IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pagu anggaran yang diterima untuk 2025 sebesar R5,078 triliun. Padahal, Pemerintahan Prabowo akan membangun 3 juta rumah per tahun.

Pada kesempatan itu, Maruarar pun membandingkan alokasi anggaran Ditjen Perumahan selama Pemerintahan Joko Widodo dengan capaian pembangunan rumah. Pada 2024, Ditjen Perumahan di bawah Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp14 triliun. Lewat anggarann itu, terbangun rumah baru sekitar 200 ribu unit per Oktober 2024.

"Bayangkan anggaran kami Rp5 triliun tahun 2025, diminta membangun 3 juta rumah," kata Menteri yang akrab disapa Ara itu di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Ara mengatakan, alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang sebesar Rp5 triliun itu bahkan belum dipotong untuk kebutuhan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Rp1,2 triliun. Sehingga anggaran Kementerian Perumahan menjadi Rp3,8 triliun.

"Anggaran Rp5 triliun, dan dari Rp5 triliun itu, Rp1,2 triliun untuk IKN, jadi tinggal sekitar Rp3,8 triliun," kata Ara.

Dia pun mengungkap beberapa strategi agar cost pembangunan rumah bisa ditekan. Salah satunya, menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian. Sehingga, developer tidak perlu melakukan pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian.

Selain itu,pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi dilakukan dalam skala besar.

"Kalau 3 juta itu, beli semen saja saya hitung kurang lebih Rp15 triliun. Mana pabrik semen di sini? Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?" kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel –PT Pertamina (Persero) meluncurkan buku Katalog Pertamina SME1000 2024, Senin (28/10/2024). Buku itu berisi 1.000 UMKM terbaik hasil kurasi terhadap puluhan ribu UMKM binaan Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, ada lebih dari 66.000 UMKM binaan badan usaha pelat merah itu. Secara khusus, buku itu juga menggambarkan profil 150 UMKM dengan lebih mendalam.

Dia mengatakan, buku katalog UMKM itu adalah apresiasi atas capaian UMKM binaan Pertamina. Mereka dinilai berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami berharap, melalui peluncuran katalog dan acara bedah buku yang dipublikasikan ini, UMKM binaan Pertamina termotivasi dan dapat terus berkembang, sehingga semakin memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia," ujar Fadjar, Senin (28/10/2024).

Bedah buku kemarin menghadirkan Mauluddin Anwar selaku penulis dan editor buku Katalog Pertamina SME1000 2024; Sumami, pemilik UMKM Masakan Selera Jendral, dan; Ni Made Pipin Fitria pemilik UMKM Mutiara Gitbay. Mereka membahas tentang kisah inspiratif, tantangan, dan strategi yang telah membantu para UMKM ini bertahan dan berkembang di tengah persaingan dan berbagai cobaan.

Dalam katalog tersebut, UMKM terpilih mencakup berbagai sektor seperti food & beverages,fashion,craft,comodity, health & beauty hingga industri. Semuanya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Katalog tersebut menjadi sarana sosialisasi UMKM untuk lebih dikenal oleh para buyer, calon investor, pelanggan, dan mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.

"Pertamina berkomitmen mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang yang lebih besar di pasar global," kata Fadjar.

Menurut dia, Pertamina ingin membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, dengan menyediakan berbagai sumber daya dan jaringan yang bisa diakses oleh para pelaku usaha.

Peluncuran katalog dan acara bedah buku ini merupakan bagian dari program TJSL Pertamina, yang berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Pertamina meyakini bahwa UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) kini tidak lagi hadir dalam kabinet terbaru Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 453 aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bekerja di bawah Kemenko Marves, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan 453 ASN tersebut akan dimutasi ke kementerian lainnya.

Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN tersebut ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, mengatakan 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ujar Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penetuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, di mana dia akan ditempatkan," tutur Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, wakil Menteri dan pejabat di kabinetnya menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad.Bahkan, penggunaan mobil dinas tersebut kabarnya mulai diberlakukan pekan depan.

Menanggapi arahan Kepala Negara, Direktur Utama Pindad, Abraham Mose menilai permintaan Presiden menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memberdayakan produk dalam negeri. Hal itu sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat industri otomotifnya.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ujar Abraham melalui keterangan pers, Senin (28/10/2024).

Abraham mose menyampaikan Pindad masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut, termasuk soal proses pengadaan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Apabila instruksi Presiden segera diterapkan, Abraham memastikan Pindad siap memasok mobil yang dibutuhkan. Prinsipnya, Pindad memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri.

"Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung," tuturnya.

Prabowo sebelumnya sudah menggunakan Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Hal itu bentuk kebanggaan dari menggunakan produksi mobil dari Pindad.

Beberapa kali mobil tersebut juga digunakan Prabowo dalam berbagai kesempatan acara kenegaraan usai resmi dilantik sebagai Presiden.

Prabowo berangkat dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR RI iring-iringan dengan mobil Maung Garuda jenis MV3 dengan total delapan mobil dan senada semua berwarna putih.

Kemudian, ketika Prabowo mengantarkan kepulangan Presiden ke-7 Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo juga menggunakan kendaraan yang sama.

Pada saat menghadiri Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo juga gunakan kendaraan Maung Garuda untuk menyapa warga Magelang di sepanjang jalan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap tiga prioritas utama dalam 100 hari kerja kementeriannya.

Dia menyebut akan menyelesaikan penataan organisasi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN kementerian kabinet Merah Putih 2025-2029," ujar Rini saat rapat kerja bersama komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Kedua, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lalu, penataan tenaga non-ASN. Sebab kini terdapat 48 kementerian di kabinet Merah Putih.

"Untuk program pertama susunan kementerian negara pada kabinet merah putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian dengan rincian 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pengamanan agar karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Raksasa tekstil yang merupakan terbesar di ASEAN ini diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Kemenperin akan melakukan upaya pengamanan kepada hampir 5 ribu tenaga kerja Sritex. Kemenperin mengantisipasi agar PHK tidak sampai terjadi mengingat operasional pabrik masih terus berjalan.

"Kita yang pasti menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan. Apalagi pabriknya tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pailit, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi," kata Reni kepada media, Senin (28/10/2024).

Kemenperin juga tengah mendalami kondisi perusahaan untuk disusun upaya penyelamatan. Dikatakan bahwa ke depan akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan yang membahas detail skema-skema penyelamatan.

Pabrik Sritex sendiri masih terus beroperasi meski telah dinyatakan pailit. Reni menyebut, utilitas pabrik masih di angka 65 persen.

Kondisi ini dinilai sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di saat dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, yang mana utilitas pabrik hanya mampu menyentuh angka 40 persen.

"Kita membahas terkait utilisasinya berapa persen, kemudian juga tenaga kerjanya seperti apa. Itu disampaikan di tengah lesu seperti ini, tapi Sritex tetap melaksanakan operasinya. Dengan utilisasi sebesar 65 persen, membaik dibandingkan dulu, pernah 40 persem akibat Covid-19 dan perang (geopolitik) ini," ujar Reni.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap hasil pertemuannya dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto, di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024) pagi.

Kepada awak media, Agus mengungkapkan pembahasannya tentang problematika yang dihadapi perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut usai dinyatakan pailit, sekaligus menggali historical background Sritex.

"Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Agus.

Kemudian, pemerintah memiliki komitmen, yaitu bagaimana tenaga kerja diselamatkan.

Kemudian, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang harus diambil adalah bagaimana membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik.

Hal ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Agus juga membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara Sritex dengan para kreditur, baik kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ucap Agus.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Swasembada pangan harus dimulai dari desa. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.

"Kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan harus mulai dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Senin (28/10/2024).

"Sehebat-hebatnya negara kalau ketahanan pangan masih diragukan maka sesungguhnya negara itu rapuh. Sumber daya cukup jadi tinggal disinergikan, kolaborasikan potensi yang ada bisa dipercepat, terutama di daerah tertinggal," katanya.

Yandri meminta pemetaan daerah tertinggal beserta potensi yang dimiliki daerah itu.

“Sesuai arahan Pak Presiden bahwa Indonesia harus swasembada energi. Dari mana? Dari energi terbarukan," kata dia.

"Kita punya potensi yang besar dari sawit, minyak jarak, dan sebagainya. Maka untuk daerah tertinggal, coba kita petakan apa potensi alamnya," katanya.

Dia juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan swasembada pangan ataupun energi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan paling lambat dalam empat sampai lima tahun ke depan.

"Saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

Mengingat angka backlog perumahan saat ini masih berada di angka 9,9 juta.

Pria yang kerap disapa Ara ini menganalogikan, jika pada pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Maka, kata dia, lewat program 3 juta rumah ini Pemerintah Prabowo bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat.

"Kalau Pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Prabowo bagi-bagi rumah," kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Ara menilai saat ini masih banyak para anggora TNI/Polri, ASN, hingga tenaga pengajar alias guru yang masih belum memiliki hunian.

Harapannya, lewat program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

"Banyak TNI/Polri Bintara, guru-guru, atau ASN kita yang belum punya rumah," kata dia.

Pada kesempatan itu, menurutnya ada beberapa strategi yang dilakukan agar cost pembangunan rumah bisa ditekan.

Salah satu upayanya menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian.

Sehingga, developer tidak perlu pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian.

Selain itu, kata Ara, pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?" kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan dengan beberapa Menteri Keuangan (Menkeu) negara sahabat.

Pertemuan ini dilakukan di sela-sela acara Multilateral Development Banks (MDBs) di Washington D.C, Amerika Serikat, pada 22-27 Oktober 2024.

Menkeu Thomas bertemu dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen.

"Topik yang menjadi pembahasan adalah strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global," kata Thomas lewat keterangan tertulisnya, Senin (28/10/2024).

Kemudian, agenda bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan, khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia James Chalmers, Wamenkeu menyampaikan strategi ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

"Kami mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata dia.

Sementara itu, Wamenkeu menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB) dalam pertemuannya dengan Presiden IsDB.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara diprediksi akan menjadi superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, lembaga baru ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, BP Danantara merupakan cikal bakal pendirian superholding.

Sekalipun regulasi atau payung hukum BP Danantara, termasuk tugas dan wewenangnya, masih digodok pemerintah.

“Karena kan BP Danantara ini kan kemungkinan yang menjadi cikal bakalnya superholding sih menurut saya,” kata Tauhid, Senin (28/10/2024).

Konsep BP Danantara sebagai superholding akan semakin jelas, jika Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal tugas dan wewenang badan baru tersebut.

“Saya belum tahu nih, belum ketahuan nih, kan baru di tingkat Perpres-nya ya, ininya di-detail-nya belum kelihatan sih, tapi yang saya dengar begitu,” katanya.

Keberadaan superholding, sebagai jelmaan BP Danantara, tidak serta merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Tauhid memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara itu, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Menurutnya, pembagian wewenang harus didasari pada revisi Undang-undang BUMN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan superholding.

“Kewenangannya, nanti tarik-tarikan antara kepala superholding atau ketua-nya itu dengan menteri, tarik-tarikan gitu,” kata dia.

“Seharusnya diubah, revisi. Pengaturan hubungan di undang-undang BUMN ini kan belum ada, pengaturan hubungan antara superholding dengan kementerian. Kedua, ya apa, kewenangannya itu kan sebagian harus diserahkan ke superholding, itu aja belum ada,” lanjutnya.

Tauhid menambahkan, pendirian superholding menjadi gagasan menarik, sekalipun ide jadul yang tidak pernah direalisasikan di era pemerintahan sebelumnya.

Keberadaan lembaga ini diyakini bisa mengkonsolidasikan dan menguatkan bisnis hingga sumber daya manusia (SDM) BUMN dalam jangka menengah dan panjang. Tujuannya, agar eksistensi perseroan tetap kokoh dan efisien.

“Begini, mereka akan melakukan konsolidasi, konsolidasi bisnis. Tentu saja bisnis mana yang jangka menengah atau panjang, itu harus mereka kuatkan, harus mereka perbaiki, jadi ke situ jadi arahnya,” kata Tauhid.

Punya pandangan yang berbeda, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, pembentukan superholding tidak mendesak bagi Indonesia saat ini. Menurut Faisal, pemerintah perlu waktu untuk bisa merealisasikan ide tersebut.

Dia mencontohkan, langkah Kementerian BUMN membentuk holding bisa memakan waktu 2-3 tahun. Artinya, otoritas memerlukan waktu jauh lebih panjang lagi untuk dapat mengimplementasikan gagasan superholding.

“Kementerian BUMN membangun holding aja membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun gitu, jadi jangan dipaksakan menurut saya gitu ya,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono membeberkan keberhasilan transisi pemerintahan Indonesia ke beberapa negara mitra dan bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs).

Hal ini disampaikan Thomas dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Washington D.C, Amerika Serikat, pada 22-27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Thomas menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan.

Thomas juga menjelaskan prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan APBN 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Sementara, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta," kata Thomas dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Thomas berharap mendapatkan dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Wamenkeu menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Adapun Wamenkeu menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Selain bertujuan untuk memperkuat investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, pertemuan bilateral dengan negara mitra dan MDBs juga akan berkontribusi pada tercapainya komitmen dan prioritas Indonesia di masa yang akan datang.

(Nur Ichsan Yuniarto)