Pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk menggenjotnya, pemerintah merilis dua skema pembiayaan baru untuk mendorong partisipasi swasta dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Guna mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).

Skema pembiayaan pertama yakni Hak Pengelolaan terbatas (HPT), yang merupakan skema optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Skema pembiayaan kedua yakni Pengelolaan Peningkatan Perolehan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC), yang merupakan skema pendanaan berbasis kewilayahan dengan pemanfaatan peningkatan perolehan nilai tanah yang dihasilkan dari adanya investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di suatu kawasan.

"Kebijakan tersebut memiliki dua basis penerapan yakni berbasis pajak dan berbasis pembangunan," jelas Airlangga.

Adapun skema HPT pertama kali dicanangkan oleh Australia pada tahun 2014 dan telah diimplementasikan pada infrastruktur Pelabuhan Melbourne dan Bandara Sydney. Selain itu, untuk skema P3NK juga sebelumnya telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Hongkong dan Jepang.

Oleh karena itu, inovasi dalam skema pembiayaan dinilai menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional. Regulasi pembiayaan kreatif dibentuk sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta yang diperlukan.

Dengan memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif para pelaku usaha dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, diharapkan juga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim.

"Untuk dua perpres ini masih dibutuhkan beberapa aturan turunan sehingga nanti di dalam pelaksananya bisa betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan bersama. Kemudian kita nanti juga akan melakukan berbagai diskusi dan pembahasan, khususnya mengenai hal-hal teknis implementasinya supaya kedua skema pembiayaan ini baik yang melalui HPT, P3NK betul-betul bisa kita dorong pelaksanaannya," tutur Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Susiwijono Moegiarso.

Berdasarkan RAPBN Tahun 2025, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran yang telah dicanangkan tersebut didorong untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045 dalam mencapai rasio infrastructure stock sebesar 49% dari PDB pada 2024.

Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis (29/8) meresmikan 16 jembatan jenis callender hammilton di Jawa Barat. Jembatan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota dengan panjang total 1.030 meter.

"Biaya investasi, Rp 1,9 triliun," kata Jokowi dikutip dari akun YouTube Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, Jokowi menuturkan dirinya juga meresmikan sebanyak 22 ruas jalan sepanjang 121 km yang ditangani dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Jawa Barat. Puluhan jembatan itu tersebar di 13 kabupaten/kota dan menelan anggaran Rp 521 miliar.

Proyek infrastruktur berikutnya adalah peresmian Jembatan Ciloseh di Tasikmalaya yang menelan biaya Rp 112 miliar. Jokowi mengatakan jembatan itu bertujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menuju bandara dan kota yang juga akan mengatasi kemacetan di dalam Tasikmalaya.

Sementara untuk berbagai infrastruktur yang diresmikan di Jawa Barat itu, disebutnya juga memiliki sejumlah manfaat. "Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah ini memiliki tujuan meningkatkan konektivitas, mengefisienkan biaya logistik, dan juga melancarkan aktivitas mobilitas orang dan barang," pungkas Jokowi.

Bendungan Leuwikeris akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo besok, Kamis (29/8/2024). Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat itu siap menyuplai air irigasi di sekitar wilayah tersebut.

Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk Ermy Puspa Yunita menjelaskan bendungan ini nantinya mengaliri Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara seluas 6.600 Hektar (Ha) di Kabupaten Ciamis dan DI Manganti seluas 4.616 Ha di Kabupaten Cilacap.

"Secara total Bendungan Leuwikeris akan menyuplai air irigasi ke 11.216 Ha lahan pertanian," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Daya tampung bendungan ini cukup besar yakni mencapai 81,44 juta meter kubik (m3). Maka mampu menyediakan air baku sebesar 845 liter per detik bagi Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.

Manfaat lainnya, bendungan setinggi 84,9 meter itu dapat mereduksi banjir periode 25 tahunan dari 509,7 m3 per detik menjadi 450,2 m3 per detik atau sebesar 11,7 persen. Bendungan ini pun, sambungnya, berpotensi menjadi sumber daya listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

"Melihat lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan beberapa kabupaten, Bendungan Leuwikeris juga berpotensi sebagai destinasi pariwisata. Bisa pula sebagai kawasan konservasi air tanah serta perikanan bagi masyarakat sekitar," tutur Ermy.

Sebagai informasi, Bendungan Leuwikeris mulai dikerjakan sejak 2016 melalui lima paket pekerjaan. Khusus Waskita, ada tiga paket yang dikerjakan yaitu paket dua, empat, dan lima.

Pada paket dua nilai kontraknya secara joint operation sekitar Rp 642,3 miliar. Sementara porsi Waskita pada paket empat sebesar 42,5 persen dengan nilai kontrak Rp 297,07 miliar, lalu paket lima porsinya sebanyak 55 persen sehingga nilai kontraknya sebesar Rp 135,67 miliar.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita selalu berkomitmen mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pembangunan infrastruktur. Maka diharapkan, keberadaan Bendungan Leuwikeris karya anak bangsa ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," terang Ermy.

Simak Video: Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung, Telan Anggaran Rp 846 M

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap program penyediaan perumahan rakyat terus dilaksanakan ke depannya. Basuki bahkan meminta target capaiannya agar ditingkatkan.

"Penyediaan hunian layak di Indonesia tidak hanya dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah harus kita layani secara baik," kata Basuki, dilansir Rabu (28/8/2024).

Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2023 telah merealisasikan anggaran APBN sebesar Rp 67,11 triliun untuk membangun 9.206.369 hunian, termasuk penyaluran rumah swadaya dengan memperbaiki rumah tidak layak huni. Selain itu, dilakukan pula penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berupa bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk memiliki rumah.

Realisasi program penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan sejak 2015 hingga 2023 meliputi pembangunan rumah susun 65.235 unit, pembangunan rumah khusus 37.516 unit. Lalu Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya 1.432.278 unit, serta bantuan pembangunan PSU 220.665 unit.

Dukungan pembiayaan juga diberikan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur pada 2015 - 2024 senilai Rp 146,21 triliun melalui program penyaluran FLPP sebanyak 1.119.063 unit, BP2BT sebanyak 30.422 unit, SSB sebanyak 805.511 unit serta SBUM sebanyak 1.529.585 unit.

Adapun hal tersebut disampaikan dalam acara malam puncak peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2024 di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa malam (27/8/2024).

"Hapernas diperingati setiap tanggal 25 Agustus sebagai pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk fokus menyediakan rumah untuk rakyat sesuai dengan harapan Bung Hatta pada Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950," pungkasnya.

Simak Video: Wisma Atlet Akan Disulap Jadi Perumahan ASN-Kawasan Komersial

[Gambas:Video 20detik]

Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar Bandung kini berganti nama menjadi Stasiun Tegalluar Summarecon. Hal ini sebagai kesepakatan kerja sama antara PT KCIC dengan PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) tentang hak penamaan eksklusif (naming rights).

Penggunaan nama akan diterapkan pada penunjuk arah di stasiun, penamaan stasiun, dan jenis media lainnya pada stasiun termasuk in-station announcement. Momentum Peresmian Hak Penamaan Stasiun Tegalluar Summarecon berlangsung pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 di Stasiun Tegalluar Summarecon, Bandung.

Kerja sama hak penamaan eksklusif ini merupakan yang pertama kali diterapkan oleh KCIC untuk Stasiun Kereta Cepat Whoosh yang dioperasikan secara komersil sejak 17 Oktober 2023. Melalui kerja sama naming rights, Summarecon dan KCIC akan semakin erat bekerja sama, sehingga diharapkan kedua pihak mendapatkan dampak positif dari penamaan tersebut.

"Kerja sama hak penamaan Stasiun Tegalluar dengan Summarecon merupakan salah satu langkah strategis KCIC untuk mengoptimalkan aset perusahaan. KCIC berkolaborasi dengan Summarecon menghadirkan pengalaman transportasi yang lebih baik dan terintegrasi bagi masyarakat," kata Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KCIC dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8/2024).

"Dengan adanya kerja sama ini, kami yakin bahwa Stasiun Tegalluar Summarecon akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan mobilitas yang lebih dinamis, mendukung pertumbuhan wilayah dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat," sambung dia.

Sebagai informasi, kerja sama KCIC dengan Summarecon sebelumnya sudah terjalin sejak 2023 untuk pengembangan fasilitas dan layanan bagi pengguna Kereta Cepat Whoosh. Sekarang semakin mudah mengakses Stasiun Tegalluar Summarecon dengan hadirnya jalan penghubung Jembatan Cibiru Hilir dan berbagai jenis transportasi lanjutan mulai dari taksi maupun shuttle bus Summarecon dengan rute Stasiun Tegalluar Summarecon-Summarecon Mall Bandung dengan waktu tempuh hanya 10 menit saja.

Sementara itu, Adrianto P. Adhi, President Director PT Summarecon Agung Tbk menyebut kerja sama naming rights Stasiun Tegalluar Summarecon ini juga menjadi bentuk dukungan Summarecon terhadap program pemerintah dalam mensukseskan transportasi publik, khususnya Kereta Cepat Whoosh yang merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Kereta Cepat Whoosh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan penghuni kawasan Summarecon Bandung dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung dengan waktu tempuh yang lebih cepat dan biaya yang relatif lebih hemat," ujarnya.

Summarecon Bandung dengan pengembangan seluas 300 hektare dan berbagai fasilitas seperti Summarecon Mall Bandung, Pasar Modern Sinpasa, ITB Innovation Park, Setiabudhi Supermarket, Sekolah Al-Azhar, Rumah Sakit Santo Borromeus, taman, danau, dan banyaknya restoran food and beverage, akan memberikan banyak manfaat dan potensi bisnis yang menguntungkan bagi KCIC dalam pengembangan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar.

"Pada hari ini saya mewakili Summarecon Bandung sangat bersyukur atas peresmian nama baru Stasiun Tegalluar Summarecon, stasiun akhir kereta cepat yang dekat sekali dengan Summarecon Bandung dengan waktu tempuh hanya 10 menit," sebut Hindarko Hasan, Executive Director Summarecon Bandung.

Simak Video: Jembatan Akses Menuju Stasiun KCJB Tegalluar Resmi Dibuka

[Gambas:Video 20detik]

Jalan tol menjadi salah satu infrastruktur yang digeber pembangunannya selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini setidaknya ada tiga mega proyek jalan tol yang akan dititipkan ke pemerintahan yang akan datang, di bawah Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan tol tersebut antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), hingga Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang prioritas kemarin Trans Sumatra menuntaskan, terus Lintas Utara Jawa, terus Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi, terus sirip-siripnya di Sumatra, termasuk Tol IKN. Jadi tiga itu, Trans Jawa, Trans Sumatra, sama IKN," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," imbuhnya.

Dapat Warisan 7 Proyek Bendungan

Selain jalan tol, pembangunan bendungan juga akan digeber pada masa pemerintahan mendatang. Setidaknya akan ada 7 proyek bendungan yang dititipkan ke pemerintahan berikutnya. Endra menjelaskan, proyek itu sudah mulai pembangunannya, namun terjadwal rampung pada awal 2025.

"Bendungan dari 61 (yang rampung di era Jokowi), ada 7 yang bakal meluncur selesainya di awal 2025. (Di pemerintahan berikutnya) selesainya, tapi kan udah kita mulai," kata dia.

Kementerian PUPR juga telah mengusulkan pembangunan sebanyak 17 bendungan baru di era pemerintahan baru. Jumlah tersebut masuk ke dalam komitmen Prabowo untuk pembangunan 50 bendungan baru sepanjang masa jabatannya kelak.

"Sudah ada 17 yang kita mulai masuk dalam programnya pemerintah baru. Nanti selesainya mudah-mudahan di eranya kelihatan," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September mendatang. Lantas, kapan presiden terpilih Prabowo Subianto pindah ke IKN?

Menjawab hal tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pilihan Prabowo. Namun, yang sudah pasti adalah Presiden Jokowi bakal pindah ke IKN setelah landasan pacu Bandara VVIP di IKN selesai dibangun sepanjang 2.200 meter.

"Ya, kalau sekarang, kan, belum ada statement apapun dari pak Prabowo ya, kita tunggu statement beliau. Tapi yang jelas pak Jokowi akan segera pindah kalau landasannya (Bandara VVIP IKN) sudah selesai," kata Endra di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2024).

Adapun soal kepindahan Presiden Jokowi ke IKN pada September, ia meyakini sejumlah menteri dan pegawainya bakal mengikuti. Menurut dia, sejumlah kementerian tentu punya daftar pegawai yang akan dipindah.

"Masa presiden saja? (tentu) harus sama menterinya. Setiap kementerian sudah ada list-nya. Eselon I-nya, eselon II-nya, sampai staf-stafnya juga," tuturnya.

Endra pun mengungkap sejumlah kementerian yang bakal pindah itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB.

Tiga kementerian itu disebutnya adalah kementerian yang dibutuhkan untuk fungsi utama buat tahap awal kepindahan ASN di IKN. Kementerian lain pun bakal menyusul.

"Nanti pada gilirannya, kan, semua akan masuk," jelas dia.

Simak Video: Jokowi soal Pindah Kantor ke IKN September: Lihat Kondisi Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September mendatang. Lantas, kapan presiden terpilih Prabowo Subianto pindah ke IKN?

Menjawab hal tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pilihan Prabowo. Namun, yang sudah pasti adalah Presiden Jokowi bakal pindah ke IKN setelah landasan pacu Bandara VVIP di IKN selesai dibangun sepanjang 2.200 meter.

"Ya, kalau sekarang, kan, belum ada statement apapun dari pak Prabowo ya, kita tunggu statement beliau. Tapi yang jelas pak Jokowi akan segera pindah kalau landasannya (Bandara VVIP IKN) sudah selesai," kata Endra di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2024).

Adapun soal kepindahan Presiden Jokowi ke IKN pada September, ia meyakini sejumlah menteri dan pegawainya bakal mengikuti. Menurut dia, sejumlah kementerian tentu punya daftar pegawai yang akan dipindah.

"Masa presiden saja? (tentu) harus sama menterinya. Setiap kementerian sudah ada list-nya. Eselon I-nya, eselon II-nya, sampai staf-stafnya juga," tuturnya.

Endra pun mengungkap sejumlah kementerian yang bakal pindah itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB.

Tiga kementerian itu disebutnya adalah kementerian yang dibutuhkan untuk fungsi utama buat tahap awal kepindahan ASN di IKN. Kementerian lain pun bakal menyusul.

"Nanti pada gilirannya, kan, semua akan masuk," jelas dia.

Indonesia menargetkan pada tahun 2045 akses air minum perpipaan di Indonesia 100% aman. Namun hingga saat ini, posisinya terbilang masih sangat jauh dari target, baru 20% rumah tangga (RT) tersambung pipa.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan negara Portugal bisa menjadi salah satu acuan RI untuk transformasi tata kelola air minum

Dari berbagai referensi dunia, menurutnya kondisi Indonesia saat ini mirip dengan kondisi Portugal 30 tahun lalu. Adapun Portugal sendiri saat ini telah berhasil memenuhi 100% akses air minum warganya.

"Portugal 30 tahun lalu,1993, layanan airnya juga tidak stabil, layanan air minumnya itu kurang dari 50%, sanitasinya kurang dari 15%. Jadi ini kira-kira kita juga pada tahap yang dialami Portugal 30 tahun lalu," kata Endra, dalam sambutannya di acara Pembukaan Indonesia Water Forum, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pada kala itu penyediaan air minum di Portugal juga tidak efisien dan tidak sepenuhnya transparan. Dalam hal ini, banyak unaccounted for water dan kebocoran dari sisi teknis maupun administratif. Namun negara itu berhasil mereformasi sektor-sektor dan menjamin layanan air yang berkelanjutan.

"Pengalaman Portugal adalah dengan mereformasi sektor-sektor yang menjamin layanan air yang berkelanjutan dengan reformasi tiga, regulasi, kelembagaan, dan organisasi," paparnya.

Kendati demikian, Endra mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara Portugal dan Indonesia yaitu menyangkut jumlah penduduknya. Portugal hanya memiliki 10 juta penduduk, tapi jumlah penduduk di wilayahnya sedikit, di rentang 10-20 ribu.

"Jadi mungkin di tempat Bapak-Ibu seperti di Medan, di Bandar Lampung, Surabaya itu kan sudah, Bandar Lampung saja sudah 1,3 juta penduduknya. Belum kota-kota yang lain ya, saya kira itu sangat besar dan tantangannya pasti berbeda," kata dia.

"Ini hanya referensi saja Portugal. Tapi dengan tiga transformasi tersebut, itu Portugal berhasil menaikkan supply air minumnya 95% dan sanitasinya 86% pada saat ini, jadi sudah sangat baik. Jadi ini yang kita perlu pelajari, tentunya kita tidak meniru, tapi kita pelajari dan kita adaptasikan dengan konteks lokal," sambungnya.

Endra menjelaskan, pihak yang punya andil besar dalam transformasi tata kelola air minum di Portugal ialah BUMN Aguas de Portugal. Transformasi yang dilakukan salah satunya melalui pembiayaan dengan intervensi yang lebih masif di bidang infrastrukturnya.

"Jadi pembiayaan misalkan untuk menambah SR, sambungan rumah, kemudian peremajaan pipa, perbaikan atau renovasi dari sistem instalasi pengolahan airnya. Nah itu dilakukan semua termasuk kelembagaannya, digitalisasinya. Jadi ini penting kita punya SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tentu, tapi itu juga harus didukung oleh orang-orang yang kompeten," ujarnya.

"Karena itu decision kita ada atau tergantung pada sistem SCADA tersebut. Artinya dalam tempo 20 tahun, ke depan kita perlu mengkonsolidasi diri, kemudian juga kita perlu untuk melakukan institutional reform tadi dengan cepat, dengan baik ya, sehingga kalau kita kompak, saya kira kita yakin, kita optimis, itu bisa kita capai," tutupnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membocorkan perkembangan groundbreaking alias peletakan batu tahap ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja awalnya membenarkan bahwa ada dua perusahaan asing yang mau masuk di IKN. Dua perusahaan itu bergerak di bidang properti dan teknologi informasi (IT).

"Sojitz, ya, ada dua, pak menteri tuh, pak Menteri (sudah) ngomong tuh. Saya kira iya (perusahaan properti). Kalau saya nggak keliru (satu lagi) di IT," ungkap Endra di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2024).

Endra kemudian menjelaskan dua perusahaan tersebut bakal berinvestasi secara mandiri dan bukan lewat skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Dia pun membocorkan bahwa perusahaan asing itu juga akan menggandeng perusahaan lokal juga.

"Kelihatannya ada lokalnya juga. Bukan KPBU loh ya. Kalau KPBU kan dengan pemerintah, tapi ada lokal. (Jadi dia kerjasama sama dengan lokal?) Ya bisa seperti itu," tuturnya.

Meskipun demikian, Endra tidak menjawab ketika ditanya jika pemerintah sudah mengantongi total nilai investasi untuk groundbreaking. Dia mengatakan nilai total investasi baru bisa terlihat menjelang groundbreaking.

"Belum, nanti kalau dia udah mau (groundbreaking)," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan 60 investor sudah berencana investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Plt Otorita IKN ini mengatakan sebagian besar investor banyak yang tertarik investasi di sektor properti.

Basuki menilai sektor tersebut berpotensi lantaran banyak orang yang akan pindah ke ibu kota tersebut. Minat serupa juga ditunjukkan pada dua investor Jepang dan Korea Selatan.

Pertama, adalah perusahaan Jepang Sojitz Corporation menyatakan berminat investasi di IKN sektor properti, seperti hotel dan perumahan. Rencananya, mereka akan membangun kawasan Superblok di ibu kota baru tersebut. Sojitz merupakan perusahaan manufaktur asal Jepang yang bergerak di bidang otomotif, dirgantara, infrastruktur, energi, pertambangan, daur ulang, kimia, pangan, dan ritel.

"Yang Sojitz ini ingin investasi. Di mau properti, artinya ada hotel, ada perumahan, ada komersial. (Superblok?) Katanya iya," kata Basuki saat ditemui di kantor, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kedua, Samsung Group disebutnya bakal berinvestasi untuk sektor porperti di kawasan tersebut. Meski demikian, Basuki belum mengumumkan nominal nilai investasinya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur 2025. Ada dua fokus pembangunan di tahun depan yakni untuk ketahanan pangan dan energi.

Basuki menjelaskan terkait ketahanan pangan Kementerian PUPR diamanahkan untuk mencetak sawah dengan pembangunan irigasi. Amanah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2024 tentang perubahan Perpres No 27 Tahun 2020 Kementerian PUPR.

"Jadi Perpres yang baru itu cetak sawah ditugaskan ke Kementerian PUPR. Jadi kami mengusulkan tambahan anggaran dari Rp 75 triliun (pagu anggaran) jadi Rp 136 triliun, tadi ada usulannya Rp 61 triliun, pertama untuk ketahanan pangan. Apa saja? Pembangunan jaringan irigasi dari bendungan yang sudah selesai. Pemanfaatannya airnya harus dibangun jaringan irigasi," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Selain membangun sawah dengan jaringan irigasi baru, Kementerian PUPR juga akan mengoptimalkan bedungan dan irigasi yang sudah ada.

"Makanya di bendungan-bendungan baru yang sudah diresmikan Presiden harus dibangun daerah irigasi baru termasuk cetak sawah," jelasnya.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Basuki juga menyampaikan ke depan targetnya akan dibangun 50 bendungan. Selain itu, irigasi tersier dengan cetak sawah memang dialihkan ke Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

"Pembangunan tersier, cetak sawah ditugaskan ke PUPR. Pembangunan jaringan irigasi, pembangunan bendungan-bendungan dengan meningkatkan kinerja jaringan irigasi kita," jelasnya.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 136,95 triliun. Sementara pagu anggaran 2025, yang dialokasi untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75 triliun.

Secara rinci usulan penambahan anggaran Kementerian PUPR ini, pertama untuk dukungan ketahanan pangan dan energi hingga pengadaan air baku dan bendungan sebesar Rp 18,89 triliun.

Kedua, untuk penyelesaian pembangunan jalan tol hingga bandara IKN serta jembatan sebesar Rp 22,19 triliun. Ketiga untuk pembangunan kantor Kementerian hingga SPAM di IKN serta penataan kawasan pemukiman sebesar Rp 12,71 triliun.

Keempat untuk penyelesaian rumah susun hingga bantuan PSU bidang perumahan sebesar Rp 7,5 triliun.

Simak Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sistem transaksi tol tanpa setop Multi Lane Free Flow (MLFF) akan dimulai tetap tahun ini. Namun memang penerapannya diubah menjadi Single Lane Free Flow (SLFF).

SLFF itu merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

"Tahun ini tetap (penerapan pembayaran tol tanpa setop)," kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Dia menjelaskan pihaknya harus berhati-hati mengubah budaya masyarakat terkait pembayaran di jalan tol. Menurutnya penerapan bayar tol tanpa sentuh ini tidak bisa sekaligus diterapkan.

"Jadi MLFF menjadi SLFF itu juga karena budaya kita. Dulu dari cash menjadi Plastik (kartu uang elektronik) saya dimarahin. Akhirnya semua sekarang plastik, nggak ada sekarang yang cash," ujarnya

"Nah sekarang dari plastik mau jadi nirsentuh. Itu juga kita pasti tidak pakai sekaligus 100% nirsentuh. Bisa kacau. Iya kan? Sehingga kita batasi, kita kasih juga dengan barrier (penghalang)," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengatakan pihaknya tengah melakukan negoisasi dengan Hungaria melalui PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) untuk mengubah kontrak proyek dari MLFF menjadi SLFF.

Hal ini juga merupakan hasil dari dirinya terbang ke Hungaria untuk membahas penerapan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

"Kemarin kita sepakati karena nanti ada perubahan dari MLFF menjadi SLFF. Kita akan ada negosiasi nanti. Negosiasinya mudah-mudahan akan kita laksanakan dalam waktu segera supaya nanti ada perubahan kontrak dan bisa kita laksanakan dengan metode transisi," jelas dia.

Dia juga mengatakan penerapan bayar tol tanpa sentuh dipastikan akan dimulai tahap awal di Bali pada akhir tahun ini.

"Akhir tahun ini kita mulai dari Bali dulu nanti," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah terbang ke Hungaria untuk menegosiasikan sejumlah hal terkait kelanjutan penerapan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief. Katanya, yang berangkat ke Hungaria ialah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triono Junoasmono.

"MLFF itu DJPI sedang ke Hungaria untuk memastikan kita berupaya melakukan negosiasi untuk hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kita minta relaksasi, mudah-mudahan bisa ada segera jalannya," kata Rachman, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).