Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjaga eksistensi daerahnya sebagai lumbung pangan di Indonesia.

Pasalnya, daerah dengan luas 1.768 km2 ini memiliki banyak varietas unggulan yang secara kualitas sudah diakui tak hanya di dalam negeri, tapi juga mancanegara.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang besar dengan berbagai komoditas pertanian unggulan. Sehingga perlu upaya untuk menjaga dan meningkatkan potensi tersebut.

Upaya Dadang dalam mengawal Kabupaten Bandung sebagai daerah lumbung pangan dijabarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah.

Menurut Ningning, Bupati Dadang sudah mengawali langkah dalam merawat sektor pertanian di Kabupaten Sumedang dengan terlebih dahulu melindungi Kawasan pertanian agar tidak beralih fungsi dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Ahamdulillah Pak Bupati Bandung sedang betul-betul menciptakan lahan sawah dilindungi, tidak beralih fungsi lahan lewat Perbub. Kita sudah memiliki Perda perlindungan petani dan kita sedang menginisiasi Perbup lahan sawah dilindungi," ungkap Ningning belum lama ini kepada Bisnis.

Selain itu, Ningning juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan sejumlah insentif untuk petani agar meningkatkan produktivitasnya. Beberapa di antaranya adalah pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk area pertanian.

Kemudian, ada juga dukungan sarana dan prasarana pertanian. Untuk sarana pertanian, pihaknya mendukung dari mulai penyediaan benih, pupuk, alat produksi pertanian dan Rice Milling Unit (RMU) untuk mendukung pengolahan hasil panen.

"Dari pasarananya, di 2024 ini ada masterplan untuk prasarana irigasi, jalan usaha tani, ataupun alat-alat musim pertanian dalam satu aplikasi sehingga kita bisa memberikan dukungan di kelompok ini apa yang dibutuhkan dan sebagainya," ungkapnya.

"Mudah-mudahan ini menjadi roadmap dan big data Kabupaten Bandung yang bisa mengitervensi bahwa petani itu butuh apa untuk produksi pangannya," tambahnya.

Selanjutnya, Bupati Dadang Supriatna juga memiliki misi untuk membuat rumah produksi di setiap klister produksi pangan di Kabupaten Bandung.

Nantinya, beberapa kecamatan atau daerah yang memproduksi varietas yang sama akan dibuat klaster yang di dalamnya terdapat rumah produksi.

"Pak Bupati inginnya kita memiliki rumah produksi, jadi akan menggabungkan beberapa kecamatan yang menjadi sektor. Kita untuk 2024 ini ada klaster, nanti ujungnya akan ke rumah produksi, klasternya tanaman pangan ada klaster untuk bawang merah, ada cabai, kopi dan juga klaster peternakan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi tidak banyak berkomentar tentang sosok berinisial T yang disebut sebagai aktor bisnis judi online.

Sosok T sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dalam sebuah acara di Medan, Sumatra Utara.

"Kalau tanya inisial-inisial tanya ke yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis?" kata Budi di kantornya, Kamis (25/7/2024).

Dia juga enggan berspekulasi mengenai sosok T tersebut. Sebab, terdapat banyak orang yang memiliki inisial T. Oleh karenanya, dia meminta agar menanyakan langsung ke Kepala BP2MI Benny Rhamdani selaku sumber yang mengungkapkan sosok T ke publik.

Di samping itu, kata Budi, pihaknya saat ini hanya fokus melakukan pencegahan terhadap praktik judi online di Indonesia.

"Kita tidak mau berspekulasi tentang nama-nama, begini tugas saya mencegah, tugas kami mencegah supaya jangan ada masyarakat yang bermain judi online," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengaku telah melaporkan sosok aktor pengendali bisnis judi online di Indonesia dari Kamboja berinisial T ke Presiden hingga Kapolri.

Benny menyebut laporan sosok T ke Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Sigit dilakukan pada rapat terbatas di Istana. Menurutnya, Jokowi dan Listyo merespons dengan kaget usai mengetahui sosok aktor pengendali judi online tersebut.

"Orang ini [T]adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh hukum," tambahnya.

Bisnis.com, MATARAM - Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendorong para peternak unggas terutama ayam broiler agar menggunakan pakan mandiri sehingga tidak tergantung pada pakan pabrikan.

"Pakan mandiri bisa dari pengembangan industri maggot serta potensi-potensi pakan dari alam lain," kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram HM Saleh di Mataram, Kamis (25/7/2024).

Hal tersebut disampaikan menyikapi kenaikan harga ayam broiler di pasar tradisional yang mencapai Rp37.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram.

Kenaikan harga ayam broiler tersebut salah satunya dipicu kenaikan harga pakan. Untuk itulah, Saleh berharap peternak bisa mengembangkan pakan mandiri dari potensi alam.

Dikatakan, pengembangan pakan mandiri salah satunya dengan menggunakan maggot bisa mengurangi ketergantungan peternak pada pakan pabrikan, selain itu dapat mengurangi biaya produksi.

Dampak positif lainnyaadalah mengoptimalkan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pakan maggot sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) bisa berkurang.

"Jadi sekarang kita perlu menyiapkan skenario bagaimana pengembangan industri maggot serta potensi-potensi lain bisa menjadi pakan unggas," katanya.

Apalagi, kata Saleh, berdasarkan arahan dari Dinas Pertanian Provinsi NTB, kabupaten/kota diminta melakukan pengendalian pemasukan daging beku baik ayam maupun sapi, karena berkaitan dengan ekosistem peternakan di NTB.

Jika yang masuk itu DOC (bibit ayam) jumlahnya masih dibebaskan, sebab akan dikembangkan jadi ayam petelur dan pedaging oleh peternak

Begitu juga kalau yang masuk daging olahan seperti sosis, bakso dan lainnya masih dibolehkan. "Yang diminta untuk dikendalikan adalah daging beku," katanya.

Alasannya, kata Saleh, yang harus dipikirkan saat ini tidak hanya kondisi di Kota Mataram saja, melainkan se-NTB terkait bagaimana peternak ayam di luar Kota Mataram.

"Kebutuhan daging ayam di Kota Mataram banyak didatangkan dari luar kota, sehingga ekosistem industri peternakan di NTB harus tetap diperhatikan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika pengendalian pemasukan daging beku dikhawatirkan memicu kenaikan lebih tinggi karena stok terbatas sehingga bisa terjadi inflasi, pemerintah kota tentu akan membuka sedikit keran pemasukan daging beku.

"Artinya, bukan menutup pemasukan daging beku secara penuh tetapi kami kendalikan untuk menjaga keberadaan peternak di daerah ini," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikabarkan mengusulkan nama Wahyu Tjiptaningsih-Teguh Rusiana Merdeka menjadi pasangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon.

Diketahui, Wahyu Tjiptaningsih adalah mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan juga merupakan istri dari mantan Bupati Cirebon periode 2013-2018.

Sementara, Teguh Rusiana merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 dari Partai Golkar.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cirebon Subhan mengatakan kedua nama tersebut sudah diusulkan. Namun, nama yang direkomendasikan untuk menjadi peserta dalam kontestasi tersebut tergantung pimpinan pusat.

"Tidak menutup kemungkinan, bisa saja sudah ada yang merapat ke pusat. Sebelum rekom keluar, semua kemungkinan bisa terjadi," kata Subhan di Kabupaten Cirebon, Kamis (25/7/2024).

KIM merupakan koalisi dari empat partai politik yakni, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan Demokrat. Koalisi awalnya hanya diikuti oleh tiga partai, namun, pada Minggu (16/6/2024), PKB resmi bergabung.

Wahyu Tjiptaningsih awalnya merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia keluar lantaran partai logo banteng itu merekomendasikan bupati petahan, yakni Imron Rosyadi.

"Saya sudah resmi keluar dari PDIP karena komunikasi dengan pihak sana sudah tidak berjalan. Memilih Gerindra untuk melanjutkan dan saya harap PDIP tetap berkomitmen dengan tujuannya," kata Wahyu atau akrab disapa Ayu.

Untuk menuju Pilkada Kabupaten Cirebon 2024, Ayu mengaku sudah mendaftarkan diri ke tiga partai politik. Partai politik tersebut adalah PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Ayu menyebutkan, ia bakal menerima hasil kesepakatan Koalisi Indonesia Maju (KIM). "Apapun hasilnya saya mendukung. Terpenting, Kabupaten Cirebon maju," kata Ayu.

Wahyu Tjiptaningsih merupakan istri dari terpidana korupsi Sunjaya Purwadisastra yang terpilih sebagai Wakil Bupati Cirebon dalam pemilihan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada Rabu (2/12/2020).

Wahyu Tjiptaningsih menggantikan posisi Imron Rosyadi yang sebelumnya menjadi wakil bupati mendampingi Sunjaya.

Bisnis.com, KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan mengatakan pekan gawai dayak yang rutin dilaksanakan setiap tahun di Kapuas Hulu bukan sekadar pelestarian adat budaya, namun juga sebagai ajang promosi adat budaya peninggalan leluhur suku dayak di daerah tersebut.

"Adat dan budaya di Kapuas Hulu unik dan beragam, tentu itu modal utama untuk kita menarik perhatian wisatawan dalam menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat," kata Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu (24/7/2024).

Fransiskus mengatakan adat dan budaya peninggalan leluhur mesti terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda.

Ia mengakui bangga atas keterlibatan generasi muda dalam berbagai rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Pekan Gawai Dayak Kapuas Hulu.

Menurutnya, adat dan budaya penting ditanamkan kepada generasi muda sebagai jati diri anak bangsa.

Sebab di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keberagaman suku di antaranya suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Padang dan sejumlah suku lainnya.

Untuk suku Dayak sendiri, di Kapuas Hulu ada sekitar 21 sub suku dayak, yang memiliki adat istiadat serta seni budaya yang berbeda.

Komunitas suku Dayak di Kapuas Hulu hingga saat ini masih menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur.

"Keberagaman adat dan budaya suatu anugerah bagi masyarakat Kapuas Hulu dan itu bisa dipromosikan agar dikenal pihak luar dan dapat menarik perhatian para wisatawan," katanya.

Fransiskus mengapresiasi atas terselenggaranya Pekan Gawai Dayak ke-III Kapuas Hulu yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dengan demikian kegiatan positif itu dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.

"Pemerintah daerah komitmen mendukung pelestarian adat dan budaya di Kapuas Hulu dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor wisata dengan keunikan dan ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain," katanya.

Pekan Gawai Dayak ke-III Kapuas Hulu dipusatkan di GOR Uncak Kapuas Kota Putussibau, 23-27 Juli 2024.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjajaki kemungkinan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi investor di Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Bogor.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan saat ini PT SMI melakukan pendampingan pada BUMD PT Jasa Sarana dan pengelola Nambo PT Jabar Bersih Lestari (JBL) untuk mencari mitra strategis.

"Nambo itu ada pendampingan dari SMI. Masih mencari mitra dengan SMI," katanya di Bandung, Kamis (25/7/2024).

Namun menurutnya muncul juga opsi agar SMI justru yang masuk sebagai mitra strategis di TPPAS Nambo sebelum mencari investor lain. Agar operasional Nambo yang akan mengelola sampah Bogor Raya dan Tanggerang Selatan bisa disegerakan.

"Tapi kami coba tawarkan supaya SMI, jadi kami ingin supaya lebih cepat lagi kalau bisa, tapi saya akan tawarkan, saya akan bicarakan dengan dirutnya, kalau boleh SMI ngambil dulu, baru setelah itu ditawarkan kepada investor baru," tuturnya.

Bey mengatakan skema tersebut bisa mempercepat penyelesaian urusan Nambo. Menurutnya jika mencari mitra strategis lain maka prosesnya kembali memakan waktu.

Jadi supaya cepat prosesnya, karena kan kalau melalui proses pendampingan itu, selama 4 bulan itu baru hanya mencari investor. Tapi kalau mereka jadi investor kan langsung berarti proses cepat, nanti saya sampaikan. Tapi sementara ini SMI hanya pendampingan," katanya.

Menurut Bey, PT SMI dimungkinkan menjadi mitra strategis di Nambo karena perusahaan di bawah Kementerian Keuangan tersebut sudah sering membiayai proyek infrastruktur pemerintah.

"Memungkinkan. Kan jalan tol banyak yang ambil SMI. Dan saya rasa kalau SMI masuk juga cukup," ujarnya.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan mengatakan PT JBL saat ini tengah mencari investor untuk pengembangan Nambo tahap II. Tahap I sendiri sudah siap operasional dengan kapasitas sampah 50 ton.

"Dari dulu kami sudah sering ngobrol dengan SMI. SMI juga memberikan pendampingan ke kita terutama di dalam proyek KPBU. Nah sekarang KPBU lebih banyak oleh PT PII yang juga milik Kemenkeu, namun SMI ditugaskan juga menjadi investor," tuturnya.

Di Nambo, SMI tengah mendampingi PT JBL untuk mencari investor, namun menurut Iendra, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengusulkan agar SMI masuk sebagai investor. "Pak Pj bilang, sudahlah SMI jadi investor," ujarnya.

Jika SMI masuk maka bisa mendanai kebutuhan anggaran Nambo tahap II yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Menurut Iendra jika SMI masuk prosesnya akan lebih cepat dibanding mencari mitra strategis yang sudah dua kali gagal.

Bisnis.com, JAKARTA - kebakaran bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti barang yang ada di sekitar rumah. Kenali jenis barang-barang bisa menyebabkan kebakaran rumah.

Salah satu barang-barang yang bisa menyebabkan kebakaran adalah peralatan masak dan elektronik yang masih terhubung dengan aliran listrik.

Dilansir dari laman firechiefglobal.com, simak penyebab kebakaran:

1. Memasak dan peralatan memasak

Faktanya, 49% kebakaran di rumah disebabkan oleh kegiatan memasak. Kebiasaan seperti meninggalkan masakan tanpa pengawasan, memasak pada suhu yang terlalu tinggi, dan meninggalkan peralatan di dekat kompor adalah hal yang harus segera dihindari.

Pastikan peralatan memasak dibersihkan secara teratur dan digunakan sesuai petunjuk adalah hal lain yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko kebakaran rumah.

2. Cermin dan kaca

Menempatkan cermin dan kaca pada tempat yang aman seringkali menjadi hal yang diremehkan. Padahal, jika diletakkan di bawah sinar matahari langsung, cermin atau kaca dapat memantulkan dan memfokuskan cahaya ke permukaan yang mudah terbakar – gorden, selimut, atau kain sofa dan menyebabkan kebakaran hebat yang dapat menyebar luas. Untuk itu, jauhilah cermin atau kaca dari panas dalam bentuk apapun.

3. Alat barbeku (BBQ) dan lilin

Api yang menyala di dalam atau sekitar rumah dalam bentuk apapun tentu dapat berpotensi menjadi sebuah kebakaran. Serupa dengan memasak, api pada alat BBQ dan lilin dapat menyebar luas jika tidak digunakan dan diawasi dengan benar. Awasi penggunaan alat BBQ dan lilin dengan menjauhinya dari barang-barang mudah terbakar

4. Perangkat listrik dan perangkat listrik palsu

Perangkat listrik seperti baterai juga dapat menimbulkan risiko kebakaran jika tidak digunakan dengan benar. Perangkat listrik dapat mengalami tingkat panas berlebihan (overheat), terbakar, bahkan mengeluarkan gas beracun jika digunakan secara asal-asalan.

Selain itu, perangkat listrik palsu apapun juga dapat menjadi penyebab. Hal ini karena perangkat tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan barang akibat langkah-langkah keamanannya yang tidak tepat seperti barang asli. Oleh karena itu, gunakanlah perangkat listrik dengan kondisi prima dan tingkat keamanan terbaik.

5. Kabel listrik

Kebakaran listrik dapat disebabkan oleh kabel listrik yang mengalami kerusakan, bahkan kebakaran listrik cenderung sulit dipadamkan. Selain kabel yang rusak, konektor yang rusak dan soket yang kelebihan beban juga dapat menjadi penyebab.

Kebakaran ini sering kali tidak terduga dan sulit dipadamkan, karena kabel yang rusak bisa saja berada di dalam bangunan – tidak terlihat. Dengan itu, penting bagi Anda untuk selalu mendatangkan teknisi bersertifikat untuk melakukan perbaikan atau reparasi secara rutin.

6. Kaleng aerosol

Walaupun menjadi banyak solusi praktis dalam melakukan sesuatu, produk yang menggunakan kaleng aerosol dapat berpotensi besar menyebabkan kebakaran. Deodoran, pengharum ruangan, atau obat nyamuk dapat sangat berbahaya jika terkena panas atau tekanan.

Oleh karena itu, jauhilah kaleng aerosol dari panas apapun dan buanglah kaleng aerosol yang sudah digunakan dengan benar agar tidak memicu tekanan yang dapat menyebabkan ledakan hingga kebakaran hebat.

7. Mesin pengering pakaian

Mesin pengering dapat berubah menjadi bahaya ketika filter serat dan ventilasi terjadi penyumbatan. Panas yang digunakan untuk mengeringkan pakaian dapat memercikkan serat pakaian dan menimbulkan kebakaran.

Sehingga penting untuk memastikan bahwa filter serat mesin pengering selalu dibersihkan secara teratur dan menyediakan ventilasi yang baik. (Yoga Al Kemal)

Bisnis.com, BANDUNG — Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sukses menyalurkan pembiayaan terhadap 10,6 juta debitur ultra mikro dalam tujuh tahun terakhir secara nasional.

Direktur Utama PIP Ismed Saputra menjelaskan sebagai coordinated fund yang bertugas mendukung perkembangan pelaku usaha ultra mikro, pihaknya juga telah menyalurkan permodalan Rp40,94 triliun hingga 22 Juli 2024 secara akumulatif dalam tujuh tahun terakhir.

Untuk wilayah Jawa Barat, ia menjelaskan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah melibatkan 15 penyalur, yakni PNM, Pegadaian, BAV, KSPPS Artha Bahana Syariah, Koperasi Konsumen Al Manar Sejahtera Bersama, KSP Kopdit Pelangi Kasih dan KSPPS BMT Ibaadurrahman.

Kemudian, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI), KSPPS Abdi Kerta Raharja, KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera, BMT Niaga Utama, Koperasi Simpan Pinjam Baitul Mandiri, KSPPS Benteng Mikro Indonesia dan Koperasi Mitra Dhuafa.

“Tercatat ada total 2,21 juta debitur dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp8,35 triliun di Jawa Barat,” ujarnya di Bandung, Kamis (25/7/2024).

Ia menjelaskan PIP menyalurkan pembiayaan baik kepada nasabah dalam kelompok maupun individu yang skala usahanya masih sangat kecil dengan melibatkan 87 penyalur lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan menjangkau 510 kabupaten dan kota di Indonesia.

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur, disusul Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.

Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.

Berikutnya wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu wilayah Maluku dan Papua mencapai 158,7 miliar dengan jumlah debitur 36.886.

Ia memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada para pelaku usaha ultra mikro memiliki kualitas yang baik dengan ditunjukkan angka non performing loan (NPL) yang rendah.

“Karena pada prinsipnya, selain menyalurkan pembiayaan kami juga memberdayakan pelaku usaha ultra mikro melalui pelatihan, inkubasi, promosi dan pemberdayaan,” ujarnya.

Tak hanya menyalurkan pembiayaan ultra mikro lewat LKBB, pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas kemampuan pelaku usaha.

Antara lain melalui pelatihan yang diberikan mulai dari teknis usaha, pembukuan keuangan, branding produk, hingga pemasaran online.

Untuk inkubasi, PIP memberikan pendampingan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk.

Tidak hanya kredit, PIP juga menyediakan layanan pembinaan dan pendampingan bagi debitur melalui pelatihan manajemen hingga dukungan pemasaran produk.

Kebijakan ini untuk memastikan pinjaman yang diberikan tepat guna dan memberi manfaat mengangkat kelas debitur UMi menjadi lebih baik.

Tak sampai di situ, PIP juga melaksanakan pendampingan agar pelaku usaha maupun LKBB bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yakni melalui Program Training of Trainers Pendamping.

Program Training of Trainers Pendamping 2024 ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di Indonesia hasil kerja sama dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Program ini bertujuan untuk menyeragamkan standar materi pelatihan, meningkatkan kompetensi pendamping, serta mendorong kualitas produk dan usaha pelaku UMi,” jelasnya.

Menurutnya, Program ToT Pendamping ini telah berhasil diujicobakan pada tahun 2022-2023 di 20 kabupaten/kota yang hasilnya memberikan dampak positif bagi lebih dari 900 pelaku usaha UMi dalam hal legalitas dan pemasaran daring.

Metode Project Based Learning (PBL) yang diterapkan oleh Inkubator Bisnis Unpad terbukti efektif meningkatkan kompetensi pendamping dalam berbagai aspek, termasuk SDM, kualitas produk, legalitas, dan pemasaran.

"Keberhasilan program ToT Pendamping mendorong kami untuk memperluas jangkauannya. Kami yakin, dengan menggandeng berbagai universitas dan lembaga inkubator, program ini dapat memberikan stimulasi inovasi dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMi," ujar ungkapnya.

Program ToT Pendamping akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pelatihan pendamping di 10 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Delapan universitas dan lembaga inkubator akan terlibat dalam pelatihan ini, di antaranya Universitas Padjajaran, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Universitas Brawijaya, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syah Kuala, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Negeri Sebelas Maret, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Tahap kedua akan melibatkan pembentukan komunitas "Kedai UMi". Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha UMi untuk saling berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kualitas produk serta pemasaran.

Program ToT Pendamping diproyeksikan berlangsung selama lima bulan, dengan target pelatihan 55 pendamping dan implementasi kepada 110 pelaku usaha UMi.

“PIP berharap program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMi di Indonesia,” ungkap dia.

Bisnis.com, GARUT - BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Tasikmalaya menargetkan 98% warga Kabupaten Garut pada 2024 ini mendapatkan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tasikmalaya Erry Endry mengatakan universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Garut saat ini baru mencapai 90,47% atau dengan 2.491.458 jiwa

"Ada sekitar 2,4 juta penduduk Kabupaten Garut yang sudah terlindungi jaminan kesehatan, namun sisanya belum terdaftar," kata Erry, Kamis (25/7/2024).

Disebutkan Erry, dalam upaya mengejar angka tersebut harus ada keterlibatan serius dari pemerintah daerah untum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok.

Sebelumnya, sebanyak 262.491 warga Kabupaten Garut tidak mendapatkan perlindungan dari JKN. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Garut Agus Dinar mengatakan, untuk mempercepat pencapaian UHC, pemerintah saat ini mulai memperkenalkan Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan (PIPMPJK).

Ia mengaku, program tersebut merupakan amanah Undang-undang yang menyebutkan pemerintah harus menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui JKN.

"Ini adalah cara untuk meningkatkan pesertaan serta cita-cita melindungi masyarakat dalam mengaksss pelayanan kesehatan," kata Agus

Menurut Agus, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) bakal dibayarkan secara kolektif oleh donatur, badan usaha, atau perorangan. Sasaran prioritasnya adalah masyarakat Tidak Mampu.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan masalah pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Pemprov DKI yang berlangsung pada hari ini.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Ahmadi menjelaskan, permasalahanpertamaterletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung berita acara surat terima (BAST) dari pengembang, serta penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI juga disebut belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya. Terdapat pula catatan bahwa potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum didukung oleh perjanjian kerja sama.

Ketiga, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” lanjut Ahmadi.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan, pihaknya tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI.

Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut.

“Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada hari ini. Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga hadir dalam pergelaran tersebut.

“Berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai standar pemerintah, termasuk rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP unuk ketujuh kali berturut-turut.

“Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” sambungnya.

Namun demikian, pihaknya masih menemukan beragam permasalahan pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI.

Permasalahan pertama terletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Lebih lanjut, Pemprov DKI juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

Berikutnya, masih terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” tandas Ahmadi.

Bisnis.com,MALANG—Tim mahasiswa dari Fakultas Peternakan (Fapet) dan Fakultas Teknik (FT) Universitas Brawijaya (UB) berhasil mengembangkan inovasi teknologi baru bernama “Smart Coma”, sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi kesegaran daging sapi berdasarkan perubahan warna.

Dafa Rafi’ul, Ketua Tim Peneliti, mengatakan daging sapi, yang populer karena kandungan nutrisinya yang tinggi, sangat rentan mengalami kerusakan. Kerusakan ini berkaitan dengan peningkatan kadar amina biogenik yang dapat menyebabkan keracunan makanan serius.

Data dari World Health Organization (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 200 jenis penyakit berasal dari keracunan makanan, yang mempengaruhi lebih dari 600 juta orang dan menyebabkan 420.000 kematian setiap tahunnya.

“Melihat urgensi masalah ini, tim Program Kreativitas Mahasiswa-Riset Eksakta (PKM-RE) dari UB yang terdiri atas, saya, Dafa Rafi’ul Laudza, sebagai ketua, bersama Muhammad Seftian Afandi, Ardian Yhosi Setyawan, dan Muhammad Zinedine Khawarizmy, di bawah bimbingan Abdul Manab, merancang penelitian bertajuk “Pengembangan Teknologi Smart Coated Meat Sensor dan Deteksi Kesegaran dengan Metode Colorimetric Berbasis Paper Strip Terintegrasi Internet of Things,” katanya, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, aplikasi ini dilengkapi dengan perangkat portable yang menggunakan bahan 3D printing, sensor TCS3200 untuk pembacaan warna, arduino ESP32 sebagai mikrokontroler, serta baterai dan tombol sebagai sumber daya.

Proses deteksi dimulai dengan perubahan warna pada paper strip yang dilengkapi reagen ninhydrin yang disubstitusi bromocresol purple. Perubahan warna ini terjadi akibat interaksi dengan amina biogenik yang terbentuk saat daging mulai membusuk.

Sensor kemudian membaca perubahan warna tersebut, mengklasifikasikannya berdasarkan modul RGB, dan mengonversinya menjadi data kuantitatif yang ditampilkan melalui aplikasi “Smart Coma” di smartphone.

“Melalui inovasi ini, kami berharap dapat meningkatkan keamanan pangan di sektor peternakan dan menjaga kesehatan masyarakat, sejalan dengan tujuan SDG’s poin 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera,” katanya.

Manfaat dari penelitian ini, dia menegaskan, diharapkan dapat menjaga kualitas dan keamanan daging sapi selama penyimpanan. Hal ini dicapai melalui penggunaan xanthone dalam kemasan pintar yang kaya antioksidan dan antimikroba, serta sensor pintar berbasis paper strip yang terintegrasi dengan internet of things. (K24)