Hashim Djojohadikusumo ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus menghadiri perundingan mengenai iklim, yakni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC). Perundingan itu akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November.

Menurut Hashim dirinya akan membawa beberapa misi dalam COP29 yang selama ini menjadi isu. Salah satunya terkait tudingan bahwa proyek food estate atau lumbung pangan merusak lingkungan.

"Dan juga untuk menangkis beberapa tuduhan-tuduhan mengenai deforestasi. Seolah-olah food estate itu akan menghancurkan, seolah-olah ya. Dan pemerintah Indonesia tidak setuju itu. Kita bisa bikin kawasan food estate tapi juga menjaga lingkungan hidup sekaligus," kata Hashim di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim juga akan menegaskan bahwa Prabowo siap melanjutkan komitmen Presiden ke-7, Joko Widodo terkait dengan iklim. Kemudian program carbon capture juga akan dipromosikan di sana.

"Yang penting adalah komitmen presiden baru untuk melanjutkan komitmen presiden lama. Apa yang sudah disetujui dan dikomit oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo akan lanjutkan. Terus ada hal-hal baru. Misalnya ada program carbon capture. Karbon dioksida itu diserap di dalam tanah di Indonesia," ujarnya.

Hashim akan memimpin sekitar 570 orang delegasi dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan swasta, pemerintah, hingga LSM. Ia juga menjelaskan alasan Prabowo absen adalah karena menghadiri pertemuan internasional.

Prabowo disebut harus terbang ke Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri perhelatan G20. Kemudian Prabowo juga harus datang ke Lima, Peru dalam penyelenggaraan APEC Leaders Meeting.

"Beliau kan harus ke Rio de Janeiro di Brazil untuk menghadiri G20. Beliau juga harus ke Lima di Peru untuk APEC Leaders Meeting. Beliau tugaskan, karena memang dari dulu saya prihatin dengan lingkungan hidup dan perubahan itu," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

Bisnis penerbangan di Indonesia diproyeksi melambat kinerja di semester II-2024 ini. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti besarnya biaya operasional yang diperlukan para maskapai hingga iklim bisnis yang kurang bagus.

"Ibarat baru sembuh menjalani perawatan di rumah sakit, kini maskapai penerbangan Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang cukup menantang, di mana tingkat profitabilitas bergerak cukup melambat," kata Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Sebagai contoh, ia memaparkan pada paruh pertama 2024 maskapai AirAsia Indonesia mencatatkan tingkat kerugian sebesar Rp 1,29 triliun atau meningkat hampir 7 kali lipat (643,92%) dibandingkan priode yang sama tahun lalu sebesar Rp 174,21 miliar.

Sedangkan Garuda Indonesia masih cukup beruntung yang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 32,88% secara tahunan dari US$ 76,50 juta per Juni 2023.

Padahal menurutnya pada semester 1 2024 ini merupakan masa peak season atau musim ramai penerbangan. Banyak hari libur, di antaranya lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha) yang bisa mencapai satu bulan dan libur anak sekolah.

Ada juga musim pemilu yang meningkatkan pergerakan orang antar kota dan antar pulau, yang sebagian di antaranya bergerak menggunakan jasa maskapai penerbangan.

Sedangkan di semester 2, peak season hanya terbatas pada Natal dan tahun baru. Sehingga kalau pada periode ini banyak maskapai sudah mencatatkan pelemahan kinerja, maka tak ayal pada sisa 2024 ini industri penerbangan RI akan semakin sepi.

"Ya sektor bisnis saat ini kondisinya sangat tidak baik-baik saja, dan jika dibiarkan kondisi bukan tidak mungkin dampaknya akan memburuk. Garuda maskapai full service, Sriwijaya medium service, dan Indonesia AirAsia no service (no frills atau low cost/ LCC). Jika mereka semua rugi, bisa dipastikan bahwa semua maskapai penerbangan berjadwal nasional juga mengalami hal yang sama," terang Gatot.

Dia menjelaskan dari laporan rugi laba akan terlihat bahwa kerugian ini karena jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Biaya terbesar pertama tentu saja dari harga bahan bakar avtur yang digunakan yang bisa mencapai 30% dari total biaya bagi maskapai full service atau bahkan mencapai 50% bagi maskapai LCC," papar Gatot.

Terbesar kedua adalah biaya maintenance sebesar 16%, termasuk untuk pengadaan sparepart, di mana untuk impor sparepart ini masih dibutuhkan waktu lama dan sebagian besar masih dikenakan bea masuk yang besar," jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menyebut biaya terbesar ketiga adalah sewa pesawat sebesar 14%. Jika ditotal tiga biaya itu, bagi maskapai full service sudah mencapai 60%, sedangkan maskapai LCC bisa mencapai 80%. Tentu saja kenaikan biaya itu akan mempengaruhi kenaikan total biaya maskapai.

"Sedihnya lagi, biaya-biaya tersebut juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS. Semakin tinggi harga dollar, semakin besar juga biaya yang ditanggung karena pemasukan maskapai adalah rupiah," paparnya.

Selain biaya, Gatot berpendapat hal lain yang juga menyebabkan kerugian maskapai adalah iklim bisnis yang kurang bagus. Di mana saat biaya operasional para maskapai terus meningkat, tarif penerbangan batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019 tidak juga dinaikkan.

"Alhasil, pendapatan maskapai pun terbatas, tidak bisa menutup biaya sehingga dapat dipastikan rugi. Selain itu juga terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada satu group maskapai yang mempunyai pangsa pasar sangat besar sehingga dapat mendikte pasar," pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Terdapat beberapa agenda dalam rapat ini yakni perkenalan pimpinan dan anggota Komisi II dengan jajaran OIKN, pembicaraan progres pembangunan IKN, dan lain-lain.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Memulai rapat, Rifqinizamy menyampaikan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Lihat Video: Mensesneg Ungkap Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala OIKN

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menteri hingga kepala badan dalam kabinet Merah Putih serta jajarannya untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas mereka.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah memesan mobil Maung kepada Pindad dan saat ini sedang berproduksi, walaupun pihaknya belum melakukan pembayaran atas pesanan itu.

"Untuk Kementerian ATR ya nanti mungkin (menggunakan Maung sebagai mobil dinas) sampai eselon I, ini sudah komunikasikan, mereka lagi produksi di Pindad-nya," ucap Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Nusron menyebut hingga saat ini pihaknya sudah memesan 11 unit mobil Maung untuk kendaraan dinasnya hingga jajaran eselon I. Namun mobil yang dipesan tentu memiliki spesifikasi yang berbeda dengan yang sebelumnya digunakan oleh Prabowo.

"Eselon I kita itu ada 9, tambah Menteri sama Wamen mungkin 11. Tapi kan nanti nggak mungkin kita beli yang anti-peluru seperti yang dipakai Presiden kan," ucapnya.

Di luar itu, ia mengaku tidak tahu kapan mobil Maung yang dipesannya selesai dan bisa digunakan. Sebab hingga saat ini saja, ia mengaku belum melakukan pembayaran atas pemesanan mobil buatan Pindad tersebut.

"Belum tahu, nanti, belum dibayar," ungkap Nusron.

Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan kinerja keuangan untuk kuartal III-2024. Periode Januari-September 2024, emiten teknologi ini mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 11,66 triliun, naik sebesar 11% dari periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis, GOTO juga konsisten memangkas rugi berjalan menjadi Rp 4,539 triliun hingga September 2024, membaik sebesar 53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara, pada kuartal-III 2024, rugi periode berjalan menyusut 29% sebesar Rp 1,69 triliun secara tahunan.

Capaian tersebut tak lepas dari pertumbuhan pendapatan di beberapa anak usaha. Pendapatan tertinggi disumbang oleh pendapatan jasa pinjaman yang meroket hingga 593% jadi Rp 1,231 triliun periode Januari-September 2024 dari tahun sebelumnya hanya Rp 178 miliar. Perusahaan juga menerima pendapatan bersih dari e-commerce service fee yang berasal dari Tokopedia sebesar Rp 439 miliar dari sebelumnya tidak ada.

Selain itu, jasa layanan atau on demand services juga mencatatkan pertumbuhan positif selama tiga kuartal beruntun. Pendapatan bruto naik 17%, menjadi Rp 10,3 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Grup GOTO, Patrick Walujo mengatakan capaian tersebut menandakan semua lini usaha bergerak secara optimal. Dia menilai strategi bisnisnya berhasil karena setiap bagian ekosistem dapat memberikan nilai tambah kepada unit bisnis lainnya.

"Sebuah model yang semakin membuahkan hasil seiring dengan upaya kami secara agresif mendapatkan pengguna baru dan meningkatkan profitabilitas di seluruh bisnis kami yang berkembang pesat," kata Patrick dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya menginginkan agar pengguna dapat menikmati semua manfaat dari produk pembayaran dan layanan on-demand. Dengan perkembangan positif tersebut, pihaknya juga memperkirakan segmen fintech akan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal selanjutnya. Hal ini menjadi satu tahun lebih cepat dari pedoman sebelumnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Grup GOTO, Simon Ho mengatakan bisnis GOTO berkembang pesat terutama untuk segmen fintech.

"Kami terus berhati-hati dalam mengelola beban. Hal ini tercermin nyata dalam pertumbuhan top-line dan perbaikan bottom-line, baik di level unit bisnis maupun di Grup. Kami berharap dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis dalam beberapa bulan mendatang, sambil melakukan penghematan biaya lebih lanjut dan memperkuat upaya perbaikan bottom-line. Kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai target EBITDA Grup yang disesuaikan impas untuk keseluruhan tahun," katanya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

Prabowo Tak Mau Ada PHK

Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga

Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli.

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli.

Saksikan Live DetikPagi:

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Kunjungan dilakukan usai Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata pria yang biasa disapa Noel itu dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Menurut Noel, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," tuturnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujar Noel.

Sementara itu, Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

Daya listrik adalah kebutuhan utama di setiap rumah tangga, industri, hingga perkantoran. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan beragam pilihan daya listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan.

Mengetahui urutan daya listrik yang tersedia penting untuk memastikan bahwa kamu sudah memilih listrik yang sesuai dengan konsumsi energinya. Berikut urutan daya listrik PLN

Urutan Daya Listrik PLN

Terdapat urutan daya listrik PLN yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 berdasarkan golongan tarif tenaga listrik. Berikut di antaranya:

1. Tenaga Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga

• 450 VA
• 900 VA-900 VA-RTM
• 1.300 VA
• 2.200 VA
• 3.500-5.500 VA
• 6.600 VA/lebih.

2. Tenaga Listrik untuk Keperluan Pelayanan Sosial

• 450 VA
• 900 VA
• 1.300 VA
• 2.200 VA
• 3.500 VA-200 kVA.

3. Tenaga Listrik untuk Keperluan Bisnis

• 450 VA-5.500 VA
• 6.600-200 kVA-200 kVA
• lebih dari 200 kVA.

4. Tenaga Listrik untuk Keperluan Industri

• 450 VA-14 kVA
• 14 KvA-200 kVA
• lebih dari 200 kVA-kurang dari 30.000 kVA
• 30.000 kVA atau lebih.

5. Tenaga listrik untuk keperluan fasilitas Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum

• 450 VA
• 900 VA
• 1.300 VA
• 2.200 VA-5.500 VA
• 6.600 VA-200 kVA
• lebih dari 200 kVA.

Tarif Listrik per kWH

Pada beberapa golongan tarif tenaga listrik dilakukan penyesuaian tarif yang dilaksanakan setiap tiga bulan. Berikut penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tarif Adjustment) pada Oktober-Desember 2024:

• Golongan R-1/ tegangan rendah (TR) daya 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh
• Golongan B-3/ tegangan menengah (TM) daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
• Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
• Golongan I-4/ tegangan tinggi (TT) daya 30 ribu kVA ke atas: Rp 996,74 per kWh
• Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh
• Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan L/ TR, TM, TT: Rp 1.644,52 per kWh.

Daftar Daya Baru Pengguna Listrik PLN pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, terdapat perluasan yang disebut dengan stratifikasi atau pelebaran batas daya. Sebelum Permen 7 ini, golongan listrik mengacu pada Permen Nomor 28 Tahun 2016.

"Jadi tarif ini sebenarnya ya kita sebut bukan revisi, tapi baru ya, melengkapi yang sudah lama, yang sudah kita lakukan yaitu Permen 28 Tahun 2016," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu pada Rabu (31/7/2024), mengutip arsip detikFinance

Berdasarkan data tersebut, golongan rumah tangga paling tinggi 6.600 VA ke atas menggunakan tegangan rendah (TR). Kemudian, golongan bisnis paling tinggi, yaitu di atas 220 KVA menggunakan tegangan menengah (TM). Kemudian, golongan traksi paling tinggi di atas 200 KVA menggunakan TM dan golongan curah paling tinggi di atas 200 KVA menggunakan TM.

Di dalam peraturan baru ini, berikut 4 golongan pelanggan PLN yang mengalami pelebaran batas daya, yaitu:

• Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s/d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA
• Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas
• Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas
• Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

Itulah informasi mengenai urutan daya listrik PLN. Semoga informasi ini membantumu ya.

DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas

DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas