Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

Pemerintah membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil babak belur. Bahkan, disebut pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) disebabkan oleh aturan pengetatan impor itu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso pun membantah. Dia mengatakan hanya kesalahpahaman saja terkait sebelumnya Permendag 8/2024 dinilai menjadi penyebab babak belurnya industri tekstil.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia pun kembali menegaskan, aturan itu bukan yang membuat industri tekstil terpuruk.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Permendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu infrastruktur yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investasi global. Indonesia saat ini memiliki KEK di sejumlah wilayah.

Salah satunya Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE) yang merupakan KEK Gresik. Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng dalam kunjungannya mengungkapkan pengembangan KEK ini diharapkan bisa menjadi industri yang inovatif dan berkelanjutan.

Duta Besar Kwok Fook Seng menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan JIIPE, menyebutkan bahwa "Konsep integrasi yang diterapkan sangat mengesankan, dan realisasi proyek dalam waktu singkat ini menjadi bukti konkret komitmen AKR Corporindo dan PELINDO, bersama dukungan pemerintah Indonesia, dalam menghadirkan fasilitas kelas dunia. Infrastruktur JIIPE yang lengkap sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investasi global," kata dia dalam keterangannya, ditulis Minggu (3/11/2024).

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Industri terbaik yang di tetapkan oleh pemerintah Indonesia di tahun ini, JIIPE telah berhasil membangun ekosistem industri terpadu yang menggabungkan pelabuhan, infrastruktur manufaktur, dan fasilitas logistik modern.

Pengembangan kawasan ini menjadi simbol kemitraan strategis antara Indonesia dan Singapura, di mana JIIPE menjadi tujuan yang menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang di kawasan Asia Tenggara.

President Director AKR Haryanto Adikoesoemo juga menyoroti pentingnya kemitraan internasional dalam pengembangan JIIPE. "Sebagai anak perusahaan AKR, JIIPE memainkan peran strategis dalam visi kami untuk memperkuat infrastruktur industri di Indonesia. Kehadiran dan dukungan para pemangku kepentingan internasional seperti delegasi Singapura ini mencerminkan keyakinan global terhadap potensi JIIPE untuk menjadi pusat industri berkelanjutan yang mampu bersaing secara internasional," ujar dia.

Direktur Utama JIIPE Bambang Soetiono menyatakan mengungkapkan kerjasama antara JIIPE dan Singapura akan semakin memperkuat posisi Kawasan Ekonomi Khusus Gresik ini sebagai hub investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kolaborasi JIIPE dan mitra-mitra internasional, termasuk Singapura, bertujuan untuk menciptakan pusat industri yang ramah lingkungan dan kompetitif secara global. Fasilitas berkelas dunia dan akses langsung ke pelabuhan membuat JIIPE ideal sebagai destinasi investasi, sejalan dengan visi Indonesia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya memperkokoh hubungan ekonomi dan mendukung posisi Indonesia sebagai pusat investasi di Asia Tenggara, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, H.E. Kwok Fook Seng, mengunjungi Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE), sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Kunjungan ini memperlihatkan komitmen kuat kedua negara dalam mendorong pengembangan kawasan industri yang inovatif dan berkelanjutan.

Pemerintah berencana menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu diperhatikan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex. Menurut Eddy, sikal Prabowo menunjukkan kepeduliannya pada 50 ribu lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

"Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Eddy kemudian menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.

Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

"Prioritas utama adalah menyelamatkan nasib puluhan ribu pegawai Sritex. Selanjutnya menjaga Sritex sebagai aset tekstil nasional. Di sisi lain Direksi, Komisaris dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini," terangnya.

Eddy mengatakan, upaya penyelamatan Srtitex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan dan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex tetapi industri textil nasional secara keseluruhan.

"Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Kondisi industri tekstil Indonesia saat ini dalam kondiri yang tidak baik, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan yang terbaru salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia diputus pailit. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah diminta untuk fokus menaikkan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono mengatakan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil mendapatkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila Pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) bekerja sama dengan perusahaan asal China JiangXi HuaLiYuan Lithium Energy Co., Ltd. (HLY Battery) untuk membangun fasilitas manufaktur baterai di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kedua pihak mendatangani Surat Niat (LOI).

CEO PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) Arief mengatakan kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan efisiensi energi di wilayah tersebut. Adapun pabrik baterai yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi baterai lithium canggih dari HLY Battery dan pengalaman luas Sedaya di pasar EV Indonesia.

"Ketika Indonesia mempercepat transisi ke solusi energi berkelanjutan, kemitraan ini dengan HLY Battery adalah langkah maju yang penting," kata Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dia menyebut kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasokan lokal yang kuat untuk baterai lithium.

Dia menyebut kerja sama ini dijadwalkan memulai konstruksi pada awal 2025. Pada akhir 2026, pabrik baterai diharapkan mulai beroperasi dengan rencana untuk ekspansi di masa depan.

"Bersama-sama, kami tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan baterai lithium berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan efisiensi energi," imbuh dia.

Sementara itu, CEO HLY Battery, Xiong Zhude, menilai kerjasama ini sejalan dengan misi kami untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan secara global.

"Kami sangat bersemangat untuk bermitra dengan Sedaya untuk mendirikan kehadiran manufaktur di Indonesia. Dengan menggabungkan keahlian teknologi kami dengan pengetahuan pasar lokal Sedaya, kami yakin dapat mencapai tujuan bersama," katanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri mulai diproduksi. Mobil pabrikan PT Pindad itu sudah dipakai duluan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan.

Para jajaran Kabinet Merah Putih kabarnya mendapatkan arahan langsung dari Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Maung sebagai mobil dalam negeri.

"Maungnya sedang diproduksi. Sudah dong, kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Iya mulai lah, mulai kita produksi," ungkap Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal berapa banyak produksi Maung yang mau dilakukan, Prasetyo mengaku tak hapal datanya. Yang jelas dia menekan semangat pemerintah adalah untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.

"Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung. Iya, harus memberi contoh," ujar Prasetyo.

Dia mengatakan tahap pertama, pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil Maung untuk para menteri dan wakil menteri. Bila produksi mampu dilakukan dan dilanjutkan maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan Maung juga, bahkan sampai ke level pemimpin daerah.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," beber Prasetyo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto pernah mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja. Dia juga bilang mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70%.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, Rabu (30/10/2024).

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi industri hasil tembakau (IHT) mulai dari hulu hingga ke hilir.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dapat merusak iklim usaha mereka.

Salah satunya ada penolakan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), yang berpendapat bagaimana aturan kemasan rokok tanpa merek tersebut dalam jangka panjang dapat menurunkan penyerapan hasil panen tembakau para petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Sekretaris Jenderal APTI Kusnasi Mudi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024) kemarin.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Sementara itu ada juga keluhan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Di mana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini dapat membuat peredaran rokok ilegal semakin tumbuh subur.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar. Sebab selama ini para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Masih belum cukup, ada juga penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Kemudian masih ada dari Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, yang menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek.

Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

Simak juga Video 'Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]

Petani karet di Desa Pagar Dewa, Sumatera Selatan, kini bisa meningkatkan hasil produksinya. Caranya ialah dengan melakukan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produksi, dengan didukung oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Stasiun Kompresor Gas Pagardewa.

Dalam mendorong produksi petani karet di sana, PGN menghadirkan Sistem Tanam Terpadu Pagar Dewa (Sister Dewa). Sister Dewa ini hadir bersama program Inovasi Sosial Pesona Tani Dewa atau Pertanian Sustainable, Optimal, dan Adaptif Petani Pagar Dewa.

Sister Dewa bertujuan untuk mendukung petani karet dalam melakukan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produktif, sekaligus membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang kerap dihadapi, seperti sulitnya mendapatkan bibit unggul, akses terhadap pupuk yang terjangkau, rendahnya pendapatan petani karet, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Melalui Sister Dewa, petani karet di Desa Pagar Dewa dapat lebih percaya diri untuk melakukan peremajaan tanaman tanpa khawatir akan kesulitan ekonomi yang mengiringi proses tersebut," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Desa Pagar Dewa yang sebagian besar penduduknya adalah petani karet menghadapi masalah besar dalam proses peremajaan karet. Proses itu memakan waktu hingga 6-7 tahun sebelum pohon dapat kembali menghasilkan getah. Selama periode tersebut, petani yang bergantung pada pendapatan dari karet seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang, para petani terpaksa mencari pinjaman dengan skema pembayaran yang tidak menguntungkan atau bahkan terikat dengan tengkulak saat peremajaan ini dilaksanakan.

Melalui "Sister Dewa", PGN berusaha mengubah pola lama ini dengan memperkenalkan metode peremajaan terpadu. Dengan dukungan Koperasi Padetra Artomulyo, petani karet kini mendapatkan akses pada sejumlah fasilitas pendukung, seperti "Dewa Pupuk" yang menyediakan pupuk cair untuk mempercepat pertumbuhan karet, "Dewa Kompos" yang memperbaiki struktur tanah, dan "Dewa Bibit" yang menyediakan bibit unggul berkualitas.

Koperasi juga memberikan alternatif sumber pendapatan bagi para petani selama masa replanting. Melalui program "Akal Aren", petani dapat mengakses modal kerja yang pembayarannya dapat ditangguhkan hingga pasca panen, sehingga kebutuhan finansial selama masa peremajaan dapat terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil panen karet.

Sister Dewa ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan para petani karet dalam jangka panjang, tetapi juga berupaya membangun kemandirian ekonomi bagi mereka. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya lokal, petani karet di Pagar Dewa diharapkan dapat lepas dari jeratan skema pendapatan tunggal dan membuka peluang untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Ade Nandang selaku Ketua Koperasi Padetra Arto Mulyo yang juga merupakan salah satu petani karet Desa Pagar Dewa menuturkan bahwa manfaat dari Sister Dewa sangat ia rasakan, terutama ketika hendak melakukan peremajaan. Ia menjadi lebih berani dan tidak khawatir lagi ketika hendak melakukan peremajaan karet.

"Selama ini kami selalu bergantung ke hasil karet, tapi kalau pohon-pohon sudah tua dan tidak produktif, penghasilan pun ikut turun. Berkat Sister Dewa, kami diberi akses ke bibit unggul dan pupuk yang terjangkau. Selain itu, kami juga diberikan peluang pendapatan tambahan dengan bisa pinjaman yang dibayar pasca panen, jadi tidak perlu khawatir lagi selama masa peremajaan karet," ungkap Ade.

"Program Sister Dewa adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap kesejahteraan petani karet dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Pagar Dewa. Mudah-mudahan Sister Dewa yang kami hadirkan dapat mendukung petani karet untuk melakukan replanting, sehingga keberlanjutan perkebunan karet di wilayah operasional kami dapat terjaga," pungkas Fajriyah.