Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan pesan haru mengingat tinggal 11 hari menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memasuki masa purnabakti pada 20 Oktober 2024.

Pesan tersebut disampaikan Zulhas di hadapan Presiden Jokowi dalam acara Trade Expo Indonesia ke-39 di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

“Banyak sekali yang sudah Bapak lakukan untuk Indonesia. Oleh karena itu kami semua mengucapkan terima kasih pada bapak Presiden,” kata Zulhas.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam 10 tahun masa pemerintahannya telah menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bahkan, melancarkan kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya, dalam menjaga Tanah Air dalam gempuran Covid-19.

Tak hanya itu, dia pun menilai bahwa dari sisi transportasi dan pariwisata, pembangunan di sektor ini terus berjalan dengan baik dan saling memiliki sumbangsih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Transportasi mulai dari zaman Bung Karno tak selesai, sekarang tembus Jakarta—Surabaya, Lampung sampai Aceh, bapak bangun pusat-pusat wisata, Komodo, Danau Toba, Mandalika,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam masa kepemimpinan Presiden Ke-7 RI itu berjalan stabil dengan rata-rata lebih dari 5%, serta inflasi yang terkendali. Termasuk kinerja perdagangan yang diklaim Zulhas mengalami surplus dalam52 berturut-turut.

“Terus-terusan surplus, 52 bulan bapak. Insya Allah peralihan pemerintahan menurut saya ini yang terbaik Insya Allah ini yang terbaik,” imbuhnya.

Kendati demikian, Zulhas menekankan bahwa selaku manusia yang tentunya tidak sempurna, maka termasuk dalam perjalanan pemerintahan Jokowi. Namun, dia menilai bahwa sejauh ini Kepala Negara asal Surakarta itu selalu berusaha untuk membawa Indonesia kea rah yang lebih baik.

“Doa kami bawa presiden Bapak selalu sehat dan kami percaya kami yakin di manapun bapak pasti akan memberikan terbaik untuk Indonesia. Saya kira demikian kalau diteruskan saya kelihatannya gagah pintar ngomong, tetapi kalau diteruskan saya juga cepat keluar air mata bapak,” pungkas Zulhas.

Untuk diketahui, pameran dagang atau Trade Expo Indonesia (TEI) kembali digelar pada tahun ini. Acara ini diselenggarakan pada 9—12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Banten.

Sebanyak 1.460 peserta pameran (exhibitor) berpartisipasi dalam TEI. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebanyak 1.000 peserta pameran.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, mengungkapkan, banyaknya peserta pameran kali ini menunjukkan antusiasme para pelaku usaha Indonesia dalam menyambut pembeli (buyer) mancanegara.

“Per 6 Oktober 2024, kami mencatat telah ada 1.460 peserta pameran yang mendaftar untuk ikut serta pada TEI ke-39. Jumlah ini meningkat 18,3 persen dibanding peserta tahun sebelumnya, yaitu 1.234 peserta dan telah melampaui target kami yang sebesar 1.000 peserta,” ujar Mardyana.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) optimistis upaya pemerintah mendorong ekspor listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dapat mendorong industri dan pendapatan negara.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan pihaknya melihat dampak positif yang didorong melalui proyek perdagangan listrik rendah emisi yang diproduksi di Indonesia dijual ke luar negeri.

"Menurut saya ekspor listrik merupakan sesuatu yang positif karena bisa meningkatkan devisa negara," kata Arthur kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong ekspor listrik dengan penciptaan investasi industri tenaga surya hingga baterai penyimpanan listrik di Indonesia bagi negara pengimpor.

Arthur menilai syarat tersebut juga dapat mendorong peningkatan industri manufaktur komponen berbasis renewable di dalam negeri.

Kendati demikian, sempat terjadi perbedaan suara di kalangan pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai ekspor listrik hijau masih perlu dikaji kembali untuk menjaga kepentingan nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyebut ekspor listrik EBT memberikan manfaat besar bagi negara.

Dalam agenda ISF 2024, Kemenko Marves mengungkap nilai proyek ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (kurs Rp15.423).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan proyek kerja sama energi terbarukan ini sangat strategis untuk kemitraan kedua negara dalam komitmen keberlanjutan.

"Dengan penandatanganan nilai proyek ini, Pak Rachmat membisikkan kepada saya sekitar US$20 miliar," kata Luhut di Indonesia Sustainable Froum (ISF) 2024, beberapa waktu lalu.

Luhut menerangkan, bagi Singapura, kerja sama ini akan mengamankan pasokan listrik bersih melalui sistem penyimpanan energi baterai dan listrik dari panel surya atau photovoltaic yang diproduksi di Indonesia.

Sementara itu, bagi Indonesia, sangat penting untuk mengamankan pangsa pasar dan lanskap ekspor energi. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki silika sebagai bahan baku panel surya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ada beberapa hal baru yang harus diakselerasikan oleh pemerintah sebagai persiapan melakukan pengetatan dan pengalihan subsidi BBM.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kelas menengah yang selama ini turut menikmati subsidi BBM bisa ‘dirayu’ supaya bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

"Kalau narasi pengalihan subsidi di arahkan ke upaya peningkatan SDM, kelas menengah yang terkena dampak kenaikan BBM akan merasakan dampak pengalihan. Misalkan subsidi dialihkan ke pendidikan, biaya sekolah anak berkurang. Jadi, mampukah kebiijakan subsidi membuat aspiring middle class tidak terkena dampak luas dari pemabtasan BBM ya tinggal kita lihat dari mata anggaran SDM naik atau tidak," terangnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Terkait penerapan subsidi BBM secara tertutup akan dilakukan dalam waktu dekat atau malah ditunda, menurutnya tergantung pada keberanian dari pemimpin negara untuk menggunakan data yang presisi sehingga subsidi energi secara terbuka yang sangat besar bisa dialihkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakselerasi beberapa hal baru yang bisa menjadi titik penting dukungan masyarakat bagi kebijakan yang kerap disebut tidak populer itu. Pertama, ucapnya, berkaitan dengan aspek moral di mana saat ini tumbuh kesadaran lingkungan yang cukup baik pada generasi muda.

"Mereka [generasi muda] makin sadar soal ini. Berarti shifting gunakan BBM yang makin berkualitas, itu lama-kelamaan akan bisa diterima," paparnya.

Lanjutnya, hal kedua adalah digitalisasi terkait data penerima subsidi tertutup. Problem selama ini, jelasnya, setiap terjadi pergeseran ke subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan untuk mengeliminasi kebocoran.

"Ketiga, ya tentu saja mata anggaran sesudah pengalihan subidi itu terlihat atau tidak. Kalau realokasi terlihat di mata anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM misalnya, maka publik bisa memaklumi kebijakan subsidi itu," pungkasnya.

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak. Dikutip dari Reuters, pada Rabu (9/10/2024) harga minyak mentah berjangka jenis Brent terpantau turun US$3,75 atau 4,63% menjadi US$77,18 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun US$3,57 atau 4,63% ke level US$73,57 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan secara rata-rata nasional seperti cabai rawit merah hingga daging sapi murni turun pada pagi hari ini, Rabu (9/10/2024).

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (9/10/2024) pukul 08.10 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah turun menjadi Rp43.820 per kilogram. Harganya turun 3,69% atau sebesar Rp1.680.

Sementara itu, harga rata-rata cabai merah keriting justru naik Rp770 atau sebesar 2,51% menjadi Rp31.390 per kilogram.

Berikutnya, harga rata-rata bawang putih bonggol naik menjadi Rp40.410 per kilogram atau sebesar 1,81%, sedangkan harga rata-rata bawang merah terpantau melandai 1,40% atau turun Rp400 menjadi Rp28.070 per kilogram.

Data Bapanas juga menujukkan, harga rata-rata daging sapi murni di pedagang eceran turun 0,74% atau sebesar Rp1.000 menjadi Rp133.630 per kilogram. Harga rata-rata daging ayam ras tembus Rp34.310 per kilogram, turun tipis 0,95% pada pagi ini.

Di sisi lain, harga telur ayam ras di pedagang eceran merangkak tipis 0,81% atau sebesar Rp230 menjadi Rp28.700 per kilogram.

Masih mengacu data Bapanas, harga beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,22% menjadi Rp13.580 per kilogram. Sementara itu, beras premium turun 0,06% menjadi Rp15.480 per kilogram.

Setali tiga uang, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,64% menjadi Rp12.470 per kilogram.

Data Bapanas juga menunjukkan harga minyak goreng kemasan sederhana kembali naik 1,82% menjadi Rp18.500 per liter, sedangkan harga rata-rata minyak goreng curah turun 0,97% ke level Rp16.290 per liter.

Harga pangan lainnya, seperti tepung terigu curah naik 0,20% menjadi Rp10.170 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) berangsur turun tipis 0,53% menjadi Rp13.030 per kilogram.

Harga rata-rata kedelai biji kering impor naik 1,67% atau sebesar Rp180 menjadi Rp10.950 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak justru turun 1,00% menjadi Rp5.940 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran naik 1,06% menjadi Rp18.080 per kilogram. Hrga garam halus beryodium juga naik 1,31% menjadi Rp11.640 per kilogram.

Untuk pangan yang bersumber dari protein hewani mengalami harga yang beragam. Harga rata-rata ikan kembung tembus Rp39.120 per kilogram, naik 5,36% atau sebesar Rp1.990.

Harga rata-rata ikan tongkol juga naik 3,02% menjadi Rp32.440 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata ikan bandeng turun tipis 0,12% menjadi Rp33.270 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Awal Oktober ini, BPS merilis data inflasi September 2024 sebesar 1,84% (year-on-year/YoY). Angka inflasi ini terbilang rendah, termasuk bila dibandingkan dengan negara berkembang (emerging market) lainnya.

Rendahnya inflasi tersebut tentu menjadi kabar baik. Dari perspektif keuangan, inflasi rendah berdampak pada kenaikan suku bunga riil (real interest rate). Kenaikan suku bunga riil dapat menjadi “permen manis” bagi masuknya modal (portofolio) asing ke Indonesia.

Modal asing masuk, nilai tukar menguat. Dan terbukti, saat ini, nilai tukar rupiah mampu bertahan di bawah Rp15.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rendahnya inflasi selama 2024 ini terutama ditopang oleh deflasi bulanan secara berturut-turut sejak Mei 2024. Penurunan inflasi terjadi secara merata terhadap seluruh komponen inflasi.

Deflasi terutama ditopang oleh komponen inflasi dari kelompok barang harga bergejolak (volatile food) dan bahan makanan. Kelompok volatile food dan bahan makanan justru mengalami deflasi selama 6 bulan berturut-turut sejak April 2024.

Tidak kalah penting adalah kontribusi inflasi dari kelompok energi. Sejak September 2023, inflasi energi secara tahunan (year-on-year/YoY) adalah yang terendah dibandingkan komponen lainnya.

Bahkan, inflasi energi telah mengalami deflasi secara tahunan selama 7 bulan berturut-turut dari November 2023 hingga Mei 2024. Pada September 2024, inflasi energi secara tahunan juga mengalami deflasi sebesar -0,29% (YoY).

Apakah inflasi rendah ini merupakan fenomena khusus yang terjadi di Indonesia? Jawabannya, tidak. Inflasi rendah adalah fenomena global. Dunia mengalami hal serupa. Di AS, misalnya, inflasi juga turun cukup signifikan, dari 3,35% (YoY) pada Desember 2023 menjadi 2,53% (YoY) pada Agustus 2024.

Penurunan inflasi inilah yang mendorong bank sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunga acuannya cukup signifikan, sebesar 50 basis poin (bps), pada September 2024.

Penurunan inflasi juga dialami oleh negara-negara maju lainnya seperti zona Euro, Inggris, dan Jerman. Hanya Jepang, negara maju yang justru mengalami kenaikan inflasi. Termasuk pula emerging market lainnya seperti Brasil, Meksiko, India, China, dan Afrika Selatan. Inflasi negara-negara di Asean juga turun. Tren penurunan inflasi terjadi hampir merata di berbagai negara setahun terakhir ini.

Kenapa inflasi rendah kini menjadi fenomena global? Jawabannya, karena harga-harga komoditas yang menjadi penyumbang inflasi juga turun, khususnya pada kelompok pangan dan energi.

Tentu kita masih ingat, kenapa inflasi global melonjak pada pertengahan 2022. Lonjakan inflasi antara lain akibat lonjakan harga energi (minyak mentah, gas, dan batu bara) pascameletusnya konflik Rusia-Ukraina. Berdasarkan FAO Food Price Index, lonjakan harga pangan juga terjadi di tahun 2022. Bahkan, pada Maret 2022, indeks harga pangan FAO mencapai level tertingginya sepanjang sejarah, sebesar 160,28.

Saat ini, tekanan terhadap harga-harga pada komoditas utama tersebut (energi dan pangan) relatif jauh berkurang. Sejak 2023 lalu, harga-harga energi dan pangan turun jauh dibanding tahun 2022. Selama 2024, harga-harga komoditas juga masih melanjutkan penurunannya. Sehingga, tidak mengherankan bila inflasi global juga turun setahun terakhir.

Turunnya harga-harga komoditas saat ini tidak terlepas dari melemahnya permintaan (demand) terhadap komoditas di pasar global. Penurunan harga komoditas juga terjadi pada komoditas mineral logam yang menjadi kebutuhan utama industri bersama komoditas energi. Di sisi lain, industri global kini mengalami pelemahan utilisasi kapasitas produksi.

Berdasarkan data dari OECD, utilisasi kapasitas industri di Amerika Serikat misalnya, selama 2024 ini berada di level di bawah 80%, hampir mendekati dengan kondisi selama pandemi 2020—2021 dan turun dibandingkan level selama 2023.

Indikator PMI Manufaktur di negara-negara maju (AS, Eropa, Jepang) juga masih berada di zona kontraksi (di bawah 50). Indikator PMI Manufaktur negara emerging market seperti China dan Indonesia juga tertekan dan berada di zona kontraksi pada September 2024.

Turunnya harga komoditas berdampak pada turunnya biaya produksi. Sehingga, berkontribusi bagi penurunan inflasi dari sisi biaya produksi (cost push inflation).

Pertanyaannya, mengapa turunnya biaya produksi tidak menyebabkan industri meningkatkan produksinya? Yang terjadi, aktivitas produksi industri global justru cenderung turun. Jawabannya, kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh turunnya permintaan konsumen (consumer demand) secara global.

Di Indonesia, turunnya permintaan dapat dijelaskan dari berbagai indikator. Dari perspektif perbankan, penurunan demand terlihat dari pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM.

Sampai dengan Juni 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% (YoY). Sayangnya, kredit UMKM hanya tumbuh 5,68% (YoY). Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit bagi usaha besar (korporasi), tumbuh 15,89% (YoY). Sayangnya, pertumbuhan kredit korporasi tidak mengalir ke sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri dan perdagangan. Kredit pada kedua sektor ini tumbuh sebesar 9,94% (YoY) dan 9,87% (YoY).

Rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja kini menjadi fenomena nasional. Konsekuensinya, daya beli turun, permintaan turun dan inflasi pun ikut turun.

Apakah kondisi ini akan berlangsung lama? Jawabannya, tergantung tiga hal. Pertama, apakah situasi pemulihan ekonomi global akan berlangsung cepat. Ini mengingat, banyak produk manufaktur Indonesia yang bergantung pada pasar luar negeri. Kedua, apakah investasi pada sektor ekonomi utama dapat berlangsung cepat. Ketiga, bagaimana respons pemerintah dalam memulihkan daya beli.

Meskipun demikian, jangan pesimis dahulu. Ini mengingat, pelemahan aktivitas investasi yang terjadi menjelang berakhirnya suatu pemerintahan, hampir selalu menjadi fenomena “normal” di Indonesia.

Sikap wait and see selalu terjadi menjelang pemerintahan baru terbentuk. Berdasarkan pengalaman, kegiatan investasi akan kembali pulih setelah pemerintahan baru berjalan, setidaknya selama satu semester. Permintaan diperkirakan akan pulih dan tekanan inflasi karena faktor permintaan pun akan kembali muncul.

Tentunya, kita tidak perlu terlalu panik apabila rendahnya inflasi tersebut akibat turunnya daya beli. Namun, jangan juga terlalu cepat mengklaim bahwa rendahnya inflasi saat ini adalah karena keberhasilan dalam pengendalian. Karena faktanya, rendahnya inflasi adalah merupakan fenomena global yang ditopang faktor yang bersifat global pula.

Kita memiliki modal cukup bagus untuk menyongsong pemerintahan baru. Nilai tukar rupiah dan harga komoditas penyumbang inflasi relatif kondusif. Tinggal bagaimana momentum positif ini dapat dimanfaatkan bagi pemulihan dunia usaha, terutama UMKM, dan daya beli. Agar inflasi kita kembali “normal”.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto harus langsung mengambil langkah cepat dalam memperkuat perekonomian pada hari-hari pertamanya menjabat karena saat ini terdapat sejumlah sinyal tekanan bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebut saja deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024—yang menjadi catatan terparah sejak 1999, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang masuk zona kontraksi, hingga terbaru indeks keyakinan konsumen (IKK) yang turun, menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden baru.

Sejumlah ekonom dan analis menilai bahwa indikator-indikator itu menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi Tanah Air, baik karena efek eksternal maupun kondisi domestik. Tekanan itu perlu segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo ketika menduduki kursi RI 1.

Terlebih, Prabowo memiliki cita-cita sangat besar, yakni pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% (sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Presiden Joko Widodo, yang mematok target pertumbuhan ekonomi 7%). Prabowo perlu mengambil langkah cepat karena pada tahun pertamanya menjabat, sudah terdapat risiko pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target.

World Bank (Bank Dunia) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai 5%. Hal itu tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024 yang rilis beberapa hari lalu.

Bank Dunia memang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% (berdasarkan laporan April 2024) menjadi 5%. Namun, angka itu tetap masih di bawah target pertumbuhan ekonomi 2024 pemerintah, yakni 5,2%.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia akan terus tumbuh dengan naiknya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata. Namun, prospek positif itu masih dibayangi risiko perlambatan.

"Di antara negara-negara besar [di Asia Timur dan Pasifik], pada tahun 2024 dan 2025 hanya Indonesia yang diperkirakan bertumbuh setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi," tertulis dalam keterangan resmi Bank Dunia, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Adapun, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,1%. Angkanya pun masih di bawah target pemerintah.

Asian Development Bank (ADB) juga menyampaikan pandangan serupa melalui laporan Asian Development Outlook (ADO) September 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diperkirakan tetap di 5,0%.

Proyeksi 5,0% untuk Indonesia itu sejalan dengan kenaikan prospek ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik. ADB menilai bahwa turunnya harga pangan global, juga efek pelonggaran kebijakan moneter bisa membawa inflasi ke tingkat sebelum pandemi Covid-19.

"Kondisi keuangan diperkirakan akan membaik seiring makin redanya inflasi dan dilonggarkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat, sehingga mendukung proyeksi positif bagi kawasan ini," ujar Kepala Ekonom ADB Albert Park.

Namun demikian, menurut ADB, risiko dari proyeksi tersebut di antaranya memburuknya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, semakin merosotnya pasar properti China, ketegangan geopolitik yang memburuk, serta efek perubahan iklim dan cuaca buruk terhadap harga komoditas serta ketahanan pangan dan energi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 adalah 5,06%. Lalu, pada 2025 terjadi perbaikan tetapi hanya mencapai kisaran 5,18%.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% cukup baik jika dibandingkan negara-negara lain. Namun, apabila pemerintah membidik ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi lagi.

"Ini relatif cukup dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi untuk berdampak kepada pengentasan kemiskinan dan keluar dari middle-income trap pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan," ujar Andry.

Risiko Efek Rambatan Tekanan Ekonomi China

Bank Dunia telah menyampaikan lampu kuning ekonomi China yang bisa berdampak pada prospek perekonomian wilayah Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Ekonomi China diperkirakan semakin melemah hingga 2025, oleh karena itu patut diwaspadai.

Dilansir dari Bloomberg, ekonomi China diperkirakan melemah meskipun pemerintah memberikan stimulus baru-baru ini, tetap memberikan tekanan ekstra pada ekonomi regional.

Ekspansi China diprediksi turun menjadi 4,3% tahun depan dari perkiraan 4,8% pada tahun 2024.

"Akibatnya, pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik—yang mencakup negara-negara seperti Indonesia, Australia dan Korea—akan melambat menjadi 4,4% di tahun 2025 dari sekitar 4,8% tahun ini," tulis Bank Dunia, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (8/10/2024).

Selama tiga dekade, pertumbuhan China telah memberikan keuntungan bagi negara-negara tetangganya, tetapi ukuran dorongan tersebut sekarang berkurang sejalan dengan pelemahan ekonomi negeri tersebut.

"Dukungan fiskal yang baru-baru ini disinyalir dapat meningkatkan pertumbuhan jangka pendek, namun pertumbuhan jangka panjang akan bergantung pada reformasi struktural yang lebih dalam," lanjut Bank Dunia.

Selain melambatnya pertumbuhan di China, Bank Dunia menyoroti pergeseran arus perdagangan dan investasi, bersamaan dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan global, juga dapat mempengaruhi kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Meskipun ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China telah menciptakan peluang bagi negara-negara seperti Vietnam untuk memainkan peran dalam menghubungkan mitra-mitra dagang utama, bukti-bukti baru menunjukkan bahwa ekonomi mungkin semakin terbatas untuk memainkan peran ‘penghubung satu arah’ karena peraturan-peraturan baru yang lebih ketat mengenai impor dan pembatasan ekspor diberlakukan.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024, Bank Dunia menyoroti tiga faktor yang diperkirakan memengaruhi pertumbuhan di kawasan ini. Mulai dari bergesernya perdagangan dan investasi, melambatnya pertumbuhan di China, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan dunia.

Perbesar

The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menilai terdapat beberapa risiko yang akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Asean+3 di sisa 2024 dan sepanjang 2025 mendatang. Asean+3 merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan.

Chief Economist AMRO Hoe Ee Khor menuturkan bahwa risiko pertama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. data pasar tenaga kerja AS pada Juli dan indeks PMI manufaktur Agustus yang lebih lemah dari perkiraan telah memicu kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan AS.

"Hal ini berpotensi membebani pemulihan tingkat ekspor," kata Khor.

Sementara itu, pemulihan ekonomi di Eropa yang rapuh menghadapi risiko eskalasi ketegangan perdagangan global dan kemungkinan lonjakan biaya energi serta pengangkutan karena konflik geopolitik.

Selanjutnya, penyesuaian yang berlarut-larut di sektor properti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi China. Khor menuturkan, jika tren pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat berlanjut di China, dampak di kawasan Asean akan terasa melalui nilai perdagangan, investasi, serta pariwisata yang lebih rendah.

Volatilitas pasar finansial juga perlu dicermati oleh negara-negara kawasan Asean+3. Khor menuturkan, kondisi penyesuaian pasar yang tajam namun berumur pendek itu sempat terjadi pada Agustus 2024 lalu yang menjadi pengingat akan risiko lonjakan lebih lanjut di pasar keuangan.

Ke depan, dia mengatakan ketidakpastian seputar prospek kebijakan moneter AS pemilihan presiden mendatang, dan potensi pelepasan posisi keuangan lebih lanjut dapat mempengaruhi pasar dan meningkatkan tekanan di pasar keuangan.

Selain itu, meningkatnya harga komoditas dan biaya angkut global juga akan mempengaruhi negara-negara di kawasan Asean+3. Khor menurutkan, siklus cuaca La Niña yang tidak dapat diprediksi dapat mengganggu pasokan pangan, sementara tensi geopolitik dapat berimbas pada meningkatnya harga energi dan biaya logistik.

Selanjutnya, pemilihan presiden AS pada November mendatang juga akan berdampak pada negara-negara di kawasan lain, termasuk Asean+3, terutama jika hasil tersebut bermuara pada meningkatnya tensi perang dagang AS-China.

"Peningkatan tarif bisa secara substansial menghambat prospek pertumbuhan regional pada tingkat yang berbeda-beda, tergantung pada besarannya. Dalam proyeksi kami, skenario terburuk dengan peningkatan tarif yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Asean+3 hingga hampir 1%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan penyitaan atas harta kekayaan lain debitur PT Yasindotama Teladan Spinning.

Penyitaan tersebut dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Satgas BLBI menyita tiga bidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu di atasnya yang berada di tanah seluas 19.915 m², di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Aset tanah itu memiliki estimasi nilai Rp105,05 miliar.

"Adapun bidang-bidang tanah tersebut disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban debitur terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi sejumlah Rp188,5 miliar," dikutip dari keterangan resmi Satgas BLBI, Rabu (9/10/2024).

Harta kekayaan lain yang telah disita dari debitur PT Yasindotama Teladan Spinning akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Pengurusan dapat melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian lainnya.

Saat penyitaan, terdapat pihak Satgas BLBI yang hadir, lalu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, KPKNL Jakarta III, aparat kepolisian dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri juga Polrestabes Bandung dan Polsek Bandung Kidul, hingga aparat pemerintah setempat.

"Satgas BLBI akan secara konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi melalui serangkaian upaya, di antaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur, yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI namun belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara," tertulis dalam keterangan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan dan Singapura telah sepakat untuk memulai kemitraan strategis tahun depan.

Mengutip Reuters pada Selasa (8/10/2024), kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi dan akan berupaya memperdalam kerja sama di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pertahanan dan perubahan iklim, serta meningkatkan perjanjian perdagangan bebas mereka.

“Peningkatan ini bukan sekadar perubahan nama. Ini juga berarti kerja sama yang lebih substansial,” kata Wong pada konferensi pers bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan.

Wong melanjutkan, kedua negara memiliki banyak kesamaan. Dia menuturkan, keduanya adalah 'Macan Asia' yang berhasil mentransformasi perekonomian negaranya masing-masing.

“Dan karena kita telah memperoleh banyak manfaat dari perdamaian dan stabilitas regional, kita kini berupaya melakukan bagian kita untuk berkontribusi terhadap supremasi hukum dan memperkuat tatanan global yang berbasis aturan,” kata Wong.

Selain itu, Korea Selatan, importir gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di dunia, dan Singapura, yang merupakan pusat LNG, menandatangani kesepakatan kerja sama dalam pasokan LNG untuk menjaga stabilitas rantai pasokan internasional, kata Yoon dalam siaran televisi.

Kerja sama tersebut dapat mencakup mulai dari pertukaran LNG dan pembelian bersama hingga kerja sama dalam mengatasi krisis rantai pasokan LNG, kata kantor berita Yonhap.

Negara-negara tersebut juga menandatangani empat pakta mengenai rantai pasokan, kerja sama teknologi, keamanan pangan, dan startup.

Yoon, yang mengunjungi Filipina minggu ini, mengakhiri perjalanannya ke Singapura pada hari Rabu sebelum menuju ke Laos untuk menghadiri pertemuan puncak regional para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan beberapa negara Asia lainnya.

Seoul akan berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan ASEAN dan meningkatkan kerja sama industri pertahanan, surat kabar Straits Times mengutip pernyataan Yoon dalam sebuah wawancara tertulis.

Dia juga akan bekerja sama untuk memerangi ancaman yang muncul seperti kejahatan siber dan transnasional, tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hak penamaan stasiun PT MRT Jakarta (Perseroda) disebut berkontribusi hingga 40% sebagai penyumbang pendapatan tertinggi dari segmen nontiket atau non-fare box.

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, naming right merupakan kontributor pendapatan tertinggi dari segmen nontiket.

“Nontiket itu macam-macam, di antara nontiket itu ada yang tertinggi naming right 30%-40%,” kata Stasiun Bundaran HI Bank DKI, Selasa (8/10/2024).

Tuhiyat mengatakan, setiap stasiun memiliki jumlah pelanggan yang berbeda sehingga nilai kontrak naming right juga berbeda.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023, MRT Jakarta mencatatkan total pendapatan sebesar Rp1,35 triliun. Pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan subsidi sebesar Rp743,76 miliar.

Kemudian pendapayan nontiket sebesar Rp358,42 miliar. Jika mengasumsikan kontribusi sebesar 40%, maka naming right menyumbang sebesar Rp143,36 miliar, sedangkan pendapatan tiket tercatat sebesar Rp250,87 miliar.

Seperti yang diketahui, MRT Jakarta baru saja menandatangani perjanjian strategis dengan Bank DKI melalui hak penamaan (naming rights) Stasiun Bundaran HI Bank DKI. Kerja sama ini berlangsung selama 3 tahun atau hingga 2027 mendatang.

Hingga saat ini, tercatat delapan stasiun MRT Jakarta yang telah bermitra dalam hak penamaan, yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan yang terbaru, Bundaran HI Bank DKI.

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura dinilai dapat menjadi batu loncatan yang menguntungkan bagi kemajuan industri tenaga surya dan rantai pasoknya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah semestinya tidak lagi tarik ulur dan beda suara terkait kepentingan ekspor listrik hijau tersebut.

"Saya menilai ekspor listrik [EBT] ke Singapura itu bagus untuk Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak plin-plan, tidak tarik ulur dalam mendukung ini, itu kan kesepakatan dua negara," kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Dalam hal ini, Fabby menanggapi beda suara yang sempat terjadi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, rencana ekspor listrik EBT akan kembali dikaji ulang oleh pihaknya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, serta mempertahankan nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT.

Padahal, Indonesia dan Singapura baru-baru ini menekan proyek kerja sama energi baru terbarukan yang mencakup ekspor listrik dan pengembangan industri panel surya dengan nilai potensi US$20 miliar atau setara Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per US$).

Singapura bahkan menambah impor lsitrik hijau dari Indonesia sebanyak 1,4 gigawatt (GW) menjadi 3,4 GW yang akan dilakukan oleh tujuh perusahaan yaitu TotalEnergies & RGE, konsorsium Shell Vena Energy, Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy.

"Proses persiapan itu sejak diberikan conditional approval oleh EMA [Energy Market Authority] Singapura, proses persiapannya dari investor sudah dilakukan mencari lahan, securing license, studi teknis, study environmental impact assessment," ujarnya.

Fabby menyebut, pemerintah harus mendorong proyek ekspor listrik ini untuk menambah devisa dari sektor EBT. Apalagi, Indonesia diuntungkan karena persyaratan pembangunan industri tenaga surya dan rantai pasok di dalam negeri.

Dengan demikian, pabrikan solar panel hingga baterai untuk ekspor listrik dapat diproduksi di Indonesia dan memberikan nilai tambah. Sejumlah perusahaan produsen solar panel pun sudah mulai membangun pabriknya.

"Ada beberapa perusahaan Inspira [konsorsium Indonesia Solar Panel Industri & Renewable Alliance], Jinko Solar, Seraphim Energy, Trina Solar, mereka sudah bangun dengan ekspektasi nanti bisa masuk ke proyek itu," imbuhnya.

Dari proyek-proyek pembangunan industri solar panel di Indonesia maka dia melihat ada potensi kapasitas hingga 15 GW yang dapat dihasilkan. Dalam hal ini, proyek ekspor Singapura menjadi jaminan pasar yang pasti dengan kontrak serapan sebesar 3,4 GW.

"Timeline-nya sudah jelas, 2026-2028 itu sudah jelas dari sisi demand ke Singapura dan itu bisa menarik orang untuk berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Fabby menilai proyek ini juga membuat Indonesia dapat membangun industri untuk PLTS. Artinya, kemudian kita bisa memproduksi modul surya tier 1, itu kita ke depan bisa ekspor juga ke Asean atau ke Pasifik bahkan," terangnya.

Lebih lanjut, dia memahami upaya Kementerian ESDM untuk pertimbangan kebutuhan nasional. Namun, Indonesia masih memiliki potensi energi surya yang besar hingga 3.3000 GW.

"Saya melihat ini [kebutuhan nasional] tidak bisa menjasi alasan untuk menunda penjualan listrik ke Singapura, ini membangun industri PLTS kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Bank DKI mengumumkan kemitraan strategis melalui hak penamaan (naming rights) Stasiun Bundaran HI Bank DKI. Kerja sama ini berlangsung selama 3 tahun atau hingga 2027 mendatang.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menyampaikan bahwa ini merupakan langkah ke-8 dari MRT Jakarta dalam kemitraan hak penamaan.

"Stasiun Bundaran HI Bank DKI adalah stasiun ke delapan di fase pertama ini yang bekerja sama dalam hal hak penamaan. Ini adalah bagian dari sinergi antarbadan usaha milik daerah DKI Jakarta," kata Tuhiyat di Stasiun Bundaran HI Bank DKI, Selasa (8/10/2024).

Tuhiyat menambahkan bahwa MRT Jakarta terus terbuka terhadap peluang kemitraan di berbagai sektor, khususnya dalam inisiatif pendapatan non-tiket untuk mendukung pengembangan sistem transportasi publik yang lebih maju.

Lebih lanjut, Tuhiyat mengungkapkan bahwa kemitraan ini bukan hanya soal hak penamaan, tetapi juga memperlihatkan bahwa MRT Jakarta siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. Kemitraan ini akan berlangsung hingga 2027 mendatang.

Direktur Utama PT Bank DKI Agus H. Widodo menambahkan bahwa kerja sama ini juga akan memperkuat sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran digital di Jakarta.

"Kemitraan ini tidak hanya sebatas hak penamaan, tetapi juga mendorong pengembangan sistem pembayaran modern melalui layanan seperti JakCard dan MartiPay untuk memudahkan aksesibilitas dan layanan perbankan bagi masyarakat," ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat delapan stasiun MRT Jakarta yang telah bermitra dalam hak penamaan, yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan yang terbaru, Bundaran HI Bank DKI.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema credit scoring atau penilaian kredit pada 2025 atau pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyampaikan, skema ini tengah diujicobakan di sejumlah bank yang memiliki sekitar 72.000 nasabah, di antaranya Mandiri dan BRI.

“Kita pilih beberapa [bank untuk diuji coba]. Target berlaku tahun depan,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Skema credit scoring ini menjadi pilihan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman.

“Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan [penyaluran] 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berencana untuk membentuk konsorsium credit scoring yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), KemenkopUKM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yulius menyebut, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kemenko Perekonomian, dan OJK. Rencana ini bahkan mendapat respon positif dari tiga kementerian/lembaga tersebut.

Yulius mengatakan konsorsium nantinya akan bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria credit scoring yang akan diterapkan oleh perbankan.

Sepanjang 2015 hingga 30 September 2024, Kemenkop UKM mencatat penyaluran KUR kepada 48 juta debitur UMKM dengan total mencapai Rp1.739 triliun. KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Yulius menuturkan, program ini menawarkan suku bunga rendah dengan syarat yang lebih mudah. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Merujuk hasil monitoring yang dilakukan Kemenko Perekonomian terkait capaian KUR kuartal I/2024, debitur baru mencapai 90,74% dan debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%. Hasil monitoring juga menunjukan bahwa penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.

Sementara itu, merujuk hasil monitoring dan evaluasi outcome KUR pada 2023, sebanyak 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% untuk investasi, dan 1% untuk keperluan lainnya.

Kemudian, dari total 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp100 juta.

“Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perdagangan,” ujar Yulius.

Dari sisi surat izin usaha, 71,8% tercatat masih mengajukan kreditnya dengan Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT.