REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.

Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia.

"Contoh jalan tol yang di Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.

Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan.

Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan.

"Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Komisi VI DPR RI menyetujui usul Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025. Dasar Keputusan FPKS tersebut mengerucut kepada dua faktor utama, yaitu pertama, pemberian dividen BUMN yang lebih besar dari realisasi PMN. Kedua, pada saat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan pembersihan hukum dengan memproses kasus-kasus fraud dan moral hazard di BUMN selama periode 2000-2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota FPKS di Komisi VI DPR RI Amin AK dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (10/7/2024) lalu. “Kami mengapresiasi jumlah dividen yang lebih besar dibandingkan dengan PMN. Meskipun telah menjadi keprihatinan bersama pada periode 2000-2024 ada terungkap banyak kasus fraud hingga moral hazard yang terjadi dari masa lalu yang terakumulasi. Misalnya kasus Jiwasraya, ASABRI, Garuda Indonesia, hingga Antam. Saya hitung nilainya Rp 105 triliun. Kami senang ini terungkap,” ujar Amin.

Menurutnya, meski dengan begitu banyak kasus fraud yang terungkap, FPKS tetap menyetujui pemberiaan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 44,249 triliun yang akan dialokasikan ke 16 BUMN. “Kami pada prinsipnya setuju, namun catatannya, PMN ini harus dikelola secara professional. Agar tidak terjadi markup. Kami menyetujui dengan catatan Kementerian BUMN harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap PMN yang nantinya akan disetujui oleh Menteri keungan,” tekan Amin.

Sebelumnya, Amin mengapresiasi kinerja Erick Thohir selama menjadi Menteri BUMN. Amin menyampaikan Erick berhasil mampu meningkatkan setoran dividen BUMN kepada negara setiap tahunnya. "Kami memberi apresiasi atas kinerja Kementerian BUMN khususnya dari setoran dividen 2023 yang meningkat pesat dibanding 2022. Itu indikator sederhana yang menunjukkan kinerja sangat baik," ujar Amin saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Selain dividen, Amin mengatakan jumlah PMN kepada BUMN pun mengalami penurunan pada 2023 dibandingkan PMN 2022. Amin menyebut mayoritas PMN pun sejatinya digunakan BUMN untuk menjalani penugasan pemerintah.

Politikus PKS itu menilai Erick juga mampu membenahi persoalan BUMN yang sudah berlangsung lama. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya dibawa ke ranah hukum. "Kami mengapresiasi banyaknya warisan masalah di BUMN yang masuk ke ranah hukum, ini sebuah hal yang baik, walau kalau masyarakat tidak membaca secara detail, ini kok kesannya BUMN banyak masalah," ucap Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif dukungan Komisi VI DPR yang menyetujui usulan Penyertaan Modal Megara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44,279 triliun. Menurut Erick setelah PMN disetujui, Revisi UU BUMN dinilai akan semakin mendorong akselerasi BUMN menjadi lebih transparan dan profesional.

Menurut Erick, RUU BUMN bisa menjadi solusi atas sejumlah persoalan yang selama ini menjadi tantangan bagi BUMN, salah satunya terkait penugasan. "RUU BUMN, saya rasa ini menjadi hal yang bisa menyelesaikan beberapa poin catatan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai apakah penugasan, bagaimana ketika program kementerian lain juga harus menjadi bagian operasional usaha," kata Erick.

Sebelumnya Erick mengaku bersyukur karena DPR telah menyetujui usulan PMN. "Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR yang sudah menyetujui usulan (PMN) sebesar Rp 44,279 triliun. Kita juga mulai sosialisasikan secara internal dan menghitung kembali mana-mana yang memang sebagai catatan untuk bisa maksimal di kemudian hari," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick menyampaikan PMN tahun anggaran 2025 merupakan hal yang bersejarah lantaran tak lagi mengandalkan utang negara. Hal ini tak lepas dari peningkatan kontribusi BUMN melalui dividen kepada negara. "Yang menarik dari beberapa diskusi tadi bahwa ini pertama kalinya PMN tidak berdasarkan utang negara, karena dividen lebih besar daripada PMN. Total dividen hampir Rp 280 triliun, sedangkan PMN itu sekitar Rp 212 triliun, jadi ada selisih sekitar Rp 68 triliun," ucap Erick.

Erick menyebut hal ini merupakan sebuah capaian positif dan memberikan sebuah kepastian untuk langkah penyehatan dan transformasi BUMN ke depan. Dengan begitu, ucap Erick, BUMN dapat terus meningkatkan perannya sebagai benteng ekonomi nasional.

"Komisi VI DPR juga melihat (persetujuan) PMN ini karena banyaknya penugasan kepada BUMN, karena itu kami sangat mendorong untuk RUU BUMN mendapat persetujuan penuh," sambung pria kelahiran Jakarta tersebut.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan PMN BUMN tahun anggaran 2025 senilai Rp 44,2 triliun. Pimpinan rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Muhammad Sarmuji mengatakan sembilan fraksi di Komisi VI DPR memberikan restu atas usulan PMN untuk 16 BUMN tersebut.

"Dari sembilan Fraksi hampir semua menerima secara penuh, kecuali ada beberapa catatan, yang jelas sembilan fraksi memberikan apresiasi kepada Pak Menteri," ujar Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu lalu.

Sarmuji mengatakan Komisi VI DPR telah menerima penjelasan atas usulan PMN tahun anggaran 2025 dan monitoring atas PMN tahun anggaran 2020-2024. "Komisi VI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN 2025 dari Kementerian BUMN," ucap Sarmuji.

Sarmuji menjelaskan 16 BUMN yang telah mendapat persetujuan untuk menerima PMN 2025. Rinciannya, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II dan II, PT Asabri (Persero) dengan nilai PMN sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan, PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa (lisdes), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar PUI Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan untuk penjaminan KUR dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR.

Kemudian, lanjut Sarmuji, PMN kepada PT Pelni (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru, PT Bio Farma (Persero) dengan Rp 2,2 triliun untuk fasilitas capital expenditure baru, PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pembangunan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta.

"PMN untuk PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangak perbaikan struktur permodalan, PT Len Industri (Persero) dengan Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi, PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha," sambung dia.

Sarmuji mengatakan Komisi VI juga setuju dengan usulan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah, ID Food sebesar Rp 1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi program CPP, PT PP (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun untuk penyelesaian proyek Tol Yogyakarta-Bawen dan kawasan industri terpadu Subang.

Lalu, ada Perum Damri sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan bus listrik, Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi, dan PT INKA (Persero) sebesar Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL Jabodetabek. Komisi VI DPR, lanjut Sarmuji, meminta Erick memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap Poksi Komisi VI DPR terkait usulan PMN 2025.

"Komisi VI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN untuk memastikan PMN dipergunakan secara produktif, efektif, dan efisien bagi peningkatan kinerja BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik," kata Sarmuji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom yang juga Co-Founder dan Dewan Pakar Institute of Social Economic and Digital (ISED) Ryan Kiryanto membagikan delapan resep bagi investor agar tidak terjerumus pada investasi bodong, seperti kasus Ahmad Rafif Raya yang belakangan mencuat. Di antara resepnya adalah menghindari promo dari influencer yang tidak memahami seluk beluk mengenai investasi keuangan.

“Resep investor atau pemodal yang berinvestasi menikmati hasil optimal, pertama, belajar dulu mengenali instrumen investasi beserta nilai return dan risikonya,” kata Ryan kepada Republika, Rabu (10/7/2024).

Kedua, lakukan investasi pada instrumen investasi yang sudah dikenali. Instrumen investasi diketahui beragam, di antaranya logam mulia atau emas, deposito, reksa dana, saham, obligasi pemerintah, ataupun properti.

Ketiga, lakukan investasi yang terukur. Arti dari terukur adalah menyesuaikan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Keempat, gunakan anggaran untuk investasi dari modal atau uang sendiri, dan hindarkan berinvestasi dari hasil berutang,” tuturnya.

Kelima, jika sekiranya ingin menambah portofolio investasi, berkosultasilah terlebih dahulu dengan penasihat investasi yang berpengalaman, bersertifikat, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Keenam, hindari ajakan atau promo dari influencer yang tidak paham seluk beluk investasi karena mereka ini kebanyakan hanya mengandalkan popularitas semata, bukan profesionalitas,” tegasnya.

Kemudian ketujuh, hindari perasaan mau menambah portofolio investasi karena dorongan ingin cepat kaya. Sebab perilaku tersebut hanya wujud dari sifat ketamakan, sehingga biasanya tidak mendasarkan pada prinsip investasi yang sehat, benar, dan logis.

“Kedelapan, sebagai investor, ada kalanya nilai investasi naik (gain) dan turun (loss). Itu hal yang biasa. Saat cuan, jangan takabur ingin segera cuan yang lebih besar tetapi tidak prudent, akibatnya malah bisa buntung. Saat jeblok atau loss, jangan panik, tetap tenang, karena mungkin itu hanya temporer atau jangka pendek,” terangnya.

Jika tengah alami loss, Ryan menyarankan agar investor mengatur nafas kembali, lalu mengambil sikap investasi yang lebih terukur, logis, dan prospektif, meskipun tenor atau durasinya agak lama.

“Kesimpulannya, jadi investor sejati itu butuh kesabaran, dan ketekunan, serta ketenangan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Dalam Negeri Lithuania, Agne Bilotaite secara resmi berkirim surat kepada Komisaris Uni Eopa untuk urusan Dalam Negeri Ylva Johansso guna meminta dukungan keuangan dalam memperkuat perlindungan perbatasan negara Baltik itu dengan Rusia.

Menurut siaran pers Kementerian Dalam Negeri yang dikutip Anadolu beberapa waktu lalu, Menteri Agne Bilotaite menekankan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi dan memperbarui sistem pengawasan perbatasan. “Saat ini, memperkuat keamanan perbatasan Lithuania sepanjang 275 kilometer (170.877 mil) dengan Rusia adalah prioritas kami,” demikian siaran pers itu mengutip pernyataan Bilotaite.

Sebagian besar infrastruktur pengawasan perbatasan, lanjutnya, perlu ditingkatkan untuk memastikan Lithuania mendapat informasi yang tepat tentang situasi di perbatasan dan dapat menjamin keamanan di wilayah perbatasan luar Uni Eropa. Biaya modernisasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 16 juta euro (Rp 281,9 miliar) sedangkan dana yang dibutuhkan adalah 13,7 juta euro (Rp 241,4 miliar), demikian keterangan kementerian tersebut.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Lithuania menerima hibah Uni Eropa sebesar 9,3 juta euro (Rp 163,8 miliar) yang memungkinkan negara Baltik tersebut meningkatkan sistem pengawasan perbatasan di sepanjang batas wilayah dengan Belarus.

Dalam suratnya, Bilotaite lebih jauh menyoroti kontribusi Komisi Eropa dalam melawan masuknya imigran gelap yang diduga "diatur" oleh rezim Belarus. Kegiatan itu dimulai pada tahun 2021, demikian menurut stasiun penyiaran nasional LRT.

Sejauh ini, Komisi Eropa telah memberi Lithuania dukungan sekitar 100 juta euro (Rp 1,7 triliun) untuk penguatan perbatasan dengan Belarus di tengah dugaan serangan hibrida Rusia terhadap negara tersebut, kata LRT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakhiri era dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani oleh penambahan utang negara demi menutupi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.

Pada masa Erick menjabat sebagai Menteri BUMN 2000-2024, PMN dipenuhi dari kekuatan BUMN sendiri, yaitu melalui setoran dividen. “Yang menarik dalam diskusi (dengan Komisi VI DPR RI) bahwa ini pertama kali PMN yang didorong ke BUMN tidak berdasarkan utang negara karena dividennya lebih besar, yaitu hampir Rp 280 triliun, sedangkan PMN-nya sekitar Rp 212 triliun,” ujar Erick usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan demikian, kata Erick, terdapat selisih lebih senilai Rp 68 triliun antara jumlah dividen yang disetor ke keuangan negara dengan PMN yang diminta pada periode 2000-2024. “Ada selisih Rp 68 triliun ini adalah positif ini menjadi sebuah kepastian ke depan untuk penyehatan, transformasi, dan komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional,” ucap Erick.

Kecenderungan yang sama juga diberlakukan pada PMN Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Rabu malam ini. Di mana PMN yang disetujui untuk tahun anggaran 2025 adalah sekitar Rp 44 triliun lebih. “Ya, Alhamdulillah tadi Komisi VI sudah menyetujui seluruh usulan PMN dari Kementerian BUMN senilai Rp 44 triliun lebih,” kata Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan, kepemimpinan digital diperlukan untuk mengeksplorasi potensi kemajuan teknologi informasi serta meningkatkan growth mindset dan sikap adaptif dalam menghadapi perubahan.

"Diperlukan upaya strategis untuk mencetak pemimpin digital yang proaktif dalam mengeksplorasi potensi kemajuan teknologi informasi agar tercipta organisasi yang lebih responsif, mampu memberikan produk dan layanan yang lebih baik, serta dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Nezar dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (10/7/2024).

Wamenkominfo menyampaikan hal tersebut pada Orasi Ilmiah Wisuda Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan Periode II di Gedung Auditorium STMM Yogyakarta. Menurut Nezar, pengembangan kompetensi pemimpin digital mencakup tiga keterampilan utama yang bisa dikenal sebagai digital triathletes.

Pertama, pemimpin perlu mengambil sikap dan tindakan yang responsif terhadap tren pasar dan perkembangan teknologi. Kedua, pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mendorong inovasi berbasis data. Ketiga, pemimpin dapat menginisiasi kolaborasi dan tindakan strategis, untuk mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan.

Guna mendukung pengembangan talenta digital, Kementerian Kominfo menjalankan program pengembangan sumberdaya manusia digital komprehensif dengan tiga tingkat kecakapan yaitu literasi digital, keahlian digital dan kepemimpinan digital.

“Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital serta merespon tantangan atas disrupsi digital saat ini. Ada Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), Digital Talent Scholarship (DTS), dan Digital Leadership Academy (DLA),” tutur Nezar.

Kemenkominfo juga memiliki Program Beasiswa S2 bekerja sama dengan kampus-kampus ternama baik di dalam maupun luar negeri. “Dengan tema-tema terkait transformasi digital. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang memiliki latar belakang pekerjaan di sektor digital atau pelaku start-up lokal," kata Nezar.

Menurut Nezar, pelaksanaan program tersebut juga ditujukan memaksimalkan potensi ekonomi digital serta merespons tantangan disrupsi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan fasilitas rumah sakit di dalam kawasan perumahan merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Tidak hanya bagi penghuni perumahan, namun juga masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

Menyadari pentingnya keberadaan fasilitas rumah sakit dalam kawasan hunian, PT Mitra Sindo Sukses, anak usaha PT Modernland Realty Tbk., dan Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) berkolaborasi menghadirkan Mayapada Hospital Jakarta Timur (MHJT) di kawasan township Jakarta Garden City (JGC).

Mayapada Hospital Jakarta Timur dibangun di lahan seluas 1,5 hektar di area Boulevard Utama Jakarta Garden City. Rumah sakit ini terdiri dari 8 lantai dengan kapasitas lebih dari 100 tempat tidur, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Cathlab yang mendukung berbagai layanan unggulan, termasuk kegawatdaruratan jantung dan stroke. Karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan industri, Mayapada Hospital Jakarta Timur juga siap mengedepankan layanan Trauma Center dengan tim dokter multidisiplin untuk menangani kasus trauma akibat kecelakaan kerja.

Presiden Direktur PT Modernland Realty Tbk., William Honoris, menuturkan bahwa kehadiran Mayapada Hospital Jakarta Timur di dalam perumahan JGC sudah sangat dinantikan oleh para penghuni maupun masyarakat sekitar perumahan. "Mayapada Hospital Jakarta Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni Jakarta Garden City maupun masyarakat sekitar, seiring adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan secara lebih cepat dan berkualitas internasional," tutur William Honoris seusai seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) Mayapada Hospital Jakarta Timur, Selasa (9/7/2024).

Menurut William Honoris, dimulainya pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Timur sekaligus menahbiskan township JGC sebagai kawasan hunian ideal dengan fasilitas terlengkap di Jakarta Timur, mulai dari ruang terbuka hijau seperti taman, pusat perbelanjaan, bisnis, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Semua fasilitas juga sangat mudah diakses karena berada di dalam kawasan perumahan JGC.

"Kepada para investor, PT Modernland Realty Tbk. menawarkan kesempatan terbaik untuk ikut mengembangkan Jakarta Garden City menjadi township berkualitas internasional dengan memiliki commercial investment di lokasi-lokasi strategis dalam kawasan JGC," tutur William Honoris.

Sementara itu, Jonathan Tahir, Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare, mengatakan hadirnya Mayapada Hospital di wilayah strategis di Jakarta Timur menegaskan komitmen Mayapada Healthcare untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang terintegrasi dan setara.

"Karena kami memahami pentingnya aksesibilitas yang baik untuk kualitas hidup masyarakat. Mayapada Hospital Jakarta Timur akan hadir sebagai rumah sakit unggulan bagi penghuni dan warga Jakarta Timur, termasuk menjadi mitra perusahaan sekitar untuk dapat menangani persoalan kesehatan dan keselamatan kerja yang dialami para pekerja. Kami harap masyarakat Jakarta Timur dan sekitarnya menjadi lebih mudah dan nyaman dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas," jelasnya.

Mayapada Hospital Jakarta Timur juga memiliki akses langsung menuju tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang mendukung pasien merasakan integrasi layanan kesehatan secara komprehensif dan advance antar unit Mayapada Hospital yang ada di area Jakarta dan sekitarnya, seperti Mayapada Hospital Kuningan, Tangerang, serta Jakarta Selatan (Lebak Bulus), yang sudah berstandar internasional Joint Commission International (JCI).

Berbagai tindakan telah berhasil ditangani seluruh unit Mayapada Hospital. Untuk kasus jantung dan stroke, Mayapada Hospital telah menangani lebih dari 7.000 tindakan jantung dan lebih dari 5.000 kasus stroke.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil yang diproduksi di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk mengatasi stagnasi pasar mobil domestik yang berada di level 1 juta unit per tahun selama 10 tahun terakhir.

Insentif ini diyakini dapat mendongkrak penjualan mobil domestik dan pada akhirnya menggairahkan ekonomi nasional. Situasi serupa terjadi pada 2021 saat pemerintah mengucurkan insentif yang sama untuk membangkitkan pasar mobil yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kemenperin, saat program PPnBM DTP diberlakukan pada Maret-Desember 2021, penjualan mobil melonjak 113 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2022, program tersebut berhasil meningkatkan penjualan selama Januari-Mei menjadi 95 ribu unit.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pertumbuhan industri alat angkut sangat dipengaruhi oleh sektor otomotif. Selama tahun 2023, penjualan domestik kendaraan roda dua mencapai 6,2 juta unit dengan ekspor sebesar 570 ribu unit, sedangkan kendaraan roda empat mencapai penjualan domestik sebesar 1 juta unit dengan ekspor sebesar 505 ribu unit untuk CBU dan 65 ribu unit untuk CKD.

“Industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, dalam 10 tahun terakhir, penjualan domestik mobil di Indonesia masih cenderung bertahan pada angka 1 juta unit,” ujar Menperin dalam sambutan yang dibacakan Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika pada diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara Putu Juli Ardika, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, dan pengamat otomotif LPEM UI Riyanto.

Menperin menjelaskan bahwa berdasarkan kajian akademisi dari LPEM UI, stagnasi penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat beralih ke mobil bekas karena tidak mampu membeli mobil baru.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menperin menyatakan bahwa diperlukan program untuk menstimulasi pembelian mobil baru di masyarakat. Pemberian stimulus harus tetap mengedepankan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.

Menperin juga menyebut bahwa penjualan domestik dan produksi mobil di Indonesia mencapai nilai tertinggi pada 2013. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan per kapita Indonesia pada 2011-2013 serta peluncuran program kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2).

“Terkait upaya peningkatan penjualan mobil baru saat ini, berkaca pada success story program sebelumnya, langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif fiskal berupa PPnBM DTP bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Insentif tersebut diberikan kepada kendaraan dengan persyaratan lokal konten atau TKDN tertentu dan mengutamakan jenis-jenis kendaraan rendah emisi karbon,” tegas Menperin.

Selain itu, Menperin juga menyarankan dukungan terkait pengendalian suku bunga untuk memberikan trigger kepada masyarakat agar dapat membeli kendaraan roda empat baru. Pelonggaran suku bunga untuk pembelian mobil baru secara kredit dapat menjadi salah satu opsi untuk mengembalikan minat masyarakat untuk membeli mobil baru.

Lebih jauh lagi, untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan tingkat keamanan penggunaan kendaraan, Menperin menyatakan bahwa pemerintah dapat memberlakukan pengaturan khusus terkait pembatasan usia pakai mobil di daerah tertentu. Dengan pengimplementasian upaya-upaya tersebut, diharapkan akan terjadi stimulasi yang dapat meningkatkan angka penjualan mobil baru di Indonesia.

Putu Juli Ardika mengatakan bahwa penjualan mobil domestik dalam beberapa tahun terakhir memang stagnan di level 1 juta unit. Namun, produksi mobil meningkat karena lonjakan ekspor. Pada 2023, ekspor mobil CBU mencapai 505 ribu unit, naik tajam dari 2013 yang sebanyak 171 ribu unit.

Kukuh Kumara menyatakan bahwa penjualan mobil domestik tertinggi sebesar 1,23 juta terjadi pada 2013. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang mendekati 6% serta program KBH2/LCGC. Setelah itu, pasar mobil tidak bergerak dari level 1 juta unit, bahkan sempat merosot ke 532 ribu unit pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Pasar mobil bangkit pada 2021 berkat insentif PPnBM, namun tren itu tidak berubah banyak memasuki 2022 hingga 2023, di mana penjualan mobil hanya mencapai 1 juta unit. Memasuki 2024, penjualan mobil domestik malah merosot. Per Mei 2024, penjualan mobil turun 21% menjadi 334 ribu unit, dipicu berbagai faktor, antara lain kenaikan suku bunga global, lonjakan NPL, dan pengetatan pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan. Gaikindo kemungkinan merevisi target penjualan mobil 2024 sebanyak 1,1 juta unit, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penekan pasar.

“Salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru yang tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat. Gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin lebar,” kata Kukuh.

Riyanto menegaskan bahwa pasar mobil domestik rata-rata tumbuh 21,3 persen selama 2000-2013, didukung oleh kenaikan pendapatan per kapita sebesar 28,2 persen. Sementara itu, selama 2013-2022, pendapatan per kapita hanya naik 3,65 persen, sehingga pasar mobil turun rata-rata 1,64 persen per tahun.

Pada saat yang sama, harga mobil terus meningkat. Sebagai contoh, harga Avanza G pada 2013 mencapai Rp 160 juta, sedangkan pada 2023 mencapai Rp 255 juta. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan per kapita tidak bisa menjangkau harga mobil baru, bahkan selisihnya makin lebar dari tahun ke tahun.

Akibatnya, penjualan mobil bekas tumbuh subur menjadi 1,4 juta unit pada 2023 dari 2013 yang hanya 0,5 juta unit, seiring menurunnya daya beli konsumen dan lonjakan harga mobil baru. Artinya, penjualan mobil bekas tahun lalu lebih tinggi dari mobil baru yang hanya mencapai 1 juta unit.

Mobil bekas kini menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Pada 2023, sekitar 64 persen pembelian mobil di Jawa adalah mobil bekas, sementara penjualan mobil baru di Jawa dan Bali turun 33 persen pada 2022 dibandingkan 2013. Di luar Jawa, pembelian mobil bekas juga mendominasi, mencapai 56 persen dari total pembelian kendaraan tahun lalu.

“Mobil bekas bukan tujuan utama orang. Jika punya uang, mereka lebih memilih mobil baru. Tetapi, perbedaan harga antara mobil bekas dan mobil baru makin lebar. Harga mobil bekas juga terdepresiasi cukup tinggi, sehingga semakin diminati,” kata Riyanto.

Dampak Insentif Fiskal

Riyanto mengusulkan dua solusi untuk keluar dari jebakan pasar mobil 1 juta unit, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditingkatkan menjadi 6 persen per tahun melalui reindustrialisasi. Hal ini agar porsi sektor manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 25-30 persen atau lebih, sehingga mendongkrak pendapatan per kapita kelompok upper middle naik ke kelas affluent.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu merilis stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur (affluent) saat ini dapat membeli mobil baru. Bentuknya bisa berupa diskon PPnBM bagi kendaraan LCGC dan low MPV 4x2.

“Pada saat yang sama perlu dirancang program mobil murah atau penyegaran program KBH2 (LCGC),” kata Riyanto.

Diskon PPnBM akan mendongkrak penjualan mobil karena harga turun. Ini akan meningkatkan produksi mobil dan suku cadang, yang pada gilirannya meningkatkan PPN, PKB, dan BBNKB, serta PPh badan dan PPh orang pribadi.

Selain itu, kenaikan penjualan mobil juga mendongkrak ekonomi nasional melalui peningkatan PDB, tenaga kerja, dan investasi. Ini juga berujung pada peningkatan PPh badan dan PPh orang pribadi.

Menurut Riyanto, insentif PPnBM 0 persen untuk LCGC dan kendaraan 4x2 bisa menambah permintaan sebesar 16 persen, ekuivalen 160 ribu unit. Dengan demikian, penjualan mobil bisa mencapai 1,2 juta unit dibandingkan business as usual (BAU) sebanyak 1,067 juta unit.

Nilai penjualan mobil dengan insentif PPnBM 0 esen mencapai Rp 306 triliun dibandingkan BAU Rp 298 triliun. Insentif ini juga akan menambah tenaga kerja di sektor otomotif sebanyak 23.221 orang dan secara keseluruhan sebanyak 47.371 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sembilan fraksi yang bernaung di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025. Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI (DPR) RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024), sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP, Haris Turino yang menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 triliun selama 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 triliun.

"Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB, Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk Untk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," kata Tommy.

Fraksi Gerindra juga menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 44 triliun. Wakil Ketua VI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian apik BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami bangga walau banyak kritik dengan PMN tapi dividennya telah berkontribusi melebihi apa yg kita gunakan kembali dalam PMN. Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hekal menyampaikan Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan BUMN semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hekal mencontohkan PMN untuk sektor industri, transportasi, ketahanan pangan, ketahanan negara, industri obat-obatan pengembangan usaha masyarakat kecil untuk mendukung program KUR, hingga infrastruktur yang dibangun BUMN karya.

Hekal menyampaikan memang BUMN belum sempurna. Namun fraksi Gerindra mendukung upaya presiden terpilih Prabowo Subianto dengan meningkatkan pembangunan yang maba salah satunya melalui BUMN.

"Ini sudah di arah yang benar, apa yang diusulkan Menteri BUMN sudah di jalan yang benar, jadi Fraksi Partai gerindra bisa menyetujui PMN sebesar Rp 44 triliun," kata Hekal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengawasan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada taksi online.

“Kemarin kalau nggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM subsidi), tapi pengawasannya itu,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai proses revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Meskipun pemerintah mengelompokkan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi berdasarkan ukuran volume silinder mesin (CC) dan jenisnya, ia tidak ingin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang menggodok mekanisme untuk pengawasan. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah BPH Migas.

Agus menambahkan, taksi online dengan kelas luxury atau mewah tidak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” kata Agus.

Agus mengatakan bahwa hingga saat ini, revisi dari Perpres 191 Tahun 2014 belum terbit, meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan rapat kerja pada Rabu (10/7/2024) malam. Pimpinan rapat Sarmuji mengatakan rapat kali ini akan mengambil keputusan terkait penyertaan modal negara (PMN) 2025.

"Kita sudah rapat dan debat cukup panjang serta mendalami masalah-masalah yang di BUMN, tiba saatnya kita akan ambil keputusan pada malam ini," ujar Sarmuji.

Sebelum mengambil keputusan, Sarmuji mengatakan terdapat hal yang positif dalam kinerja BUMN untuk beberapa tahun terakhir. Sarmuji mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ucap Sarmuji.

Wakil Ketua Komisi VI itu menyebut PMN di era terdahulu biasanya berasal dari utang luar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada BUMN era Erick Thohir.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji.

Sarmuji menyebut nilai dividen saat ini bahkan lebih besar dari PMN yang diterima BUMN. Sarmuji menyampaikan total dividen mulai 2020 sampai 2024 sebanyak Rp 279,8 triliun, sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp 217,9 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan lebih rinci, penyertaan modal negara (PMN) kini tak lagi mengandalkan utang luar negeri. Erick memastikan PMN yang diterima BUMN dalam beberapa tahun terakhir berasal dari setoran dividen BUMN kepada negara.

"Tadi disampaikan oleh pimpinan rapat, ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI yang di mana selama ini tadinya PNM itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick mengatakan hal ini merupakan sebuah proses keberlanjutan sebagai buah dari pencapaian transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Erick mengatakan BUMN dalam lima tahun terakhir telah menyetorkan sekitar Rp 280 triliun atau jauh lebih tinggi dari PMM yang diterima BUMN selama lima tahun terakhir sekitar Rp 212 triliun.

Erick menyampaikan mayoritas PMN yakni sekitar 89 persen digunakan BUMN untuk menjalani penugasan negara. Sedangkan untuk restrukturisasi sebesar tujuh persen dan pengembangan usaha sebesar empat persen.

"Pimpinan dan anggota dewan terhormat ini yang tentu kita bisa paparkan angka detail keseluruhan yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp 44 triliun," ucap Erick.

Erick berharap usulan ini dapat didukung Komisi VI. Erick juga mengajak Komisi VI untuk terus membantu mengawal implementasi penggunaan PMN.

"Besar harapan kami mendapat dukungan dari Komisi VI dan tentu pengawasan serta juga solusi-solusi yang bisa diberikan agar kita PMN ini bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi," kata Erick.