Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Agence Française De Développement (AFD) menyepakati nilai kerja sama proyek pembangunan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) Fase 1 MRT Koridor Utara - Selatan mencapai Rp3,8 miliar

"Nilai kerja sama yang disepakati mencapai €225.000 atau setara Rp3,8 miliar," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Tuhiyat mengatakan kawasan TOD itu meliputi Dukuh Atas, Blok M - Sisingamangaraja dan Lebak Bulus yang juga mencakup aspek-aspek dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek tersebut.

Dia mengatakan sejak pertama kali beroperasi pada Maret 2019, MRT Jakarta telah berhasil menjadi katalis perubahan gaya bermobilitas masyarakat.

Angka keterangkutan (ridership) yang terus meningkat, ketertiban dan kedisiplinan saat berada di stasiun maupun kereta merupakan wujud nyata perubahan tersebut.

"Oleh karena itu, saya mengapresiasi atas kerja sama ini karena melalui mandat untuk mengembangkan kawasan di sekitar stasiun sehingga bisa mendorong pembangunan Jakarta menjadi nyaman bagi pengguna transportasi publik," ujarnya.

Pembangunan ini juga diharapkan mendukung untuk keberadaan ruang-ruang terbuka hijau di sekitarnya, katanya.

Senada, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean, Fabien Penone juga mengapresiasi infrastruktur modern yang telah dibangun dan pelayanan kelas dunia telah dihadirkan di kawasan perkotaan seperti Jakarta.

“Oleh karena itu, saya menyambut baik kemitraan ini. Melalui kemitraan ini, kedua negara akan saling bertukar pengalaman tentang pembelajaran dalam menghadapi tantangan kawasan urban perkotaan,” ucap Fabien.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Husein Mahfud, AFD Indonesia Country Director Yann Martres dan Direktur Utama PT MITJ Fuad Fachroeddin di Gedung Transport Hub, Jakarta Pusat pada Rabu (2/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pihaknya terus mencermati dinamika sentimen global terhadap APBN Indonesia. Dia menuturkan, APBN disiapkan untuk menjadi shock absorber terhadap guncangan sentimen global yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Dia menambahkan, upaya meredam sentimen global tersebut terutama diarahkan kepada hal-hal yang dapat berdampak langsung ke masyarakat. Febrio menuturkan, Ada mekanisme-mekanisme eksisting di dalam anggaran negara yang dapat digunakan untuk meredam guncangan global, termasuk eskalasi konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.

Febrio mengatakan, eskalasi konflik Timur Tengah tidak akan berdampak signifikan terhadap anggaran negara di sisa 2024. Apalagi, kondisi perekonomian di dalam negeri juga cenderung optimal seiring dengan penguatan nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter.

"Terkait dampak konflik di Timur Tengah, sampai akhir tahun ini untuk pelaksanan APBN 2024 relatif sudah aman. Apalagi, kemarin rupiah juga sempat menguat cukup banyak dan tingkat suku bunga juga mulai turun. Kemudian, harga komoditasnya juga sudah mulai lebih rendah dibandingkan pertengahan tahun kemarin," jelas Febrio di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Adapun, Febrio menambahkan pihaknya juga akan terus memantau perkembangan konflik ini terhadap ketahanan anggaran pada tahun depan. Dia menuturkan, Kemenkeu akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terkait potensi eskalasi konflik tersebut terhadap APBN 2025 mendatang.

"Tantangan berikutnya tentu bagaimana kita mengantisipasi dan mitigasi untuk 2025 dengan situasi yang mungkin masih akan tetap sama," tambahnya.

Sebelumnya, APBN per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp153,7 triliun atau setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juli 2024, yaitu Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 2,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku bahwa saat ini pemerintah tengah mencari solusi terkait dengan deflasi selama 5 bulan beruntun yang terjadi akibat harga pangan yang terlampau murah.

Mendag Zulhas menuturkan bahwa sejauh ini dari temuan pihaknya di lapangan penurunan harga dari sejumlah komoditas sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.

"Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan setiap kali melakukan peninjauan ke pasar, turunnya harga komoditas memang terjadi dikarenakan peralihan musim. Apabila saat musim penghujan, komoditas lebih mudah busuk, tetapi saat ini banyak pangan yang mengalami panen sempurna, sehingga suplainya banyak.

Oleh sebab itu, Zulhas pun menekankan bahwa fenomena deflasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi.

Menurutnya, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat pemerintah menurunkan angka inflasi. Apabila dia menilai harga di lapangan terlampau murah, maka dirinya kerap dirundung atau di-bully.

Padahal, kata Zulhas, harga komoditas pangan yang terlalu murah dapat berdampak bagi petani dan menjadi penyebab terjadinya deflasi di Tanah Air yang juga merugikan masyarakat

"Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya kemurahan terus di-bully, dimarah-marai, saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memiliki strategi dalam menyikapi fenomena inflasi. Misalnya dengan dukungan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Kendati demikian, Zulhas mengaku bahwa cerita berbeda saat menghadapi deflasi beruntun sejak Mei 2024 diungkap yang Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk kondisi deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024 lalu.

Dia menyebut bahwa pemerintah belum memiliki cara untuk mengatasi hal ini. Mengingat ada beberapa komoditas pangan seperti cabai, bawang, dan telur yang harganya anjlok.

Bahkan, Dia pun mengamini bahwa dampak deflasi yang terjadi memang luar biasa, salah satunya dapat membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.

“Kalau harga terlalu murah. [Misalnya] cabai terlalu murah, misalkan patokan kita Rp40.000, di pasar hanya Rp15.000, itu langsung bangkrut petaninya gitu lho. Begitu juga telur, kalau telur standar kita kan Rp28.000, kalau dia cuma harganya Rp24.000, itu tutup. Nah ini memang ada beberapa yang terlalu murah,” pungkas Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku bahwa fenomena deflasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi.

Menurut Zulhas, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat pemerintah menurunkan angka inflasi.

"Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya [pangan] kemurahan terus dibully, dimarah-marahi. Saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memiliki beragam strategi dalam menyikapi fenomena inflasi. Misalnya dengan dukungan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Kendati demikian, Zulhas mengaku bahwa cerita berbeda saat menghadapi deflasi beruntun sejak Mei 2024 diungkap yang Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk kondisi deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.

Dia menyebut bahwa pemerintah belum memiliki cara untuk mengatasi deflasi. Mengingat ada beberapa harga pangan seperti cabai, bawang, dan telur anjlok.

"Nah ini memang ada beberapa [komoditas] yang terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Ini kan kita belum ada jalan untuk membantunya kan gitu, belum ada. Seperti cabai, bawang murah sekali ya, termasuk saya kira juga telur," katanya.

Dia pun mengakui bahwa dampak deflasi yang terjadi memang luar biasa, salah satunya dapat membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih mengkaji terkait tren deflasi yang terjadi, apakah disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

Namun, Zulhas melanjutkan bahwa sejauh ini dari temuan pihaknya di lapangan penurunan harga sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.

"Saya kira kalo saya keliling ke pasar-pasar memang yang nampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu nggak gitu, sehingga panennya sempurna, bawang, cabai kalau hujan terlalu banyak kan dia busuk, ini sehingga suplainya banyak. Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah, atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," pungkas Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 kembali melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% MtM.

Hal tersebut menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Berdasarkan paparannya, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku bahwa fenomena deflasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi.

Menurut Zulhas, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat pemerintah menurunkan angka inflasi.

"Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya [pangan] kemurahan terus dibully, dimarah-marahi. Saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memiliki beragam strategi dalam menyikapi fenomena inflasi. Misalnya dengan dukungan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Kendati demikian, Zulhas mengaku bahwa cerita berbeda saat menghadapi deflasi beruntun sejak Mei 2024 diungkap yang Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk kondisi deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.

Dia menyebut bahwa pemerintah belum memiliki cara untuk mengatasi deflasi. Mengingat ada beberapa harga pangan seperti cabai, bawang, dan telur anjlok.

"Nah ini memang ada beberapa [komoditas] yang terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Ini kan kita belum ada jalan untuk membantunya kan gitu, belum ada. Seperti cabai, bawang murah sekali ya, termasuk saya kira juga telur," katanya.

Dia pun mengakui bahwa dampak deflasi yang terjadi memang luar biasa, salah satunya dapat membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih mengkaji terkait tren deflasi yang terjadi, apakah disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

Namun, Zulhas melanjutkan bahwa sejauh ini dari temuan pihaknya di lapangan penurunan harga sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.

"Saya kira kalo saya keliling ke pasar-pasar memang yang nampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu nggak gitu, sehingga panennya sempurna, bawang, cabai kalau hujan terlalu banyak kan dia busuk, ini sehingga suplainya banyak. Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah, atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," pungkas Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 kembali melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% MtM.

Hal tersebut menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Berdasarkan paparannya, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Fast Retailing Co. yang merupakan pemilik Uniqlo, dan Seven & i Holdings Co seaku operator 7-Eleven mengejar pertumbuhan ke luar negeri seiring dengan melambatnya konsumsi domestik.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (4/10/2024), laporan pendapatan kedua perusahaan dapat menjadi indikator upaya ekspansi ke luar negeri yang dilakukan keduanya.

Pendapatan operasional operator Seven & i kemungkinan akan mengecewakan karena lemahnya sentimen konsumen. Laporan tersebut akan dibayangi oleh kabar akusisi senilai US$38,7 miliar oleh Alimentation Couche-Tard Inc., yang mungkin memicu restrukturisasi bisnis Seven & i, termasuk pencatatan anak perusahaan atau penjualan aset.

Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, perusahaan saat ini sedang menjajaki rencana penjualan sebagian sahamnya di Seven Bank Ltd.

Sementara itu, Analis Bloomberg Intelligence Catherine Lim dan Trini Tan dalam laporannya menuturkan, pertumbuhan laba operasional setahun penuh Fast Retailing kemungkinan akan sejalan dengan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 25%. Menurutnya, hal tersebut dibantu oleh kontribusi dari jaringan Uniqlo di luar negeri.

Rencana untuk membuka sekitar 80 toko setiap tahunnya di China dapat mendorong peningkatan tahunan penjualan Uniqlo di wilayah tersebut sebesar 13% selama 2023—2026. Jumlah tersebut melebihi pertumbuhan 3% di pasar domestik.

Laporan tersebut menambahkan, varian pakaian andalan Uniqlo untuk cuaca panas kemungkinan mampu memenuhi permintaan yang tinggi selama musim panas.

Sementara itu, di Korea Selatan, Samsung Electronics Co. harus menjelaskan kesehatan sektor teknologi dan bagaimana kinerjanya dalam bidang kecerdasan buatan. Kinerja optimal Micron Technology Inc. bulan lalu menjadi indikasi baik bagi pendapatan kuartal ketiga Samsung.

Adapun, harga jual rata-rata yang lebih tinggi untuk chip memori yang digunakan dalam aplikasi AI dan model ponsel lipat baru meningkatkan laba dan margin operasionalnya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Samsung juga menjadi fokus perhatian karena ribuan pekerja di Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru berpotensi akan dipecat karena negara tersebut kesulitan bersaing dengan para pesaingnya dalam produk-produk terkait AI. Estimasi Bloomberg menunjukkan, pendapatan bersih triwulanan berpotensi tumbuh 54%, atau laju paling lambat dalam tiga triwulan.

Sementara itu, LG Energy Solution Ltd. masih tertantang oleh lemahnya permintaan dan harga baterai di tengah perlambatan penjualan kendaraan listrik di Eropa dan Amerika.

Bisnis.com, JAKARTA – Undang-undang antideforestasi yang ambisius dari Uni Eropa semakin besar kemungkinannya ditunda selama setahun mendatang. Kebijakan penundaan itu menyusul tekanan dari pemerintah dan produsen asing.

Peraturan produk bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR) mengharuskan eksportir untuk membuktikan bahwa daging sapi, kedelai, karet, dan komoditas berbahaya lainnya tidak bersumber dari lahan yang digunduli.

“Jelas bahwa UE memberikan lampu hijau untuk deforestasi setidaknya selama satu tahun lagi,” João Gonçalves, Direktur Senior untuk Brasil di Mighty Earth, dikutip dari Mongabay, Jumat (4/10/2024).

Sementara itu Bloomberg merilis, dalam aturan yang ditetapkan sejak pertengahan tahun lalu itu, terdapat masa transisi selama 18 bulan atau dengan kata lain berlaku penuh pada awal 2025. Aturan ini mengharuskan eksportir kakao, sapi, karet, kedelai, kayu, minyak kelapa sawit, hingga kopi untuk menunjukkan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang gundul setelah tanggal 31 Desember 2020. Eksportir harus memberikan pernyataan uji tuntas dengan koordinat geografis lahan dan penjelasan tentang bagaimana informasi tersebut dikumpulkan.

Sistem dari Uni Eropa akan mengklasifikasikan negara-negara dalam kriteria risiko rendah, standar, atau tinggi dalam penggundulan hutan. Dampak pelabelan ini akan menentukan seberapa banyak uji tuntas yang perlu dilakukan suatu negara sebelum berdagang dengan UE.

Sejumlah produsen menentang kebijakan ini karena dinilai rumit dan mahal. Di negara-negara seperti Brasil, peternakan sapi sulit dilacak, dengan tanda telinga dan izin transportasi palsu yang membantu menyelundupkan ratusan ribu sapi dari lahan yang gundul secara ilegal ke lahan yang legal. Di Malaysia dan Indonesia, yang memproduksi lebih dari 80% minyak kelapa sawit dunia, produk tersebut melewati jaringan pemasok yang rumit sebelum diekspor, sehingga sulit untuk mengetahui dari mana asalnya.

"Sangat penting bagi Komisi Eropa dan negara-negara anggota untuk mengakui bahwa jadwal yang ditetapkan tidak memungkinkan," kata 28 kelompok industri Eropa, termasuk Federasi Perdagangan Kayu Eropa dan Serikat Perdagangan Ternak dan Daging Eropa, dalam sebuah pernyataan bulan lalu.

Uni Eropa awalnya menolak seruan penundaan dari Brasil, China, AS, dan banyak negara lain. Pengelola zona ekonomi kawasan itu mengatakan kepada komite pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa mereka tidak ingin mengorbankan ‘kepastian hukum’.

Namun, kurang dari seminggu setelah pertemuan WTO, Uni Eropa mengajukan usulan legislatif yang jika disetujui, akan memundurkan tenggat waktu satu tahun untuk perusahaan besar dan 18 bulan untuk perusahaan kecil. Artinya, produsen pertanian industri punya waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut dan produsen kecil punya waktu hingga 30 Juni 2026.

Proposal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen eropa hingga Dewan UE. “Mengingat karakter baru EUDR, kalender yang cepat, dan beragamnya pemangku kepentingan internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan sistem secara bertahap merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam mengamankan implementasi yang lancar sejak awal,” kata Komisi Eropa dalam pengumumannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara pengekspor mengeluh bahwa sistem perbandingan UE tidak akan siap tepat waktu. Awalnya, sistem tersebut akan mengkategorikan setiap negara sebagai ‘risiko standar’, yang memaksa beberapa negara yang seharusnya diberi label ‘risiko rendah’ untuk memenuhi standar yang lebih ketat daripada yang diperlukan. Berdasarkan usulan baru tersebut, sebagian besar negara akan diklasifikasikan sebagai negara berisiko rendah saat undang-undang tersebut mulai berlaku.

Keluhan juga muncul dari fakta bahwa undang-undang tersebut akan menaikkan biaya bagi produsen kecil dan mendorong banyak dari mereka keluar dari pasar karena tidak memiliki teknologi untuk memenuhi standar keterlacakan.

Para pengamat mengatakan bahwa hal itu merupakan kekhawatiran yang sah tetapi juga berlebihan yang dimaksudkan untuk membantu kasus penundaan di menit-menit terakhir. Di negara-negara seperti Brasil, sudah ada program pemerintah yang dikembangkan untuk membantu produsen daging kecil mengelola persyaratan keterlacakan mereka. Di Ghana dan Pantai Gading, kelompok masyarakat sipil mengatakan produsen kakao kecil telah berupaya untuk memenuhi tenggat waktu 1 Januari.

“Ada upaya sinis dari perusahaan besar dan pemerintah yang bersekongkol dan bekerja sama erat dengan aktor yang lebih besar dan lebih kuat,” kata Christian Poirier, direktur program Amazon Watch. “…[Mereka] menggunakan petani kecil sebagai alasan untuk mencoba menghindari tanggung jawab mereka untuk mencapai nol deforestasi dalam rantai pasokan mereka,” katanya.

Harapan Indonesia

Indonesia sendiri mengharapkan penundaan dapat terwujud. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera Wartawan di sela-sela acara Pekan Riset Sawit di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/10/2024) menyatakan rencana itu segera mendapat persetujuan negara anggotanya.

“Yang saya dengar kemarin Komisi Uni Eropa akan mem-postponed satu tahun penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Mudah-mudahan itu terjadi,” kata Gardera.

Menurutnya, penentangan penerapan kebijakan ini juga datang dari negara-negara internal Uni Eropa.

“Yang tertinggi, Kanselir Jerman pun menentang itu. Nah, di dalam-dalamnya sendiri banyak, apalagi dari para pengusaha mereka. Pengusaha pelabuhan segala macam juga posisinya sama dengan kita,” ungkapnya.

Di Tanah Air, penolakan sebelumnya disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), sejalan dengan sikap pemerintah. Nada serupa juga disampaikan oleh Perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Emilia H. Elisa beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pemberlakuan kebijakan EUDR berdampak multidimensi, terutama terhadap petani kecil yang berpeluang terisolasi dalam supply chain.

Terlebih, lanjutnya, kebijakan EUDR merupakan keputusan internal Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tindakan pemerintah daerah yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Dia menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kasus tersebut. Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa daerah yang memanipulasi data inflasi, tetapi dia tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

"Saya sudah cek sama Pak Tito [Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian]. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menekankan, data inflasi harus akurat dan kredibel. Dia menuturkan, penghargaan atau reward yang diberikan pemerintah pusat untuk upaya menekan inflasi jangan sampai menciptakan tindakan penyimpangan.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menjaga keakuratan data data inflasi di Indonesia.

"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu BPS.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut catatan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut merupakan perkembangan yang positif.

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya terus berupaya menjaga inflasi tetap rendah, karena hal tersebut akan sangat menentukan daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan inflasi yang sempat terjadi pada tahun lalu sebagian besar dipengaruhi oleh harga makanan.

Seiring dengan hal tersebut, dia memandang deflasi selama 5 bulan beruntun yang dikontribusikan oleh turunnya harga pangan sebagai perkembangan positif. Pasalnya, hal tersebut sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Kalau harga pangan stabil atau bahkan menurun, karena waktu itu memang sempat meningkat, itu adalah hal yang positif," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan penurunan laju inflasi yang berasal dari volatile food diharapkan dapat menciptakan level harga makanan yang cenderung lebih rendah. Hal ini mengingat mayoritas belanja kelompok masyarakat menengah ke bawah adalah untuk kebutuhan makanan.

Sri Mulyani menambahkan indikator inflasi inti (core inflation) Indonesia masih berada di kisaran target, yakni sekitar 2%. Dia mengatakan hal tersebut menandakan tingkat permintaan masyarakat masih cukup tinggi.

Dia mengatakan, indikator daya beli masyarakat perlu dilihat dari berbagai sisi, di antaranya indeks kepercayaan konsumen (consumer confidence index) dan indeks ritel. Menurut Sri Mulyani, indeks-indeks tersebut masih berada di level stabil.

"Ini artinya di kelompok masyarakat yang direkam melalui indeks kepercayaan konsumen maupun dari sisi ritel masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup stabil," katanya.

Sri Mulyani melanjutkan pemerintah menggunakan APBN pertama untuk menstabilkan harga pangan. Belanja pemerintah digunakan untuk makanan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) seperti memberikan bahan pokok seperti ayam, telur, beras, dan lainnya

"Tentu yang difokuskan adalah kelompok yang paling penting dan miskin. Jadi, itu adalah sesuatu yang kita akan terus dorong dari sisi fiskal," pungkasnya.

Bisnis.com, BATANG - Pabrik kaca asal Korea Selatan, KCC Glass resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Hal itu menandakan porsi investasi asal Korsel di Indonesia semakin besar.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, kemitraan antara Korea Selatan dengan Indonesia sudah terjalin cukup lama, dan Negeri Ginseng tersebut merupakan salah satu investor terbesar di Tanah Air.

"Jika saya melihat nilainya, selama beberapa tahun terakhir Korea Selatan selalu masuk lima besar investor terbesar di Indonesia," jelas Rosan dalam seremoni peresmian KCC Glass di Batang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, pada tahap awal, investasi dari pabrik kaca asal Korea Selatan itu sebesar Rp4 triliun. Selanjutnya, KCC Glass akan menambah investasi lagi sebesar Rp8 triliun ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo Deok mengatakan, dengan masuknya KCC Glass di KIT Batang, kerja sama ekonomi antara Korea Selatan dan Indonesia akan semakin diperkuat.

"Sejak terjadi hubungan diplomatik, perdagangan antara kedua negara telah meningkat 140% selama 50 tahun. Selain itu, sebanyak 2.300 perusahaan Korea Selatan telah berinvestasi di Indonesia," ujar Park Soo Deok.

Alhasil, menurutnya pendirian pabrik KCC Glass Indonesia merupakan kesempatan yang baik bagi KCC untuk memasuki pasar Asean dan global, serta menjadi kekuatan bagi Indonesia dalam memperkuat fondasi industri manufakturnya.

Adapun, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Korsel berada di peringkat keempat investor terbesar RI dengan realisasi investasi sebesar US$1,3 miliar atau sebesar Rp19,5 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS) pada kuartal II/2024.

Nilai investasi Korsel di RI itu bahkan melampaui Amerika Serikat (AS) yang membenamkan investasi sebesar US$900 juta pada periode yang sama.

Berturut-turut, peringkat tiga besar negara dengan nilai investasi paling jumbo di RI yaitu Singapura sebesar US$4,6 miliar, disusul China sebanyak US$2 miliar, dan Hongkong US$1,9 miliar.

Secara keseluruhan, BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal II/2024 mencapai Rp428,4 triliun. Nilai itu naik 22,5% secara year-on-year (yoy) dan 6,7% secara quarter-on-quarter (qoq). Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 677.623 orang.

Jika diperinci, realisasi penanaman modal asing (PMA) kuartal II/2024 tercatat mencapai Rp217,3 triliun, tumbuh 6,3% secara kuartalan atau 16,6% secara tahunan.

Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode yang sama mencatatkan realisasi sebesar Rp211,1 triliun dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, sebesar 7,1% secara kuartalan atau 29,1% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.