IDXChannel - Menteri Dalam Negeri Lithuania, Agne Bilotaite secara resmi berkirim surat kepada Komisaris Uni Eopa untuk urusan Dalam Negeri Ylva Johansso guna meminta dukungan keuangan dalam memperkuat perlindungan perbatasan negara Baltik itu dengan Rusia.

Menurut siaran pers Kementerian Dalam Negeri yang dikutip Anadolu pada Selasa, Menteri Agne Bilotaite menekankan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi dan memperbarui sistem pengawasan perbatasan.

“Saat ini, memperkuat keamanan perbatasan Lithuania sepanjang 275 kilometer (170.877 mil) dengan Rusia adalah prioritas kami,” demikian siaran pers itu mengutip pernyataan Bilotaite.

Sebagian besar infrastruktur pengawasan perbatasan, lanjutnya, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa Lithuania mendapat informasi yang tepat tentang situasi di perbatasan dan dapat menjamin keamanan di wilayah perbatasan luar Uni Eropa.

Biaya modernisasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar EUR16 juta (Rp281,9 miliar) sedangkan dana yang dibutuhkan adalah EUR13,7 juta (Rp241,4 miliar), demikian keterangan kementerian tersebut.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Lithuania menerima hibah Uni Eropa sebesar UER9,3 juta (Rp163,8 miliar) yang memungkinkan negara Baltik tersebut meningkatkan sistem pengawasan perbatasan di sepanjang batas wilayah dengan Belarus.

Dalam suratnya, Bilotaite lebih jauh menyoroti kontribusi Komisi Eropa dalam melawan masuknya imigran gelap yang diduga "diatur" oleh rezim Belarus. Kegiatan itu dimulai pada tahun 2021, demikian menurut stasiun penyiaran nasional LRT.

Sejauh ini, Komisi Eropa telah memberi Lithuania dukungan sekitar EUR100 juta (Rp1,7 triliun) untuk penguatan perbatasan dengan Belarus di tengah dugaan serangan hibrida Rusia terhadap negara tersebut, kata LRT.

(DKH)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali meninjau lokasi optimalisasi lahan pertanian di Merauke, Papua Selatan. Pada kesempatan itu, ia mengatakan progres pertanian berjalan positif sesuai harapan.

"Setelah 10 ribu hektare pada periode pertama saya menjabat Menteri Pertanian upaya perluasan lahan ini terhenti. Kini kita sudah realisasikan seluas 40.000 dari total 63.000 hektare. Progresnya sangat bagus,” kata Mentan dikutip Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan proses olah lahan di Merauke ini bisa terwujud karena mekanisasi pertanian telah diadopsi dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi.

Mentan pun mengatakan pihaknya telah mengalokasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebanyak 330 unit untuk 7 distrik di Kabupaten Merauke yang mencakup TR4 sebanyak 200 unit, TR2 30 unit, pompa air sebanyak 80 unit, dan juga RT 20 unit.

“Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,” ujarnya.

Mentan berencana segera mendatangkan bantuan alsintan lanjutan untuk percepatan olah tanah dan strategi lanjutan penyiapan benih untuk lahan Merauke. Ia berharap agar Indonesia bisa kembali melakukan swasembada pangan.

“Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektare. Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimis akan kembali swasembada pangan kedepannya,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare. Sampai 2023, telah termanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67.612,49 hektare dengan luas Baku Sawah (LBS, 2023) seluas 42.328,42 hektare.

(FRI)

IDXChannel - Nilai tukar (kurs) rupiah diprediksi berada di rentang Rp15.500 sampai Rp16.000 di akhir tahun 2024. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa faktor menguatnya rupiah didorong kondisi global yang membaik.

"Rupiah kemungkinan besar di 2024 akhir ini akan tembus ke level menguatnya di Rp15.500 sampai di Rp16.000, karena kondisi global terutama pasca membaiknya perekonomian di Amerika dan Inggris membuat bank sentral global menurunkan suku bunga," jelas Ibrahim dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Menurut Ibrahim, bisa saja penurunan suku bunga ini akan dua kali dalam satu tahun kecuali Bank Swiss yang kemungkinan besar menurunkan suku bunga empat kali di 2024.

"Penurunan suku bunga ini akan membuat dolar kembali lagi mengalami pelemahan yang cukup signifikan," katanya.

Di sisi lain, terpilihnya presiden Iran yang pro dengan reformis membuat ketegangan di Timur Tengah kemungkinan besar akan mereda dan perundingan gencatan senjata di semester II akan tercapai karena kita melihat kondisi di Israel menginginkan adanya perdamaian dengan Palestina terutama di jalur Gaza.

IMF maupun Bank Dunia telah memberikan statement bahwa pertumbuhan ekonomi global masih cukup bagus di 3,2 persen dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di 3,1 persen.

Secara internal, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup bagus yang mengindikasikan ekonomi dalam negeri bagus dan prediksi pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen.

"Saya optimis bahwa rupiah di akhir tahun ini akan berkutat di 15.500 sampai 16.000 apalagi ada kemungkinan besar Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dalam tahun ini di semester II 50 basis poin, ini yang membuat rupiah bergairah di semester II tahun ini," pungkas Ibrahim.

Perlu diketahui, rupiah pada perdagangan hari ini kembali ditutup menguat tipis 7 poin atau 0,04 persen ke level Rp16.251 setelah sebelumnya di Rp16.258 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.305 per dolar AS.

(SLF)

IDXChannel - Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi kembali mengajukan Pernyataan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,276 triliun. Usulan ini disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Keempat entitas tersebut yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan nilai PMN yang diajukan Rp1,8 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp976 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Rp2,5 triliun, dan Perum Damri Rp1 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, usulan dana segar empat perusahaan pelat merah di bidang transportasi ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara anggota legislatif dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada 7 Juli 2024 lalu.

“Mengacu pada hasil rapat Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN pada tanggal 7 Juli 2024, ada usulan Penyertaan Modal Negara untuk tahun 2025,” ujar Mohamad Hekal saat membuka RDP, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

“PT Kereta Api Indonesia yaitu sebesar Rp1,8 triliun, PT Industri Kereta Api yaitu sebesar Rp976 miliar, untuk PT Pelayaran Indonesia sebesar Rp2,5 triliun, dan Perum Damri sebesar Rp1 triliun,” katanya.

Adapun usulan ini masih dalam tahap pendalaman antara Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN, dan perseroan yang bakal menerima suntikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Sehingga, nominal yang diajukan belum final.

Hekal menyebut, pihaknya masih mendengar penjelasan dari masing-masing Direktur Utama empat BUMN, terutama alasan perusahaan harus disuntik anggaran negara.

“Pada kesempatan hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pedalaman yang sudah kita lakukan dalam diskusi sebelumnya, langsung di jawab saja apa yang menjadi konsen dari teman-teman dalam diskusi kita sebelumnya, baru kita tanggapan sekali lagi,” ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin resmikan Tol Cimanggis-Cibitung, di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7/2024). Dengan begitu, jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yakni, Jalan Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, dan Cibitung-Cilincing tersambung penuh.

“Kita bersyukur Jalan Tol Cimanggis–Cibitung yang dibangun pengerjaan konstruksinya sejak tahun 2016 akhirnya telah selesai dan siap beroperasi. Jalan tol sepanjang 26,18 kilometer, dengan total investasi sebesar Rp4,5 triliun ini merupakan bagian dari JORR 2 yang melengkapi jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek,” ujar Wapres dalam sambutannya.

Wapres mengatakan, keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar hanya 30 sampai 45 menit, dari sebelumnya yang menempuh 1 sampai 2 jam melalui jalan arteri.

“Konektivitas antar kawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya Jalan Tol Cimanggis–Cibitung dengan jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek,” kata Wapres.

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengatakan, jalan tol ini akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan ini, yang nantinya akan menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional.

Wapres pun menyampaikan beberapa pesan untuk dapat menjadi perhatian bersama. Pertama, pastikan keberadaan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Tingkatkan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya dengan lengkap, seperti peningkatan akses dan kualitas jalan yang terhubung langsung dengan jalan tol, serta fasilitas transportasi publik yang lebih baik,” ujarnya.

Wapres meminta agar ditingkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, serta masyarakat untuk memastikan tersedianya akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini penting demi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Selain itu, tingkat aksesibilitas yang tinggi akan mendorong daya saing daerah, menarik investasi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga pada akhirnya berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.

Wapres mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, namun juga mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. “Dengan semakin pendek jarak tempuh dan semakin lancarnya arus lalu lintas antardaerah, diharapkan emisi kendaraan dapat menurun,” katanya.

Pembangunan jalan tol ini, kata Wapres, adalah awal dari pencapaian tujuan yang lebih besar lagi, yaitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Jalan tol ini akan membuka peluang ekonomi baru dalam jangka panjang, sehingga pemeliharaan jalan tol harus dilakukan berkala.

“Pembangunan yang dihasilkan dari jalan tol ini tidak hanya memiliki nilai investasi jangka panjang, namun juga mampu mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal," ujarnya.

Wapres berharap semoga jalan tol ini membawa percepatan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, sehingga pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, saya resmikan,” kata Wapres.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun di semester I-2024.

Angka ini setara 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Ani, sapaan akrabnya, defisit APBN ini masih terjaga.

“Keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pendapatan negara pada semester I-2024 juga tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen secara tahunan (yoy).

Penerimaan negara dari perpajakan juga tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan outlook tersebut, kami memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp609,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani.

Target angka defisit APBN di 2024 lebih rendah dibanding era Covid-19 pada 2020 yang mencapai 6,09 persen. Namun, tren nilai defisit APBN terus merangkak naik dalam tiga tahun terakhir dan melampaui tren pra pandemi. (Lihat grafik di bawah ini.)

Belanja Negara Bengkak

Kondisi makroekonomi yang dinamis menjadi tantangan perekonomian domestik sepanjang 2024. Sejumlah asumsi ekonomi makro APBN 2024 yang sebelumnya telah direncanakan diperkirakan meleset dari rencana jika melihat data terbaru terkait defisit APBN 2024.

Sri Mulyani menggarisbawahi, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Kondisi ini memengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi 35,5 persen yoy.

Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) turun 11 persen yoy. Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2 persen yoy, seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.

Sementara itu pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen yoy. Penurunan PNBP juga disebabkan turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) karena melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.

Di sisi lain, penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen seiring dengan membaiknya kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

Kinerja pendapatan negara yang melandai juga dibarengi dengan belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Kondisi ini yang membuat defisit anggaran terus terjadi dari tahun ke tahun. (Lihat grafik di bawah ini.)

Menurut Sri Mulyani, peningkatan belanja negara dimaksudkan untuk memaksimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global.

“Peningkatan belanja negara ini untuk melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani.

Di tengah kondisi tersebut, belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024.

Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

Secara rinci, bendahara negara tersebut mencatat komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy sepanjang semester I-2024. Jumlah ini mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP.

Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut andil dalam peningkatan belanja negara.

Sejumlah pos belanja negara juga turut terkerek akibat depresiasi rupiah, khususnya subsidi dan kompensasi energi.

Lebih lanjut, fungsi APBN sebagai peredam kejut alias shock absorber di tahun depan akan penuh tantangan di tengah melambatnya penghasilan negara.

APBN 2025 juga rentan terpapar tekanan eksternal dan internal.

Dari sisi internal, beban APBN tahun depan diproyeksi akan mengalami kenaikan karena adanya program makan gratis yang menyedot angka Rp71 triliun.

Hal ini disampaikan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono dalam Konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Angka ini menjadi batas kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang.

Tak hanya itu, tahun depan pemerintah juga berkewajiban membayar utang jatuh tempo yang nilainya mencapai Rp800 triliun, hingga suntikan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian BUMN sendiri mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) BUMN senilai Rp57,8 triliun secara kumulatif untuk 2024-2025. Adapun alokasi dana PMN tahun ini, yang mengacu pada buku Nota Keuangan APBN 2024, mencapai Rp40,7 triliun. (ADF)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI pada Selasa (9/7/2024) membahas mengenai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Terutama di tengah maraknya gulung tikar perusahaan-perusahaan tekstil dalam negeri.

Meski begitu, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita menyebut industri TPT memberikan sumbangsih ketiga terbesar ekspor manufaktur Indonesia.

"Kontribusi pertumbuhan industri tekstil ini tercatat ketiga terbesar kepada ekspor manufaktur. Nilai ekspornya tercatat sampai dengan Mei 2024 tercatat USD4,68 miliar atau 6,19 persen," kata Reni dalam pemaparannya.

Selain itu, Reni mengatakan industri TPT menyerap tenaga kerja mencapai 3,87 Juta orang. Lalu, kontribusi tenaga kerja industri TPT di sektor manufaktur senilai 24,13 persen.

"Jadi bisa dibayangkan ketika kondisi industri TPT ini tidak baik-baik saja, ini juga mempengaruhi kontribusi ekspor manufaktur maupun terkait pada penyerapan tenaga kerja," tuturnya.

Reni melanjutkan industri TPT memberikan kontribusi triwulan I- 2024 mencapai 1,02 persen. Kemudian industri TPT juga menyumbangkan pendapatan Bruto Nasional (PDB) di sektor manufaktur mencapai 5,84 persen.

"Pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri hampir 70 persen karena total jumlah penduduk kita 270 Juta jiwa," kata Reni.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Edi Soeparno, yang memimpin RDM menjelaskan rapat yang dilaksanakan pada Selasa siang tersebut difokuskan pada kondisi carut marutnya industri TPT nasional saat ini. Ia menyebutkan selama triwulan I-2024, Industri TPT mengalami gulung tikar sebanyak 20-30 pabrik berhenti produksi.

"Kemudian terdapat PHK sampai dengan 10.800 orang karyawan. Angka tersebut melanjutkan sepanjang 2023 yang mencatat PHK terjadi sebesar 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta," kata Sugeng.

(FRI)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisi keuangannya kritis.

Menurutnya, ada dua penyebab utama beberapa BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, sambungnya, tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian kedua, karena bisnis yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis, namun manajemen terlambat melakukan transformasi bisnis tersebut.

"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis, dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) di Gedung DPR, ditulis Selasa (9/7).

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai kondisi kesehatan keuangan. Dari hasil klasterisasi itu, dia bilang, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dalam mengklasterisasi BUMN itu, dia membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama, adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut Sri Mulyani, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara, namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

"Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus," kata Sri Mulyani.

(FAY)

IDXChannel - Rapat Paripurna DPR ke-21 menyetujui Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 di Badan Anggaran (Banggar) pada hari ini, Selasa (9/7).

Dalam Rapat Paripurna kali ini, DPR juga menerima sejumlah surat presiden (surpres) terkait pencalonan duta besar luar biasa hingga usul hak angket tentang pengawasan haji.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati bahwa DPR berkomitmen memberikan kelonggaran seluasnya pada presiden terpilih agar bisa menjalankan visi misinya.

"Dalam kaitan memberikan kelonggaran presiden terpilih untuk menjalankan visi misinya sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih," ujar Cucun dalam paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (9/7).

DPR menyepakati defisit fiskal untuk tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, pendapatan negara ditarget pada rentang 12,30 persen-12,36 persen dari PDB. Sementara belanja negara dipatok pada rentang 14,59 persen-15,18 persen dari PDB.

Kemudian, rasio utang diproyeksikan akan terkendali dalam batas terkelola pada kisaran 37,98-38,71 persen dari PDB.

Lebih lanjut, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan berada pada kisaran 5,1 persen-5,5 persen pada RAPBN 2025. Lalu, imbal hasil yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9 persen-7,3 persen

Dalam asumsi makro 2025, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berada pada kisaran Rp15.300-Rp16.000 per USD. Inflasi pada 2025 diperkirakan akan dapat dikendalikan di kisaran 1,5 persen-3,5 persen.

Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), pemerintah memproyeksikan berada pada USD75-USD85 per barel dan lifting minyak bumi, pemerintah menargetkan berada pada 580.000-601.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas berada pada 1.004.000-1.047.000 barel setara minyak per hari.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen - 5,5 persen
Laju inflasi: 1,5 persen - 3,5 persen
Nilai tukar Rupiah: Rp15.300 - Rp15.900 per USD
Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen - 7,2 persen
Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 - USD85 per barel
Lifting minyak bumi: 580 ribu - 605 ribu barel per hari
Lifting gas bumi: 1.004 ribu - 1.047 ribu barel setara minyak per hari

RKP 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen - 5,6 persen
Tingkat pengangguran terbuka: 4,5 persen - 5,0 persen
Tingkat kemiskinan: 7 persen - 8 persen
Nilai tukar petani: 113 - 115
Rasio Gini: 0,379 - 0,382
Nilai tukar nelayan: 104 - 105
Indeks modal manusia: 0,56
Emisi gas rumah kaca: 38,6.

(FAY)

IDXChannel - Wacana perubahan nama atau hak penamaan dua halte Transjakarta yakni Gelora Bung Karno (GBK) dan Senayan JCC menjadi Senayan Bank DKI dan Gerbang Pemuda mencuat ke publik.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (Sekper) dan Humas Transjakarta Apriastini Bakti Bugiansri buka suara terkait wacana naming rights tersebut. Kendati demikian, wacana perubahan nama halte ini masih dalam proses.

"Semua berdasarkan kajian, Nanti akan diinfokan perubahannya masih on proses," kata Apriastini saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

"Belum diresmikan juga masih on proses," jelasnya.

Apriastini masih enggan menjelaskan alasan perubahan nama kedua halte tersebut.

"Nanti saat diresmikan akan diinfokan alasan kenapa dilakukan perubahan nama tujuannya dan lainnya. Mohon di tunggu ya," katanya.

Sementara itu, berdasarkan undangan yang diterima iNews Media Group sejatinya peresmian Halte Senayan Bank DKI akan dilakukan pada Selasa (9/8) pagi tadi. Namun seremonial itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

(SLF)

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA (221A) Jaka Tingkir relasi Purwosari–Pasar Senen mulai 25 Juli 2024 dan KA (222A) Jaka Tingkir relasi Pasar Senen–Purwosari mulai 26 Juli 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, upgrade kereta kelas ekonomi tersebut menggantikan jenis kursi berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi dengan 72 tempat duduk.

“Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman dan profil pelanggan ” kata Anne dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Kursi pada kereta ekonomi new generation sudah berjenis captain seat yang akan meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan waktu tempuh yang panjang, karena memiliki desain kursi yang ergonomis dilengkapi fitur pengatur kemiringan (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Selain pada kursi, kereta ekonomi new generation versi modifikasi ini juga dilakukan pada interior kereta dengan ditambahkan Public Information Display System (PIDS) yang dapat menampilkan jam dan suhu di dalam kabin kereta.

Interior kereta juga dimodifikasi menyerupai kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah, dengan sentuhan aksen kayu pada bagian jendela yang memberikan kesan klasik dan elegan.

Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan penggunaan toilet duduk dilengkapi wastafel dan hand dryer. Selain itu tersedia tempat ibadah di kereta restorasi.

Kereta ekonomi Jaka Tingkir new generation ini merupakan hasil inovasi sarana yang dilakukan oleh Balai Yasa Manggarai ke tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta.

Sebelumnya, KAI telah meluncurkan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA Jayabaya relasi Pasarsenen–Malang pp, KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen–Surabaya Gubeng pp, KA Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng–Ketapang pp, dan KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng–Solo Balapan pp.

KAI menargetkan pada tahun 2024 untuk mengubah sebanyak 60 kereta ekonomi kursi tegak berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi.

Hingga awal Juli 2024, terdapat sebanyak 24 kereta yang telah dimodifikasi. Selain itu, sebanyak 52 kereta lainnya akan mengalami modifikasi serupa pada tahun 2025.

"KAI akan terus meningkatkan kenyamanan kereta api. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu,” kata Anne.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas untuk mengecek kembali data impor terkini.

Zulhas menerangkan, data impor yang dimiliki Indonesia, melalui Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan data asal negara yang melakukan impor. Sehingga, ditengarai ada impor ilegal yang berhasil masuk ke Indonesia.

"Nah kami dan Pak Arsjad, dari berbagai diskusi ketemu lah ada persamaan yang kita temukan yakni data impor. Data impor kita yang ada di luar negeri dan data impor kita dalam negeri itu datanya beda jauh, jomplang," ujar Zulhas kepada wartawan di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Zulhas menjelaskan, perbedaan data ini ditengarai menjadi biang keladi permasalahan banjirnya impor di Indonesia. Maka dari itu, Zulhas yang mewakili Kemendag bersama dengan Kadin Indonesia menyepakati pembentukan Satgas guna mengecek data impor kekinian.

"Jadi misalnya impor kita USD100 juta, data kita BPS. Data di luar, kita bisa USD300 juta. Ini jauh sekali, rupanya ini yang kita ingin cari di mana ini masalahnya," kata Zulhas.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pembentukan Satgas yang diajukan oleh Mendag. Baginya, inisiasi adalah bentuk dari solusi mencari akar permasalahan dari impor yang marak di pasar domestik.

"Jadi memang yang diutarakan Pak Mendag untuk propose membuat Satgas ini baik sekali. Karena di sini pentingnya bergotong-royong antara pemerintah dengan dunia usaha. Jadi di sisi inilah kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan," ujar Arsjad.

Ihwal rencana tugas Satgas tersebut, Arsjad menuturkan, diperlukannya pengecekan lapangan guna memastikan data impor sesuai dengan fakta.

"Kita melihat pertama, mulai dari mengecek di lapangan, tapi labelnya kita harus lihat juga, HS Code juga, kita lihat datanya dan juga melihat safe guard nanti ke depan bagaimana, kita harus mendalami," katanya.

(YNA)