Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Total para pengusaha nakal ini mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan perkebunan.

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Nusron sendiri mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah nantinya para pengusaha perkebunan sawit nakal ini akan mendapat kemudahan dalam mengajukan sertifikat HGU atau tidak.

"Itu sedang menjadi pembahasan di tol level, dan bapak Presiden sudah sangat consent dengan masalah ini, dan pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan mereka kepada negara. Nah setelah itu treatment-nya adalah apakah HGU-nya akan diperpanjang atau tidak di kami," tuturnya.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit. Hal ini sempat diungkapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya ada rencana untuk membahas mengenai babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex. Isy juga menyebut Pemendag 8/2024 akan masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

"Ya nanti tergantung di pembicaraan rakortas (rapat koordinasi terbatas) (soal revisi Permendag 8)," teranganya.

Sebagai informasi, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Namun, pemerintah ikut turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjabarkan Presiden Prabowo Subianto ingin menyelamatkan Sritex karena perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang menggunakan banyak sekali tenaga kerja.

Di sisi lain, Yassierli bilang pemerintah ingin di masa-masa awal kepemimpinan Prabowo tidak ada masalah yang membuat gonjang-ganjing perekonomian nasional.

"Itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha Agus Harimurti Yudyhono (AHY) buka-bukaan soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung pabrikan Pindad kepada para menteri. AHY mengatakan arahan tersebut memang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Retreat Kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Namun sejauh ini, AHY bilang dari pemerintah memang belum ada aturan resmi soal arahan tersebut. Dia mengatakan arahan Prabowo sebagai semangat Prabowo untuk memajukan industri dalam negeri.

"Memang waktu di Magelang, di Akmil, pak presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani bilang itu semangatnya beliau, karena sekali lagi Kebijakannya belum tahu persis saya akan seperti apa yang akan ditetapkan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

AHY bilang Prabowo meminta Indonesia sebagai negara besar mengupayakan untuk memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang.

"Siapa yang mau mulai kalau bukan kita sendiri. Semangatnya begitu," tegas AHY.

Nah Prabowo mengajak agar para menteri menggunakan mobil Maung sebagai langkah mempromosikan mobil dalam negeri. Dari situ, Pindad juga bisa mendapatkan feedback untuk menyempurnakan produk Maung.

"Sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk promosikan itu dengan cara menggunakannya. Kalau kita menggunakan kita bisa berikan feedback dan produknya bisa disempurnakan kualitasnya," ungkap AHY.

"Semangat beliau begitu, Maung di antara ikon kebanggaan kita dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebangsaan Indonesia tadi dan harapannya bisa digunakan jajaran pembantunya beliau," tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan para pengusaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam seratus hari kepemimpinannya di Kementerian.

Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 537 badan hukum atau badan usaha yang terdaftar perkebunan sawit yang belum punya sertifikat HGU. Namun selama ini bisa beroperasi atau mengolah lahan perkebunannya hanya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP. Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi.

"Perlu kami sampaikan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budi daya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak guna atas tanah," jelas Nusron.

"Pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat 'dan/atau'-nya dihapus menjadi 'dan', 'atau'-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan MK itu adalah punya IUP dan juga punya HGU," terangnya lagi.

Para pengusaha yang sudah punya IUP sawit namun belum memiliki HGU inilah yang akan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 hektare.

Hal ini menjadi penting mengingat ke-537 badan hukum ini masih beroperasi tanpa HGU meski perubahan aturan itu sudah diberlakukan delapan tahun yang lalu.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Alasan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit gara-gara Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dinilai mengada-ada. Pasalnya, peraturan itu baru terbit pada Mei 2024.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dedi Irawan meragukan penerbitan Permendag 8/2024 jadi pemicu utama Sritex, yang sudah berdiri sejak 1966, pailit.

"Sulit membayangkan perusahaan sebesar Sritex bisa hancur karena peraturan yang baru 5 bulan. Menurut saya ini janggal sekali," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).

Dedi menduga pailit yang diderita Sritex murni karena kesalahan manajemen. Apalagi nama Sritex sempat melambung tinggi dalam 10 tahun terakhir.

Dedi mengingatkan bahwa pada Mei lalu Sritex pernah membuat rencana lini bisnis baru, yakni produksi pakaian alat pelindung diri (APD) dan masker kain. Rencana dibuat saat perusahaan tersebut resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di bulan Mei, Sritex merasa rencana penambahan lini bisnis APD dan masker kain memiliki potensi pasar yang cukup baik untuk adaptasi kebiasaan baru di seluruh dunia.

Rencana proyek ini setidaknya butuh investasi sebesar Rp 280,5 miliar dan rencananya akan menggunakan dana internal perseroan, yaitu biaya modal sebesar 10,21 persen

"Jadi saya rasa ini murni karena masalah manajerial perusahaan. Sritex juga tercatat punya utang ke 28 bank dengan nilai mencapai Rp 12,7 triliun. Ini angka besar yang membutuhkan tim manajerial hebat," tegasnya.

Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan sempat menyebut bahwa Permendag 8/2024 telah mengganggu operasional industridalam negeri.

Dia menilai Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkapkan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yassierli yang ikut dalam rapat itu menekankan Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli usai rapat, Selasa (29/10/2024).

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Pemerintah ingin agar Sritex tetap melakukan produksi, dengan begitu tak perlu ada pemutusan kerja pada para pekerja. Para karyawan juga diminta tetap tenang dan bekerja seperti biasa di tengah ancaman pailit yang terjadi pada perusahaan.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," papar Yassierli.

Yassierli menyatakan sampai saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," ujar Yassierli.

Momen unik terlihat kala Menteri Ketenagakerjaan Yassierli hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini. Yassierli dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas soal masalah yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Saat tiba di Istana Kepresidenan, Yassierli nampak membawa map khusus. Map tersebut bertuliskan 'Langkah-langkah Strategis Kemnaker dalam Merespons Kasus Sritex.'

Dia pun mengakui dokumen dalam map itu berisi paparan yang akan disampaikan ke Prabowo soal kasus yang terjadi di Sritex.

"Ini antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi (bahas Sritex)," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Dia mengungkapkan pihaknya akan mendukung agar pegawai Sritex bisa terlindungi di tengah isu pailit yang terjadi di perusahaan. Bila perlu, pemerintah akan menjaga agar PHK tidak terjadi.

"Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu. Dan kita sangat berharap bahwa yang selanjutnya PHK tidak terjadi," ujar Yassierli.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyesalkan masuknya produk-produk kosmetik ilegal ke Tanah Air. Beberapa waktu lalu, Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor mengamankan 450.000 produk kosmetik ilegal senilai Rp 11,4 miliar.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, dia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan memperketat daerah border untuk mencegah masuknya kosmetik ilegal. Apalagi, selain tak terjamin keamanannya produk tersebut bisa mengancam produk-produk lokal.

"Itu yang kita sesalkan Jadi saya kira Pak Menteri nanti akan bekerjasama dengan seluruh instansi terutama yang ada di border untuk bisa mencegah produk-produk ilegal yang dari luar," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Perindustrian, Selasa (29/10/2024).

"Karena ini pasti mengancam produk-produk lokal kita. Yang kedua, kita juga gak bisa bertanggung jawab apakah bisa menimbulkan dampak pada kesempatan setelah penggunaan produk-produk itu," sambung dia.

Faisol menegaskan, produk yang beredar di Indonesia harus disertai dengan dokumen yang legal. Ketentuan ini berlaku tidak hanya pada produk kosmetik melainkan produk-produk lainnya.

Adapun berdasarkan data BPOM dan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% diantaranya merupakan Industri Kecil dan Menengah.

Jumlah industri kosmetik yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat inklusif dan potensial bagi banyak pelaku usaha, terutama para pengusaha lokal.

"Mengacu pada data Statista.com, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun dalam kurun waktu 2024-2029. Pasar yang bertumbuh ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan pelaku usaha kosmetik di Indonesia," ujar Menperin.

Agus menilai keterlibatan IKM dalam sektor kosmetik sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan kreativitas. Apalagi, banyak IKM sektor kosmetik yang jeli memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar, atau asli Indonesia.

Selain itu, produk kosmetik yang ditawarkan oleh IKM juga sering kali mencerminkan tradisi lokal yang telah dilakukan dan diyakini efektivitasnya secara turun-temurun. Demi mendukung perkembangan IKM sektor kosmetik, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka secara rutin menyelenggarakan Cosmetic Day.

Acara tersebut menjadi wadah bagi jenama (brand) lokal untuk mendapatkan awareness, engagement, trial hingga pembelian produk kosmetik dengan audiens yang berasal dari berbagai asosiasi kosmetik, pemilik brand, komunitas kecantikan dan pengusaha di bidang kosmetik.

Data platform riset pasar FMCG (fast moving consumer goods) Compas.co.id menunjukkan bahwa poensi perkembangan industri kosmetik lokal cukup menjanjikan. Enam dari 10 brand kosmetik perawatan dan kecantikan dengan penjualan tertinggi di e-commerce merupakan brand lokal dengan market share lebih dari 60%.

Dengan prediksi total pendapatan sektor industri kosmetik Indonesia tahun 2024 yang sebesar Rp 30 Triliun (data Statista.com), besarnya minat masyarakat untuk menggunakan brand kosmetik lokal adalah hal yang menggembirakan.

Diadakan setiap tahun sejak 2019, Cosmetic Day menjadi program rutin Ditjen IKMA yang memiliki animo tinggi dari pengunjungnya karena trend industri kosmetik lokal yang tengah digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat selama beberapa tahun terakhir.

"Kegiatan Cosmetic Day dilaksanakan pada 29 Oktober - 1 November 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian dengan tema "Yang Lokal Semakin Fenomenal'. Program ini digelar agar IKM kosmetik atau brand lokal semakin cerah prospeknya, semakin bertaji kinerjanya," ucap Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita pada kesempatan yang sama.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 4 kementerian, salah satunya Kementerian Perindustrian, melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita, hal ini bukannya tanpa alasan.

Menurut Reni, Sritex menjalankan bisnis secara terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembuatan benang, serat, kain, dan pakaian jadi sehingga harus dilindungi. Ia juga berharap kasus Sritex tidak berujung seperti kasus raksasa tekstil Texmaco yang kini lenyap.

Berdasarkan catatan detikcom, saat terjadi krisis keuangan tahun 1998, Grup Texmaco meminjam uang ke berbagai bank, mulai dari bank BUMN hingga swasta. Namun pada akhirnya pembayaran utang tersebut ternyata macet.

"Nah kalau dia terintegrasi kan kayaknya kalau satu rugi nah itu yang semakin menghantam Sritex itu sebenarnya karena dia terintegrasi. Dan kalau untuk Indonesia dengan adanya integrasi itu kan seharusnya semakin efisien kan semakin kita harus perjuangkan semakin harus kita bela," katanya di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Selasa (29/10/2024).

"Apalagi kalau yang terintegrasi kan pasti dia ada proses-proses yang dia efisienkan ya, kalau ini hilang sejarah kita akan terulang seperti Texmaco, hilang tuh semuanya," sambung Reni.

Saat ini, bos Texmaco Group Marimutu Sinivasan dilarang keluar wilayah Indonesia hingga Desember 2024. Sementara Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus berburu aset Texmaco

Menurutnya Kemenperin sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian lainnya seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyelamatan Sritex. Poin yang menjadi alasan penyelamatan salah satunya adalah soal karyawan.

"Kemarin kan kita dengan tetangga tuh, Kemenaker. Itu memang satu bahasa yang sama karena kita bukannya pilih-pilih, tapi kan ini kan satu dia terintegrasi, terus ekspor, terus yang ketiga tenaga kerjanya," ujar Reni.

Reni menyebut pemerintah masih menunggu usulan dari Sritex terkait dengan skema penyelamatan perusahaan. Setelah rumusan usulan disampaikan, barulah pemerintah akan memutuskan bantuan apa yang akan diberikan. Direncanakan Sritex akan melakukan audiensi dengan Kemenperin pada minggu ini.

"(Audiensi) minggu ini, jadi mereka butuh waktu untuk memfinalkan kira-kira yang tepat mereka mengusulkan ke pemerintah Itu apa. Setelah itu baru kita berempat ini merundingkan. Kalau yang lain kan di bawah kantor Menko (Perekonomian), kecuali Kementerian Keuangan yang langsung Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turun tangan merespons PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Prabowo pun memerintahkan 4 Menteri mengkaji penyelamatan Sritex, yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).