Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Pemerintah berencana meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara. Badan ini digadang-gadang bakal seperti Temasek di Singapura

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar dari 7 BUMN raksasa.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara merespons informasi tersebut. Erick tidak secara gamblang memastikan ketujuh perusahaan plat merah itu akan dikelola Danantara. Sebab peluncuran Danantara masih dalam tahap pembahasan.

Karena hal itu juga Erick belum bisa memastikan akan seperti apa status Danantara nanti. Akan menjadi superholding BUMN, sovereign wealth fund (SWF), atau mungkin status kelembagaan lainnya.

"Ini (status entitas Danantara) yang masih jadi kajian. Yang pasti, kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset bank Mandiri. Cuman kalau tadi ini ditanya 'Pak, ini dealnya (peluncuran Danantara) kapan?', Nah ini lagi kajian," kata Erick kepada wartawan saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Nah sama Danantara ini masih dalam kajian. Apakah ada Peraturan Pemerintah-nya, apakah ada undang-undangnya, itu biar yang ahlinya" sambungnya.

Meski tidak memastikan 7 BUMN tersebut akan dikelola Danantaa, namun Erick menilai ketujuh perusahaan plat merah yang masuk dalam entitas pengelola investasi itu memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Kalau kami di BUMN senang (ada pembentukan Danantara), kenapa? Karena artinya kinerja kita yang selama ini diapresiasi. Di mana tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat. Nah sisanya nanti ya kembali, memang garis tangan saya, restutorisasi," ucapnya lagi.

Donald Trump menang pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS). Dalam waktu dekat dia bakal menjadi orang nomor satu lagi di AS. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai Trump memiliki gaya kepemimpinan yang cukup proteksionis, hal ini lah yang harus diantisipasi oleh pemerintah.

Rosan mengatakan Trump cenderung akan menjadikan Amerika menjadi nomor satu dalam banyak hal. Khususnya dalam persaingan menjadi negara adidaya dengan China, Rosan bilang Trump kemungkinan bakal memiliki kebijakan yang keras bila berurusan dengan China.

Diketahui saat Trump menjabat sebagai presiden di periode pertamanya kemarin, perang dagang pecah antara Amerika dan China. Hal ini pun menimbulkan riak-riak negatif bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia.

"Kita akan lihat memang Trump ini akan mendorong American First dan dia pasti akan lebih tough ke China, ini kalau kita lihat di zaman Presiden Trump waktu itu," beber Rosan usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Eks Ketua Umum Kadin itu mengatakan saat ini pemerintah terus memantau kebijakan apa yang kemungkinan akan dilakukan Trump, khususnya yang berhubungan dengan China. Sebab, kebijakan keras Trump sudah pasti bisa berpengaruh ke perekonomian Indonesia.

"Kita lihat dengan adanya Presiden Terpilih Trump ini apakah dia akan kencang kebijakannya ke China atau ini akan memengaruhi ke China, itu kan bisa ada pengaruh ke kita juga," sebut Rosan.

Namun, Rosan sendiri percaya diri meskipun Trump menjadi presiden, investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia tidak akan seret. Menurutnya, selama 10 tahun terakhir pun, termasuk saat Trump jadi presiden untuk pertama kalinya investasi Amerika ke dalam negeri tak pernah mengalami koreksi mendalam.

"Kalau investasi ke kita kan nggak menurun. Stabil, tidak mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir, nggak mengalami penurunan," tegas Rosan.

Rosan menekankan kemungkinan investasi di energi terbarukan akan tetap jor-joran masuk ke Indonesia, termasuk dari Amerika Serikat. Pasalnya, investasi energi hijau saat ini menjadi tren di semua negara yang ada di dunia.

"Ya kita lihat yang pasti yang bisa saya sampaikan investasi EBT menurut saya akan selalu jadi prioritas semua negara, termasuk AS," kata Rosan.

Presiden Prabowo Subianto hingga kini tak kunjung meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara), ini menjadi lembaga pengelola investasi besar di Indonesia. Istana buka-bukaan alasan Prabowo tak mau buru-buru meluncurkan Danantara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," beber Hasan Nasbi.

Hasan bilang Danantara bakal menjadi lembaga superholding yang menyerupai Temasek atau GIC asal Singapura. "Bentuknya nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Saksikan Live DetikSore:

Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya.

"Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," tambahnya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial.

"Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. "Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berencana membuka dua rute penerbangan terbaru mulai 18 November mendatang. Dua rute terbaru itu, yakni rute Denpasar-Balikpapan pp dan rute Makassar - Balikpapan pp

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan diluncurkannya rute penerbangan baru ini sejalan dengan fokus pemerintah yang tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibukota Nusantara (IKN). Dia menilai aksesibilitas Bali dan Makassar sebagai salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia dapat turut berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN mendatang.

Dia menyebut hal ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

"Diluncurkannya rute penerbangan langsung dari Denpasar, Bali dan Makassar menuju Balikpapan dan sebaliknya ini menjadi representasi komitmen Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional yang senantiasa hadir memenuhi kebutuhan konektivitas udara khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya menuju salah satu destinasi favorit di Indonesia," kata Irfan dalam keterangannya, Kamis 7/11/2024).

Adapun rute Denpasar-Balikpapan akan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak 3 (tiga) kali seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 1 jutaan.

Sementara itu, rute Makassar-Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak 4 (empat) kali seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun harga tiket untuk rute tersebut dibanderol mulai dari Rp 700 ribuan.

Lebih lanjut, penerbangan tersebut akan berangkat dari Denpasar, Bali diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 13.45 waktu setempat. Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 waktu setempat dan tiba di Denpasar pukul 16.10 waktu setempat.

Adapun penerbangan dari Makassar dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 waktu setempat. Adapun penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 waktu setempat dan tiba pukul 12.15 waktu setempat.

"Kami berharap dengan kehadiran dua rute terbaru yang terhubung langsung ke Balikpapan ini dapat mengoptimalkan upaya penguatan infrastruktur daerah yang dapat mewujudkan interkonektivitas nasional bagi pemerataan dan kemajuan perekonomian Indonesia," jelas Irfan.

Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Trump meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres. Meski begitu, kemenangan Trump berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika resmi jadi Presiden AS dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satunya, rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di AS dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian, menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, sehingga rencana penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan kembali menekan nilai tukar rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar AS akan mempersempit peluang Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," papar Josua.

Kemudian ada juga sejumlah rencana terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap Indonesia. Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut, Trump ingin menetapkan bea tambahan 60-100% produk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi Indonesia mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden AS kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap Indonesia.

Ia khawatir salah satu kampanye Trump yang akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid II yang akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, diperkirakan kuat akan memenangkan kontestasi pilpres 2024. Sebab hingga saat ini jumlah suara yang didapat Trump jauh lebih unggul dari saingannya, capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 04:00 waktu AS atau 16.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 219 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Lalu apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih jika Donald Trump benar terpilih sebagai presiden AS?

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika terpilih sebagai presiden nanti dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Salah satunya ada rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di dalam negeri (AS) dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua saat dihubungi detikcom.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai dolar terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS. Sehingga rencana penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) ke depannya pun juga akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan akan kembali menekan nilai mata uang rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar ini akan mempersempit peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dollar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah," papar Josua.

"Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," tambahnya.

Kemudian ada juga sejumlah rencananya terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap RI. Di mana Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut ia ingin memberi bea tambahan 60%-100% untuk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi RI mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10%-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Donald Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian RI. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro-Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap RI.

Namun ia mengkhawatirkan salah satu isi kampanye Trump yang mengatakan ia akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Kemudian ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid dua yang sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama atau terbesar Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan peran dagang dengan Tiongkok," ucapnya.

"Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim lagi.

Dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) di Amerika Serikat (AS) antara calon presiden Donald Trump dengan Kamala Harris menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Trump sendiri hampir dipastikan menang dalam Pilpres ini.

Perry mengatakan sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pemilu AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump yang sejauh ini unggul dalam perhitungan sementara.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi ke depan, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ungkap Perry.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin sempit.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu satu, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS itu, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

Sejauh ini, media Fox News adalah satu-satunya jaringan media AS yang telah mengumumkan kemenangan Trump. Dia disebut telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres.