Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kondisi utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun. Jumlah itu naik Rp 57,82 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang senilai Rp 8.444,87 triliun.

Rasio utang pemerintah per Juli 2024 mencapai 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 39,13% terhadap PDB. Posisi itu di bawah batas aman 60% PDB yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 adalah Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang per akhir Juli 2024 yang sebesar 38,68% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (16/8/2024).

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juli 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,76% dan sisanya pinjaman 12,24%.

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.797,21 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.196,23 triliun.

Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juli 2024 sebesar Rp 1.468,81 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.073,27 triliun dan SBSN Rp 359,54 triliun.

Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun per akhir Juli 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 1.000,49 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sebesar Rp 602,46 triliun dan commercial banks sebesar Rp 128,71 triliun.

"Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal," tuturnya.

Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia. Terbaru, S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada 'BBB' dengan outlook stabil pada akhir Juli lalu," ucap Kemenkeu.

Para Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Maju hari ini menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2024. Acara ini merupakan agenda tahunan yang dihadiri Kepala Negara beserta para menteri kabinet kerja dan para duta besar.

Berdasarkan pantauan detikcom di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024), para menteri mulai berdatangan secara bergantian sejak pukul 08.09 WIB. Terlihat datang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu beberapa menit berselang datang Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian datang Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menggunakan setelan jas dan dasi berwarna kuning.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak anggun dengan kebaya berwarna putih dibaluti selendang merah bermotif batik dan rambut disanggul. Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya memilih menggunakan setelan jas berwarna krem.

Hadir juga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang lengkap dengan pakaian setelan jas dan peci.

Lalu hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan tidak lama setelah itu datang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga terlihat di Gedung DPR RI. Tampak tamu penting juga hadir seperti Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Siangnya, Jokowi akan pidato dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah tas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pakaian jadi dan alas kaki impor masih membanjiri pasar Indonesia, utamanya dari China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kedua komoditas tersebut mengalami peningkatan pada Juli 2024 jika dilihat secara bulanan (month to month/mtm).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor pakaian jadi berupa pakaian rajutan (HS 61) naik 55,46% secara bulanan. Impor pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) juga naik 29,01%.

"Untuk HS 61 utamanya berasal dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Turki dan Italia. Sementara HS 62 utamanya berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, Hongkong dan Maroko," kata Amalia dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Meski begitu, secara kumulatif atau sepanjang Januari-Juli 2024, impor pakaian rajutan dan bukan rajutan dari China turun masing-masing 4,75% dan 7,17%.

"Komoditas terbesar (HS 61) yang mengalami penurunan adalah pakaian dan aksesoris yang dirajut. Sementara itu, HS 62 yang turun cukup tinggi adalah dari kelompok bra berbahan non katun," jelas Amalia.

"Jadi kalau secara bulanan mengalami peningkatan, tetapi kalau data ekspor atau impor yang lebih relatif baik adalah melihat angka kumulatif. Karena kalau untuk bulanan itu relatif dipengaruhi oleh proses waktu, pengiriman dan kebutuhan untuk stok yang mungkin setiap bulan akan berbeda," tambahnya.

Selain pakaian jadi, impor alas kaki dari China juga masih membanjiri pasar Indonesia. Tercatat nilainya mencapai US$ 50,99 juta pada Juli 2024, meningkat baik secara bulanan maupun tahunan.

"Nilai impor alas kaki dari China pada Juli 2024 adalah sebesar US$ 50,99 juta. Untuk alas kaki dari China secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 21,54%, sementara secara bulanan meningkat 7,37%," beber Amalia.

"Saat ini sudah 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek IKN di berbagai sektor dan akan terus bertambah," ujar Jokowi dalam akun X @jokowi, Rabu (14/8/2024)

Sebelumnya, Sidang Kabinet perdana di IKN Senin 12 Agustus, Jokowi menyampaikan nilai investasi yang masuk secara keseluruhan mencapai Rp 56,2 triliun.

"Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun," kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024)

Investasi tersebut masuk ke sektor apa saja? Langsung klik infografis di atas untuk mengetahui rinciannya.
(hal/hns)

Impor produk plastik jadi terus meningkat. Untuk 2024 sampai dengan April, tercatat nilai impor telah mencapai US$ 233,15 miliar.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eko Harjanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia untuk plastik selalu mengalami defisit pada 10 tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Ekspor plastik di Indonesia setiap tahunnya cenderung stagnan, sementara impornya mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik. Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," terang Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Sementara pada 2024, periode Januari-April, nilai impor mengalami mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan di nilai US$ 103,47 juta.

Di sisi lain, menurut data yang dipaparkan Eko, kebutuhan plastik di Indonesia terus bertambah. Pertama, plastik untuk keperluan rumah tangga, produksinya dari dalam negeri 963.000 ton, lalu kebutuhan 605.000 ton, ekspornya 520.125 ton, sedangkan impornya masih 165.333 ton.

Plastik untuk bahan bangunan produksinya 67.996 ton, kebutuhannya 79.363 ton, ekspornya 5.486 ton, dan impornya 17.225 ton.

Lalu plastik untuk kemasan, produksinya hampir 112.532 ton, kebutuhannya 116.946 ton, ekspornya 2.916 ton, impornya masih lebih besar 7.330 ton. Terakhir, ada plastik lainnya dengan produksi 67.996 ton, kebutuhan 79.763 ton, ekspor 5.488 ton, dan impor 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Untuk negara-negara asal impor sendiri, ada China sebagai negara asal impor terbesar mencapai 51,9%, kemudian Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Sementara dari sisi bahan baku plastik, Indonesia juga masih impor. Menurut Eko bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominas oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," ujarnya.

Eko menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung geliat industri plastik tanah air dengan menerapkan ekonomi sirkular untuk keberlanjutan. Salah satunya dengan pengurangan pengenaan tarif PPN untuk industri plastik berbasis bahan daur ulang dan industri daur ulang plastik.

"Kedua, pemberian insentif fiskal lainnya dengan bobot persentase sesuai kedalaman ekonomi sirkularnya (9R), seperti pembobotan TKDN. Ketiga, mendorong akses pasar produk hijau melalui pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk yang telah tersertifikasi industri hijau. Keempat, mendorong kemudahan pembiayaan bagi industri plastik/industri daur ulang yang sudah memiliki sertifkat industri hijau," pungkasnya.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I menggenjot penerimaan pajak dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu caranya adalah lewat program Business Development Services (BDS) yang terlaksana Kamis (15/8) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Dionysius Lucas Hendrawan, mengatakan program itu mendatangkan sebanyak 26 pelaku UMKM dari 4 kecamatan yakni Mampang Prapatan, Pancoran, Setiabudi, Tebet. Mereka diberi ruang untuk berjualan serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

"Kami semakin menggalakkan pembinaan ini yang diharapkan bisa membuat UMKM ini punya tempat, pasar, sekaligus bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan UMKM mereka," kata Lucas ditemui di KPP Pratama Mampang Prapatan, Kamis (15/8/2024).

Lucas menjelaskan salah satu jenis pelatihan yang diberikan adalah dengan mendatangkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Instansi tersebut diharapkan bisa memberikan pengetahuan terkait persoalan ekspor-impor, tema ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM khususnya yang ingin 'naik kelas' menjadi eksportir.

Setoran pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhitung tinggi di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I. Foto: detikcom/Samuel Gading

"Teman-teman dari Bea Cukai kan lebih tau nih negara mana yang membutuhkan, barang apa, kemudian apa yang menjadi persyaratan-persyaratannya sehingga teman-teman Bea Cukai bisa membantu bagi mereka-mereka para UMKM untuk bisa ekspor sekaligus juga menambah devisa buat kita semua," jelasnya.

Di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan I sendiri, Lucas mengatakan kontribusi para UMKM bagi pajak cukup besar. Jumlah kontribusinya mencapai sekitar 30% dari total Rp 51 triliun penerimaan pajak per Juli 2024.

Meski jumlah setoran pajak perseorangan pelaku UMKM tergolong kecil, jumlahnya yang banyak membuat pelaku UMKM kini menjadi salah satu penyetor pajak yang diperhitungkan oleh negara

"Mereka ini kan termasuk pelaku bisnis yang sekarang memang banyak di negara kita. Meski setorannya ga besar per masing-masing tapi kontribusinya (kuantitasnya) cukup besar, itu yang memang jadi perhatian kita," jelasnya.

Setoran pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhitung tinggi di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I. Foto: detikcom/Samuel Gading

Buka Bazar Dua Hari

Lucas pun menjelaskan bahwa BDS bertemakan 'Jamp Fest Carnival' bakal terlaksana selama dua hari mulai hari ini, Kamis (15/8) dan Jumat (15/8). Selain pelatihan, ada berbagai kegiatan lain yang dihadirkan dalam agenda tersebut.

Pertama ada bazaar yang diikuti oleh 56 tenant, sebanyak 28 di antaranya adalah UMKM binaan Jakpreneur dan 28 lainnya adalah para wajib pajak yang terdaftar dan memiliki usaha di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dan sekitarnya. Kemudian berikutnya, ada lomba menggambar untuk anak level Sekolah Dasar (SD) yang terlaksana hari ini, Kamis (15/8).

Lalu adapula lomba senam berkelompok antar kelurahan di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan yang akan menampilkan 10 peserta di babak grand final pada hari Jumat besok (16/8). Selain itu ada juga Garage Sale for Charity alias kegiatan amal yang akan melelang barang-barang layak pakai yang hasil penjualannya akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan.

Acara BDS juga bakal dimeriahkan penampilan Paduan Suara Jampang Voices dan Jampang Akustik, demo pengelolaan sampah dari Rekosistem, demo pembuatan rajutan tas (Chunky Bag) oleh Mommies Nook serta berbagai mini games berhadiah menarik seperti rodeo bull, capit boneka, lempar gelang dan lain-lain.

Lucas menjelaskan, bahwa Kanwil DJP Jakarta Selatan I memang mendorong agar berbagai KPP untuk menumbuhkan dan mengembangkan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. 6 KPP bahkan diberi instruksi khusus buat punya pelaku UMKM binaan. Keenamnya adalah KPP Setia Budi 1, KPP Setia Budi 2, KPP Setia Budi 2, KPP Tebet, KPP Pancoran.

Dalam satu tahun, setiap KPP diberi jatah sebanyak dua kali untuk mengeksekusi program DBS. Ini berarti kegiatan tersebut rutin diselenggarakan setiap bulan.

"Jadi giliran terus, masing-masing KPP dapat jatah dua kali satu tahun jadi pas 12 bulan," bebernya.

Menurut Lucas hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat pelaku UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Burhanuddin Abdullah menyebutkan dalam 8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih, pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau.

Hal ini akan dilakukan dengan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

"Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dalam menjaga komitmen pengendalian karbon, Moeldoko mengatakan pihaknya mengusulkan pembuatan Satuan Tugas (Satgas) untuk memulai pembahasan (inisiasi) sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut.

"Saran saya bentuk dulu satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya," ujarnya.

Satgas ini berfungsi menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) pasca Pelantikan Presiden RI. Satgas akan dipimpin oleh Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ishak Saing, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. (hal/fdl)

Jumlah buruh tekstil yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan terus bertambah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengaku sudah mendapat laporan terbaru soal tambahan jumlah PHK.

Sebelumnya, ia mengungkap akan ada PHK terhadap 500 buruh tekstil di Bandung yang dilakukan pada akhir Agustus. Namun, Ristadi menyebut ada tambahan 114 buruh yang bakal kena PHK.

"Nah tetapi ternyata di luar dugaan ada lagi perusahaan lain sekitar 1 minggu yang lalu saya mendapat laporan ada 114 pekerja di-PHK, masih di wilayah Bandung perbatasan Cimahi, ini di luar yang saya rilis kemarin," katanya saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (15/8/2024).

PHK buruh tekstil juga terjadi di Jawa Tengah. Diperkirakan ada 400-an buruh yang kehilangan pekerjaan dalam kurun waktu sepekan ke depan.

Menurut Ristadi, PHK terjadi karena pabrik tekstil memilih untuk tutup. Perusahaan dilaporkan melakukan pengurangan jumlah karyawan secara bertahap hingga akhirnya menutup operasional bisnis.

"Kemudian juga akan ada lagi nih yang sudah info ke saya, ya sekitar 400-an, di luar itu, tapi di Jawa Tengah, ya mungkin dalam hitungan seminggu ini akan melakukan PHK dan pabriknya juga tutup. Karena tadinya karyawannya 2.500-an, tinggal 400-an, ini akan ditutup, PHK juga bulan Agustus," ungkapnya.

Ia menilai, industri tekstil masih menghadapi banyak tantangan imbas sulitnya mendapat pesanan baru. Akibatnya keuangan perusahaan semakin sulit dan menyebabkan pengusaha menutup pabriknya.

"Memang untuk mendapat order baru itu kan tidak mudah dan butuh waktu. Kalau kemudian cashflow-nya berdarah-darah, nggak kuat, akhirnya ya efisiensi atau bahkan tutup pabriknya," jelas Ristadi.

Lembaga pemeringkat kredit asal Amerika Serikat (AS), Fitch Ratings menurunkan peringkat utang Ukraina menjadi restricted default (RD). Penurunan peringkat tersebut dikarenakan Ukraina tidak bisa membayar utang jatuh tempo sebesar US$ 750 juta atau senilai Rp 11,7 triliun (kurs Rp 15.690).

Keputusan tersebut menyusul berakhirnya masa tenggang sepuluh hari pembayaran kupon Eurobond 2026 yang jatuh tempo pada 1 Agustus 2024. Selain itu, parlemen Ukraina juga telah menyetujui aturan terkait penangguhan pembayaran utang luar negeri pada 18 Juli lalu.

"Pada tanggal 18 Juli, parlemen Ukraina menyetujui undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk menangguhkan sementara pembayaran utang luar negeri negara dan yang dijamin negara hingga perjanjian restrukturisasi dengan kreditor utang luar negeri selesai," katanya dalam sebuah pernyataan dikutip dari Anadolu, Kamis (15/8/2024).

Peringkat RD Fitch mengindikasikan bahwa negara telah mengalami gagal bayar utang atau pertukaran utang bermasalah pada obligasi, pinjaman atau kewajiban keuangan material lainnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat S&P Global menurunkan peringkat kredit Ukraina menjadi 'gagal bayar selektif' setelah negara yang dilanda perang itu gagal membayar obligasi internasional.

S&P mengatakan kecil kemungkinan pembayaran itu dilakukan mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menandatangani undang-undang yang menangguhkan sementara pembayaran kewajiban utang luar negeri selama dua bulan mulai 1 Agustus 2024. Hal itu lantaran Ukraina sedang berusaha mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan kreditur internasional untuk menghindari gagal bayar.

Seorang investor kripto dipenjara karena menghabiskan jutaan dolar Amerika Serikat (AS) yang berasal dari salah transfer.

Dikutip dari news.com.au, Kamis (15/8/2024), pria bernama Jatinder Singh (39) dipenjara selama 3 tahun di Pengadilan Wilayah Victoria pada Selasa lalu. Ini mengakhiri kasus pengadilan yang telah berjalan 2 tahun.

"Untuk alasan yang hanya diketahui oleh organisasi tersebut, kelebihan pembayaran tersebut tidak ditemukan selama berbulan-bulan," kata Hakim Martine Marich.

"Pelanggaran Anda sepenuhnya dimotivasi oleh situasi dan kemungkinan besar Anda tidak akan melakukan pelanggaran lagi," lanjutnya.

Pengadilan diberitahu bahwa Singh dan rekannya saat itu Thevamanogari Manivel melihat uang senilai US$ 10,47 juta atau sekitar Rp 163,33 miliar (kurs Rp 15.600) di rekening banknya pada Mei 2021 setelah bursa internasional membuat kesalahan akuntansi yang signifikan.

Singh yang memegang portofolio Crypto.com, telah menggunakan rekening Bank Commonwealth milik Manivel untuk mencoba menyetor US$ 100 beberapa hari sebelumnya. Namun, setoran itu ditolak karena nama rekening tidak cocok.

Seorang anggota staf yang berbasis di Bulgaria secara tidak sengaja mengetikkan nomor rekeningnya ke dalam dokumen Excel dan bukannya uang yang seharusnya menjadi pengembalian dana sebesar US$ 100.

Singh menemukan kelebihan pembayaran tersebut keesokan harinya. Kemudian, menginstruksikan Manivel untuk mentransfer dana tersebut ke rekening bersama dalam upaya untuk menghindari penarikan kembali.

Audit internal oleh Crypto.com menemukan kesalahan tersebut tujuh bulan kemudian pada bulan Desember 2021, dan perusahaan mulai mengejar Commonwealth Bank.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para atlet Olimpiade Paris 2024 kontingen Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat. Hari ini Jokowi membagi-bagikan bonus kepada para atlet sebagai bentuk apresiasi dari negara.

Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah mendapatkan bonus paling besar hingga Rp 6 miliar. Vedrriq berhasil menggaet emas dari cabang panjat cepat dan Rizki dari cabang angkat berat.

Jokowi juga memberikan bonus besar kepada pelatih Veddriq dan Rizki, jumlahnya senilai Rp 2,75 miliar.

"Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar Rp 6 miliar untuk meraih medali emas," beber Jokowi dalam sambutannya, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, Gregoria Mariska sebagai atlet yang mendapatkan perunggu dari cabang badminton mendapatkan bonus Rp 1,65 miliar. Sementara itu, pelatih Gregoria mendapatkan bonus Rp 675 juta.

Sementara itu, semua atlet yang berkontribusi membawa merah putih di berbagai cabang pada Olimpiade Paris 2024 mendapatkan Rp 250 juta meskipun tidak mendapatkan medali.

"Serta Rp250 juta untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah," sebut Jokowi.

"Bonus ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi, meningkatkan prestasi, dan kemudian kembali mengharumkan nama bangsa dan negara di gelanggang dunia," pungkasnya.

Lihat Video 'Momen Pawai Atlet Olimpiade 2024 Menuju Istana Merdeka':

[Gambas:Video 20detik]

Ribuan pegawai bank India keluar dari pekerjaannya karena berbagai sebab. Bank-bank di India telah berekspansi ke wilayah dan bisnis baru yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi.

Dikutip dari Straits Times, Kamis (15/8/2024), tekanan yang diberikan perusahaan untuk hal tersebut telah memberikan dampak yang mengkhawatirkan, yakni tingkat tingkat gesekan terburuk di bagi para bankir.

Pertumbuhan ekonomi di India memudahkan beberapa bankir pemula untuk mencari tambahan gaji dengan berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Namun, ada juga yang mengeluh bahwa berhenti adalah satu-satunya pilihan mereka untuk maju, mengingat sedikitnya pelatihan dan peluang untuk tumbuh.

Gaji bankir telah meningkat secara dramatis di India untuk jabatan-jabatan senior mendekati angka di Hong Kong dan Singapura. Namun, gaji karyawan tingkat paling bawah masih tetap rendah. Hal ini memicu kesenjangan yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin di negara ini.

Secara lebih luas, karyawan junior mengatakan bahwa para manajer tidak mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan karyawannya menghadapi tantangan sistem keuangan di India saat ini.

Ratusan juta orang telah membuka rekening bank pertama mereka dalam satu dekade terakhir saja, dan banyak bank telah mendiversifikasi portofolio mereka dengan cara yang tidak dapat diduga dalam sejarah modern India ketika negara ini tertutup dari investor.

Kekuatan-kekuatan ini telah menyebabkan persaingan yang ketat antara bank tradisional, perusahaan fintech modern, dan pemberi pinjaman bayangan. Seiring dengan semakin luasnya peluang investasi di India, pertumbuhan simpanan di bank kini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit yang berarti perusahaan-perusahaan berjuang untuk mendapatkan nasabah di bidang yang jauh lebih padat.

Salah satu pendiri Xpheno yang berbasis di Bengaluru, Kamal Karanth mengatakan, banyak investor tidak melihat apa-apa selain keuntungan bagi India. Mereka mengharapkan bank melakukan apapun untuk mendatangkan bisnis. Hal ini sering kali membebani staf muda dan mengarah pada pergesekan yang lebih tinggi antara karyawan dan institusi.

"Tim penjualan adalah yang paling terkena dampaknya," katanya.

"Staf lini depan harus menjual produk perusahaan secara agresif, dan akhirnya menghadapi kondisi kerja yang sulit dan kemarahan konsumen," sambungnya.

Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das mengatakan pada Oktober 2023 bahwa bank sentral sedang mengamati tingkat gesekan dengan cermat dan membentuk tim untuk mengatasi masalah ini.