Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menyebutkan penerapan kebijakan antikarbon atau Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM) yang akan dilakukan Uni Eropa akan menghambat kinerja ekspor baja.

Kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan diterapkan di Eropa mulai tahun 2025. Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan penerapan CBAM secara efektif pada tahun 2026 selain untuk menjamin tidak terjadinya carbon leakage ke Eropa, namun juga merupakan hambatan bagi ekspor produk baja ke Uni Eropa (UE).

"Banyak negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea masih keberatan dengan penerapan CBAM," jelas Purwono pada Kontan, Senin (8/7).

Menurut Purwono kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada ekspor produk ke Uni Eropa. Hal itu karena setiap ton produk baja ke UE akan dikenakan sertifikat pajak karbon sekitar 390 Euro.

"Hal itu mengakibatkan ekspor ke UE hampir tidak mungkin dilakukan," ujarnya.

Guna menghadapi kebijakan CBAM tersebut, Purwono menyebutkan KRAS telah mempersiapkan sejumlah startegi. Di antaranya memulai program reduksi emisi karbon dengan efisiensi energi dan material serta adopsi teknologi net zero emission. Selain itu, juga mulai membidik tujuan pasar ekspor baru mulai tahun 2026 seperti Turki dan Afrika.

"Target tahun ini adalah mendapatkan pasar baru ekspor dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan secara bertahap menurunkan emisi karbon," ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta restu Badan Anggaran Anggaran (Banggar) DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan penggunaan SAL tersebut sebagai upaya untuk menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap rendah meski defisit APBN 2024 melebar ke level 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Menkeu menyebut, saat ini pemerintah terus berupaya agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak di tengah suku bunga global yang tinggi serta rupiah yang tertekan. Oleh karena itu, pemerintah akan mampu menjaga daya saing akan yield SBN tanpa mengalami tekanan yang besar.

"Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan bisa menjaga kinerja SBN," katanya.

Untuk diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp 609,7 triliun.

Proyeksi defisit APBN 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah," katanya.

Sri Mulyani menyebut,pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 609,7 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Sri Mulyani memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN 2024. Ini masih tumbuh tipis 2,9%, ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Pada sisa enam bulan di tahun 2024 ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah optimis dapat menghimpun setoran pajak mencapai Rp 1,028,1 triliun. Angka ini diperkirakan tumbuh 14,5% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Bendahara Negara itu menegaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak di semester II-2024, pemerintah akan meningkatkan kegiatan pengawasan dan kepatuhan bagi wajib pajak.

"Kita juga akan meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan UU HPP. Penerimaan pada semester II diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester I," ucapnya.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak hingga akhir tahun akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan.

Perlu diketahui, penerimaan pajak tercatat Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target APBN 2024. Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan penurunan pajak terutama disebabkan oleh penurunan PPh Badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan di tahun sebelumnya, sebagai dampak moderasi harga komoditas di tahun 2023. Selain itu, penurunan pajak juga disebabkan oleh kenaikan restitusi.

"Pajak turun disebabkan utamanya untuk PPh Badan yang, terutama berbasis komoditas mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam. Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran pajak Badan juga mengalami penurunan," ujarnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi asuransi komersial pada Mei 2024 meningkat 8,59% secara year on year (YoY) atau senilai Rp 137,40 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan angka ini termasuk dari premi asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi.

Premi asuransi jiwa tercatat tumbuh sebesar 2,23% secara tahunan menjadi Rp 73,51 triliun pada Mei 2024 dan premi asuransi umum dan reasuransi juga tercatat tumbuh 16,94% secara tahunan menjadi Rp 63,9 triliun pada Mei 2024.

"Kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

OJK juga mencatat total aset industri asuransi di Mei 2024 mencapai Rp 1.120,57 triliun angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun. Total aset industri asuransi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,30%.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa akhir liburan sekolah menjadi momen penting bagi industri pariwisata termasuk emiten pengelola hotel.

Pasalnya, mulai dari akhir bulan Juni hingga pertengahan Juli 2024, banyak sekolah-sekolah memasuki masa pengambilan rapor dan kenaikan kelas, sekaligus bertepatan dengan musim liburan sekolah dari segala jenjang pendidikan di Indonesia.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) optimistis libur sekolah kali ini akan mengerek tingkat hunian hotel.

Harun Hajadi, Direktur Ciputra Development menyebutkan bahwa musim liburan ini bisa memberikan dampak peningkatan sekitar 15% terhadap tingkat okupansi hotelnya di berbagai daerah.

"Ya untuk musim liburan pasti ada dampak, sekitar 15% on the average semua hotel kita," kata Harun kepada Kontan, Senin (6/7).

Sementara itu, Emiten pengelola hotel, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) juga percaya diri mampu meraih kinerja cemerlang pada semester kedua ini ditopang oleh musim liburan sekolah.

Direktur Pemasaran Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro menyampaikan bahwa liburan ini diharapkan keterisian kamar hotel mencapai 95%.

Ia menambahkan pada semester kedua ini pendapatan mengalami pertumbuhan sekitar 15% dibandingkan tahun pada semester pertama 2024.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menyiapkan beberapa strategi yakni gencar melakukan pemasaran melalui sosial media dan penambahan dua wahana baru.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal bersama sejumlah Menteri kabinet. Rapat tersebut membahas tentang Dana Abadi Pariwisata Berkualitas (Tourism Fund).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah rencana pungutan iuran kepariwisataan dari tiket pesawat.

Sandiaga mengatakan, rencana itu awalnya adalah ide. Tapi ide tersebut bukan usulan dari Kementerian Parekraf maupun Kementerian Perhubungan.

"Jadi itu sudah bisa dengan tadi arahan bapak presiden, sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan dan masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan bagi iuran kepariwisataan dari tiket pesawat," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sandiaga melanjutkan, regulasi Tourism Fund akan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Total dana tourism fund pada tahap awal sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2025 yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. Tapi itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi itu dana yang dikelola oleh BPDLH dan dari hasilnya itu maupun jumlahnya yang bisa digunakan untuk membiayai event-event yang disetujui presiden," jelas Sandiaga.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi, Odo RM. Manuhutu menyampaikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata berkualitas di Indonesia.

Melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25 miliar sampai 1,5 miliar perjalanan pada 2024, dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar Rp 3.000,78 triliun.

Target tersebut ditetapkan dalam rangka BBWI yang telah didukung beberapa kebijakan, termasuk diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, penyelenggaraan event nasional dengan sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS (Onlines Single Submission).

Odo mengungkapkan bahwa 85% aktivitas wisata domestik menggunakan angkutan darat, 3% menggunakan angkutan perairan dan 12% menggunakan angkutan udara.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menyatakan kenaikan harga biodiesel merupakan dampak dari kenaikan harga minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) global seiring supply vegetable oil yang belum meningkat secara signifikan akibat faktor iklim dan demand yang masih baik.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel untuk bulan Juli 2024 sebesar Rp 12.161 per liter atau naik Rp 429 jika dibandingkan Juni sebesar Rp 11.732 per liter.

Coorporate FundingDept Head Triputra Agro Persada (TAPG), Regina Anggraeni mengatakan, kenaikan harga biodiesel diperkirakan tidak akan mempengaruhi kinerja program Biodiesel nasional karena BPDP Kelapa Sawit masih dapat memberikan insentif yang cukup dari pengelolaan dana serta pungutan ekspor yang juga meningkat di bulan Juli ini.

"Program biodiesel ini diharapkan masih dapat mengurangi ketergantungan dari impor fossil fuel dan menjaga demand domestic dari CPO," ungkapnya kepada KONTAN Senin (8/7).

Regina menerangkan, bisnis biodiesel memiliki skema industri yang membantu industri melalui program BPDP Kelapa Sawit sehingga dapat beradaptasi di setiap level harga.

Menurutnya, tujuan utama dari program ini memang untuk mengurangi ketergantungan dari energi berbasis fossil dengan mengganti dengan renewableenergy yang dimiliki oleh Indonesia dimana salah satunya adalah vegetable oil melalui kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber daya strategis nasional.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis bioetanol untuk Bulan Juli 2024 sebesar Rp15.101 per liter.

"Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah mematok HIP BBN bioetanol Bulan Juli Tahun 2024 menjadi Rp 15.101 per liter. Hal itu tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor T-2222/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2024. Ketetapan tersebut berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2024," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Agus menerangkan ada kenaikan HIP BBN bioetanol pada Bulan Juli sebanyak Rp 479 per liter apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni sebesar Rp14.622 per liter pada Bulan Juni 2024 lalu.

Adapun perhitungan besaran harga HIP BBN bioetanol tersebut, jelas Agus, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

"Harga tetes tebu KPB Rata-rata 15 Januari s.d. 14 Juni 2024, yakni Rp2.682/kg. Sedangkan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode 15 Mei - 14 Juni 2024 sebesar Rp 16.159. Sehingga ditetapkan Harga HIP BBN bioetanol Bulan Juli 2024 sebesar Rp 15.101 per liter," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperingatkan pemerintah agar defisit tahun 2024 ini tak melebihi rencana defisit yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pelaksanaan APBN 2024. Hal ini imbas dari prognosis defisit APBN 2024 yang lebih besar dari target APBN 2024.

Pasalnya, Undang-Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29% Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 522,8 triliun. Namun progronosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% PDB setara Rp 609,7 triliun.

Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp 3.325,1 triliun menjadi Rp 3.412,2 triliun.

"Mencermati laporan realisasi APBN Semester I-2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati-hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024," ujar Said dalam keterangan yang diterima KONTAN, Senin (8/7).

Berdasarkan laporan Kemenkeu, pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47% dari target APBN 2024.

Menurut Said, capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.028 triliun atau hanya 44,5% dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4%.

Kemudian, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun atau 42% dari target APBN 2024.

"Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akselaratif dengan realisasi pendapatan negara di tahun berjalan," kata Said.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN Tahun Anggaran 2024 mencapai 2,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp 609,7 triliun.

Proyeksi defisit APBN 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri asuransi di Indonesia mencapai Rp 1.120,57 triliun pada Mei 2024. Jumlah aset ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset industri asuransi tersebut meningkat 1,30% secara tahunan atau year on year (YoY).

Sementara itu, dari sisi asuransi komersil, akumulasi pendapatan premi naik sebesar 8,59% YoY atau senilai Rp 137,40 triliun pada Mei 2024, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23% YoY menjadi Rp 73,51 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94% YoY menjadi Rp 63,9 triliun.

"Kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

Di sisi lain, total aset asuransi non-komersil sebesar Rp 219,58 triliun atau terkontraksi 1,86%. Sedangkan nilai premi asuransi non-komersil tercatat Rp 73,04 triliun atau meningkat sebesar 6,73% pada Mei 2024.

Kemudian, total aset dapen tumbuh sebesar 8,36% dengan nilai Rp 1.439,71 triliun. Untuk program sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan 4,90% menjadi Rp 372,52 triliun.

Total aset program pensiun wajib mencapai Rp 1.067,19 triliun atau tumbuh 9,62% YoY. Sedangkan program penjaminan nilai asetnya tumbuh 8,95% dengan nilai Rp 47,07 triliun pada Mei 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat satu penyelenggara dari 100 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar hingga akhir Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait progress action plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari satu perusahaan fintech lending yang dimaksud.

"Baik berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing yang kredibel, serta opsi pengembalian izin usaha," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp 64,56 triliun. Adapun pencapaian pada Mei 2024 tumbuh sebesar 25,44% Year on Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Mei 2024 tercatat dalam kondisi terjaga. TWP90 pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,91%.

Adapun TWP90 pada Mei 2024 tercatat menurun dari posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%. Namun, posisi Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan posisi April 2024 yang sebesar 2,79%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi subsidi energi diperkirakan membengkak tahun ini. Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Asal tahu saja, realisasi volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) hingga semester I-2024 telah mencapai 7,16 juta kilo liter (kl) atau turun 0,05% dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7,17 juta kl.

Sementara untuk LPG 3 kg terealisasi 3.365,8 juta kg, atau naik 1,4% dari 3.318,2 juta kg. Begitu juga untuk subsidi listrik dari 39,2 juta pelanggan menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4%.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," kata Sri Mulyani.