Ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sudah ditertibkan sejak Senin (24/6) lalu. Para pedagang ini kemudian direlokasi ke Rest Area Gunung Mas yang dikelola BUMD setempat.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat (12/7/2024), di sepanjang Jalan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor terlihat sudah tidak ada lagi PKL yang membuka lapaknya. Sebab sebagian besar lapak semi permanen ini sudah rata dengan tanah.

Kondisi ini membuat jalan raya tersebut terlihat lebih lapang, khususnya di bahu-bahu jalan yang menghadap langsung ke sisi tebing. Namun kondisi lapang ini justru banyak dimanfaatkan para pengendara untuk berhenti dan foto-foto.

Di bahu jalan itu terlihat juga ada sejumlah pedagang kopi dan jajanan keliling yang membuka lapak kecil di kawasan itu sembari menawarkan dagangannya kepada para pengendara yang sedang berhenti.

Berjalan lebih jauh, terlihat beberapa lapak yang belum sepenuhnya rata dengan tanah. Terdapat banyak puing, papan kayu, terpal dan sampah berserakan di sekitar bekas bangunan.

Namun untuk kawasan-kawasan ini terlihat pemerintah setempat sudah memasang pembatas dari seng dan kawat berduri agar tidak ada kendaraan atau warga yang masuk. Terlihat juga ada sejumlah plang milik Pemda Kabupaten Bogor yang berisi larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut.

"Dilarang Keras !!! Mendirikan bangunan dan berjualan di area H G U PTPN I Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. Dilarang masuk Pasal 551 UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014," tulis pengumuman itu.

PKL Puncak Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Berpindah ke Rest Area Gunung Mas, saat memasuki kawasan ini terdapat pos penjaga lengkap dengan plang gerbang masuk yang belum dioperasikan. Kemudian setelahnya pengunjung langsung disambut dengan banyak bangunan seperti saung yang menjadi lapak-lapak baru PKL.

Di kawasan ini juga berdiri sebuah masjid dan beberapa bangunan toilet umum. Kemudian pada bagian belakang rest area terdapat bangunan pusat informasi dan restoran.

Saat mengelilingi kawasan rest area, terlihat banyak lapak-lapak dagangan yang belum buka dengan rolling door tertutup rapat. Di depan lapak yang belum buka ini juga tidak terlihat ada spanduk, gerobak/etalase atau tempat duduk yang menandakan lapak ini belum ada penghuninya.

Kondisi lapak tutup ini banyak ditemukan di sisi dalam rest area. Sedangkan lapak yang berdekatan dengan lahan parkir terlihat banyak yang sudah buka atau memiliki spanduk di depannya meski rolling door masih terkunci rapat.

"Sudah separuh (lapak kios) ke-isi (sudah di tempati PKL), sisanya masih kosong. Ada juga yang memang belum buka karena masih bebenah (beres-beres) habis dari gusuran," ucap salah satu pedagang di kawasan itu.

Meski belum semua lapak terbuka, hingga siang hari ini, kondisi rest area tampak cukup ramai pengunjung. Terutama keluarga yang membawa serta anak kecil.

Sebagai informasi, sebelumnya aparat gabungan telah melakukan pembongkaran lapak-lapak PKL di sepanjang Jalan Puncak mulai Senin (24/6) kemarin. Pembongkaran kemudian dilanjutkan selama beberapa hari setelahnya oleh aparat gabungan.

Proses pembongkaran juga sempat diwarnai penolakan oleh warga dan pedagang. Kondisi ini membuat proses pembongkaran sempat diwarnai kericuhan, meski kini tampak proses pembongkaran itu sudah selesai dilakukan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ternyata tak semulus yang dibayangkan. Beberapa hambatan cukup membuat pemerintah pusing tujuh keliling dalam mengebut pembangunan ibu kota baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan curah hujan yang tinggi di Kota Nusantara menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi langsung pekerja di IKN. Hujan yang terus turun jadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN.

Basuki mengatakan bulan kemarin dari total 30 hari, hanya 8 hari saja hujan tidak turun. Padahal pihaknya juga butuh cuaca panas untuk menyelesaikan beberapa bangunan. Misalnya saja pengaspalan, dengan hujan yang terus turun, pihaknya pun mengakali pengeringan aspal dengan tenda.

"Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan," beber Basuki di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2024) kemarin.

Hujan juga menimbulkan kemacetan di kota Nusantara dsn sekitarnya, karena akses jalan ke IKN masih banyak yang berupa tanah dan lumpur. Basuki bilang pekerjaan pembangunan sendiri difokuskan di malam hari agar tak menganggu lalu lintas, namun ternyata pada akhirnya kemacetan tak terhindarkan.

"Semalam di IKN macet total semua, karena hujan, mereka kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet," beber Basuki.

Kejar Target Presiden Ngantor di IKN
Di sisi lain, Basuki sendiri menyatakan sarana dan prasarana di Nusantara siap pada bulan ini. Artinya, IKN siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya berencana ngantor di sana pada bulan Juli ini.

Basuki mengatakan, infrastruktur air minum, kelistrikan hingga telekomunikasi akan siap pada bulan ini. Dengan demikian, IKN siap untuk ditempati pada bulan ini.

"Yang namanya Juli itu kan tanggal 31. Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, karena tadi saya baru kumpulin untuk energi dan komunikasi. Telkom, PLN, tadi sudah melapor," kata Basuki.

Menurutnya Jokowi belum menyatakan akan batal berkantong di IKN bulan Juli, meskipun sempat menyatakan infrastruktur di IKN belum siap digunakan saat ditanya kapan berkantor di IKN.

Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan proses penyiapan sarana dan prasarana pendukung di IKN akan rampung pada Juli ini.

"Beliau kan nggak mengatakan batal kan, beliau hanya bilang 'sudah belum? belum, sudah, belum'. Gitu aja kan? Tapi yang namanya Juli, sekarang tanggal berapa? Nah iya baru tanggal 10 kan, masih ada 20 hari lagi," ujar Basuki.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali menyita aset obligor/debitur guna memenuhi kewajiban pembayaran utang ke negara. Penguasaan aset kali ini dilakukan di Provinsi Banten dan Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan estimasi nilai Rp 44,8 miliar berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah.

Berikut rinciannya:

1. Penyitaan atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 m2 dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Vilage, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp 40 miliar.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp 31.316.286.031, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%.

2. Penguasaan fisik aset properti eks BPPN melalui pemasangan plang atas 6 bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel. Aset tersebut berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp 4,8 miliar.

"Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur," ujar Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

"Terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," ucap Rionald yang juga selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan visi untuk menjadi top 3 bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam acara diskusi buku hasil karyanya yang berjudul 'Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia'.

"What's next, apa yang ingin dicapai oleh BSI? Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap," ujar Hery dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Hery memaparkan bahwa setelah merger, BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18% dan masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret lalu. Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang.

Hasil dari merger tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) membawa manfaat besar bagi BSI. Di antaranya BSI sukses memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta pada maret 2024.

"Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama jika kita melihat dari pertumbuhan aset. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri hanya tumbuh satu digit," ujar Hery.

"Selain itu, pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia" papar Hery.

Dalam diskusi tersebut, Hery mengatakan bahwa BSI merupakan salah satu bentuk nyata dari aspirasi pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dia menegaskan BSI lahir dari keinginan besar pemerintah agar Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan menjadi representasi kekuatan perbankan syariah di dalam negeri maupun global.

Menurutnya, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," jelas Hery.

Ketika melakukan merger tiga bank syariah milik Himbara, yaitu BRISyariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, Hery menceritakan bahwa dirinya menghadapi tantangan yang besar. Merger BSI berlangsung di saat pandemi COVID-19 melanda, namun di bawah kepemimpinan Hery proses integrasi tersebut dapat selesai sesuai jadwal yakni dalam tempo 11 bulan.

Hery mengungkapkan bahwa ketika mendapat amanah untuk memimpin proyek merger tersebut, sebagai seorang leader, ia menyadari bahwa mengawal proses merger dengan visi dan misi yang besar bukanlah tugas yang mudah.

Dia menceritakan bahwa saat merger, BSI harus melakukan transformasi, termasuk teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif, sehingga BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apapun. Tantangan integrasi ini harus dijawab dengan solusi yang tepat agar konsolidasi dapat mendorong daya saing bank syariah.

Selain itu, tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan.

"Tidak hanya itu, semua hal ini pun harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, komunikasi efektif dan kolaborasi yang erat merupakan aspek penting yang kami kedepankan," ujar Hery.

Sementara itu, CEO Rakyat Merdeka Group, Kiki Iswara Darmayana yang hadir dalam diskusi ini mengatakan dalam sebuah merger diperlukan jiwa kepemimpinan (leadership) yang tinggi untuk bisa membawa proses ini berjalan dengan lancar.

Hal ini tidak lepas dari proses merger yang mengharuskan transformasi untuk mendorong perusahaan memiliki daya saing dan profitabilitas yang lebih tinggi.

Merger dan transformasi memerlukan sosok pemimpin mumpuni agar dapat berjalan dengan sesuai, dan mencapai tujuannya. Kiki Iswara menilai Hery Gunardi berhasil menunjukkan hal tersebut selama merger BSI.

"Pak Hery merupakan seseorang yang berani mengambil risiko, tapi sangat penuh perhitungan. Keberanian beliau dalam mengambil risiko sangat menginspirasi, tetapi saya percaya dengan Pak Hery terutama karena pengalamannya ikut serta dalam proses merger Bank Mandiri," ujar Kiki Iswara.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri mengatakan Hery Gunardi juga dianggap berhasil untuk merespon tantangan khususnya membangun SDM unggul berlandaskan prinsip dan nilai syariah.

Ini untuk mendukung tujuan bersama menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di sektor keuangan dan perekonomian syariah. Elba juga mengapresiasi Hery Gunardi yang bisa membentuk culture perusahaan baru yang unggul, kuat dan tangguh. Untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik demi tercapainya visi dan misi BSI.

"Pak Hery dengan cermat mampu menerjemahkan cita-cita BSI dari pemangku kepentingan menjadi strategi. Meskipun menurut saya, keberhasilan merger ini tidak hanya terkait dengan strategi, tetapi juga dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia. Dan saya melihat bahwa kematangan pengalaman beliau membuat proses integrasi dari merger ini berjalan dengan lancar," ungkap Elba.

Terkait apresiasi dari para pemimpin redaksi yang hadir dalam diskusi tersebut, Hery merasa bersyukur dan menegaskan hal tersebut menjadi pelecut semangatnya yang akan disebarkan kepada seluruh insan BSI di seluruh Indonesia.

Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara tentang usulan perpanjangan program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. Adapun usulan ini sebelumnya diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga mengatakan, pemerintah akan membuka opsi agar perpanjangan kredit terdampak COVID-19 ini hanya dilakukan pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kita akan melihat dari sisi KUR karena ada permintaan dari asuransi untuk meningkatkan jumlah cadangannya," kata Airlangga, ditemui di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan, sektor asuransi dijadikan sebagai salah satu indikatornya. Pasalnya, tekanan di industri asuransi yang menjamin kredit perbankan menunjukkan bahwa persoalan risikonya juga meningkat.

"Persoalan risiko meningkat kan tentu kaitannya dengan kredit yang berpotensi bermasalah," sambungnya.

Meski opsi tersebut telah lahir, Airlangga sendiri belum dapat memastikan apakah restrukturisasi kredit COVID-19 di perbankan akan batal atau tetap dilakukan. Saat ini, proses pendalaman masih terus dilakukan.

"Nanti kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan. Nah ini sedang kita kaji dalam kebijakan KUR," ujar Airlangga.

"Tadinya kan kita (perpanjangan restrukturisasi) buat kelas menengah, tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini perbankan merasa cukup resilien, sehingga tentu kita lihat yang KUR secara spesifik," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, stimulus restrukturisasi kredit perbankan dampak COVID-19 berakhir 31 Maret 2024. OJK menyatakan, industri perbankan telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan tersebut.

Namun pada bulan Juni kemarin, Jokowi meminta agar restrukturisasi kredit pandemi COVID-19 diperpanjang sampai 2025. Hal ini merupakan salah satu bahan pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah pendalaman dan evaluasi atas program restrukturisasi kredit yang telah berjalan kemarin.

"Kam akan dalami, lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang telah diselesaikan di Maret lalu, restrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan ada potensi kemungkinan keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," kata Mahendra, ditemui di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Mahendra mengatakan, sebelum pengambilan keputusan pencabutan program restrukturisasi Maret kemarin, telah dilakukan serangkaian penghitungan dari segi kecukupan modal hingga Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pihaknya juga mengawal dan memperhatikan agar kebijakan ini tidak mengganggu likuiditas dan kapasitas pertumbuhan kredit.

Di sisi lain, OJK melihat bahwa pertumbuhan kredit di 2024 justru lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tercatat per April 2024 kredit tumbuh double digit di angka 13,09% secara year-on-year (yoy) ke posisi Rp 7.310 triliun. Angka ini naik dari pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu di 8,08% di posisi Rp 6.464 triliun.

"Jadi kalau dari segi itu sebenarnya yang terjadi maupun dari segi pada saat akhir Maret tempo hari, maupun setelahnya tidak ada yang anomali. Tapi di lain pihak, kami paham (alasan permintaan perpanjangan) dan kemarin mendapat pesan, bahwa ada perhatian khusus terhadap potensi dari pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

Bahlil mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk menjaga operasional Freeport ke depan, khususnya setelah IUPK yang dimiliki perusahaan itu habis masa berlaku yakni sampai 2041 nanti.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai (IUPK yang saat ini dimiliki), kalau tidak siapa yang mengelolanya?," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah berencana untuk menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.

Menurut Bahlil, keputusan ini diambil setelah pemerintah melihat bagaimana Indonesia mendapat banyak keuntungan setelah membeli 51% saham perusahaan pada 2018 lalu. Bahkan modal sebesar US$ 4 miliar yang digunakan negara saat itu sudah kembali hanya dalam kurun waktu 6 tahun.

"Terus saham negara sekarang sudah 51%, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10%, jadi total saham negara negara Freeport itu sebesar 61%" ucapnya lagi.

"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar US$ 4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun, Insya Allah 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untuk mengambil alih Freeport sekarang," jelasnya lagi.

Bahlil kemudian mengatakan dengan perpanjangan IUPK dan penambahan jumlah saham ini, Indonesia bisa mendapatkan untuk yang lebih besar lagi dari hasil produksi tembaga dan emas Freeport.

"Jadi kita ingin, dia menghasilkan apa, 600 ribu ton katoda tembaga, emasnya 60 ton dari 3 juta ton konsentrat. Supaya apa? ini pendapatannya untuk negara kita, jangan kita di-abuleke (dibohongi) lagi," ucap Bahlil.

Mantan manajer artis Fuji Utami Batara Ageng (BA) mengaku hanya digaji Rp 500 per bulan dengan tambahan 5 sampai 10% dari kontrak kerja sama yang diperoleh Fuji. BA sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan Rp 1,3 miliar.

Besaran gaji yang diterima BA lantas menjadi sorotan. Praktisi HR Audi Lumbantoruan menilai nilai tersebut tidak wajar untuk posisi manajer artis. Ia memperkirakan gaji ideal untuk posisi itu sekitar Rp 15 juta.

"Ya nggak wajar lah, apalagi artis manager ya," katanya saat dihubungi detikcom Kamis (11/7/2024).

"Saya tebak sekitar Rp 15 jutaan. Mungkin di bawahnya," tambah dia.

Sementara itu, Ketua Umum Sumber Daya Manusia Indonesia (ISPI), Ivan Taufiza menduga istilah gaji dari pengakuan BA mirip dengan komisi penjualan. Manajer akan mendapat imbalan berupa uang dari aktivitas yang berhasil dilakukan.

"Namun skema komisi tersebut dibayarkan dalam 2 bentuk. Satu, gaji setiap bulan Rp 500K. Dua, sisa komisi setelah berhasil," imbuhnya.

Menurutnya skema komisi bisa dibagi mirip dengan 2 bentuk di atas. Pertama, komisi bulanan yang rutin, yang nilainya berkisar 10-25% dari total komisi. Kedua, komisi yang tidak rutin sesuai pencapaian, yang nilainya berkisar 75 sampai 90 persen dari total komisi.

Dikutip dari detiknews, BA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan Rp 1,3 miliar. Kanit Krimsus Polres Jakarta Barat AKP Tomi Kurniawan mengatakan, meski hanya digaji Rp 500 ribu, Batara berhak atas 5-10 persen dalam perjanjian kerja sama Fuji dan suatu brand.

"Berdasarkan keterangan saudari FU, bahwa saudara BA itu digaji Rp 500 ribu per bulan. Namun, apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, saudara BA dapet keuntungan 5 sampe 10 persen dari setiap kontrak," kata AKP Tomi Kurniawan di Mapolres Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).

Komisi VI DPR RI telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Asabri sebesar Rp 3,61 triliun di 2025. Suntikan modal akan digunakan untuk perbaikan permodalan perusahaan BUMN tersebut yang bergerak di bidang asuransi dan pembayaran pensiunan abdi negara.

PMN kepada Asabri diberikan dengan catatan agar tidak untuk dikorupsi seperti kasus yang pernah terjadi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta memastikan agar setiap PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Untuk Asabri, Erick Thohir mengatakan pengelolaan dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan TNI/Polri ke depan kemungkinan akan berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini mencegah adanya lagi kasus penyelewengan.

"Saya bilang ke depan, mungkin dana-dana pensiun seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan karena memang lebih baik seperti di sana," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Lagi nunggu, suratnya sudah, kita tunggu. (Ada kemungkinan di 2025?) Bisa," ujar Erick Thohir.

Dalam forum rapat kerja, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino memberi catatan kritis terhadap usulan PMN yang diberikan kepada Asabri. Dia tak mau dana PMN ini pada ujungnya dikorupsi lagi.

"Bahwa PMN ini hanya digunakan untuk pembayaran kewajiban manfaat bagi peserta, dan yang paling penting PT Asabri wajib menyampaikan laporan investasi berikut hasilnya terhadap penggunaan dana PMN ini secara berkala kepada Komisi VI untuk mendapatkan jaminan bahwa PMN ini digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk dikorupsi," kata Harris Turino.

Sejak pertengahan 2022, Kementerian Keuangan memang sedang meninjau pengaturan kelembagaan yang tepat untuk mengelola program pensiun mandatory Taspen dan Asabri. Berdasarkan catatan detikcom, ada tiga opsi yang sedang dikaji.

Pertama, dana yang ada dikelola oleh Kementerian BUMN. Kedua, membuat lembaga khusus atau disebut Sui Generis yang diberi amanat oleh undang-undang. Ketiga atau terakhir adalah menempatkan pengelolaan dana tersebut pada unit di bawah salah satu kementerian, misalnya Kementerian Keuangan.

Harga tiket pesawat yang tinggi menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, ia menyebut harga tiket pesawat Indonesia salah satu yang termahal.

Luhut mengatakan, harga tiket pesawat yang tinggi karena pulihnya aktivitas penerbangan setelah pandemi. Pada tahun ini, diperoyeksi ada 4,7 miliar penumpang secara global atau naik sebanyak 200 juta jika dibandingkan tahun 2019.

"Harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini, penyebabnya karena aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi. Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019," kata Luhut dikutip dari Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

Luhut bahkan menyebut, tiket pesawat Indonesia termahal kedua di antara negara berpenduduk tinggi setelah Brasil.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," katanya.

Terkait hal tersebut, pihaknya pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satunya ialah melakukan evaluasi biaya operasi.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," katanya.

Generasi Z dewasa di Amerika Serikat disebut menghadapi tantangan keuangan yang semakin besar karena inflasi dan kenaikan biaya hidup. Kondisi ini berdasarkan laporan dari Bank of America yang baru ditebitkan, Rabu (10/7).

Dikutip dari Reuters, Kamis (11/7/2024) Laporan dari Bank of America berdasarkan survei pada bulan April dan Mei lalu. Survei tersebut disesuaikan dengan tolok ukur populasi nasional, termasuk gender dan ras.

Dalam survei tersebut tercatat saat ini 46% Gen Z di AS bergantung pada bantuan keuangan orang tua mereka. Hal ini dipengaruhi dengan naiknya biaya hidup di negara tersebut.

Bahkan Separuh dari 1.091 anak muda berusia 18 hingga 27 tahun yang disurvei oleh bank tersebut disebut sulit membeli rumah selama lima tahun ke depan.

Survei itu juga menunjukkan 46% generasi Z AS kesulitan menabung untuk masa pensiunnya dan 40% Gen Z disebut belum siap mulai berinvestasi dalam lima tahun ke depan.

Tabungan darurat juga menjadi kendala lainnya, di mana 57% responden Gen Z kekurangan uang untuk menutupi pengeluaran selama tiga bulan.

Untuk itu Bank of America mewanti-wanti agar Gen Z di Negeri Paman Sam itu dapat mengelola keuangannya dengan baik.

"Saat saya berbicara dengan generasi muda, khususnya Gen Z, saya meminta mereka untuk menetapkan anggaran dan menaatinya," kata kata Pesiden Perbankan Ritel Bank of America, Holly O'Neill.

Meski begitu, dalam survei menunjukan sebagian 67% Gen Z melakukan perubahan gaya hidup untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Cara Gen Z mengendalikan keuangannya, misalnya mengurangi makan di restoran, tinggal di rumah daripada menghadiri acara, dan berbelanja di toko kelontong yang lebih murah.

https://www.reuters.com/markets/us/gen-z-consumers-us-rely-parents-inflation-squeezes-budgets-study-shows-2024-07-10/

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pengadaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025. Sebelumnya, PT KAI, PT INKA, PT PELNI, dan Perum Damri telah mengajukan untuk suntikkan modal dari negara.

Kemudian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7) kemarin, ada tujuh BUMN meminta persetujuan mendapatkan suntikkan modal, yakni IFG, Asabri, Biofarma, ID Food, PLN, Danareksa, dan Len Industri.

Berikut Daftar BUMN yang juga Minta Mendapatkan PMN untuk 2025:

1. IFG

Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG) mengajukan persetujuan Komisi VI DPR RI untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 3 triliun untuk 2025.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan suntikkan modal itu diminta untuk memperkuat keberlanjutan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam menjamin penyaluran KUR dilakukan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo.

2. Asabri

PT Asabri (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono mengatakan PMN itu diusulkan untuk penyehatan keuangan perusahaan dan pembayaran premi kepada peserta.

"Hal yang mendasari permintaan PMN, karena langkah strategis yang telah dan akan dilakukan tersebut diperkirakan belum memberikan sustainability, maka perseroan mengajukan PMN sebesar Rp 3,61 triliun untuk APBN 2025," kata dia.

3. Biofarma

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi PT Biofarma (Persero) juga meminta keperluan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,21 triliun untuk tahun 2025.

Direktur Utama Biofarma Shadiq Akasya mengatakan usulan PMN sebesar Rp 2,21 triliun itu untuk pembangunan sarana produksi berupa bangunan, alat dan mesin. Proyek tersebut akan memproduksi beberapa jenis vaksin.

4. ID Food

Holding Pangan ID Food atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,6 triliun. Suntikan modal itu diajukan untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto juga mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan juga sudah cukup besar. Maka, untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," terang dia.

5. PLN

PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk tahun 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk program Listrik Desa (Lisdes).

Darmawan menjelaskan dana PMN akan dipakai melistriki 85 ribu masyarakat di 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa. PLN juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya.

6. Danareksa

PT Danareksa (Persero) mengajukan agar diberi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun di 2025. Suntikan tersebut secara garis besar untuk pengembangan usaha dan menjalankan penugasan dari pemerintah.

Pengajuan PMN Rp 2 triliun akan disalurkan untuk 4 project sebagai core bisnis yaitu pengembangan kawasan industri, pengembangan SPAM Bandung, serta pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Lalu 1 project lainnya sebagai penugasan untuk pembangunan KEK Ketahanan Pangan dan Energi Merauke.

7. Len Industri

Induk BUMN Pertahanan atau DEFEND ID PT Len Industri (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2025.

Direktur Utama Len Industri Boby Rasidin menjelaskan, pihaknya berkomitmen mewujudkan pemenuhan alutsista atau alat utama sistem senjata berteknologi modern untuk pertahanan negara. Teknologi yang akan diadopsi fokus pada alat yang strategis bagi konsep pertahanan Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menrgetkan produksi BBM campuran bioetanol 700 ribu ton per tahun. Pemerintah akan fokus produksi bioetanol dengan komoditas gula.

"Memang kalau dilihat sendiri kan bioetanol yang dibutuhkan dalam jangka pendek ini kalau kita mau baik, itu butuh 700 ribu. Artinya perlu percepatan produksi," beber Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Salah satunya yang sudah dimulai produksinya oleh Pertamina dan PTPN, yaitu pabrik PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Surabaya Jawa Timur. Pabrik Enero bisa memproduksi 30 ribu ton BBM bioetanol per tahun.

"Ini sudah disalurkan ke hampir 86 pom bensin di Jawa, tapi ini masih trial ya, jadi ini akan didorong," kata Erick.

Selain itu pengembangan bioetanol melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke. Kombinasi pengembangan lewat KEK dan kerja sama BUMN ditargetkan bisa menggenjot produksi hingga 700 ribu ton per tahun.

"Ada dua yang didorong di Merauke, PSN dan juga ada KEK yang dikelola BUMN, jadi ada private sector dan BUMN yang produksi percepatan," ujar Erick.

Erick juga mengatakan kebijakan bioetanol yang dicampur ke BBM ini bakal diteruskan oleh Prabowo Subianto ketika memimpin Indonesia bulan Oktober mendatang.

"Saya yakin pemerintah ke depan pak Prabowo meyakini bioetanol ini menjadi salah satu solusi," sebut Erick