Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan generasi petani muda dapat meraup penghasilan hingga Rp30 juta per bulan, didukung oleh teknologi modern di sektor pertanian.

Amran mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, salah satunya melalui program pertanian modern.

“Kami sudah menyiapkan teknologi, pendapatannya milenial nanti Rp10 juta perbulan, yang rajin bisa sampai Rp20-30 juta perbulan bersih, itu target kita,” kata Amran dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Pendiri Tiran Group itu menyampaikan, program pertanian modern sengaja dikembangkan untuk menarik para generasi muda untuk masuk di sektor pertanian. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi penurunan jumlah petani di Indonesia.

Menurutnya, kaum milenial memiliki potensi besar untuk membawa inovasi dalam pertanian. Saat ini sebanyak 3.000 petani muda telah dilibatkan dalam program tersebut.

Ke depan, dia mengharapkan dapat merangkul 50.000 generasi milenial maupun generasi Z di seluruh Indonesia untuk masuk ke sektor pertanian.

“Target kita milenial, mahasiswa ini sejahtera, akan ceritakan ke temannya bahwa bertani itu, hebat, sejahtera, bertani itu menguntungkan. Bertani sekarang adalah pertanian modern. Transformasi pertanian tradisional menuju modern,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, jumlah petani di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya, yakni upah harian yang cukup rendah yakni sekitar Rp55.503 per hari.

Selain itu, tidak adanya pengembangan karir, penuh risiko, penghasilan yang rendah, tidak dihargai, hingga tidak menjanjikan menjadi penyebab anak muda enggan untuk menggeluti bidang pertanian.

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, mengatakan, menurunnya jumlah petani tak sejalan dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Untuk itu, Zul menyebut bahwa perlu adanya intervensi dari pemerintah agar jumlah petani di Indonesia tidak semakin menurun. “Kalau seandainya pemerintah tidak melakukan intervensi dalam hal ini, untuk petani muda ini, itu [jumlahnya] akan terjun bebas,” ujar Zul dalam diskusi pameran teknologi pangan dan pertanian AFTEA 2024, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 belum final, meski sudah diamanatkan Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, nantinya keputusan final ihwal PPN naik atau tidak akan ditentukan oleh pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," jelas Dwi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, kubu presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU HPP sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya kabar bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) akan dipecah pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, utamanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Yang kita khawatirkan itu adalah prosesnya. Apakah dengan pemisahan yang terjadi, pemerintahan Pak Prabowo itu bisa langsung efektif?” kata Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Maulana menuturkan, penggabungan dan pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di badan pemerintahan bukanlah hal baru. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya ada Kementerian Pariwisata.

Pada Januari 2015, pemerintah membentuk lembaga bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) guna mendukung pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Kemudian pada 2019, Jokowi melebur Bekraf ke Kementerian Pariwisata hingga menjadi Kemenparekraf

Namun, pada tahun pertama berjalan, Maulana menilai kinerja kementerian tersebut menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian-penyesuaian.

“Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” ujarnya.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, berembus kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang kabarnya dipecah yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini kabarnya akan dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewanti-wanti industri yang jenis produknya telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Setidaknya terdapat 130 SNI yang telah diterapkan saat ini.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-undang No. Tahun 2014 tentang Perindustrian, apabila ada yang melanggar aturan SNI maka akan ada konsekuensi.

“Jadi barang siapa yang mengedarkan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang seharusnya itu ber-SNI wajib maka dia akan dikenakan sanksi pidana dan denda,” kata Andi kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, saat ini pihaknya telah memiliki lebih dari 5.300 SNI di bidang industri yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk. Adapun, 130 SNI telah diberlakukan wajib terutama produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Terbaru, Kemenperin meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Kita sudah bisa me-launching 16 Permenperin tentang pemberlakuan SNI yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri atas izin dari presiden. Nah, sekarang yang sudah melalui proses Setneg [Sekretariat Negara] ada 28 peraturan menteri dan tidak lama lagi juga itu siap ditandatangani. Nah, sisanya sekitar 20-an akan diselesaikan di tahun ini,” jelasnya.

Adapun, 16 Permenperin baru diterapkan untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Andi menerangkan, SNI merupakan salah satu nontariff barrier yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO) sehingga kebijakan ini dapat menekan importasi barang yang tidak sesuai standar Indonesia, termasuk barang impor ilegal.

“Kita juga ingin semua produk yang ada di Indonesia baik diproduksi dari dalam negeri dan impor itu SNI sesuai standar Indonesia, SNI itu tidak mengada-ngada, standar lumrah yang diberlakukan setiap negara. Oleh sebab itu, kita punya SNI, Jepang punya JIS [Japanese Industrial Standard], dan sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan harga bawang merah, cabai merah keriting hingga telur ayam ras di tingkat produsen berada di harga yang rendah.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan di tingkat produsen adalah bawang merah.

Meski bawang merah mengalami kenaikan, namun harganya masih relatif di bawah harga acuan penjualan di tingkat produsen. Tercatat, rerata harga nasional bawang merah adalah Rp16.470 per kilogram, sedangkan harga acuan pemerintah (HAP) adalah Rp25.000–Rp30.000.

Menurut Ketut, perlu adanya peran dari pemerintah dalam mengupayakan menstabilkan kembali harga, sehingga harga bawang merah di tingkat produsen akan kembali mendekati ke harga acuan di tingkat produsen.

Ketut menyampaikan bahwa harga ayam ras relatif stagnan. Namun, Bapanas memperkirakan harga ayam ras akan mengalami kenaikan.

“Dan ini harapan kami, karena beberapa waktu yang lalu, harga ayam di tingkat produsen itu seharga Rp17.000, sekarang sudah mencapai di posisi menuju Rp19.000,” ujar Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual, Senin (14/10/2024).

Ketut menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyamakan harga di tingkat produsen, sekaligus juga menjaga harga mendekati harga acuan yang ditetapkan.

Bapanas juga menyampaikan, harga rerata nasional telur ayam ras adalah Rp24.060 per kilogram. Sementara itu, HAP untuk telur ayam ras di harga Rp26.600 per kilogram.

“Yang perlu menjadi perhatian kita adalah harga telur ayam ras. Namun, memang dia di bawah harga acuan penjualan di tingkat produsen, namun kecenderungan grafik sudah mengalami posisi naik,” tuturnya.

Di sisi lain, cabai merah keriting menjadi harga komoditas pangan terendah dengan rerata nasional Rp15.700 per kilogram. Padahal, harga acuan cabai merah keriting di tingkat produsen di rentang Rp22.000–Rp29.400.

Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan intervensi. Di mana, dampaknya akan terjadi kenaikan harga. “Tetapi itu harapan kita memang untuk mencapai kestabilan harga di tingkat produsen juga,” imbuhnya.

Ke depan, dia berharap harga di tingkat produsen bisa mendapatkan harga yang wajar. “Ini penting sekali untuk menjaga kelangsungan produksi kita,” ungkapnya.

Adapun untuk menjaga stabilitas harga cabai yang jatuh, Bapanas berkirim surat kepada seluruh provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyerapan-penyerapan cabai di wilayah atau di kantor masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai berkantor di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, hari ini, Senin (14/10/2024), usai ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Ketenagakerjaan.

Didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu langsung memimpin rapat bersama pejabat Kemnaker untuk membahas isu ketenagakerjaan terkini.

Rapat tersebut juga membahas mengenai strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

“Airlangga Hartarto mulai berkantor di Kantor Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, pada Senin [14/10/2024],” demikian bunyi keterangan yang diterima Bisnis, Senin (14/10/2024).

Pada akhir September 2024, Ida Fauziyah mengatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri ketenagakerjaan. Pengunduran diri tersebut terkait penetapannya sebagai anggota DPR RI terpilih dalam Pemilu 2024.

“Pengunduran diri terkait penetapan keduanya sebagai calon anggota DPR RI terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum [KPU],” ungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan teks, Senin (30/9/2024).

Jokowi pun telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Ida Fauziyah.

Ari menyebut, Kepala Negara juga menyertakan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara menunjuk Airlangga sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengeklaim Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi tambahan LPG hingga 2 juta metrik ton per tahun.

Bahlil menyebut potensi itu didapat berdasarkan hitungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina (persero).

"Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina ada kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton yang bisa kita lakukan," kata Bahlil dalam acara Repnas National Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2024).

Kendati demikian, dia tidak mengungkapkan lebih rinci terkait di mana lokasi produksi LPG itu. Dia hanya menekankan bahwa produksi LPG harus ditingkatkan lantaran impor yang dilakukan RI masih cukup tinggi.

Bahlil menuturkan konsumsi LPG mencapai 8 juta metrik ton per tahun. Setara, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,7 juta ton. Artinya, Indonesia masih impor untuk menutupi selisih itu.

"Selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 [juta ton] sampai 7 juta ton," ucap Bahlil.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun menyebut Indonesia tidak boleh terus-menerus. Oleh karena itu, selain menggarap potensi tambahan produksi tadi, dia juga mendorong pengembangan hilirisasi LPG di dalam negeri.

Adapun, hilirisasi itu dilakukan melalui pemanfaatan lapangan gas yang mempunyai kandungan campuran Propane (C3) dan Butane (C4).

"Program kedepannya yang akan kami lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG tentang C3-C4," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun dengan perkiraan senilai US$3,45 miliar atau setara dengan Rp55,8 triliun.

Kementerian ESDM memproyeksikan penyaluran LPG 3 kg bakal melebihi alokasi APBN 2024 atau overkuota sampai akhir tahun ini.Otoritas hilir migas memperkirakan konsumsi gas melon subsidi sampai akhir 2024 mencapai di angka 8,121 juta ton. Prognosa itu lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2024 di angka 8,03 juta ton.

Sementara itu, realisasi penyaluran LPG 3 kg pada periode Januari-Mei 2024 telah mencapai 3,37 juta ton atau 41,9% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.

Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) buka suara terkait kabar yang beredar terkait pemisahan nomenklatur kementerian, termasuk Kemenkop UKM.

Sebelumnya beredar kabar, kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka akan membentuk 46 daftar kementerian, salah satunya memisahkan Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah memandang bahwa nomenklatur koperasi dan UKM tidak perlu dilakukan pemisahan. Pasalnya, menurutnya, wirausaha yang merupakan pelaku UKM bisa membentuk koperasi.

“Mengenai kementerian, saya melihatnya mungkin agak berbeda. Semua itu adalah wirausaha, nanti bentuk dari usaha hanya itu apa, apakah nanti mereka membentuk koperasi, PT, CV, dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa itu tidak perlu kok, kalau misalnya dipecah atau sebagainya, itu menurut saya pribadi,” kata Azizah dalam konferensi pers bertajuk 5th Berinovasi untuk Pengmabngan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, Azizah mengaku belum mengetahui arahan Presiden berikutnya, yakni Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Terpilih, terkait kabar pemisahan nomenklatur Kemenkop UKM. “Saya belum tahu nanti arahan Presiden berikutnya bagaimana,” imbuhnya.

Namun, menurut Azizah, wirausaha ada di mana saja dan ini menandakan bahwa tugas dan fungsinya bisa disatukan di satu tubuh kementerian.

Dia pun mengambil contoh Korea Selatan yang menjadikan perusahaan rintisan (startup) dan UKM di satu kementerian. “Kalau kita ambil contoh beberapa negara, contoh Korea Selatan, satu menteri itu adalah startup dan SME. Jadi isinya adalah wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Artinya bisa saja [tidak dipisah],” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, berikut adalah bocoran daftar kementerian pada Pemerintahan Prabowo—Gibran:

Kementerian:

1. Kementerian Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan kembali menempati kursi ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Periode 2024—2029, sama seperti periode sebelumnya. Banggar merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi alokasi APBN.

Kepastian itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah. Said sendiri merupakan ketua Banggar DPR Periode 2019—2024.

Selain Banggar, dia mengaku Fraksi PDIP turut akan mendapatkan jatah kursi ketua di tiga AKD DPR lainnnya.

"PDIP itu dapat Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan BAKN [Badan Akuntabilitas Keuangan Negara]," ungkap Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia belum mau mengonfirmasi apakah akan kembali menempati posisi ketua Banggar DPR seperti periode sebelumnya. Menurutnya, keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan [kembali menjadi ketua Banggar], tergantung kawan-kawan," kata Said.

Sebagai informasi, dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis direncakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR periode 2024—2029 atau berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) esok.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Imigrasi, sambungnya, hanya bisa mendukung apabila diperlukan jasanya.

"Kalau saya konteksnya untuk mendukung dari sisi Imigrasi, karena itu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomi khusus]. Itu juga [ada] fasilitas-fasilitas yang di luar kita. Tapi kalau yang urusan kita sih, siap saja," ujar Silmy ditemui usai acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Luhut pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

Terbaru, Luhut mengaku presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pembentukan family office. Hanya saja, sambungnya, terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

"Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, dia tidak mengungkapkan nama-nama kementerian yang dimaksudnya tersebut. Luhut hanya mengklaim, pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengungkapkan, pendaftaran Golden Visa sudah hampir mencapai 500 orang sejak pertama kali diluncurkan pada 25 Juli lalu.

Dari hampir 500 orang yang sudah mendaftar tersebut, Silmy mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah pendaftar yang sudah diterima oleh Imigrasi.

"Sekarang mendekati ke 500 [pendaftarannya]. Lupa datanya [yang sudah diterima pendaftarannya], setiap hari ada perubahan," ujar Silmy saat ditemui dalam acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, per 24 Juli 2024, Silmy mengungkapkan sebanyak 300 warga negara asing (WNA) telah mendapat Golden Visa. Dari total 300 WNA itu, pemerintah setidaknya telah mengantongi investasi senilai Rp2 triliun.

Golden Visa sendiri resmi diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Juli 2024. Jokowi menyampaikan, pemerintah meluncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan bagi para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

Dia menekankan bahwa pemerintah mengincar invest while stay atau investor yang akan berinvestasi yang lebih banyak di Indonesia dan productive while stay atau para talenta global yang akan lebih produktif untuk berkarya selama menginap atau bertempat tinggal di Tanah Air.

“Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay," katanya saat membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu. Setidaknya ada dua skema pemberian Golden Visa.

Pertama, yaitu perorangan dengan minimal investasi US$350.000. Kedua, kategori korporasi/perusahaan dengan minimal penyuntikan modal US$25 juta.

Sementara itu, sejumlah tokoh ternama dunia atau global talent diketahui telah mendapatkan Golden Visa tersebut. Para global talent itu di antaranya Pelatih Tim Nasional Shin Tae-yong, CEO OpenAI Sam Altman, dan salah satu petinggi PT Boeing Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali merombak direksi Perum Bulog. Kali ini, Erick merombak posisi Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan dan Direktur Keuangan.

Erick Thohir menunjuk Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Bulog menggantikan Bagya Mulyanto. Erick juga mengganti Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska.

Kendati begitu, belum ada informasi resmi siapa yang akan menggantikan posisi Sonya Mamoriska yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan.

“Keluarga Besar Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Bagya Mulyanto sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog dan terima kasih kepada Ibu Sonya Mamoriska yang telah mengemban amanah Sebagai Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog melalui platform Instagram resminya @perum.bulog, dikutip Senin (14/10/2024).

Dalam unggahan yang sama, BUMN Pangan itu juga mengucapkan selamat bertugas kepada Iryanto Hutagaol yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog.

Belum lama ini, Erick melakukan perombakan direksi di Perum Bulog. Bayu Krisnamurthi yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama, kini digantikan oleh Wahyu Suparyono.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital dinyatakan telah menyelesaikan pengabdiannya di Perum Bulog.

Wahyu Suparyono menjadi direktur utama Perum Bulog setelah sebelumnya menjabat sebagai direktur utama PT Asabri (Persero). “...akan memulai masa baktinya di Bulog,” tulis Bulog dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9/2024).

Erick dalam surat keputusannya juga menunjuk Marga Taufik sebagai wakil direktur utama dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai direktur human capital, menggantikan Purnomo Sinar Hadi.