersudut oleh masuknya beras impor dengan harga yang tidak wajar.

Slamet pun menilai bahwa menyatakan bahwa isu ini dapat menjadi momen penting bagi pemerintah yang baru akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang berfungsi utama dalam ketahanan pangan.

"Ini menjadi momen yang bagus bagi pemerintah yang baru nanti akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang notabene menjadi fungsi utama untuk ketahanan pangan kita. Penegakan integritas dan transparansi di lembaga ini sangat penting<" ujar Slamet.

Komisi IV DPR RI yang memiliki wewenang dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, dikatakan Slamet, akan terus memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.

Slamet juga memastikan bahwa komisinya tersebut bakal mengawal setiap dugaan korupsi, agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Paling tidak isu sumir ini memberikan penilaian bahwa betapa lembaga yang baru dibentuk juga memberikan keprihatinan kita tersendiri terkait dengan isu korupsi," ujar Slamet.

Dengan perhatian yang mendalam terhadap isu ini, Slamet berharap agar KPK dan pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan mark up impor beras dan memastikan bahwa Bulog serta Badan Pangan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

"Kita harus benar-benar serius dalam menangani masalah ini, karena dampaknya sangat besar bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat kita," ujar Slamet. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menyediakan etalase vending machine untuk menjual produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mesin otomotif itu beroperasi selama 24 jam.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, penambahan vending machine membantu memperluas pasar UMKM. Inisiatif itu bertujuan mempermudah akses masyarakat agar bisa mendapat produk UMKM kapan saja, di mana saja.

"Langkah ini adalah terobosan dari pak Erick Thohir sebagai bagian dari upaya untuk terus mendukung UMKM dalam mengembangkan pasarnya," ujar Arya dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Terbaru, Kementerian BUMN meresmikan vending machine dan UMKM Corner milik Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin (15/7/1024).

"Pak Erick kalau ketemu UMKM selalu ditanya bagaimana solusi membantu market UMKM agar bisa masuk lingkup BUMN, makanya kami fasilitasi produk UMKM bisa masuk vending machine yang dikelola BUMN," paparnya.

Senada, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menjelaskan perusahaan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa hutan, termasuk pelaku usaha mikro.

“Perhutani melakukan banyak cara untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa hutan, salah satunya melalui UMKM,” ungkap Wahyu Kuncoro.

Dia menilai, peresmian vending machine merupakan langkah perusahaan meningkatkan daya jual produk UMKM, utamanya produk hasil pemanfaatan hutan.

Adapun, vending machine dan UMKM Corner Perhutani menyediakan sejumlah produk kopi hasil binaan UMKM dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Kopi yang ditawarkan terdiri dari berbagai varietas dari spesies kopi robusta, excelsa, liberica, dan arabika hingga kreasi kopi okra. Hingga kini, Perhutani dan masyarakat desa hutan telah mengembangkan budidaya kopi di areal seluas 43.143 Ha.

Budi daya ini tersebar di 32 kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Perhutani, dengan dukungan 518 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan 75.872 petani.

Perhutani juga menyediakan berbagai produk hasil buatan 24 UMKM mitra binaan yang tersebar di 18 satuan kerja, seperti makanan, minuman, souvenir batik, dan kerajinan tangan dari rotan.

Dengan tambahan vending machine dan UMKM Corner, maka BUMN mengelola sembilan vending machine. Sebelumnya ada delapan vending machine produk UMKM yang tersedia di berbagai lokasi strategis.

Lokasi tersebut meliputi Kementerian BUMN yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Ada juga di Stasiun Gambir oleh PT Pertamina (Persero) dan Stasiun Gondangdia oleh PT PLN (Persero) keduanya bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Bahkan, di semua terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 1 oleh PT Bank BNI Tbk, Terminal 2 oleh PT Telkom Indonesia Tbk, dan Terminal 3 oleh PT PLN (Persero), kesemuanya bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). Selain itu, vending machine juga tersedia di kantor PT Hutama Karya (Persero) dan kantor PT Pegadaian (Persero).

Setiap vending machine menyediakan sedikitnya 20 produk makanan ringan dari UMKM lokal, dengan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan QRIS. Setelah pembayaran, produk langsung dapat diambil di kotak bagian bawah vending machine.

(SLF)

IDXChannel - Pelaku dugaan fraud atau penyelewengan laporan keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) bakal diproses hukum alias dipolisikan. Jika aksi tersebut terbukti membuat rugi perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, kasus pinjol Indofarma masih didalami pihak terkait. Dia memastikan, bakal diproses hukum, jika ada penyelewengan.

“Tunggu aja, hasil audit kan kita bawah ke Kejaksaan. Kalau dia pinjol, enggak tahu juga salah apa bener? Saya enggak tahu apa keputusan yang diambil oleh manajemen pada saat itu,” ujar Arya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Anggota Holding BUMN farmasi itu terlilit utang pinjol sebesar Rp1,26 miliar. Kementerian BUMN pun melakukan langkah penyelamatan terhadap bisnis perusahaan.

“Selama dia ada fraud baru boleh, misalnya dia pinjam ada permainan bunganya sangat tinggi, nah itu boleh. Kan masih di BPK, jadi ya, kesalahan kalau bisa bawa ke jalur hukum kalau itu melanggar hukum,” kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, INAF harus dikelola secara profesional dan bakal menindak tegas oknum-oknum tertentu yang terlibat pinjol dan fraud di internal Indofarma.

“Bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita kelola dengan baik, ya kita harus melakukan penyelamatan,” ujar Erick saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

“Kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, ya kasus fraud ya fraud, korupsi ya kita tangkap gitu,” kata dia.

Erick mengaku punya strategi untuk menyelamatkan anak usaha PT Bio Farma (Persero) tersebut. Namun, dia enggan merinci lebih jauh.

“Banyak strategi yang bisa kita lakukan, termasuk utang vendor dan macam-macamnya, tentu kita harus selesaikan,” katanya.

Adapun dugaan kasus korupsi di Indofarma membuat cash flow perusahaan tertekan berat. Struktur keuangan yang ‘berdarah-darah’ ini membuat perusahaan menyedot anggaran dari induk usahanya, Biofarma dengan nilai fantastis.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas asal China sebesar 200 persen. Hal ini sesuai dengan usulan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Ketujuh komoditas yang bakal dikenakan BMAD, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai, Kemendag harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR RI. Dia pun meminta Kemendag menjelaskan alasan utama atas rencana penerapan BMAD terhadap tujuh produk yang dimaksud.

"Kami berharap Kemendag konsultasi ke Komisi VI DPR RI atas hasil verifikasi KADI. Mendag sudah setujui koordinasi saat raker dengan Komisi VI DPR RI beberapa saat yang lalu," kata Darmadi Durianto kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Menurut dia, Konsultasi diperlukan agar implementasi kebijakan nantinya tidak salah arah dan berakibat negatif bagi perekonomian nasional.

"Supaya penerapan BMAD dan BMTP tidak salah dan berakibat negatif bagi perekonomian nasional. Sekali lagi Kami menekankan agar Kemendag koordinasi hasil verifikasi KADI dan KPPI nantinya," katanya.

Secara prinsip, lanjut dia, pihaknya mensupport adanya rencana kebijakan tersebut, namun kebijakan itu mesti didukung data yang valid dan kredibel.

"Intinya kita setuju dikenakan bea masuk anti dumping. Hanya saja besarannya harus divalidasi dengan data yang kredibel. Jangan sampai niat baik ini malah blunder karena abai terhadap akurasi data dan bisa berdampak luas ke sektor industri pada umumnya," kata dia.

Darmadi menyebut, rencana kebijakan menaikkan BMAD juga mesti dilihat dari aspek persaingan usaha yang terjadi di lapangan. Terutama, melihat data verifikasi KADI dimanipulasi oleh pihak tertentu karena persaingan bisnis, sehingga hasil verifikasi tidak kredibel.

Sebaliknya, data yang akurat dan komprehensif menjadi sangat fundamental dalam menyusun sebuah kebijakan.

"Maksud saya, saya khawatir Kemendag menerapkan kebijakan BMAD atas usulan KADI itu bukan atas dasar kajian tapi atas adanya desakan dari para entitas bisnis tertentu demi melindungi kepentingan bisnisnya,” katanya.

“Jika fenomena ini yang jadi alasan menaikkan BMAD itu sama saja menambah keruwetan baru. Kami khawatir nantinya para pebisnis besar memanfaatkan BMAD dengan seenaknya menaikkan harga nantinya karena menganggap tidak ada pesaing lagi ketika impor distop," kata Darmadi.

Darmadi mencontohkan, khusus untuk industri keramik misalnya, jika melihat data kebutuhan keramik yang ada skema impor masih sangat dibutuhkan di tengah tingginya permintaan dalam negeri.

(SLF)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara maraknya banjir produk impor di pasar dalam negeri. Sebab, kondisi itu terkesan menjadi kesalahan mereka di mata publik.

"Kami mendapatkan kesan bahwa dengan masuknya barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal seakan-akan kesalahan itu ada di Kementerian Perdagangan," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan, dalam jumpa pers, Senin (15/7/2024).

Dia mengatakan Kemendag sangat serius menangani distribusi produk impor yang memasuki pasar nasional sejak lima tahun terakhir. Pihaknya juga selalu memperhatikan kondisi industri lokal dari ancaman persaingan barang impor yang bersifat predatory pricing.

Bahkan menurut dia, Kemendagtelah berkomitmen serius menyelamatkan industri dalam negeri dari banyaknya penyelidikan dan pengenaan instrumen trade remedies kepada berbagai produk impor. "Padahal kami ingin meluruskan bahwa sebetulnya selama ini, beberapa tahun terakhir ini kemendag aktif juga untuk melakukan berbagai hal untuk bisa melindungi industri lokal," tutur Bara.

Lebih lanjut, Bara menjelaskan Kemendag saat ini lebih menggenjot pengawasan impor melalui dua instrumen. Kedua instrumen itu yakni pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Selama ini Kemendag sangat aktif menggunakan dua instrumen tersebut, juga sebagai respon dari keluhan-keluhan yang disampaikan dari berbagai asosiasi terhadap masuknya barang-barang," kata Bara.

"Kita sangat aktif untuk melakukan investigasi baik di Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) maupun di Komite Anti dumping Indonesia (KADI)," tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah khususnya antar Kementerian, untuk tidak berpolemik atas kebijakan impor yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil yakni banjirnya barang impor ilegal.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung” ujar Redma dalam keterangannya, Rabu lalu (10/7/2024).

Redma menjelaskan pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai. Bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code hingga under invoicing terjadi.

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi di depan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik,” kata Redma.

(FRI)

IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet ini merupakan yang pertama di dunia. Artificial Graphite merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Adapun Anode Sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif), salah satu komponen penting untuk baterai Li-ion.

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, menjelaskan seluruh perusahaan dibawah Grup MIND ID berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia, melalui mandat untuk mengelola sumber daya dan cadangan strategis, melakukan hilirisasi, dan kepemimpinan pasar guna menjadi perusahaan kelas dunia.

Pilot project ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga ke tahap komersial. Dia menekankan, keberlanjutan proyek ini sangat memerlukan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomiannya.

"MIND ID memiliki fokus mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Karena itu, potensi ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh Grup MIND ID. Proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA, tetapi juga memperkuat posisi kita dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di masa mendatang," kata Dilo dalam keterangan resminya Selasa (17/5/2024).

Sementara Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail mengatakan, pengembangan batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk mendorong hilirisasi batu bara serta menjaga ketahanan energi nasional.

"Bukit Asam ingin menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Salah satu upaya yang kami lakukan yakni dengan mewujudkan industri batu bara dengan clean technology di Indonesia. Implementasi Anode Sheet berbahan baku batu bara ini merupakan yang pertama di dunia, sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara. Pengembangan batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet juga akan mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri," kata Arsal.

Kebutuhan Artificial Graphite dan Anode Sheet akan semakin meningkat di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik.

Tak hanya untuk industri kendaraan listrik, Artificial Graphite dan Anode Sheet juga dibutuhkan industri-industri lain seperti industri penyimpanan energi, elektronik hingga peralatan medis.

Hilirisasi tersebut sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, serta mendukung pencapaian target Net Zero Emission (carbon neutral) pada 2060 atau sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Mulyadi Sinung Harjono menyampaikan harapannya agar pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet dapat membawa manfaat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri bahan baku strategis.

"Kami berharap kerja sama dengan PTBA terus berlanjut, menghasilkan penelitian yang bermanfaat, serta pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet ini berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan," katanya.

Sebagai informasi, konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu proses karbonisasi batu bara menjadi batu bara semikokas atau Coalite.

Kemudian Coalite dihaluskan menjadi serbuk, lalu melalui proses perendaman, pemanasan, pencucian, pengeringan dan penghalusan hingga menjadi Artificial Graphite yang merupakan bahan utama Anode Sheet.

Pembuatan Anode Sheet dimulai dari pencampuran Artificial Graphite dengan bahan-bahan lain. Campuran tersebut dipanaskan, lalu dilakukan pencetakan sehingga membentuk lembaran di atas kertas tembaga. Tahap terakhir adalah pengeringan sehingga terbentuk Anode Sheet.

(SLF)

IDXChannel - Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menyebut uji coba moda transportasi kereta tanpa awak atau autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung pada minggu kedua Agustus mendatang.

Ali menjelaskan kereta tanpa awak di IKN didatangkan oleh perusahaan CRRC Zhuzhou & Norinco asal China. Kegiatan pengiriman trem otonom oleh Norinco dilaksanakan mulai 4 Juli 2024 dan dikirim dari Shanghai.

"Saat ini ART sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan berada di Laut Cina Selatan, lepas pantai Vietnam dan akan tiba di Indonesia pada tanggal16Juli," kata Ali saat dihubungi MNC Portal, Senin (15/7/2024).

Terkait uji coba, Ali mengatakan, setidaknya ada 4 hal yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah. Keempat aspek tersebut akan diteliti lebih jauh selama kurang lebih 2 bulan hingga Oktober 2024.

Adapun keempat aspek penilaian kereta otonom di IKN ini meliputi keandalan teknis dan kualitas produk (termasuk operation and maintenance), interoperability atau pertukaran informasi, value for money (affordability) atau pengukuran kemampuan bayar masyarakat yang nantinya akan menjadi pengguna transportasi, dan pertukaran pengetahuan dan teknologi antara China dan Indonesia.

"Untuk semua PoC (uji coba) teknologi yang dilakukan di IKN, termasuk dalam hal ini ART, pada prinsipnya ditinjau dari 4 pertimbangan itu," kata Ali.

Berdasarkan MoU yang ditandatangani OIKN dan Norinco, maka PoC ART dilakukan untuk mengevaluasi keandalan dan pemanfaatan teknologi terbaru perkeretaapian trem otonom selama 2 bulan dari Agustus ke Oktober di sumbu kebangsaan IKN.

"Ditargetkan pada minggu kedua Agustus PoC ART sudah dapat dimulai. Kerjasama dan kolaborasi lintas K/L selama ini terus dilakukan untuk memastikan PoC dapat berjalan dengan lancar dan baik," kata Ali.

Lebih lanjut, Otorita IKN bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, selama ini telah melakukan rapat rutin untuk memastikan dan mengevaluasi kelayakan teknis dan operasional serta dukungan fasilitas infrastruktur trem otonom yang diperlukan.

(FRI)

IDXChannel - Partai Komunis China menggelar sidang pleno ketiga pekan ini. Pertemuan besar tersebut akan membahas arah kebijakan ekonomi jangka panjang.

Dilansir dari Reuters pada Senin (15/7/2024), rapat penting tersebut digelar di tengah data produk domestik bruto (PDB) yang mengecewakan. Ekonomi China hanya tumbuh 4,7 persen pada kuartal II-2024, melambat dari 5,3 persen di triwulan sebelumnya.

“Data PDB yang mengecewakan menunjukkan bahwa jalan untuk mencapai target pertumbuhan 5 persen masih penuh tantangan,” kata Kepala Ekonom Kawasan Greater China ING, Lynn Song.

Partai Komunis China mengadakan kongres dua kali dalam satu dekade. Anggota Komite Sentral, yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi partai, dipilih di setiap kongres. Komite Sentral ke-20 dipilih dalam kongres yang digelar pada Oktober 2022.

Di sela-sela kongres, Komite Sentral mengadakan tujuh sidang pleno. Sidang pleno pertama, kedua, dan ketujuh biasanya fokus pada peralihan kekuasaan. Sidang pleno keempat dan keenam umumnya berpusat pada ideologi partai.

Dalam beberapa dekade terakhir, sidang pleno ketiga fokus pada reformasi ekonomi jangka panjang, sedangkan sidang pleno kelima membahas rencana pembangunan lima tahun negara tersebut.

Sidang pleno ketiga yang digelar pekan ini diharapkan menghasilkan sejumlah inisiatif besar untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di China.

Sidang pleno ketiga yang digelar pada 1978 memprakarsai reformasi perekonomian China, yang mendorong kebangkitan Negeri Tirai Bambu tersebut dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi global. Peran pasar kembali ditingkatkan pada rapat yang digelar pada 2010. (WHY)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong hadirnya Wirausaha Industri Baru di lingkungan pesantren melalui program santripreneur.Melalui program Santripreneur, Kemenperin telah membina 11.164 orang santri dari 114 pondok pesantren di berbagai wilayah di Indonesia dalam satu dekade.

"Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, termasuk pengurus pondok pesantren, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung guna pertumbuhan dan keberlanjutan IKM di Indonesia, serta pemberdayaan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Reni mengatakan pondok pesantren memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai tempat penumbuhan ribuan Wirausaha Industri Baru.

Berdasarkan data Kementerian Agama, sampai 2023 jumlah pondok pesantren di Indonesia diperkirakan mencapai 37.626 unit yang tersebar di seluruh provinsi dengan total jumlah santri sekitar 4.853.197 orang. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia dengan total 12.121 pesantren.

"Tasikmalaya yang dikenal dengan kota santri memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perindustrian, ekonomi kreatif dan juga lokomotif bagi pergerakan ekonomi regional," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Berdasarkan data Badan Pengelola Taperum yang dihimpun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek per April 2024, ada sekitar 1.951 kawasan perumahan di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Namun, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia(MTI)Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tersebut tidak memiliki akses layanan transportasi umum.

Kawasan perumahan itu tersebar di Kabupaten Bekasi sebanyak 667 kawasan perumahan, Kabupaten Bogor 511 kawasan perumahan, Kabupaten Tangerang 395 kawasan perumahan, Kota Bekasi 56 kawasan perumahan, Kota Bogor 33 kawasan perumahan, Kota Depok 38 kawasan perumahan, Kota Tangerang 31 kawasan perumahan, dan Kota Tangerang Selatan 93 kawasan perumahan.

"Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor," ujar Djoko dalam keterangannya kepada IDX Channel, Sabtu (13/7/2024).

Menurut dia, kawasan perumahan yang ditempati oleh generasi muda, yang juga banyak di wilayah tersebut, tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi.

"Seharusnya sudah dirancang tidak lebih dari 500 meter dari hunian sudah mendapatkan layanan angkutan umum," lanjut Djoko.

Dia pun mencontohkan sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. "Namun, saat ini layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis, bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada," kata Djoko.

Menurutnya, masih perlu upaya lain untuk meningkatkan akses angkutan umum di Bodetabek, yakni mencari pendanaan (funding) pengoperasian angkutan umum selain APBN/APBD, seperti pengenaan tarif penumpang dan iklan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi parkir, Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJLS) BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Swasta, alokasi angkutan pelajar dari Dana Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Darat dari Kementerian Keuangan.

(FRI)