Pemerintah akan segera merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Untuk tahun 2024 ini, telah disetujui anggaran implementasinya senilai Rp 696 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui anggaran untuk Inpres Air Minum dan Sanitasi 2024 senilai Rp 696 miliar.

"Inpresnya sudah ada, Rp 696 miliar yang baru disetujui Menkeu (Sri Mulyani)," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Basuki menjelaskan, keberadaan Inpres Air Minum dan Sanitasi ini hadir salah satunya untuk mendorong pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Hal ini salah satunya melalui pemasangan sambungan-sambungan rumah (SR) penghubungnya.

"Itu untuk Inpres Air Minum dan Air Limbah untuk memanfaatkan IPA-IPA yang telah kita bangun," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Inpres Air Minum ini selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam memasang 10 juta sambungan atau pipa akses air minum dan air bersih ke rumah-rumah.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, inpres Air Minum ini dibentuk dalam rangka percepatan demi tercapainya penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun saat ini, akses air minum layak di Indonesia baru mencapai 91,8%, sementara akses air minum aman baru 11,8%.

"Saya memang harus mendorong untuk percepatan air minum ini. Karena kan kita sudah membangun (infrastruktur sumber daya air), tetapi daerah kan yang seharusnya menyediakan SR-nya. Nah SR ini ternyata masih banyak yang belum disiapkan," kata Diana ditemui di ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Inpres ini bukan hanya membahas air minum, tetapi juga sanitasi. Nantinya, Kementerian PUPR mengumpulkan data-data dari masing-masing daerah menyangkut kebutuhan pembangunan sambungan rumah (SR). Pembangunan tersebut akan dibiayai pemerintah pusat.

Diana optimistis eksekusi dari Inpres ini bisa dilangsungkan pada tahun ini. Namun demikian, ia enggan merincikan besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk eksekusi tersebut.

Secara keseluruhan, kebutuhan total untuk pelaksanaan Inpres ini mencapai Rp 16,6 triliun. Diana memastikan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap sehingga anggaran awalnya tidak akan sampai Rp 16 triliun seperti yang sempat disinggung sebelumnya.

"Jadi, saya mendorong Bappenas dan alhamdulillah kita sudah, Inpresnya ini sudah mau ditandatangani. Nanti kita harus lakukan di 2024 ini untuk mempercepat pelayanan air minum dan sanitasi," pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Per 20 Agustus ini, secara keseluruhan progres pembangunan 108 paket pekerjaan di IKN telah mencapai 50,4%.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 41,41 triliun untuk IKN. Besaran tersebut terdiri atas alokasi untuk sumber daya air Rp 1,54 triliun, bina marga Rp 18,91 triliun, cipta karya Rp 12,91 triliun, dan perumahan Rp 8,05 triliun.

"Tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun, progres pelaksanaan paket fisik IKN pada 20 Agustus 2024 sebanyak 108 paket adalah 50,4%," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 silam untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4%. Lalu batch kedua sebanyak 31 paket progresnya mencapai 56,3%, serta batch ketiga sebanyak 37 paket dengan progres 14%.

Lebih lanjut, Basuki memaparkan alokasi Rp 1,54 triliun untuk sumber daya air, antara lain untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100%, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100%. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku IKN progres 51%.

"Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakatkan oleh masyarakat pada bulan lalu," ujar Basuki.

Selanjutnya ada infrastruktur jalan dan jembatan Rp 18,91 triliun, antara lain untuk jalan tol IKN 3A dengan progres 83%, tol IKN 3B progres 96%, dan tol IKN 5A progres 91%. Lalu duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek sudah 100%, dan jalan feeder distrik di kawasan IKN progres-nya 84%.

Berikutnya dalam porsi Cipta Karya, alokasi sebesar Rp 12,91 triliun terdiri atas penataan Sumbu Kebangsaan tahap pertama, progres-nya sudah 100%. Kemudian ada untuk gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 93%, kemudian gedung Istana Garuda dengan progres 93%.

Lalu ada instalasi pengolahan air minum progres-nya 92%, jaringan perpipaan transmisi sepaku paket 2 progres 99%. "Jadi dari IPA ke Reservoir Induk panjangnya 15 kilometer, dari Reservoir Induk ke persil-persil di IKN panjangnya sekitar 22 kilometer, progres-nya adalah 99%," imbuhnya.

Basuki menambahkan, ada juga alokasi untuk pembangunan jaringan transmisi dari IPA ke Reservoir, terdiri atas jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembagi tahap 1 dengan progres 97%.

Lebih lanjut, ada kantor Kementerian Koordinator 4 progres 92%. Infrastruktur perumahan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) sebanyak 34 rumah progres-nya hampir 100%. Lalu ada Hunian Polri dan BIN 82%, Hunian ASN 4 progres 80%, dan Hunian Paspampres progres 63%.

"Dari 47 hunian perumahan ini, jadi rumah susun ini pada saat ini akan selesai 12 susun, nanti bertahap bulan September, Oktober, November, dan selesai 100% pada akhir tahun ini," pungkasnya.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun diperoleh dari pagu anggaran sejumlah kementerian-lembaga (K/L) yang dipotong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025.

Menurut Faisal, anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab, menurutnya pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Selain itu, Faisal menilai pembentukan Badan Gizi Nasional juga memotong anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) buat tahun depan.

"Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN," jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional termasuk dalam Rp 71 triliun yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan mengatakan bahwa total Rp 71 triliun itu bakal digunakan untuk melaksanakan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor.

"Sementara anggaran masih Rp 71 triliun. Itu mencakup semuanya (termasuk operasional badan)," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Investasi Rosan Roeslani akan berkunjung ke Singapura pekan depan. Kunjungan Rosan ke Singapura dalam rangka menggaet investor untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Minggu depan saya akan jemput bola. Saya akan ke Singapura untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan di sana termasuk juga para menteri di sana untuk lebih mempercepat dan juga memberikan gambaran mengenai Indonesia dan juga IKN, agar mereka segera masuk. Jadi saya minggu depan, awal minggu depan sudah ke sana," kata Rosan di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Di Singapura, Rosan akan bertemu dengan Temasek, Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC), Singapore Economic Development Board (EDB) hingga sejumlah menteri.

"Rencananya memang awal minggu depan saya ke Singapura, untuk bertemu dengan, seperti dengan..sudah confirm dengan Temasek, GIC dan juga dengan misalnya dengan deputy prime minister, termasuk juga dengan beberapa kementerian seperti kementerian luar negeri, perdagangan, dan juga dengan chairmannya ada EDB itu adalah BKPM-nya di sana, dan juga masih ada beberapa lagi," ungkapnya.

Rosan mengatakan, agenda di Singapura cukup padat. Rencananya, kegiatan di Singapura akan berlangsung pada Senin hingga Rabu.

"Jadi cukup padatlah, acara selama dari Senin sampai Rabu, dan juga dengan beberapa company lagi di sana," ungkap Rosan.

"Saya juga mengapresiasi pemerintah Singapura yang justru meng-invite saya ini, justru mereka meng-invite saya, dan responnya sangat cepat, saya diterima langsung nanti oleh deputy prime minister, dan masing-masing menteri juga ingin berbicara langsung dengan saya, dan termasuk chairman dari Temasek, GIC, EDB, dan lain-lain," paparnya.

Simak Video: Rosan Dapat Tugas dari Jokowi: Investasi IKN Jangan Cuma Investor Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto bakal melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi, menurutnya Prabowo tidak akan seambisius Presiden Joko Widodo membangun ibu kota baru.

Menurut Faisal, Prabowo kemungkinan besar bakal menata ulang pembangunan IKN. "(IKN) akan lanjut, tapi sizenya dikurangi. Saya punya confident tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota (IKN) tapi ditata ulang, yang ambisi-ambisinya dikeluarkan," katanya dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Dia menilai Prabowo akan mengandalkan investasi untuk membangun IKN. Sumbernya dari para konglomerat salah satunya seperti Pemilik Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebab, APBN sangat terbatas untuk pembangunan IKN di 2025.

"Enggak mungkin dari APBN, makanya kecil (anggaran IKN) di APBN. Diserahkan paling besar ke Aguan, Sinar Mas," katanya.

Walhasil sebagai wujud apresiasi atas investasi para konglomerat, Faisal menduga Prabowo bakal memberikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk digarap oleh mereka.

"(Baru Prabowo bilang) 'nanti gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan (konglomerat untuk IKN)," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 mendatang. Jumlah sebesar itu sudah mencakup rencana kelanjutan pembangunan IKN. Namun dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, baseline untuk pembangunan IKN tahun depan dialokasikan Rp 143,1 miliar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan anggaran sebesar Rp 143 miliar tadi belum termasuk kebutuhan anggaran dari Otorita IKN dalam membangun kawasan ibu kota baru itu.

Menurutnya hingga saat ini pihak Otorita belum menyampaikan usulan kebutuhan anggaran mereka. Kondisi inilah yang membuat anggaran untuk keberlanjutan mega-proyek IKN terlihat sangat kecil.

"(Rp 150 miliar) itu kamarnya saja, room-nya saja. Itu kan nanti berdasarkan UU harus diusulkan oleh si IKN-nya (OIKN), IKN-nya belum mengusulkan," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Simak Video: Penegasan Prabowo Lanjutkan Pembangunan-Ingin Cepat Berkantor di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pengisian awal waduk atau impounding Bendungan Leuwikeris yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (15/08/2024).

Bendungan yang masuk ke jajaran proyek strategis nasional (PSN) ini dibangun untuk mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Pembangunan Bendungan Leuwikeris ini menelan anggaran hingga Rp 3,5 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Bendungan Leuwikeris bertujuan untuk meningkatkan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga. Keberadaan bendungan ini juga ditujukan untuk penyediaan air baku dan mereduksi banjir.

"Sungai Citanduy belum terdapat bendungan. Apabila bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga. Selama ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Elroy Koyari mengatakan, proses impounding Bendungan Leuwikeris merupakan langkah penting sebelum ke tahap pelaksanaan operasi bendungan.

Impounding dimulai dengan penutupan pintu pengelak guna pengisian waduk. Langkah ini juga sebagai tanda bahwa Bendungan Leuwikeris siap diresmikan.

"Dengan dimulainya impounding, BBWS Citanduy semakin dekat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan air bagi masyarakat. Proses pengisian waduk diharapkan berjalan lancar hingga mencapai kapasitas optimal sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Elroy.

Bendungan Leuwikeris memiliki total tampungan air seluas 81,44 juta m3, dengan luas area genangan 242,90 ha. Pemanfaatannya antara lain untuk irigasi seluas 11,216 ha yang terbagi ke Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara di Ciamis seluas 6,600 ha dan DI Manganti di Cilacap seluas 4,616 ha. Bendungan ini juga sebagai sumber air baku dengan kapasitas 845 liter/detik bagi Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.

"Di samping itu, Bendungan Leuwikeris juga berpotensi sebagai pembangkit listrik berkapasitas 2 x 10 megawatt (MW) dan sebagai pengendali banjir. Selain itu Bendungan Leuwikeris dapat dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata dan konservasi air tanah," terangnya.

Elroy mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris sebesar Rp 3,5 triliun. Konstruksinya mulai dilakukan pada 2016 hingga 2024 dan terbagi menjadi 7 paket pekerjaan.

Paket I dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) untuk konstruksi tubuh bendungan utama (main dam), temporary cofferdam, dan fasilitas umum. Paket II oleh PT Waskita Karya-PT Adhi Karya (KSO) untuk galian bangunan pelimpah (spillway).

Kemudian, Paket III dikerjakan oleh PT Hutama Karya untuk pekerjaan galian terowongan pengelak (tunnel divertion), pembangunan jalan akses, dan Jembatan Citanduy. Paket IV dikerjakan oleh PT Waskita Karya-PT Hutama Karya-PT Basuki Rahmanta Putra (KSO) berupa pembetonan spillway dan pekerjaaan electrical serta hydromechanical, perkerasan jalan akses, dan pembangunan Jembatan Cihapitan.

Paket V dikerjakan oleh PT Waskita Karya-PT Adhi Karya (KSO) berupa pembetonan terowongan pengelak, penggalian shaft intake, dan pembangunan Jembatan Cikembang. Lalu, ada Paket VI dan VII yang dikerjakan oleh PP-MARFRI-BAHAGIA BANGUNNUSA KSO untuk konstruksi tubuh bendungan utama (main dam) lanjutan, dan Intake.

Simak Video: Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Konawe, Telan Biaya Rp 1,57 T

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dipercepat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

Suyus mengatakan, proses penerbitan HGB khusus investor IKN bisa dilakukan dalam kurun waktu 11 hari. Umumnya, pihaknya dapat menerbitkan HGB butuh waktu paling lama 30 hari.

"Memang kita prosesnya harus dipercepat dan HGB yang biasa itu minimal sekitar 15-30 hari itu harus keluar, yang di IKN kita percepat," kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN, dia bilang, proses legalisasi penggunaan lahan di IKN dapat terus dipercepat. Menurutnya, para investor juga harus diberikan kepastian terhadap investasi yang ada di IKN.

Untuk itu, saat ini pihaknya telah membentuk petunjuk teknis (juknis) terkait percepatan penerbitan HGB bagi para investor di IKN.

"Sudah kita keluarkan beberapa sertifikat, sudah kita keluarkan di IKN itu, mudah-mudahan ke depan karena peraturannya juga sudah kita siapkan, petunjuk teknisnya sudah kita siapkan juga, bisa kita lakukan dengan cepat," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji kepada investor di IKN bahwa HGB di IKN dapat diterbitkan hanya dalam 11 hari. Penerbitan HGB itu terhitung sejak perjanjian kerja sama (PKS) dengan investor.

"Apabila bapak ibu investasi di IKN Nusantara, tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) cepat. Setelah tanda tangan itu, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari, sangat cepat sekali," jelasnya dalam Groundbreaking Kantor PT Bank Central Asia Tbk di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024) dikutip dari CNN Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru dilantik, Rosan Roeslani mengatakan investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi salah satu prioritas kerjanya selama menjabat.

Dalam waktu jabatan yang singkat ini, pihaknya ingin mencari investasi sebanyak-banyaknya untuk masuk ke IKN.

Jabatan Rosan sendiri kemungkinan hanya akan dijalankan selama dua bulan ke depan saja. Pasalnya, Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berakhir di bulan Oktober mendatang.

"Tentunya sebagai Menteri Investasi kita akan mencari investasi sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia di IKN, dan tentunya di manapun juga wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi," sebut Rosan ketika dikonfirmasi langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Namun, ketika ditanya seperti apa strateginya untuk menggenjot masuknya investor ke IKN, Rosan bilang belum bisa bicara panjang.

Dia mengaku butuh berkoordinasi dengan jajarannya di Kementerian Investasi, tak terkecuali dengan Bahlil Lahadalia selaku menteri sebelumnya yang dia gantikan.

"Mungkin saya belum bisa bicara panjang saya harus komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya terkait langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur terstruktur dan investasi bisa masuk di IKN dan seluruh wilayah Indonesia," beber Rosan.

Selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan sendiri akan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 tahun 2024.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terlibat menjadi salah anggota Satgas tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan belum bisa membeberkan lebih lanjut target-target untuk investasi di IKN. Dia bilang, saat ini baru diterbitkan surat keputusan dari presiden. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM terkait investasi IKN ke depannya.

"Itu baru diterbitkan SK-nya nanti kita akan koordinasi dengan kementerian investasi karena kebetulan Pak Menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) jadi Wakil Ketua (Satgas)," kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Dia menegaskan, pihaknya juga telah menyiapkan aturan-aturan yang mendukung percepatan investasi di IKN, mulai dari pengadaan tanah hingga pembebas lahan.

"Kita akan inventarisasi semuanya, dan aturan-aturan terkait investasi juga untuk pengadaan tanah, pembebasan dan lain-lain sudah kita siapkan semua," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Percepatan Investasi IKN beberapa waktu lalu. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, IKN membutuhkan investasi untuk melanjutkan pembangunan di semua sektor. Menurutnya, dengan adanya satgas ini, investasi di IKN dapat mengalir sehingga progres pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

"Tentunya kita berharap progres pembangunan IKN ini juga bisa terus berjalan dengan baik dan investasi juga mengalir," kata AHY saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (7/8/2024).

Pembentukan Satgas ini dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah menyelesaikan suplai berbagai proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyelesaian tersebut dilakukan sebelum perayaan HUT ke-79 RI digelar di IKN, beberapa waktu lalu.

"WSBP telah menyelesaikan suplai Readymix dan beton Precast untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 milik Waskita Infra-Guntur KSO, suplai PCI-Girder bentang 40,8 Tol IKN 5A sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang milik Waskita-Nindya-Modern KSO, proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang-KKT Kariangau milik Adhi-Hutama-Nindya-Abipraya KSO dan suplai Spun Pile diameter 800 Tol IKN 3B-2 segmen KKT Kariangau-Tempadung milik WikaWaskita-Jakon-PP KSO," kata Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

"Jalan tol ini menjadi sarana untuk mempermudah konektivitas serta mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan ke KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) IKN," sambungnya.

Dia menjelaskan untuk wilayah KIPP, WSBP telah menyelesaikan suplai Readymix proyek pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT) 01-B Sarana Prasarana Pemerintahan di Ibu Kota IKN milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan JDP Tahap 1 milik Jakon-Minarta Yodha KSO.

MUT merupakan terowongan untuk memuat berbagai jenis kabel dan saluran air. Sehingga kabel atau pipa utilitas di IKN nantinya tidak berserakan karena semuanya harus masuk ke MUT.

"Keberhasilan WSBP menyelesaikan suplai sebelum jeda, menunjukkan keseriusan kami untuk mengejar target guna memperoleh kepuasan pelanggan," ujar Fandy Dewanto.

Dia mengatakan menjelang Hari Kemerdekaan, terdapat beberapa persiapan yang akan dilakukan di IKN. Hal ini mencakup penghentian mobilisasi material konstruksi, peralatan, kendaraan berat, dan suplai beton dari batching plant ke seluruh paket pekerjaan di KIPP IKN pada periode 10 hingga 17 Agustus 2024.

"Kepatuhan kami dalam menaati jeda ini mencerminkan dedikasi untuk perayaan nasional yang penting, sambil tetap menjaga komitmen kami terhadap kemajuan infrastruktur Indonesia," tutur Fandy.

Dia memastikan WSBP akan terus melanjutkan proyek-proyek lainnya di wilayah IKN yang ditargetkan selesai pada September 2024 ini dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui etika dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku dalam setiap proses bisnis perusahaan.

"WSBP senantiasa meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan, serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi, WSBP yakin dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, mendukung visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam rangka persiapan perayaan HUT ke-79 RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Infrastruktur IKN mengumumkan akan menghentikan sementara seluruh kegiatan pembangunan proyek-proyek di KIPP, IKN.

Sensasi Nyoba Air di IKN yang Bisa Langsung Diminum

Sensasi Nyoba Air di IKN yang Bisa Langsung Diminum

Sebanyak 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum bisa dibebaskan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses pembebasan lahan tersebut masih berjalan.

Sekretaris Jenderal Kementeria ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, pihaknya memastikan tak ada kendala dalam anggaran. Dia bilang, anggaran yang disediakan aman untuk tahun ini. Meski begitu, Suyus belum mau menyebut total biaya ganti rugi 2.096 ha lahan itu.

"Itu sedang berjalan. Kan dari sisi anggaran juga sedang kita siapkan semuanya. Insyallah (aman dan cukup). Untuk yang tahun ini sudah kita siapkan," kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Suyus menambahkan, hingga saat ini belum ada sertifikat yang diterbitkan. Dia menegaskan, sertifikat itu akan diberikan apabila lahannya sudah clear and clean, artiønya tidak ada masyarakat yang masih mendiami lokasi tersebut.

Saat ini, pihaknya fokus membebaskan lahan untuk tol IKN seksi 6A, tol IKN seksi 6B, dan kawasan penanggulangan Banjir Sepaku. Untuk pembebasan lahan di bidang tersebut membutuhkan anggaran Rp 90 miliar.

"Belum (terbitkan). Nanti yang sudah clear, kita bebaskan kemudian kita keluarkan sertifikat. Kan sudah ada PDSK Ada beberapa yang memang diperlukan untuk jalan tol untuk Bendungan Sepaku Itu yang kita bebaskan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembebasan 2.086 ha lahan di IKN membutuhkan waktu alias tidak bisa ditangani dengan cepat. Pria yang akrab disapa AHY mengatakan pihaknya terus mengawal lahan yang masih terkendala.

Secara khusus, pihaknya akan bertemu dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait penanganan ganti ruginya. Dia memastikan masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan bersama. Dengan begitu, pembangunan IKN bisa terus berlanjut dan tidak terdampak.

"Yang khusus ya, yang jelas untuk urusan tanah kita akan terus mengawal kalau ada beberapa sektor yang masih ada kendala dalam arti masih ada masyarakat kita akan menjelaskan secara langsung dan juga aman mendapatkan konsensus untuk skema penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK)," kata AHY saat ditemui di Plaza Seremoni, IKN, Sabtu (17/8/2024).

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) resmi melakukan soft opening Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rumah sakit dengan delapan lantai ini memiliki seluas 28.000 m² (master plan) dan berdiri di atas lahan seluas 20.718 m².

Presiden Direktur PT Medikaloka Hermina Tbk Hasmoro mengatakan, RS Hermina Nusantara dibangun pada awal tahun 2024 dan saat ini telah memiliki 3 lantai yang siap menerima pasien rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Selain memberikan pelayanan kesehatan umum, fokus pelayanan yang diberikan adalah pelayanan dasar yang terdiri dari IGD, ICU, dan Traumatologi sebagai unggulan dasar, serta target pelayanan unggulan spesialistik dan subspesialistik yang terdiri dari Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan onkologi untuk mendukung pemerintah dalam program pelayanan unggulan," kata Hasmoro, dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Di samping itu, RS Hermina Nusantara didukung oleh RS Hermina Balikpapan dan RS Hermina Samarinda, serta bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk buka bertahap. Hasmoro menambahkan, RS ini juga telah mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia.

Pembangunan RS Hermina Nusantara telah melalui proses penandatangan kesepakatan dan terbitnya Keputusan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang Penetapan Pengalokasian Lahan untuk PT Medikaloka Hermina Tbk di IKN pada bulan September 2023.

Setelah itu, Hermina pun melakukan groundbreaking pada 1 November 2023 dan dilanjutkan membangun fondasi di titik pertama pada 22 Desember 2023.

"Sejak awal kami berkomitmen untuk mendukung Ibu Kota Nusantara karena kami melihat potensi ke depannya sangat besar, seiring dengan pertumbuhan Ibu Kota Nusantara," ujar Hasmoro.

"Oleh karenanya, Rumah Sakit Hermina Nusantara ke depannya ditargetkan menjadi rumah sakit berbasis eco green dan smart hospital, dengan akreditasi nasional dan internasional, untuk menjangkau pasien-pasien eksekutif dan non eksekutif kami yang lebih luas." tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (1/11/2024). Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan RS Hermina Nusantara mencapai Rp 650 miliar.