Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) mengomentari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet UMKM yang membengkak serta munculnya wacana perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih berada pada level 3,71%.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI merupakan bank yang berfokus menyasar segmen UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM di BRI mencapai 81,96%.

Menurutnya, saat ini memang terjadi kenaikan NPL yang tidak hanya terjadi di segmen mikro, tetapi juga di segmen usaha kecil dan menengah. "Akan tetapi kondisi di BRI tetap di bawah NPL UMKM industri, yakni 3,05%. Artinya, NPL UMKM BRI masih lebih baik di bawah rata-rata NPL UMKM industri," tuturnya dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Meski begitu, BRI tetap menyiapkan ancang-ancang menjaga kualitas kreditnya itu. "Bahwa NPL UMKM naik, iya. Apa strateginya? Kami tetap tumbuh di UMKM secara selektif, risk acceptance perkatat," kata Sunarso.

Kemudian, BRI tetap menjalankan program restrukturisasi kredit secara komersial seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19. "Kalau tidak bisa direstrukturisasi, kami hapus buku, di situlah cadangan berbicara," katanya. Adapun, NPL coverage yang ada di BRI per Juni 2024 mencapai 211,6%.

Seiring dengan membengkaknya NPL UMKM, muncul wacana perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Sunarso mengatakan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, BRI sudah menyiapkan diri dengan pencadangan yang kuat. "Kemudian, ada rencana pemerintah memperpanjang relaksasi. BRI pada prinsipnya sepanjang sesuai ketentuan aturannya, kami tunduk. Kalau diakhiri kami ikuti, kalau diperpanjang selama jelas aturannya, kami ikuti," tuturnya.

Usulan Perpanjangan Restrukturisasi

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mengusulkan perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan sebenarnya dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran dari rekstrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, OJK sudah menghitung dari segi dampaknya. OJK juga mempertimbangkan kecukupan modal, pencadangan atau CKPN, likuiditas, dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit lembaga jasa keuangan.

Meski begitu, OJK paham atas usulan dari pemerintah agar restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang. "Ada perhatian khusus terhadap potensi dari pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya setelah acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku pada Selasa (25/6/2024).

OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. "Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang rekstrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memproyeksikan Bank Indonesia akan sangat mengikuti perubahan suku bunga The Fed dalam menentukan BI Rate.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan apabila The Fed mulai menurunkan Federal Funds Rate (FFR) pada September 2024, kemungkinan BI akan bereaksi dengan meninjau likuiditas di pasar keuangan domestik, hingga stabilitas nilai tukar mata uang.

“Nah, kalau hal itu terpenuhi setelah The Fed menurunkan bunga di September, [maka] BI bisa saja menurunkan bunga,” ujarnya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Semester I/2024, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, ada sejumlah syarat yang menjadi pertimbangan BI dalam menentukan kebijakan suku bunga antara lain, kecukupan likuiditas, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS, hingga pertumbuhan kredit di Indonesia.

"Jadi itu saya pikir pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh BI sebelum menetapkan [suku bunga acuan] ataukah turun ataukah tetap," ucapnya.

Saat ini, kata Jahja The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 5,25% - 5,5%. Adapun, kenaikan suku bunga di Amerika cukup tinggi. Sementara itu, BI sendiri baru meningkatkan suku bunga sebesar 2,25% hingga 2,5%, hanya separuh dari kenaikan yang dilakukan oleh Fed.

“Jadi, kita masih separuh dari kenaikan [suku bunga] di AS,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) sendiri melaporkan tidak mengubah rencana penurunan suku bunga acuan atau BI Rate, yakni tetap pada kuartal IV/2024.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya masih melihat ruang penurunan suku bunga sejalan dengan kondisi FFR di Amerika Serikat.

“Arah BI Rate akan turun kemungkinan masih sama, yaitu pada kuartal IV/2024, dan kemungkinan FFR memang maju,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024)

Perry bersama jajaran dewan gubernur akan terus memantu kondisi FFR. Selain itu, juga terhadap US Treasury, serta kinerja dolar AS. Dirinya mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang-ruang penurunan BI Rate tahun ini.

Adapun, bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) membuka peluang penurunan fed fund rate (FFR) lebih cepat dari proyeksi sebelumnya di akhir 2024.

Perry menyampaikan pihaknya melihat FFR akan turun lebih cepat dari semula Desember 2024, menjadi November 2024.

“Semula FFR itu kami perkirakan baru turun Desember, ada probabilitas yang semakin besar bisa maju ke November. Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan ke September,” ujar Perry.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, dalam hal ini inflasi di AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong proyeksi penurunan FFR yang lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengungkapan dugaan fraud klaim fiktif BPJS Kesehatan disebutkan berawal dari kunjungan tim gabungan ke Amerika Serikat (AS).

Tim gabungan yang dimaksud terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagai informasi, KPK telah mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.

Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan Kesehatan, seperti ObamaCare, disebut mencapai 3%-10% dari total keseluruhan klaim.

Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar.

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar. Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan.

Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendesak PT Bank Commonwealth tidak mencampur Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Alasannya pencampuran itu dianggap bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

Adapun mekanisme dana pensiun dan uang pesangon itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam Pasal 58 ayar 1 Beleid tersebut menjelaskan, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha memang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh pengusaha," bunyi Pasal 58 ayat 2 PP 35/2021, dikutip Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Selanjutnya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Contoh perhitungan pemenuhan kewajiban pengusaha sesuai PP 35/2021 adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh sebesar Rp15.000.000

Besarnya manfaat atau jaminan pensiun menurut program pensiun sebesar Rp10.000.000

Dalam pengaturan program pensiun telah ditetapkan iuran yang ditanggung oleh pengusaha 60% dan pekerja/buruh 40%.

Hitungannya, iuran yang sudah dibayar oleh pengusaha sebesar 60% x Rp10.000.000 = Rp6.000.000

Iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh sebesar 40% x Rp 10.000.000 = Rp4.000.000

Jadi, kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp15.000.000-Rp6.000.000 = Rp9.000.000.

Dengan demikian, uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK terdiri atas:

1. Rp6.000.000, yang merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang iurannya 60% dibayar oleh pengusaha

2. Rp4.000.000, yang merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang iurannya 40% dibayar oleh pekerja/buruh

3. Rp9.000.000, yang merupakan kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha

Jadi, jumlah keseluruhannya mencapai Rp19.000.000,00.

Adapun jika jumlah iuran yang dibayar pengusaha lebih besar daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah pekerja/buruh, maka selisihnya dibayarkan kepadapekerja/buruh.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus mengatakan secara regulasi memang iuran DPLK dari pemberi kerja dapat dikompensasikan sebagai uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang ada di PP 35/2021, dan sebelumnya di UU 13/2003 pun juga sama.

Dia bilang perlu ada edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait mekanisme DPLK dengan uang pesangon PHK ini.

"Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan. Bila pemberi kerja sudah mendanakan melalui DPLK tentu lebih baik, karena bila tidak, kita tidak tahu dananya tersedia atau tidak di pemberi kerja," katanya kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Dia melanjutkan, setiap pemberi kerja atau pengusaha pasti tahu kewajiban atas uang pesangon terhadap pekerjanya. Karena itu, didanakan melalui DPLK. Agar suatu saat diperlukan, dananya sudah tersedia dan hak karyawan tetap dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Jadi, edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online (pinjol) pada 24 April 2024.

Dalam amar keputusan tersebut salah satunya, MA meminta OJK sebagai salah satu tergugat untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin pelindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa mengungkap pihaknya menghormati keputusan tersebut. Dia memastikan regulator telah dan terus melakukan upaya penguatan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech Peer to Peer lending (P2P lending) serta pelindungan konsumen dan masyarakat.

“Salah satunya dengan mengeluarkan berbagai ketentuan dan roadmap LPBBTI 2023–2028 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong industri agar dapat berkembang secara sehat, berintegritas dan kontributif, serta memperkuat pelindungan konsumen,” kata Aman dalam keterangan resminya dikutip Kamis (25/7/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Aman menambahkan OJK juga telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 serta SEOJK Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut memuat analisis pendanaan/proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana.

Selain itu, penyelenggara fintech P2P lending wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan.

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga, biaya administrasi, biaya lainnya, pajak, hingga denda. Adapun manfaat ekonomi yang tadinya 0,4% per hari menjadi 0,1% per hari untuk pendanaan produktif dan 0,3% untuk pendanaan konsumtif.

Aman menambahkan melalui aturan regulator juga telah menetapkanembatasan akses data berupa kamera, microphone, dan lokasi. Hal tersebut mencegah penyelenggara bisa mengakses data lainnya di handphone nasabah. Ada pula diatur muatan isi minimum perjanjian dalam rangka transparansi dan pelindungan hak-hak pengguna.

Terakhir pengenaan sanksi administratif terhadap enyelenggara fintech P2P lending yang melanggar ketentuan aspek kepatuhan terhadap POJK tersebut.

Selain itu, OJK juga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengingatkan dan meminta penyelenggara fintech P2P lending dan Asosiasi fintech P2P lending untuk melakukan langkah-langkah dan mitigasi risiko yang diperlukan agar produk atau layanan keuangan fintech P2P lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi seperti judi online, pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maupun tindak kejahatan ekonomi lainnya.
   
2. Meminta penyelenggara fintech P2P lending dan Asosiasi fintech P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian pembaca pada laman utama yang langsung dapat terlihat pada halaman website maupun aplikasi.
   
3. Sedang menyusun peraturan tentang industri fintech P2P lending (Rancangan POJK) sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya yang berisi antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola (antara lain larangan pemegang saham pengendali/mayoritas sebagai pengelola/direksi Penyelenggara) dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat, OJK menerbitkan POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal seperti:

1. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen;
   
2. Larangan membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi;
   
3. Sanksi atas penyebaran data pribadi;
   
4. Kewajiban PUJK memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
   a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen;
   b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
   c. tidak kepada pihak selain Konsumen;
   d. tidak secara mengganggu;
   e. terus menerus yang bersifat di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
   f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
   g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Sanksi kepada PUJK yang melanggar ketentuan pelindungan Konsumen.

Aman menambahkan upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap Penyelenggara fintech P2P lending.

Adapun sejak 2020 hingga 12 Juli 2024, OJK telah mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech P2P lending. Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara fintech P2P lending yang terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan satu pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap 2 dua penyelenggara fintech P2P lending.

“OJK telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Aman.

Selanjutnya OJK juga telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020.

Di sisi lain, dalam mengoptimalkan pemberantasan pinjol ilegal, OJK bersama dengan 15 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya disebut sebagai Satgas Waspada Investasi) sejak 2017 hingga Juni 2024, telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.

“OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam,” tutur Aman.

Masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal serta memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkan kepada Satgas PASTI melalui email [email protected].

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini dibuka melemah ke level Rp16.247 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,20% atau 32 poin ke posisi Rp16.247 per dolar AS, sementara itu, indeks dolar terpantau bergerak melemah 0,07% ke level 104.045.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,67%, dolar Hong Kong naik 0,01%, dan yuan China menguat 0,01%.

Sementara itu, mata uang yang melemah adalah dolar Singapura 0,04%, won Korea sebesar ,46%, peso Filipina melemah 0,14%, rupee India sebesar 0,02%, ringgit Malaysia sebesar 0,02% dan baht Thailand sebesar 0,16%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.200 hingga Rp16.250 per dolar AS pada hari ini.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, Ibrahim menjelaskan sebagian pelaku pasar masih bias terhadap dolar AS, di tengah ketidakpastian Pilpres AS usai Joe Biden mundur dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk melawan Trump.

Di Asia, Bank of Japan (BoJ) selanjutnya menetapkan suku bunga pada 31 Juli 2024. Sebagian besar ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan BoJ akan mempertahankan suku bunganya pada pertemuan tersebut. Terakhir kali mereka menaikkan suku bunga pada Maret 2024 ke kisaran 0%-0,1% dari -0,1%.

Sementara itu, pasar China mengalami penurunan yang berkepanjangan dalam beberapa sesi terakhir karena sentimen terhadap negara tersebut memburuk akibat data perekonomian yang mengecewakan, terutama data yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal kedua.

"Ketidakpastian mengenai pemilihan presiden AS juga membebani sentimen terhadap China, karena para investor berspekulasi mengenai dampak perubahan dalam pemerintahan AS terhadap sikap Washington terhadap negara tersebut," jelasnya dalam riset, dikutip Kamis (25/7/2024).

Dari dalam negeri, pasar terus memantau kondisi utang pemerintah yang membengkak dan sudah berada dalam posisi tidak aman. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun.

Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini sudah mencapai 300%. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 292,6%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (25/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.253 dan harga jual sebesar Rp16.273 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.092 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.392 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.092 16.392

E Rate 16.253 16.273

Bank Notes 16.092 16.392

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.265 dan Rp16.290 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.200 16.350

E Rate 16.265 16.290

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.225 16.245

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.280.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.100 16.400

E Rate 16.260 16.280

Bank Notes 16.100 16.400

Bisnis.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas perusahaan anak atau BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga akhir Triwulan II 2024. Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta (25/7).

Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit. “Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun,” ungkapnya.

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024 tercatat aset BRI tumbuh 9,54% yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent sehingga Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

“Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00% pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%,” ujar Sunarso.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61% yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Dana Giro dan Tabungan (CASA) tumbuh 7,66% yoy menjadi Rp877,90 triliun. “Dana murah masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsi CASA mencapai 63,17% dari total DPK BRI,” tambah Sunarso.

Komitmen BRI untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat direalisasikan melalui strategi hybrid bank, salah satunya adalah dengan adanya AgenBRILink. AgenBRILink terbukti mampu menjawab karakteristik nasabah mikro dan saat ini memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian serta kehidupan masyarakat.

Hadirnya AgenBRILink memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui fitur-fitur dan layanan yang disediakan, seperti untuk pembayaran tagihan listrik, air, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, memberikan layanan referral pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman, serta transaksi lainnya.

Hingga akhir Juni 2024, BRI telah memiliki 993 ribu AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 61 ribu desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Adapun volume transaksi AgenBRILink selama Januari - Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp767 triliun atau tumbuh 13,6% yoy.

Di sisi lain, Perseroan juga terus memperkuat ekosistem super apps BRImo sebagai salah satu strategi transformasi digital-nya untuk memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh lebih dari 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81% yoy.

Selain pertumbuhan yang berkualitas, Perseroan juga terbukti mampu meningkatkan fee based income menjadi sebesar Rp11,26 triliun atau tumbuh 10,15% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,22 triliun.

Sunarso pun menatap paruh kedua tahun 2024 dengan optimisme. Hal tersebut tak lepas dari kondisi likuiditas dan permodalan BRI yang memadai, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank sebesar 86,59% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 25,13%. Dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai tersebut, kedepan BRI masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih baik.

Kinerja BRI yang sehat dan berkelanjutan tersebut juga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pada pertengahan Juni 2024 lalu, BRI dinobatkan Forbes Internasional sebagai perusahaan terbesar (peringkat 1) di Indonesia dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2024 dan berada di peringkat 308 diantara 2000 perusahaan publik terbesar di dunia, mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Tak berselang lama, media ekonomi terkemuka lain, Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 yang menilai 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan revenue, profit dan aset. Pada daftar tersebut, BRI menduduki peringkat pertama untuk industri perbankan dan keuangan di Indonesia dan berada di urutan keempat untuk kategori finansial di Asia Tenggara.

Kemudian, BRI juga mendapatkan 11 penghargaan pada ajang The Finance Asia Awards and Asia's Best Companies Poll 2024 yang diselenggarakan di Hong Kong, 27 Juni 2024. Beberapa kategori penghargaan tersebut diantaranya adalah Best Managed Company, Best Bank For Financial Inclusion, Best Commercial Bank – SME, dan Best CEO untuk Direktur Utama BRI.

Terbaru, media ekonomi dan keuangan London, The Banker, pada 10 Juli 2024 lalu mengumumkan daftar Top 1.000 World Banks 2024, pada daftar tersebut BRI menduduki peringkat teratas dari 26 bank di Indonesia yang masuk dalam daftar dan menempati ranking 110 secara global. Top 1000 World Banks 2024 tersebut berisikan 1.000 bank terbaik di seluruh dunia yang dinilai berdasarkan parameter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit Pre-Tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital, dan Return on Asset.

Atas capaian tersebut Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti bahwa komitmen BRI dalam meng-create economic value serta men-deliver social value secara bersamaan diapresiasi berbagai pihak/lembaga internasional yang independen dan kredibel. “Pencapaian dan penghargaan tersebut kami dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Pencapaian tersebut juga akan memotivasi BRI untuk terus meng-create economic value serta men-deliver social value kepada seluruh stakeholders”, pungkas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch menyoroti kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada dana jaminan kesehatan nasional (DJKN) bisa berdampak pada defisit BPJS Kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melihat saat ini masih banyak celah terjadinya praktik fraud tersebut.

"Ini yang memang harus kita tangani supaya fraud tidak membenai pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Kalau ini terjadi terus bisa terjadi defisit lagi dan sebagainya," kata Timboel kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Sebagai informasi, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan.

Tim tersebut telah menelusuri kecurangan dengan melakukan piloting di 3 rumah sakit, yang salah satunya penelusuran terkait klaim BPJS Kesehatan. Hasilnya, ditemukan dugaan fraud setidaknya lebih dari Rp35 miliar.

Selain itu, data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pasca verifikasi klaim melalui audit klaim pada November 2023, mencatat bahwa terdapat jumlah biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN pada saat verifikasi sebesar Rp866,8 miliar dan pasca verifikasi sebesar Rp397,9 miliar. Artinya, terjadi penggelembungan Rp468,9 miliar.

"Dampak dari fraud itu, pembiayaan akan membengkak, yang memungkinkan terjadinya defisit," kata Timboel.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan pada 2019 mencapai Rp19,41 triliun. Pemerintah saat itu menyuntikkan bantuan keuangan senilai Rp10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar menyusut menjadi Rp9,1 triliun.

Pada 2020 kondisi keuangan BPJS Kesehatan membaik dengan mencatatkan surplus Rp18,7 triliun. Penyesuaian iuran menjadi faktor utama penyebab surplus saat itu.

Pada 2024 ini, BPJS Kesehatan terus terang ada kemungkinan potensi defisit. Potensi ini ada karena kemungkinan biaya manfaat atau biaya yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan meningkat, sementara iuran per kapita menurun.

Kata Timboel, fraud ini tidak hanya berdampak buruk pada keuangan BPJS Kesehatan, tetapi juga berdampak buruk bagi peserta program BPJS Kesehatan.

"Misalnya fraud readmisi. Fraud readmisi itu orang belum layak pulang disuruh pulang. Itu kan dampaknya risiko kepada pasien," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mencatat hingga Juni 2024 telah menyalurkan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM sebesar Rp47,72 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa UMKM menjadi segmen yang akan terus didorong komposisi pembiayaannya oleh perseroan.

Dia menjelaskan pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuannya, kata dia, agar pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya secara modern, terdigitalisasi bahkan mampu memasuki pasar global.

"Hingga Juni 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM sebesar Rp47,72 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).

Dalam meningkatkan porsi pembiayaan pada UMKM, perseroan telah menyiapkan berbagai strategi, salah satunya melalui UMKM Center.

Menurutnya dengan strategi membangun UMKM Center di wilayah timur menjadi cara untuk dapat menjaring dan menemukan potensi-potensi UMKM baru di Indonesia Timur. Apalagi wilayah timur ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh Pulau Sulawesi, Maluku, hingga Pulau Papua.

Hery mengatakan UMKM Center BSI menjadi wadah bagi pelaku usaha segmen tersebut dalam mendapatkan pelatihan, pembinaan, pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga membantu proses pemasaran produk.

Menurut Hery, pelaku UMKM yang memanfaatkan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usahanya. Di antaranya melalui optimalisasi potensi bisnis hingga dukungan proses digitalisasi usaha.

Adapun perseroan sudah memiliki 3 UMKM Center yakni di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. UMKM Center juga menjadi tempat untuk berkonsultasi dan mendapatkan sertifikasi halal yang difasilitasi BSI.

Selain itu, BSI memiliki platform untuk mendukung UMKM yaitu Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital.

Portal UMKM BSI merupakan platform yang mendukung pelaku UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat berkompetisi di Pasar Global. Sedangkan Portal Salam Digital merupakan platform yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital, untuk memenuhi segala kebutuhan usaha dan investasi.

Tercatat saat ini BSI memiliki lebih dari 3.281 UMKM binaan yang terus dibina dan ada yang berhasil go internasional.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) meraup laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp29,92 triliun pada kuartal II/2024. Terdapat sejumlah faktor pendorong raupan laba bank pada paruh pertama 2024 tersebut.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kinerja laba bank tidak lepas dari penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh dobel digit.

BRI telah menyalurkan kredit Rp1,336,78 triliun pada kuartal II/2024 tumbuh 11,2% secara tahunan (year on year/yoy). "Ini salah satu bentuk dukungan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, khususnya di segmen UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah]," ujar Sunarso dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Penyaluran kredit BRI memang mayoritas menyasar segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,96%. Kemudian, pertumbuhannya laba ditopang oleh DPK yang bertumbuh 11,6% yoy menjadi Rp1.389,66 triliun.

Adapun, pendanaan bank didominasi oleh dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar Rp877,89 triliun, tumbuh 7,7% yoy. Porsi dana murah bank mencapai 63,17% per Juni 2024.

"Yang mendukung pencapaian dana murah adalah kami memiliki implementasi hybrid bank yang disalurkan lewat Agen BRIlink dan ada superapp BRImo," kata Sunarso.

Adapun, capaian laba bank pun ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp33,97 triliun pada kuartal II/2024, naik 3,7% yoy.

Selain itu, bank mencatatkan pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang mencapai Rp11,26 triliun, naik 10,15% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah permasalahan sedang mendera BPJS Kesehatan saat ini, seperti dugaan fraud tagihan fiktif dan mundurnya beberapa asuransi swasta dari kerja sama.

Dugaan fraud tagihan fiktif di BPJS Kesehatan diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (24/7/2024). Indikasi kerugian negara sekitar Rp35 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN. Tim gabungan yang dimaksud terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar, di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar. Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan fraud klaim palsu ini menjadi beban bagi pembiayaan JKN. Jika tidak diatasi, BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit. Timboel menilai fraud klaim palsu terjadi karena kesenjangan pengawasan dan kurangnya komunikasi langsung antara BPJS Kesehatan dengan pasien.

"Misalnya ada phantom billing, di mana tidak ada pasien tetapi bisa diklaim. Kalau BPJS bisa berkomunikasi dengan pasien, kejadian ini tidak mungkin terjadi," kata Timboel.

Selain berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan, fraud tersebut juga merugikan pasien. Timboel mencontohkan bahwa pernah ada pasien yang meninggal dunia karena dugaan fraud. "Pernah ada berita di koran, ada pasien yang disuruh pulang meski belum layak, dan dia meninggal di rumah. Itu dampak kepada peserta," ujarnya.

Kerja Sama dengan Asuransi Swasta

Di sisi lain, sejumlah asuransi swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memutuskan untuk mundur. Kerja sama tersebut dimungkinkan dengan skema Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat, yakni peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan fasilitas tambahan yang disediakan oleh perusahaan asuransi swasta.

Kerja sama ditempuh untuk menghindari tumpang tindih antara masyarakat yang wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetapi sudah memiliki asuransi komersial.

Kerja sama itu sebenarnya menjadi simbiosis mutualisme, karena BPJS Kesehatan dan asuransi swasta sama-sama memiliki peserta atau pemegang polis, lalu masyarakat bisa mendapatkan perlindungan yang lebih holistik.

Namun demikian, kerja sama tersebut belum berjalan dengan maksimal. Tidak sedikit perusahaan asuransi swasta yang memilih untuk mundur dari kerja sama tersebut.

Salah satunya yaitu PT PertaLife Insurance, yang sejak 2022 tidak lagi menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan menggunakan skema CoB. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pihak PertaLife.

Kemudian, PT BNI Life Insurance menyatakan kerja sama CoB antara perusahaan dan BPJS Kesehatan tidak berlanjut semenjak Adendum Perjanjian Kerjasama serta belum jelasnya skema koordinasi manfaat itu.

"Saat ini BNI Life tidak memiliki kerja sama lebih lanjut terkait CoB dengan BPJS Kesehatan, tetapi jika nasabah asuransi kesehatan kumpulan BNI Life dirawat inap dengan menggunakan BPJS Kesehatan, maka BNI Life akan memberikan santunan harian kepada nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku," tutur GM Corsec, Legal and Corcomm BNI Life Arry Herwindo W. kepada Bisnis, Minggu (21/7/2024).

Menurut Arry, BNI Life sejatinya mengakui CoB dengan BPJS Kesehatan merupakan pasar yang potensial, mengingat program JKN wajib diikuti oleh pekerja ataupun semua lapisan masyarakat.

Namun demikian, lanjut Arry, untuk dapat menggarap pasar potensial ini perlu disiapkan aturan main yang lebih baik dan infrastruktur dengan rumah sakit dan pihak terkait lainnya.

"Penerapan tarif maksimum oleh RS [rumah sakit] merupakan salah satu solusi untuk dapat mengurangi risiko over utilisasi di rumah sakit," katanya.

Di sisi lain, Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengungkap bahwa peluang kerja sama dengan asuransi swasta sudah dibuka dan diatur sejak lama, tidak hanya terkait dengan pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kerja sama pemerintah dan swasta sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40/2004 dan Perpres 82/2018. Sudah diberikan kesempatan dari lama. Di Permenkes Nomor 3/2023 juga sudah disebutkan, tinggal diperjelas saja mekanismenya," kata Rizzky kepada Bisnis, Minggu (21/7/2024).

Rizzky menjelaskan bahwa perusahaan asuransi swasta dapat mengembangkan produk asuransi untuk menjamin pelayanan kesehatan di luar manfaat yang dijamin Program JKN.

Di samping itu, asuransi swasta dapat menciptakan produk yang memungkinkan pasien Program JKN untuk naik kelas ruang rawat inap di atas haknya. Meski begitu, lanjut dia mekanisme kerja sama dengan perusahaan asuransi swasta harus dirancang dengan jelas.

"Harus ada bentuk kerja sama yang pas dan dibuat regulasi yang sedemikian rupa agar tidak mengganggu tatanan yang sudah ada saat ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari membukukan laba bersih senilai Rp224,81 miliar pada paruh pertama tahun ini.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (25/7/2024), pada periode yang sama, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tercatat senilai Rp886,09 miliar. Lalu, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tercatat sebesar 5,96% per Juni 2024.

Dari sisi intermediasi, Bank Nagari telah menyalurkan kredit Rp21,23 triliun pada kuartal II/2024, tumbuh 4,78% yoy. Aset Bank Nagari pun naik 3,41% yoy menjadi Rp32,37 triliun.

Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross Bank Nagari turun dari 2,19% per Juni 2023 menjadi 2,11% per Juni 2024. NPL net naik dari 0,29% ke 0,33%.

Dari sisi pendanaan, Bank Nagari telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp26,67 triliun pada kuartal II/2024, naik 3,17% yoy.

Adapun, dana murah atau current account saving account saving account (CASA) bank tumbuh 7,21% yoy menjadi Rp11,59 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan kinerja perseroan masih baik di tengah bencana alam yang terjadi di Sumatra Barat.

"Tahun 2024 ini memang ada sejumlah daerah di Sumbar yang dilanda bencana alam. Kondisi ini memang turut dirasakan dampaknya bagi Bank Nagari, seperti penurunan tabungan di beberapa kantor cabang yang terdampak bencana langsung," katanya dalam pertemuan dengan awak media di Padang, Jumat (5/7/2024).

Adapun Kantor Cabang yang berada di wilayah terdampak bencana alam secara langsung, yakni di Kantor Cabang Syariah Batusangkar dan Kantor Cabang Painan, Payakumbuh, Lubuk Alung, dan Sicincin.

Terkait hal tersebut, Gusti Candra menyampaikan Bank Nagari telah melakukan sejumlah strategi. Mulai dari menerapkan pemberian KUR kecil dan lebih selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu Bank Nagari juga merespons dengan cepat berbagai program. Serta turut memonitoring KUR baik, hingga melakukan rekonsiliasi kepada debitur dan KUR.