Pemerintah berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat. Meski kualitasnya dinaikkan, pemerintah menjamin harga BBM tidak akan naik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menjelaskan sejauh ini BBM subsidi Pertamina kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.

Sebagai contoh dari data yang dipaparkan olehnya, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 pun masih berada di 400 ppm.

Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.

"Unfortunalety, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Rachmat mengatakan hingga tahun 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia akan diubah BBM yang rendah sulfurnya.

Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.

"Tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi kita perbaiki kualitasnya. Ongkosnya naik dong? Siapa yang bayar, karena nggak mau naik harganya maka yang bayar APBN. Kalau pemerintah bayar artinya subsidi kompensasi naik," ungkap Rachmat.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat.

Susu ikan disebut akan menjadi alternatif dalam kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) milik Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Berkaitan dengan itu, Indonesia ternyata telah memiliki pabrik susu ikan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengatakan pabrik susu itu ada di Indramayu dengan kapasitas 30 ton/bulan susu ikan.

"Produksinya yang ada di Indramayu. Nanti kami teman-teman industri juga sedang bicara para pelaku usaha untuk mengembangkan," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

KKP sendiri berencana membuat pabrik susu ikan percontohan. Hal itu dilakukan agar pelaku usaha lainnya juga ikut dan meniru pabrik tersebut. Pabrik percontohan itu akan dibuat di tempat yang dekat dengan pantai terutama tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan.

"(Rencana) itu jelas di Pantura, Pekalongan. Itu dari KKP sendiri akan berupa percontohan. Jadi tempat-tempat para yang berminat, industri berminat apapun di situ akan melihat. Karena ini adalah bagian percontohan pemerintah. Rata-rata sekarang berminat itu di pantai-pantai Pantura,"jelasnya.

Dia menargetkan pabrik percontohan itu kapasitas produksinya akan lebih tinggi dari yang sudah ada. Budi menyebut bisa mencapai 50 sampai 100 ton per bulan susu ikan.

"Rata-rata bisa di atas, kami akan naikkan dari ke 50. Nanti kalau 5 ton peati berarti kan naik kapasitasnya, (100 ton per bulan?) Iya bertahap," tuturnya.

Kemudian menanggapi susu ikan yang akan masuk dalam Program Makan Bergizi Gratis, Budi menyebut hal itu dapat meningkatkan asupan protein masyarakat Indonesia terutama dari ikan.

"Dengan program makan bergizi gratis ini adalah satu kesempatan kita untuk menata tata kelola baru terkait dengan gizi masyarakat. Kita akan dorong bagaimana asupan protein itu ditingkatkan, melalui protein ikan pastinya yang tersedia di Indonesia melimpah. Dari berbagai macam bentuk, ada yang ikan segar, olahan bakso dan semuanya, terakhir adalah HPI (Hidrolisat Protein Ikan)," jelasnya.

Budi juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan terkait susu ikan ini kepada tim transisi pemerintahan baru. Menurutnya respon tim transisi positif akan alternatif susu tersebut.

"Dari kondisi ini sudah disampaikan dari tim transisi. Responnya positif. Karena ini bagian bukan berkompetisi ya tetapi ini adalah bagaimana mensubstitusikan kebutuhan ibu dan anak," ungkapnya.

Sebagai informasi, KKP mengungkap susu ikan merupakan minuman protein salah satu produk turunan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Produk ini merupakan salah satu hasil hilirisasi perikanan yang saat ini terus digalakkan KKP.

Budi menyampaikan nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan HPI untuk mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat mengenal produk tersebut.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," terang Budi melalui keterangan tertulis.

Adapun HPI, adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim biotechnologi Libang KKP tahun 2017 dengan memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok. Industri ini akan menjadi faktor penting pemicu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sebagai bagian dari hilirisasi perikanan, HPI hadir untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang ada kendala makan ikan. Budi mengatakan keberadaan HPI sekaligus menjadi upaya peningkatkan asupan protein harian masyarakat yang saat ini baru berada di angka 62,3 gram/kapita/hari masih di bawah rata-rata di negara ASEAN dan bahkan jauh dibanding negara maju yang lelah melampaui 100 gram/kapita/hari.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penyebab banyak masyarakat kelas menengah yang turun posisi menjadi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

Penurunan angka kelas menengah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dibandingkan 2019 sebesar 57,33 juta.

Muhadjir mengatakan, sejumlah penduduk kelas menengah dipastikan turun ke posisi aspiring middle class. Namun, posisinya tidak terjun terlalu dalam ke lapisan bawah, karena ada masyarakat miskin yang naik kelas.

"Itu berarti ada orang miskin yang naik ke aspiring middle class. Kemudian angka kemiskinan ekstrem kita juga sudah mendekati nol, 0,8%. Berarti juga ada yang miskin ekstrem yang sekarang juga sudah naik," kata Muhadjir usai Penganugerahan Paritrana Award, di Plaza BP JAMSOSTEK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Muhadjir menilai, terjadi penumpukan alias bottleneck di aspiring middle class. Tidak hanya kelas menengah yang mengalami penurunan, menurutnya sejumlah penduduk kelas atas juga turun posisi sehingga jumlahnya juga turun.

Atas kondisi ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasinya. Muhadjir mengatakan, ada dua jaminan untuk kelas menengah, khususnya para pekerja.

"Targetnya adalah universal health coverage. Daerah-daerah didorong untuk menyediakan anggaran untuk memastikan bahwa warganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan gratis. Yang kedua itu adalah jaminan ketenagakerjaan," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, ada lima jaminan ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Kelas Menengah Berkurang Akibat Long Covid-19

Di sisi lain, menurutnya penyebab terjadinya penurunan kelas menengah akibat dari long Covid-19. Hal ini terlihat dari masa lima tahun awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kenaikan angka kelas menengah. Penurunan mulai terlihat dari 2020 hingga saat ini

"Sekarang mengalami penurunan ini akibat long Covid. Kenapa bisa dipastikan ini akibat long Covid? Karena lima tahun sebelumnya dalam era kepemimpinan Bapak Jokowi ini itu angka kelas menengah naik, tetapi mulai tahun 2020 sampai sekarang ini cenderung menurun," kata Muhadjir.

"Ini diakibatkan oleh long Covid di bidang ekonomi, karena itu tugas kita sekarang bagaimana menjaga, jangan sampai kelas inspiring middle class ini melorot lagi. Menyodok ke bawah, angka kemiskinan kan jadi naik. itulah berbagai bantuan sosial sekarang kita gelontorkan. Kemudian memperluas angkatan kerja," sambungnya.

Lihat juga Video: 9 Juta Lebih Kelas Menengah Jatuh Miskin. Apa Efeknya Bagi Negara?

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan alasan dirinya buru-buru melantik pengganti Tri Rismaharini pada posisi Menteri Sosial. Baru kemarin Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diangkat Jokowi menjadi Menteri Sosial.

Pada Jumat (6/9), Jokowi menegaskan Risma sudah resmi mundur dari jabatannya. Sekitar lima hari kemudian, atau tepatnya Rabu (11/9), Jokowi melantik Saifullah Yusuf jadi Menteri Sosial menggantikan Risma.

Jokowi menilai skala pekerjaan di Kementerian Sosial sangat besar sekali. Akan lebih baik bila ada pejabat definitif yang memimpin kementerian tersebut.

"Ya skala pekerjaan, skala pekerjaan di Kementerian Sosial ini besar sekali dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah. Kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda keputusannya," ujar Jokowi di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).

Apalagi, Jokowi menilai sosok Saifullah Yusuf sudah tidak asing dengan pekerjaan menteri. Dia pernah menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, kapasitas Syaifullah Yusuf akan memudahkan pekerjaannya sebagai Menteri Sosial, meskipun cuma 1,5 bulan menjabat.

"Utamanya yang sudah memiliki pengalaman di kementerian dan Gus Saifullah Yusuf kan pernah menjadi menteri. Saya kira memudahkan, meskipun tinggal hanya 1,5 bulan tapi itu penting," sebut Jokowi.

Lihat juga Video: Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Respons PKB

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Bahlil Lahadalia akan memangkas perizinan untuk mendorong investasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Dia mengatakan, perizinan saat ini terlalu banyak yakni mencapai 300 izin.

"Nah dalam rangka bagaimana meningkatkan investasi di hulu migas, kami sedang merumuskan langkah komprehensif dan terukur, khususnya regulasi dan perizinan. Kenapa? Karena perizinan kita terlalu banyak, ada kurang lebih 300 izin. Ini akan kita pangkas," katanya dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024) kemarin.

Pemerintah juga akan berdiskusi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengenai persoalan yang selama ini dialami. Serta sweetener untuk para investor juga akan disiapkan.

Bahlil menyebut banyak negara berlomba-lomba mendatangkan investasi asing sektor hulu migas. Jika ini sukses dilakukan maka pendapatan negara bisa meningkat.

"Karena dunia sekarang itu lomba cari FDI hulu migas. Kalau ini bisa dilakukan sudah barang tentu bisa meningkatkan pendapatan kita. Karena dari 600 ribu barel per day lifting (minyak) kita sama dengan pendapatan negara kurang lebih US$ 12 miliar per tahun," jelas dia.

Efek lainnya adalah angka impor energi yang berkurang dan penciptaan lapangan kerja. Hal itulah yang pada akhirnya menciptakan kemandirian energi.

"Nah kalau kita mampu meningkatkan lifting kita maka otomatis pendapatan negara naik, mengurangi impor, menciptakan lapangan kerja, dan perlahan-lahan kita akan menuju apa yang disebut kemandirian energi," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara merespons pernyataan CEO AirAsia Tony Fernandes yang menyebut harga avtur Indonesia termahal di ASEAN.

Dia mengatakan, PT Pertamina (Persero) telah memberikan keterangan terkait hal tersebut. Bahlil juga mengatakan, jika pernyataan itu tidak benar.

"Saya akan cek di Pertamina. Tapi saya tahu Pertamina sudah memberikan penjelasan. Nggak benar kalau dianggap bahwa harga avtur kita yang paling mahal di Asia," ungkapnya di DPR Jakarta, Kamis (12/9/2024).

"Nggak lah, nggak benar gitu," imbuhnya.

Saat ditanya strategi untuk menekan harga avtur, Bahlil tak banyak bicara. Dia mengatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

"Nanti saya cek dulu," ungkapnya.

Sebelumnya, Tony Fernandes mengatakan ada beberapa faktor yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal. Faktor pertama adalah harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. "Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan. Di sebagian besar negara, ada pilihan. Jika hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan. (Jadi) kompetisi diperlukan," ucapnya.

Selain itu, biang kerok tiket pesawat mahal lainnya adalah banyaknya pajak yang dibebankan kepada maskapai. Salah satunya yakni bea masuk suku cadang (sparepart) pesawat.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor spare part," sebutnya.

Simak Video: Harga Avtur Naik, Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif Tiket Pesawat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kabar yang menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 44 kementerian. Bahlil mengatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo.

"Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini, jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja," terangnya di DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia mengatakan, Prabowo pasti akan mempertimbangkan secara matang. Serta, akan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

"Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Bahlil.

Saat ditanya apakah 44 kementerian apakah tidak terlalu gemuk, Bahlil tidak mempermasalahkan. Dia mengatakan, pemerintah ke depan akan melakukan percepatan.

Dia bilang, hal itu tergantung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dia bilang, setiap pemimpin punya gaya yang berbeda.

"Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu, masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda," jelas Ketua Umum Golkar tersebut.

Kabar pembentukan 44 kementerian ini mulanya disampaikan Ketua MPR yang juga senior Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia membeberkan obrolan kopi soal jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang. Bamsoet mengaku mendengar jumlah pos kementerian Prabowo bertambah menjadi sebanyak 44 dari era Presiden Jokowi sebanyak 34.

Dia pun mewanti-wanti para legislator yang nantinya mendapat kesempatan menjadi menteri bisa saja kena kritikan dari DPR yang merupakan mantan kolega kerjanya.

"Karena nanti jumlah bertambah dari 34 menjadi 44, ya. Ya mudah-mudahan kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri," ujar Bamsoet.

Simak Video: Bahlil soal Kementerian Bertambah: Prabowo Pertimbangkan Secara Matang

[Gambas:Video 20detik]

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengamankan obligor Marimutu Sinivasan saat hendak kabur ke Malaysia. Penangkapan bos Texmaco Group ini dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Berdasarkan catatan detikcom, Marimutu Sinivasan melalui Texmaco Group memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebesar Rp 31.722.860.855.522 (Rp 31,7 triliun) dan US$ 3.912.137.145. Sampai saat ini utang yang dibayarkan masih relatif kecil.

Terkait penangkapan ini, Satgas BLBI sempat menyampaikan bahwa Marimutu pernah melakukan pembayaran utang kepada negara sebesar Rp 1 miliar melalui PT Asia Pacific Fibers, Tbk. (APF)

Menanggapi pernyataan itu, Business Communications and PR APF Prama Yudha Amdan dengan tegas membantah segala informasi yang sempat disampaikan Satgas BLBI. Sebab saat ini perusahaan tidak memiliki hubungan apapun dengan obligor Texmaco Group ataupun Marimutu.

"Pernyataan bahwa APF sebagai anak perusahaan Texmaco Group adalah tidak benar. APF saat ini beroperasi secara independen baik secara legal, operasional maupun finansial serta tidak memiliki perusahaan induk usaha," kata Prama dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/8/2024).

Ia menjelaskan pada awalnya Texmaco Group mendirikan PT Polysindo Eka Perkasa Tbk yang bergerak di industri serat dan benang polyester pada 1984 lalu. Namun pada 2005, PT Polysindo Eka Perkasa dinyatakan pailit di mana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tercatat sebagai kreditor.

Polysindo kemudian mengajukan rencana perdamaian kepada semua kreditur yang diterima dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan No.43/ PAILIT/ 2004/ PN. NIAGA. JKT. PST Jo. No.01 K/N/2005 tertanggal 16 November 2005.

Dalam perdamaian tersebut terjadi konversi utang menjadi saham serta penyertaan modal kerja baru kepada Polysindo. Proses konversi ini mengubah komposisi pemegang saham dan mendelusi kepemilikan Texmaco.

Atas dasar putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) ini, Polysindo beroperasi secara independen dan tidak memiliki afiliasi kepemilikan dari Texmaco Group. Sehingga sejak saat itu tidak ada lagi saham tercatat yang dalam pengendalian Texmaco Group maupun Marimutu Sinivasan. Barulah pada 2009 Polysindo kemudian rebranding menjadi PT Asia Pacific Fibers Tbk.

"Sejak 2005 hingga hari ini kami telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan yang mayoritas diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)," terangnya.

Selain itu, Prama dengan tegas juga membantah pernyataan BLBI yang mengatakan bahwa Marimutu Bara pernah melakukan pembayaran utang kepada negara melalui perusahaan.

"Pernyataan 'Marimutu melakukan pembayaran utang sebesar Rp 1 miliar yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk., anak perusahaan Grup Texmaco." adalah tidak benar," tegasnya.

Ia menjelaskan interaksi perusahaan dengan Satgas BLBI pertama kali terjadi saat memenuhi panggilan Satgas terkait status APF pada 25 Agustus 2021. Kala itu perusahaan sudah menyampaikan bahwa mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Texmaco Group ataupun Marimutu.

"Kami memaparkan bahwa APF tidak lagi menjadi bagian dari Texmaco Group dan menjelaskan maksud kami menindaklanjuti proposal restrukturisasi sebagai solusi
permasalahan APF sebagaimana pembicaraan sebelumnya," jelas Prama.

Kemudian pada 18 Januari 2022, perusahaan kembali memenuhi panggilan rapat oleh Satgas BLBI (POKJA B) yang meminta itikad (komitmen) baik untuk membahas penyelesaian kasus utang tersebut. Karena hal inilah perusahaan melakukan pembayaran utang sebesar Rp 1 miliar.

"Kami kemudian menyanggupi pemenuhan itikad baik tersebut dengan melakukan pembayaran sebesar Rp 1 miliar sebagai commitment fee untuk memulai pembahasan proposal restrukturisasi," terangnya.

Artinya pembayaran ini dimaksudkan sebagai itikad baik dengan melunasi sebagian biaya penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan, bukan membayarkan utang Texmaco Group atau Marimutu kepada negara.

Ia menyebut pembayaran ini dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022 kepada Kementerian Keuangan yang diwakili Satgas BLBI melalui rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

"Surat pengantar dan bukti pembayaran ini juga kami tembuskan kepada Bapak Ketua Satgas. Komitmen tersebut kemudian kami cantumkan sebagai dari total komitmen sebesar Rp 10 miliar itikad baik untuk sejalan dengan persetujuan proposal restrukturisasi yang disampaikan pada 15 Agustus 2022," pungkasnya.

Simak Video: Satgas BLBI Berhasil Sita Rp 34,6 T Aset Pengemplang

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengimbau para pelaku usaha Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan dengan pihak Bangladesh.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemedag, Iskandar Panjaitan mengatakan imbauan ini disampaikan sebagai bentuk tindaklanjut dari informasi yang disampaikan Duta Besar RI Dhaka melalui surat Nomor B-00139/Dhaka/240822 perihal Perkembangan Situasi Ekonomi Bangladesh Pasca mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Antisipasi Transaksi Perbankan.

"Mencermati perkembangan situasi terkini di Bangladesh, khususnya di sektor ekonomi pasca mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina, kami mengimbau para pelaku usaha Indonesia untuk berhati-hati dalam bertransaksi dengan lembaga maupun perseorangan dari Bangladesh. Kami menyampaikan hal tersebut untuk mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan dari transaksi perbankan dengan Bangladesh karena kondisi politik dan ekonomi saat ini," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/9/2024).

Dalam surat tersebut disampaikan, Bangladesh sedang menghadapi krisis likuiditas. Kondisi ini diperburuk oleh pembatasan penarikan tunai dari bank sentral Bangladesh yaitu Bank Bangladesh. Kondisi ini disertai dengan inflasi yang mencapai 11,66% dan tekanan pada nilai tukar mata uang tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Sementara dari sektor energi, Bangladesh Power Development Board (BPDB) sedang menghadapi beban utang sebesar BDT 45 ribu crore atau senilai US$ 4 miliar. Hal ini menjadi isu kritis bagi pemerintahan sementara yang baru dibentuk.

Saat ini Bangladesh Bank telah mengeluarkan instruksi kepada sembilan bank untuk tidak melayani pencairan cek yang melebihi BDT 200 ribu atau senilai USD 1.680. Kesembilan bank tersebut, yaitu Islami Bank Bangladesh, First Security Islami Bank, Social Islami Bank, Union Bank, Global Islami Bank, Bangladesh Commerce Bank, National Bank, Padma Bank, dan ICB Islami Bank.

Selain itu, Bangladesh Bank menetapkan batas penarikan uang tunai sebesar BDT 200 ribu atau senilai USD 1.680 per akun dalam satu hari. Hal ini sebagai pencegahan penggunaan uang tunai untuk tujuan ilegal.

Menyikapi kondisi tersebut, Kemendag pun menyarankan sejumlah langkah antisipatif yang dapat dilakukan para pelaku usaha Indonesia.

Pertama, mendiversifikasi produk, terutama produk tahan lama (non-perishable), dan menggunakan mekanisme pembayaran yang aman untuk menghindari risiko gagal bayar atau penundaan pembayaran.

Kedua, menggunakan perlindungan finansial yang memadai dalam perjanjian transaksi ekspor dan impor serta penggunaan bank terpercaya dalam mekanisme transaksi atau pembayaran Letter of Credit (L/C).

Ketiga, apabila tetap menggunakan L/C, pelaku usaha Indonesia perlu memastikan penggunaan bank internasional terpercaya yang memiliki cabang di Bangladesh.

Keempat, untuk sektor energi, Kemendag mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk menghentikan rencana transaksi atau kerja sama dengan BPDB yang saat ini sedang menunggak pembayaran kepada pihak swasta.

Selain itu, terdapat risiko terjadinya penundaan pembayaran kepada perusahaan Indonesia yang telah melakukan transaksi dalam mendukung kebutuhan energi di Bangladesh.

Simak Video: Berikut Capaian Kementerian Perdagangan Tahun 2023 dan Outlook Perdagangan 2024

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggodok program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, Kementan akan mendatangkan setidaknya 1,3 juta ekor sapi hidup.

Wakil Mentan Sudaryono mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi siapapun yang berminat untuk impor sapi hidup ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menekan impor susu.

"Nah intinya begini, kita ini kan belum cukup susu dan dagingnya. Maka kita kalau bisa, dan arahannya jelas, jangan impor susu. Kita ingin impornya buka ruang lebar ke pihak swasta atau siapapun itu kita buka ruang untuk datangkan sapi hidup di Indonesia. Kenapa kita kurang susu dan daging? karena sapi induknya kurang," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dia menjelaskan saat ini ada sebanyak 36- 40 koperasi hingga perusahaan yang berkomitmen mengimpor sapi. Totalnya, ada 1,3 juta ekor sapi hidup yang akan masuk ke Indonesia.

"Maka kita buka ruang Insyaallah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada 36-40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," terangnya.

Saat ditanya mengenai sampai kapan impor sapi tersebut dilakukan, dia bilang dapat memacu swasembada daging dan susu. Dalam hal kandungan protein, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengganti sumber nabati lain, baik nabati maupun hewani, seperti telur dan ikan.

"Kan kita kan sudah surplus, sudah swasembada di telur dan ikan, ayam, ya kan terus barangkali itu jadi sumber. Jadi substitusi, bukan dipaksakan impor susu bubuk dan lain-lain. Kita tidak arahkan ke sana, kita lebih ke momen makan bergizi gratis ini pemerintah bisa trigger kemandirian pangan, bukan hanya beras, tapi telur ayam daging dan susu yang kita harus raih," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, impor sapi akan dilakukan oleh pihak swasta. Pihaknya akan mendukung dari sisi legalitas dan penyediaan lahan untuk sapi tersebut.

"Impor sapi nanti adalah yang melakukan swasta. Kita sinergi, tapi kita mengupayakan semua legalitas kita permudah," kata Amran di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut banyak daerah yang berminat untuk menggunakan kereta tanpa rel atau autonomous rail transit (ART) sebagai transportasi massal. Daerah yang berminat tersebut ada Bogor dan Semarang.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan ada beberapa daerah yang sudah menyatakan minatnya. Ketertarikan tersebut ditujukan melalui surat dari pemerintah daerah (Pemda) ke Kemenhub.

"Yang bersurat sudah ada, ada Semarang, Bogor sudah banyak juga," kata Risal saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan kereta tanpa rel tersebut menjadi salah satu pilihan Pemda untuk angkutan massal. Menurutnya armada tersebut efektif dibandingkan dengan transportasi umum lainnya.

"Mereka prasarananya sudah bersatu dengan PUPR. Kita hanya menyiapkan sarananya dan pemerintah daerah tidak memikirkan bagaimana perawatan prasarananya karena jalannya sudah ada anggarkan sendiri. Jadi hanya untuk sarananya," tambahnya.

Sampai saat ini, kereta tersebut baru hadir di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia bilang saat ini kereta tersebut masih berlangsung fase pengujian atau fase Operasi Trem Otonom (POC).

"Trem ART di IKN masih berjalan POC dan showcase-nya sampai saat ini Jadi sampai besok di akhir Oktober. Yang kedua setelah itu mereka akan showcase. Artinya showcase itu mereka sudah lulus uji saat ini sampai di akhir Oktober mereka masih di uji," jelasnya.

Sebelumnya, Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel direncanakan menjadi transportasi massal bukan hanya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong semua pihak untuk mempersiapkan diri.

Budi menilai ART yang berbasis teknologi akan menjadi pilar utama dalam sistem transportasi di masa mendatang. Apalagi perkembangan teknologi semakin berkembang dan maju.

Dia pun mendorong semua pihak untuk mengkaji dan membahas terkait kendaraan autonomous ini. Dengan begitu, nantinya kendaraan canggih tersebut akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan sehari-hari.

"Transformasi transportasi di era digital akan semakin dipengaruhi oleh teknologi autonomous. Kita telah melihat inovasi-inovasi yang mengadopsi teknologi otonom pada berbagai tingkat di Indonesia. Di IKN nanti akan ada trem otonom atau ART (Autonomous Rail Transit), selain itu juga ada LRT Jabodebek, Skytrain Soekarno-Hatta. Di masa depan, kendaraan otonom akan menjadi pilar utama dalam sistem transportasi kita," terang Budi Karya dalam keterangan tertulis.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono buka-bukaaan mengenai persiapan anggaran untuk kementerian baru pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB.

Namun, pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan keputusan terkait Kementerian/Lembaga ke depan akan diputuskan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Itu adalah semua sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PAN RB. Dan itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," kata dia dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (11/9/2024).

Tommy memastikan ada masukan sendiri dari Prabowo terkait susunan atau kementerian baru ke depan, namun pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Tentunya ada, tapi kan ini hal-hal karena prosesnya sedang berlanjut. Kalau nggak salah minggu depan DPR akan menentukan. Jadi kita tunggu saja ke situ, tapi tentunya bahasan-bahasan itu ada dan sudah dikoordinasikan," tuturnya.