Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) menaikkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan negara-negara berkembang Asia-Pasifik tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut diperkirakan meningkat di tengah permintaan dalam negeri yang solid dan ekspor yang masih kuat.

ADB dalam Asian Development Outlook (ADO) September 2024, pertumbuhan ekonomi kawasan diperkirakan mencapai 5% pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi pada April 2024 yang sebesar 4,9%.

Kepala Ekonom ADB Albert Park menyampaikan bahwa proyeksi ekonomi yang lebih baik mencerminkan pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan di Asia Timur, Kaukasus dan Asia Tengah, serta Pasifik.

Dia menjelaskan, naiknya permintaan global akan semikonduktor, yang sebagian didorong oleh pertumbuhan pesat kecerdasan buatan, telah mendorong ekspor.

"Fundamental perekonomian yang kuat akan terus menopang pertumbuhan tahun ini dan tahun berikutnya," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, harga pangan global yang mulai turun serta efek terlambat pengetatan kebijakan moneter akhirnya membawa inflasi mendekati tingkat sebelum pandemi.

"Kondisi keuangan diperkirakan akan membaik seiring makin redanya inflasi dan dilonggarkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat, sehingga mendukung proyeksi positif bagi kawasan ini," jelas Albert.

Lebih lanjut, risiko terhadap proyeksi tersebut diantaranya memburuknya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, semakin merosotnya pasar properti China, ketegangan geopolitik yang memburuk, serta efek perubahan iklim dan cuaca buruk terhadap harga komoditas serta ketahanan pangan dan energi.

Adapun, ADB mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi China sebesar 4,8% tahun ini dan 4,5% tahun depan.

Lemahnya sektor properti RRT yang berkelanjutan dinilai telah berdampak negatif terhadap pengeluaran rumah tangga selama 2024.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi ADB di Negara Berkembang Asia-Pasifik:

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak delapan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi pada Rabu (25/9/2024) melaporkan ke Mabes Polri sejumlah oknum yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Delapan provinsi itu yakni Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Oknum-oknum itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

“Jadi, delapan Ketua Umum Kadin Provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan Munaslub,” kata Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, Deni menuturkan bahwa 21 Kadin Provinsi tidak pernah mengajukan permintaan untuk menggelar Munaslub.

Selain itu, Kadin Provinsi juga disebut tidak pernah membuat somasi ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan tidak pernah melakukan rapat dewan pengurus Kadin Provinsi untuk menunjuk dua utusan datang ke Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.

“Jadi yang kami lakukan di sini menginventarisasi semua data-data, siapa-siapa yang hadir di dalam Munaslub 14 September 2024 yang mengatasnamakan Kadin Provinsi yang tidak hadir,” tuturnya.

Adapun, pihaknya telah berkonsultasi dengan Mabes Polri pada Rabu (25/9/2024). Hasilnya, masih ada bukti-bukti yang harus dilengkapi Kadin Provinsi untuk laporan tersebut.

Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, MAS Latuconsina, menegaskan, 21 Kadin Provinsi tetap teguh dan tegak lurus terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melaksanakan Munaslub, harus ada pengusulan 50%+1 dari Kadin Provinsi.

Kadin kubu Arsjad Rasjid menduga ada dokumen yang dipalsukan atas nama Kadin Provinsi jika Munaslub menganggap ada usulan dari daerah sebesar 50%+1, yang jika dikalkulasi jumlahnya menjadi 18 dari total 35 kadin Provinsi yang ada di Indonesia.

“Sehingga kami sepakat 21 Kadin Provinsi untuk meminta kuasa hukum atas nama Pak Deni untuk ambil langkah hukum yang diperlukan sehingga kita dapat tahu ternag benderang apa yang ada di balik pelaksanaan Munaslub,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kadin Indonesia diterpa masalah dualisme usai adanya Munaslub 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin baru menggeser posisi Arsjad Rasjid.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024-2029.

Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pembatalan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Hamdan Zoelva menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Saat ini, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi) menilai pemerintah perlu mengembangkan industri hilir untuk memaksimalkan produk jadi dari produksi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah produk alumina.

Ketua Umum Perhappi, Rizal Kasli, menyebut bahwa kapasitas produksi SGAR Fase I diprediksi akan mencapai 3.000 ton alumina per hari. Meski produksi ini bisa mengurangi impor alumina, Rizal menekankan pentingnya pengembangan industri hilir agar produk yang dihasilkan mencapai kualitas lebih tinggi dan mendekati bentuk barang jadi.

“Hasil bauksit yang diproduksi saat ini masih berupa produk antara yang harus diolah lagi di smelter milik Inalum di Sumatera Utara. Pemerintah perlu mengembangkan industri hilir untuk menghasilkan produk jadi atau bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti Al-sheet, rod, bar, plate, dan lainnya,” ujar Rizal saat dihubungi pada Selasa (24/9/2024).

Rizal optimistis bahwa pengembangan industri hilir dapat mengurangi impor bahan baku atau barang jadi yang diperlukan oleh berbagai sektor industri di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa pengembangan ini harus diiringi dengan penerapan peta jalan (roadmap) yang jelas dan efektif agar industri aluminium di Indonesia dapat berkembang lebih pesat.

“Peta jalan yang baik akan mendorong pertumbuhan industri komoditas aluminium di Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat resmi melakukan injeksi perdana bauksit pada Selasa (24/9/2024). Proyek ini dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proyek smelter alumina ini sempat tertunda, namun berkat dukungan pemerintah, pembangunan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan siap beroperasi. Erick juga mengapresiasi peran pemerintah dalam memberikan berbagai kemudahan yang memungkinkan proyek ini mencapai target.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mendorong korporasi ini untuk mendapatkan kemudahan sehingga target penyelesaian proyek bisa tercapai,” ujar Erick dalam peresmian injeksi bauksit perdana SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perwakilan negara-negara Uni Eropa menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajarannya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2024).

Kedua belah pihak membahas perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Dindin Wahyudi, dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

Usai pertemuan, Djatmiko mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

"Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia," ujar Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Kendati sudah banyak kesepakatan yang tercapai, tetapi dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Ketika dikonfirmasi isu apa yang buat perjanjian mandek, Djatmiko tidak mau mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

"Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa," jelasnya.

Sementara itu, dia menyatakan pemerintah menargetkan bahwa perundingan IEU-CEPA bisa selesai pada bulan ini. Setidaknya, sambung Djatmiko, sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 20 Oktober nanti.

"Kenapa? Karena kita melihat perjanjian ini kan bukan sesuatu yang disitu selesai disepakati, itu akan seperti itu terus gitu. Jadi bisa di-upgrade [ditingkatkan] dari waktu ke waktu, dikembangkan, diekspan, diperluas, diperdalam. Itu sangat mungkin," ungkap Djatmiko.

Sementara itu, sebelumnya Airlangga mengungkapkan bahwa notabenenya sudah sempat tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot. Menurutnya, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang soal tiga isu.

"Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 telah dioperasikan kembali pasca-penanganan longsor.

Kepala BPJT, Miftachul Munir menjelaskan bahwa Tol Bocimi Seksi II ruas Cigombong - Cibadak pada km 64+600 dan km 66+200 sudah mulai dioperasionalkan tanpa tarif pada Selasa, 24 September 2024.

"Kami telah menerima laporan mengenai penanganan longsor dari TJT, dan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan BPJT serta telah diterbitkan rekomendasi dari Ditjen Bina Marga maka Ruas Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II dapat mulai dioperasikan tanpa tarif pada tanggal 24 September 2024," kata Munir dalam keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Adapun, saat melakukan penanganan pada titik longsor, dilakukan sejumlah pekerjaan salah satunya yakni pengerjaan soldier pile, perbaikan lereng timbunan dengan melakukan pemasangan matras pengendali erosi dan Solid Sodding.

Untuk diketahui sebelumnya, pada April 2024 terjadi longsor pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi II ruas Cigombong - Cibadak, jalan tol sempat ditutup selama penanganan permanen tersebut pada lokasi longsor.

Alhasil, selama masa penanganan permanen dilakukan, kendaraan yang melintas dari Sukabumi menuju Ciawi atau sebaliknya harus masuk/keluar melalui Gerbang Tol Cigombong kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menggunakan jalan arteri.

Adapun, Jalan Tol Ciawi – Sukabumi sendiri memiliki total panjang 54 km yang terbagi menjadi 4 Seksi, yaitu Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu.

Selanjutnya, Seksi 2 Cigombong – Cibadak sepanjang 11,90 km juga telah resmi beroperasi sejak Agustus 2023 lalu.

Sementara itu, untuk Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km saat ini sedang dalam konstruksi dengan progres 11,56%, sedangkan Seksi 4 Sukabumi Barat - Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.

Jalan Tol Ciawi - Sukabumi yang telah terkoneksi dari Ciawi hingga Cibadak ini, dapat memangkas waktu tempuh perjalanan lebih cepat dari Jakarta ke Sukabumi selama 2 jam hingga 2,5 jam saja. Sebelumnya waktu tempuh bisa mencapai 4 jam sampai 5 jam melewati jalan arteri melewati jalur kemacetan seperti Cicurug, Parungkuda dan Cibadak.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya pihak yang bermain-main dan mencegah proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) terealisasi.

Bahlil menyayangkan hal tersebut lantaran DME dinilai dapat menjadi alternatif untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini mencapai 6 juta ton per tahun.

"Dulu Pak Presiden [Jokowi] sudah melakukan groundbreaking membuat DME untuk mengelola batu bara kalori rendah menjadi LPG tetapi saya tahu ada yang mencegat waktu saya menjadi menteri investasi," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Kondisi tersebut tengah diantisipasi oleh Bahlil semenjak dirinya menjadi menteri ESDM. Dia pun tak segan untuk melawan demi menjaga kedaulatan negara, maka tidak boleh ada pihak yang bermain-main dalam proyek tersebut.

"Nggak boleh, kalau dulu saya kan sendiri toh sekarang mohon maaf barang ini ada paten, patennya dikit ini barang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pengembangan DME masih tersendat persoalan keekonomian. Apalagi belakangan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc, memutuskan untuk hengkang dari proyek DME milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengamini bahwa tak menutup kemungkinan kedua perusahaan tersebut nantinya melakukan perubahan rencana hilirisasinya. Namun, hingga saat ini, Kementerian ESDM belum menerima adanya usulan terkait perubahan rencana pengembangan DME.

"Belum ada usulan perubahan, kalau DME mungkin ada perubahan tapi belum masuk pemerintah,” kata Lana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).

Di sisi lain, Lana menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan asal China untuk dapat menggantikan Air Products menggarap proyek DME di Indonesia.

Pihak PTBA mengungkapkan bahwa perseroan tengah menjalin komunikasi intensif dengan East China Engineering Science and Technology Co.LTD. untuk melanjutkan program gasifikasi batu bara menjadi DME.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya pihak yang bermain-main dan mencegah proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) terealisasi.

Bahlil menyayangkan hal tersebut lantaran DME dinilai dapat menjadi alternatif untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini mencapai 6 juta ton per tahun.

"Dulu Pak Presiden [Jokowi] sudah melakukan groundbreaking membuat DME untuk mengelola batu bara kalori rendah menjadi LPG tetapi saya tahu ada yang mencegat waktu saya menjadi menteri investasi," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Kondisi tersebut tengah diantisipasi oleh Bahlil semenjak dirinya menjadi menteri ESDM. Dia pun tak segan untuk melawan demi menjaga kedaulatan negara, maka tidak boleh ada pihak yang bermain-main dalam proyek tersebut.

"Nggak boleh, kalau dulu saya kan sendiri toh sekarang mohon maaf barang ini ada paten, patennya dikit ini barang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pengembangan DME masih tersendat persoalan keekonomian. Apalagi belakangan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc, memutuskan untuk hengkang dari proyek DME milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengamini bahwa tak menutup kemungkinan kedua perusahaan tersebut nantinya melakukan perubahan rencana hilirisasinya. Namun, hingga saat ini, Kementerian ESDM belum menerima adanya usulan terkait perubahan rencana pengembangan DME.

"Belum ada usulan perubahan, kalau DME mungkin ada perubahan tapi belum masuk pemerintah,” kata Lana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).

Di sisi lain, Lana menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan asal China untuk dapat menggantikan Air Products menggarap proyek DME di Indonesia.

Pihak PTBA mengungkapkan bahwa perseroan tengah menjalin komunikasi intensif dengan East China Engineering Science and Technology Co.LTD. untuk melanjutkan program gasifikasi batu bara menjadi DME.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menunda pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan. Pembahasan RUU Kepariwisataan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi), Maulana Yusran, mengapresiasi keputusan tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi agar pembahasan revisi aturan tersebut ditunda. Mengingat, isi yang ada tertuang draft tersebut belum mengakomodir apa yang diharapkan oleh industri pariwisata.

“Kami tentu dari Gipi mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah dan DPR, khususnya Komisi X yang telah bersepakat untuk menunda penetapan RUU Kepariwisataan tersebut dan akan melanjutkannya kepada DPR yang berikutnya,” kata Alan, sapaan akrabnya, kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Adapun, Gipi telah membuat satu draft untuk dijadikan usulan dalam RUU Kepariwisataan. Alan mengharapkan, draft tersebut nantinya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR periode mendatang.

Dia menuturkan, terdapat sejumlah poin yang perlu diperbaharui dalam UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, di mana perlu dibahas perkembangan terbaru dari industri pariwisata dan program ke depannya.

Lebih lanjut, Alan mengatakan, dalam membuat sebuah aturan, semua pihak terkait perlu dilibatkan dalam pembahasannya. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun DPR RI perlu melibatkan Gipi sebagai induk dari organisasi industri sektoral pariwisata, serta semua komponennya seperti asosiasi profesional, usaha, hingga sumber daya manusia (SDM).

“Kita dalam membuat satu undang-undang kepariwisataan itu jangan sampai nanti undang-undang itu juga tidak implementatif,” ujarnya.

Pemerintah bersama Komisi X DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi RUU Kepariwisataan pada periode pemerintah dan DPR selanjutnya. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Menparekraf bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (24/9/2024).

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

“Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Kedua pihak juga menyepakati RUU Kepariwisataan akan diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mendapat persetujuan sebagai RUU operan dan masuk menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia secara resmi mengajukan permintaan untuk bergabung ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), sebuah perjanjian perdagangan internasional yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor negara. Langkah ini dipandang strategis untuk membuka pasar baru dan mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa permintaan resmi ini disampaikan kepada Selandia Baru, sebagai depository country CP-TPP. Proses ini juga dilanjutkan dengan pertemuan bersama duta besar negara-negara anggota CP-TPP. "Upaya aksesi ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, dan juga didukung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (25/9/2024).

Menurut Airlangga, langkah bergabung ke CP-TPP dilakukan sejalan dengan upaya aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). "Tujuan utamanya adalah memperkuat reformasi struktural di dalam negeri sekaligus membuka akses ke pasar baru," tambahnya.

Salah satu wilayah pasar yang diharapkan dapat terbuka dari kemitraan ini adalah Amerika, dengan adanya negara anggota CP-TPP seperti Kanada, Meksiko, Peru, dan Chile. Airlangga optimistis bahwa dengan bergabungnya Indonesia ke CP-TPP, ekspor negara dapat meningkat secara signifikan. "Kami menargetkan nilai ekspor naik sekitar 10% melalui kemitraan ini," jelasnya.

Meski begitu, Airlangga belum dapat memastikan kapan Indonesia akan secara resmi menjadi anggota CP-TPP. Ia menjelaskan bahwa Inggris, sebagai anggota terbaru CP-TPP, membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menyelesaikan proses aksesi hingga resmi bergabung pada Desember 2024. Berdasarkan estimasi tersebut, Airlangga memprediksi Indonesia bisa menjadi anggota CP-TPP sekitar 2026 atau 2027.

CP-TPP adalah perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan 11 negara, yakni Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), yang awalnya melibatkan Amerika Serikat, namun tidak diratifikasi setelah AS menarik diri dari perjanjian tersebut. Kesebelas negara anggota CP-TPP saat ini mewakili sekitar 13,4% dari produk domestik bruto (PDB) global, dengan nilai total ekonomi sekitar US$13,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Investasi hulu migas tak jarang tersandung polemik perizinan dan tumpang tindih pemanfaatan wilayah potensi cadangan migas dengan lahan pertanian. Kondisi tersebut pada akhirnya justru menjadi kendala kemajuan ketahanan energi dan pangan nasional.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Prayudi Syamsuri mengatakan, pemerintah terus mengupayakan koordinasi untuk mengukur tingkat kepentingan dan prioritas dalam pembangunan wilayah maupun regional.

"Karena itu kita kembalikan dulu ke sana [pembagian tata ruang] karena itu sudah disusun bersama-sama lintas kementerian," kata Prayudi dalam Focus Group Discussion (FGD) Bisnis Indonesia: Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Energi Nasional, Senin (23/9/2024).

Dalam hal tata ruang, Prayudi tak menampik otoritas daerah yang memiliki kewenangan dalam menentukan status wilayah dapat dijadikan sebagai area perkebunan ataupun lahan eksplorasi migas.

Tak hanya itu, optimalisasi lahan juga mesti dilihat dari sisi perizinan usaha yang sudah lebih dulu ada. Misalnya, wilayah perkebunan, tidak menutup kemungkinan apabila pemanfaatannya tidak optimal maka dapat dialihkan untuk kegiatan usaha lain.

"Kalau ada hal-hal tidak termanfaatkan dengan optimal ya mungkin kita bisa geser ke kegiatan lain, jadi sekali lagi bahwa tadi tentu kita lihat tata ruang yang ada perencanaannya, yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada yang kita miliki secara terbatas tadi," jelasnnya.

Di sisi lain, Prayudi tak menampik masih banyak terjadi tumpang tidih peruntukkan lahan. Namun, pihaknya memastikan untuk menghindari konflik kepentingan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

"Ada beberapa yang sampai sekarang masuk dalam penyelesaian tumpang tindih lahan, beberapa provinsi yang timnya termasuk dari Kementan karena ada tumpang tindih lahan dengan izin usaha perkebunan, itu tentu kita duduk bersama untuk mencari penyelesaiannya," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Sora Lokita mengatakan, setidaknya terdapat 10 kementerian/lembaga yang turun tangan dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan investasi hulu migas.

Salah satunya berkaitan dengan perubahan izin lahan pertanian untuk kegiatan migas antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini juga termasuk menegakkan pencegahan penyerobotan lahan migas yang merupakan milik negara dan penyelesaian negosiasi paket ganti rugi hutan antara pemerintah dan pengelola sumber daya hutan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro menilai untuk mengatasi tumpang tindih penggunaan lahan maka intervensi pemerintah di level leader atau lebih tinggi antarkementerian diperlukan.

"Yang harus melakukan itu adalah level menko [menteri koordinator] di atasnya, atau bahkan mungkin level presiden, perlu dihitung kira-kira antara ketahanan pangan dan ketahanan energi mana yang prioritas atau mungkin malah bisa cari solusi ini bisa diganti lahan yang lain jadi produktivitasnya tetap naik tetapi migasnya bisa dieksplorasi," jelasnya.

Hal ini lantaran apabila polemik tersebut diserahkan pada mekanisme antar kementerian, maka penyelesaiannya tidak optimal. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki tupoksi dan target sendiri untuk mencapai ketahanan energi dan pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan groundbreaking investasi tahap 8 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada hari ini, Rabu (25/9/2024) atau tepatnya H-25 menjelang lengser dari jabatannya.

Pada hari ini, Jokowi merealisasikan investasi dari tiga investor asing dan dua investor lokal swasta dengan total nilai mencapai Rp1,07 triliun.

“Ini menunjukkan Nusantara memang tempat yang sangat menarik untuk investasi,” kata Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama groundbreaking investasi di IKN, Rabu (25/9/2024).

Adapun perinciannya, tiga perusahaan asing mengucurkan modal ke IKN senilai Rp950 miliar. Terdiri dari investasi Delonix Group asal Tiongkok Rp500 miliar, Magnum Estate asal Rusia Rp300 miliar, dan Australian Independent School Rp150 miliar.

Kemudian, dua investor lokal menyumbang investasi senilai Rp125 miliar yang berasal dari PT Plataran Boga Rasa Rp25 miliar dan Prima Hotel Manajemen Indonesia membangun hotel Bintang 3 D’Prima senilai Rp100 mliar.

Dengan demikian, total investasi yang telah mengalir ke IKN selama pemerintahan Jokowi mencapai Rp57,27 triliun yang direalisasikan melalui groundbreaking investasi selama 8 tahapan.

Untuk terus memastikan investasi ke depan makin subur, Presiden Jokowi juga sempat membentuk tim Satuan Tugas Percepatan Investasi (Satgas Investasi) IKN.

Pembentukan satgas itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN.

Lewat Kepres itu, Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani sebagai ketua Satgas.

Harapan jangka pendeknya, Satgas ini berhasil merealisasikan target investasi di IKN hingga akhir tahun untuk dapat tembus Rp100 triliun.

Namun demikian, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan masuknya investor asing ke IKN menandakan bahwa IKN cukup menarik bagi mereka. Namun, nilai investasi yang data tidak sesuai harapan.

Menurutnya, dengan segudang regulasi dan keringanan yang diberikan pemerintah kepada calon investor, seharusnya nilai investasi yang masuk puluhan atau ratusan triliun rupiah.

Adapun, yang terjadi saat ini, investor asing hanya berinvestasi ratusan miliar. Jumlah tersebut menurut Trubus terlalu kecil.

“Ini bisa dimaknai pemanis atau gimik saja atau sekadar politis, karena nilai yang masuk miliar yang diharapkan itu ratusan triliun,” kata Trubus.