REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kembali menyampaikan perihal rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. Ia memastikan pemerintahan saat ini dan akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Yang jelas ya pemerintahan sekarang dan akan datang tetap berkomitmen untuk memelihara dan bahkan meningkatkan kesejahteraan ASN atau TNI/Polri. Mengenai penyesuaian gaji dan sebagaiannya itu, di APBN Kita untuk 2025 sudah didesain untuk siap (kenaikan gaji) apabila itu dilakukan. Tapi, keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu (kebijakan) diserahkan ke presiden baru," terangnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Isa mengatakan, untuk waktu dan besaran nominal akan ditentukan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun, Isa tidak menjelaskan secara detail berapa persen kenaikannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal menerapkan aturan baru terkait BBM bersubsidi pada 1 September 2024. Hal tersebut diamini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Pemerintah akan melakukan sosialisasi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi untuk pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

"1 September, kami kan harus sosialisasi dulu," ungkap dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Saat ini pihaknya sedang menyiapkan kriteria-kriteria kendaraan yang memang berhak menggunakan BBM subsidi tersebut. Diharapkan, program subsidi ini tepat sasaran.

"Ya sedang disiapkan lah. Nanti yang ngomongin kan bukan saya. Ya dua-duanyalah (Pertalite dan Solar subsidi), yang penting tepat sasaran," kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan aturan baru tersebut masih dalam proses finalisasi dan akan diumumkan setelah selesai semuanya.

Rachmat mengatakan aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi, melainkan upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran. Rachmat menyampaikan tidak ada perubahan harga maupun akses bagi masyarakat atau jenis kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, seperti kendaraan roda dua, nelayan, maupun transportasi umum.

Rachmat menjelaskan, model subsidi BBM selama ini justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang mampu. Rachmat menyampaikan orang dengan tingkat ekonomi yang tinggi akan mendapat lebih banyak menggunakan subsidi BBM mengingat jumlah kendaraan maupun jenis kendaraan yang lebih banyak ketimbang orang yang tidak mampu.

Rachmat mengatakan jumlah subsidi solar tercatat sebesar Rp 8.000 per liter atau lebih besar dari subsidi bensin yang sekitar Rp 1.800 hingga Rp 2.000 per liter. Berdasarkan kajian, sambung Rachmat, subsidi yang diterima pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor jauh lebih rendah dibandingkan subsidi BBM oleh pengendara kendaraan roda dua atau mobil, baik jenis bensin maupun diesel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengajukan rencana belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun untuk RAPBN 2025. Hal itu disampaikannya dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2025 di Sidang Paripurna DPR pada Jumat (16/8/2024).

"Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," ujar Jokowi.

Belanja negara tumbuh 8,66 persen dibandingkan pagu dalam APBN 2024.

Kemudian, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Rancangan pendapatan negara tersebut hanya tumbuh 6,94 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan tahun ini.

Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Dengan demikian, defisit anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun. Defisit tersebut pun lebih lebar dibandingkan target defisit tahun ini yang sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

"(Defisit) akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menyampaikan empat poin strategi kebijakan jangka pendek APBN 2025 dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah," kata Jokowi saat menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2025 dan nota keuangannya.

Dia menjelaskan, poin pertama yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujarnya. Namun tidak diungkap secara rinci mengenai besaran anggarannya.

Kedua, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

"Ketiga, untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi," terangnya.

Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Adapun poin kelima yakni peningkatan permodalan bagi UMKM.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN – Untuk memastikan distribusi BBM dan LPG di Ibu Kota Negara (IKN) terpenenuhi selama perayaan HUT RI ke-79, Pertamina Patra Niaga membentuk Satuan Tugas (Satgas). Masa satgas telah berlangsung semenjak tanggal 1 Agustus 2024 lalu dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

"Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan stok bahan bakar di beberapa titik penting di sekitar IKN termasuk memastikan stok dan distribusi LPG. Selain itu, berbagai infrastruktur penunjang, termasuk mobil tangki dan fasilitas penyimpanan, telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama perayaan," jelas Heppy melalui keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra, menambahkan Pertamina telah menyiapkan dan menyiagakan fasilitas penimbunan (storage) seperti Integrated Terminal (IT) Balikpapan, Aviation Fuel Terminal (AFT) Sepinggan dan APT Pranoto Samarinda. Untuk Kota Balikpapan terdapat 15 SPBU Reguler dan 2 SPBU Modular, sedangkan yang berada di Penajam Paser Utara ada 4 SPBU Reguler, 3 SPBU Mini, 4 Pertashop ,1 SPBU Modular, SPBU Kantong ada 6 berupa mobil tangki, 2 layanan kemasan, 2 unit pickup kemasan dan 5 motoris.

“Pada hari ini pun telah diresmikan 2 unit SPBU MyPertamina untuk menunjang distribusi energi di wilayah IKN. Kedua SPBU tersebut memiliki penampungan (storage) masing-masing sebesar 10 Kiloliter (KL), yang berlokasi di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan di JL. letkol. Pol. H.M. Asnawi Arbain Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan," tambah Arya.

Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan pun telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan tanpa hambatan. Satgas siap siaga 24 jam untuk menjamin kebutuhan energi terpenuhi dengan baik

"Kami juga telah mengadakan pelatihan khusus bagi para petugas lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi. Keselamatan dan keamanan distribusi energi adalah prioritas utama," tambah Arya.

Selain memastikan ketersediaan energi, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan selama acara berlangsung. Berbagai inisiatif hijau, seperti penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan pengurangan emisi, telah diterapkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan HUT RI yang ke-79 di IKN. Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam memastikan acara berjalan sukses," tutup Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah cari aman dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada 2025. Dalam pidato RAPBN 2025 dan nota keuangan, lanjut Eko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan kemiskinan menjadi ke level tujuh persen hingga delapan persen.

"Masa sih tidak bisa lebih dari lebih rendah dari itu karena tahun ini saja sebetulnya kita sudah bermain di angka 7,5 persen, harusnya tahun depan kalau bisa enam persen," ujar Eko di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Eko menduga rendahnya target ini tak lepas dari kesulitan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Menurut Eko, pemerintah terkesan tidak percaya diri untuk menaruh target tinggi dalam menekan tingkat kemiskinan.

"Tahun ini sebetulnya kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen tapi ya masih 0,8 persen, dan termasuk kemiskinan yang tidak ekstrem pun juga tidak berani targetnya ekstrem. Jadi targetnya terlalu aman dan nyaman," ucap Eko.

Eko menyebut pemerintah seharusnya bisa meningkatkan target dalam mengurangi tingkat kemiskinan lebih besar. Pasalnya, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2025 tercatat sebesar Rp 3.613,1 triliun atau naik sekitar Rp 300 triliun dari tahun sebelumnya.

"Belanja itu kan peningkatannya cukup besar. Ini dipakai untuk apa, harusnya kan arahnya bagaimana mengatasi kesejahteraan, khususnya kemiskinan," kata Eko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada RAPBN 2025 mencapai hingga Rp 400 triliun. Anggaran digelontorkan ke berbagai bidang mulai dari pendidikan hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," kata Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2025).

Jokowi melanjutkan, adapun anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun. Anggaran itu untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tuturnya.

Secara umum, Jokowi mengungkapkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 meliputi belanja negara yang direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.

Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen," ujar Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat juga akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1 persen. Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," terang Jokowi.

Jokowi melanjutkan, untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Jokowi menambahkan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. Ia menekankan, APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," tegasnya.

Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Berikut ini adalah daftar asumsi makro yang diajukan Jokowi dalam RAPBN 2025.

Pertumbuhan Ekonomi: 5,2 persen

Inflasi: 2,5 persen

Nilai Tukar Rupiah: Rp 16.100 per dolar AS

Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,1 persen

Asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): 82 dolar AS per barel

Lifting Minyak: 600 ribu barel per hari

Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo tak banyak menyinggung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2024. Satu-satunya momen Jokowi menyebut kata IKN adalah ketika memberikan apresiasi kepada DPR.

"DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Jokowi menyampaikan Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dalam perekonomian di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini.

"Patut kita syukuri, Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh," ujar Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 5,11 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I 2024. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 2,62 persen yoy.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," tegas Jokowi.

Bahkan, wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku juga mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi pun terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

"Angka kemiskinan ekstrem juga mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023," rinci Jokowi.

Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Hal ini terlihat dari Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun yang telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian, dari Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Sebesar Rp60,3 triliun anggaran untuk Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," tutur Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pihaknya akan memastikan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir dalam merespon kondisi pelemahan perekonomian global. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“PHK sebagai jalan terakhir, tentu itu kita harapkan PHK jalan terakhir. Saya sebutkan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir. Upaya-upaya untuk membangun kesepahaman antara pekerja dengan pengusaha akan terus dilakukan,” tegas Menteri Ida saat ditanyai oleh wartawan berkenaan dengan maraknya fenomena PHK belakangan ini.

Ia menambahkan pihaknya akan terlebih dahulu memanggil para pihak terkait jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK guna menjembatani proses dialog dari pemerintah. Selain itu, juga memastikan para karyawan yang terdampak PHK akan menerima hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK, kita biasanya panggil untuk kita mediasi, untuk kita lakukan dialog yang difasilitasi dijembatani oleh pemerintah. Itu tadi, jika pun tidak bisa dihindari PHK, maka hak-hak mereka harus dipenuhi,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan bagi para pekerja yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan bila sewaktu-waktu mengalami PHK.

Sementara terkait isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, ia menerangkan, pembahasan tersebut baru akan dibahas pada pemerintahan yang akan datang dan saat ini belum ada koordinasi dengan tim transisi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dalam perekonomian di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini.

"Patut kita syukuri, Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 5,11 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I 2024. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 2,62 persen yoy.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," tegas Jokowi.

Bahkan, wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku juga mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi pun terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

"Angka kemiskinan ekstrem juga mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023," rinci Jokowi.

Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Hal ini terlihat dari Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun yang telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian, dari Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Sebesar Rp60,3 triliun anggaran untuk Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," tutur Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Bank bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan meluncurkan produk kredit digital inovatif, bjb KGB Pisan (Kredit Guna Bhakti Pinjaman ASN). Produk ini dirancang khusus untuk memudahkan ASN dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cepat dan efisien, tanpa harus datang ke bank.

Dengan bjb KGB Pisan, ASN dapat melakukan simulasi, pengajuan, hingga pencairan kredit secara mandiri melalui aplikasi DIGI bank bjb kapan saja dan di mana saja.

Keunggulan utama dari bjb KGB Pisan adalah kemudahan akses yang ditawarkan. ASN tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk datang ke kantor cabang bank, karena semua proses dapat dilakukan melalui perangkat smartphone.

Selain itu, ASN juga dapat mengakses informasi terkait fasilitas kredit dan melakukan simulasi pengajuan kredit, yang memberikan pengalaman baru dalam proses pengajuan kredit dibandingkan dengan cara konvensional.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto menjelaskan bahwa produk ini merupakan bagian dari strategi bank bjb untuk meningkatkan layanan digitalnya, terutama dalam mendukung para ASN.

"Kami memahami kebutuhan ASN yang semakin dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, kami menghadirkan bjb KGB Pisan sebagai solusi praktis yang dapat membantu mereka mengelola kebutuhan finansial dengan lebih mudah dan cepat," ujarnya.

Peluncuran bjb KGB Pisan juga sejalan dengan upaya bank bjb untuk terus meningkatkan kinerja kreditnya. Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb telah menunjukkan pertumbuhan yang positif di sektor kredit, terutama di segmen konsumer.

Strategi ini didukung oleh pengembangan layanan berbasis teknologi yang mempermudah nasabah dalam mengakses produk-produk perbankan.

Widi Hartoto menambahkan bahwa kredit digital bjb KGB Pisan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank bjb. Dengan kemudahan yang ditawarkan, bank bjb yakin bahwa bjb KGB Pisan akan menjadi salah satu produk unggulan yang diminati oleh ASN.

“Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung peningkatan kesejahteraan ASN," tambah Widi.

Atas pengajuan kredit produk bjb KGB Pisan melalui aplikasi DIGI bank bjb pada tanggal 15 Agustus 2024, Kantor Cabang Kuningan secara simbolis memberikan apresiasi terhadap beberapa calon debitur. Hal tersebut menjadi momen penting yang menegaskan bahwa bank bjb terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya.

Turut hadir Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Joko Hartono Kalisman beserta jajaran didampingi Pemimpin Cabang Kuningan Iwan Setiawan beserta tim bisnis Kredit Konsumer Kantor Cabang.

Bank bjb juga telah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan kredit di segmen konsumer, khususnya melalui produk-produk inovatif seperti bjb KGB Pisan. Dengan terus berinovasi, bank bjb tidak hanya berhasil mempertahankan loyalitas nasabah, tetapi juga membantu kalangan ASN yang membutuhkan solusi finansial yang cepat dan mudah.

Keunggulan dari bjb KGB Pisan tidak hanya terletak pada kemudahan aksesnya, tetapi juga pada proses pengajuan yang transparan dan cepat. Dalam hitungan menit, ASN dapat mengetahui status pengajuan kredit mereka tanpa perlu menunggu lama. Hal ini tentu saja sangat membantu ASN yang memiliki jadwal kerja yang padat.

Bank bjb juga memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan bjb KGB Pisan dilakukan dengan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga nasabah tidak perlu khawatir mengenai privasi dan keamanan data mereka. Ditegaskan Widi, bank bjb selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam setiap produk yang kami tawarkan. Dengan bjb KGB Pisan, bank bjb ingin memastikan bahwa ASN dapat mengakses kredit dengan aman dan nyaman.

Sebagai bagian dari implementasi produk ini, bank bjb juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai manfaat dan cara penggunaan bjb KGB Pisan. Melalui berbagai kegiatan dan program edukasi, bank bjb berharap dapat meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bagaimana bjb KGB Pisan dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan finansial mereka.

Dukungan terhadap ASN merupakan salah satu fokus utama bank bjb, mengingat peran penting mereka dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, bank bjb terus berupaya untuk menghadirkan produk dan layanan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi ASN.

"Kami ingin menjadi mitra terpercaya bagi ASN dalam mengelola kebutuhan finansial mereka. bjb KGB Pisan adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut," ungkap Widi.

Dengan peluncuran bjb KGB Pisan, bank bjb optimis dapat terus mencatatkan kinerja yang positif di masa mendatang. Inovasi ini tidak hanya memperkuat posisi bank bjb di industri perbankan, tetapi juga menunjukkan kepedulian bank bjb terhadap kebutuhan dan kesejahteraan ASN di Indonesia. Ke depan, bank bjb berencana untuk terus mengembangkan produk-produk digital lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabahnya.