Bisnis.com, GRESIK — PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut dengan beroperasinya smelter tembaga baru dengan nilai investasi Rp58 triliun di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur akan membuat perseroan itu menjadi perusahaan tambang tembaga hulu-hilir terbesar di dunia.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada peresmian produksi smelter tembaga di KEK JIIPE, Senin (23/9/2024).

Menurut Tony, Freeport akan menjadi perusahaan tambang hulu ke hilir terbesar lantaran didukung oleh kepemilikan sekaligus tambang hingga smelter single line.

"Dan dari tambang tembaga bawah tanah terbesar di dunia di Papua dimurnikan di smelter single line tembaga terbesar di dunia dan itu menjadikan Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu-hilir terbesar di dunia," ujarnya.

Tony menjelaskan bahwa smelter single line terbesar di dunia itu dibangun atas komitmen Freeport yang memperoleh IUPK pada 2018 lalu. IUPK itu berlaku hingga 2041. Smelter kedua Freeport itu menjadi komitmen perusahaan untuk mendukung hilirisasi di Indonesia, setelah sebelumnya satu smelter dibangun oleh PT Smelting.

"Dan ini adalah bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Joko Widodo dan juga untuk men-supply kebutuhan akan tembaga terutama untuk ekosistem electric vehicle dan juga untuk kebutuhan transisi energi," ujar Tony.

Menurut Tony, produksi katoda yang dihasilkan smelter PTFI itu bisa menyuplai atau dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan energi terbarukan. Misalnya, suplai untuk PLTS sekitar 200 gigawatt, PLT Bayu 600 MW, dan PLTA atau hydro sekitar 800 gigawatt setiap tahunnya.

Di sisi lain, dia mengeklaim pengoperasian smelter bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 2.000 orang. Itu terbagi menjadi 1.200 kontraktor dan 800 karyawan langsung PTFI.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim Indonesia berpotensi mendapatkan Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara berkat hilirisasi tembaga melalui produksi smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi mengatakan, nilai itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan olehnya. Menurut presiden asal Solo itu, negara berpotensi memanen penerimaan Rp80 triliun dari investasi yang telah dikucurkan senilai Rp58 triliun.

"Iseng-iseng saya berhitung berapa sih revenue-nya? Paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah berapa. Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu berasal dari dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor dan lain-lain.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menilai beroperasinya smelter tembaga milik PT Freeport dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku dari katoda dalam negeri.

Peneliti Indef, Abra Talattov menyampaikan,selain mengurangi ketergantungan impor katoda dalam negeri, produksi dari smelter ini juga bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Dan kedua bahkan bisa, pastinya bisa juga kita untuk membanjiri atau bisa melakukan ekspor produk-produk hasil dari hilirisasi tembaga tadi,” kata Abra saat dihubungi, Senin (23/9/2024).

Abra menuturkan, dengan adanya smelter tembaga ini dapat meningkatkan bargaining terhadap negara-negara yang membutuhkan katoda.

Tak sampai situ, adanya smelter ini juga bisa menjadi salah satu cara guna menarik investasi langsung masuk ke dalam negeri.

“Jadi pilihan ada dua, kita mengekspor ke industri-industri yang berada di negara-negara lain atau yang kedua ya kita tarik, ini menjadi momentum untuk menarik investasi di dalam negeri,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abra menilai dioperasikannya smelter ini menjadi angin segar untuk meningkatkan eskpor industri manufaktur.Selain itu, pengoperasian smelter ini diyakini bisa menambah pendapatan negara.

“Jadi bukan hanya nanti bisa mendukung pasar di dalam negeri dalam hal industri manufaktur, tetapi juga bisa meningkatkan ekspor industri manufaktur dan meningkatkan nanti peringkatan jadangan defisit kita, peringkatan penerimaan perpanjakan, penerimaan perpanjakan negara,” ucap Abra.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan produksi smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI), Senin (23/9/2024). Peresmian dilakukan sekitar satu bulan jelang pergantian pemerintahan yang bakal jatuh pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Smelter yang diklaim memiliki design single line terbesar di dunia itu terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024, dan produksi perdana pada Agustus 2024.

"Pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meninjau berbagai area smelter dan sempat menandatangani produksi katoda pertama PTFI.

Adapun, Direktur Utama PTFI, Tony Wenas, menyampaikan bahwa smelter dibangun sesuai dengan komitmen perusahaan dalam IUPK yang diterbitkan 2018 untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Adapun satu smelter lainnya telah dibangun di Gresik yaitu oleh PT Smelting.

"Smelter kedua ini merupakan smelting dengan single line yang terbesar di dunia dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya," kata Tony.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dibangun dengan nilai investasi Rp58 triliun akan menghasilkan produk hilir dari konsentrat tembaga hingga memberikan penerimaan negara senilai Rp80 triliun.

Hal itu disampaikan Jokowi pada saat meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Kepala negara menyebut, smelter yang telah beroperasi sejak Juni 2024 itu akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju Gresik.

"Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM usaha-usaha kecil baik berupa catering, baik menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini," jelasnya.

Selain itu, Jokowi berharap agar kehadiran smelter PTFI itu segera melahirkan industri turunan tembaga dan industri hilir lainnya.

"Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium, yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor," lanjutnya.

Di sisi lain, presiden dua periode itu mengeklaim Indonesia berpotensi mendapatkan Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara berkat hilirisasi tembaga melalui produksi smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi mengatakan, nilai itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan olehnya. Menurut presiden asal Solo itu, negara berpotensi memanen penerimaan Rp80 triliun dari investasi yang telah dikucurkan senilai Rp58 triliun.

"Iseng-iseng saya berhitung berapa sih revenue-nya? Paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah berapa. Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu berasal dari dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor dan lain-lain.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga periode Agustus 2024 pemerintah telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa total nilai yang digelontorkan untuk merealisasikan penyaluran rumah murah tersebut mencapai Rp14,69 triliun.

“Terhitung per Agustus 2024 BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/9/2024).

Heru menjelaskan, penyaluran rumah bagi MBR sebanyak 119.100 unit terdiri dari 115.065 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,02 triliun.

Sementara sisanya yakni sebanyak 4.035 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp671,45 miliar.

Adapun, penyaluran FLPP tahun 2024 telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota. Terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

Heru menegaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya mencapai target penyaluran FLPP sepanjang 2024 sebagaimana diamanahkan pemerintah.

Seiring dengan hal itu, Komisioner BP Tapera menghimbau kepada Bank Himbara agar dapat memperhatikan kualitas penyaluran kredit rumah, agar kiranya sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menambah anggaran senilai Rp4,3 triliun untuk pengadaan 34.000 kuota penyaluran FLPP 2024 hingga menjadi 200.000 unit.

Semulanya, total alokasi anggaran FLPP dianggarkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp13,72 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang diguyur pemerintah untuk menalangi biaya kuota rumah subsidi tahun ini sebesar Rp18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis perundingan kesepakatan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) dapat rampung sesuai target yaitu September 2024.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menyampaikan, perundingan tersebut diharapkan dapat segera disepakati sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

“Memang kita harapkan sebelum pemerintahan Jokowi ini selesai, [IEU-CEPA] ini sudah bisa kita sepakati,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, masih ada sejumlah isu yang belum disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa. Inilah yang menjadi penghambat pembahasan IEU-CEPA. Kendati begitu, Bara enggan memerinci lebih jauh isu-isu yang dimaksud.

“Ada dua atau tiga isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak antara Indonesia dan EU,” ungkapnya.

Ada kemungkinan, pembahasan IEU-CEPA bakal dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto jika isu-isu tersebut tak kunjung disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, Bara menyebut bahwa saat ini kepala negosiator Indonesia sedang bekerja keras untuk mencari titik temu terhadap isu-isu yang belum dapat disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa, melalui komunikasi dengan kepala negosiator Uni Eropa.

Dia mengharapkan, komunikasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga perundingan kesepakatan IEU-CEPA dapat rampung sepenuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Uni Eropa meminta negosiasi ulang sejumlah kesepakatan dalam IEU-CEPA.Negosiasi ulang dilakukan lantaran Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

“Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi,” jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang terhadap tiga isu, yakni masalah impor, bea keluar, dan perpajakan transmisi digital.

“Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya menargetkan agar perundingan IEU-CEPA rampung pada September 2024. Harapannya, Indonesia dapat menggenjot nilai ekspor bagi pelaku ekonomi nasional.

“Misalnya, Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya, dari Indonesia kena 5–6%, kalah kita. Apalagi? Banyak hal yang kita dipersulit. Jadi mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” kata Zulhas dalam acara Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim Indonesia mendapatkan Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara berkat hilirisasi tembaga melalui produksi smelter PT Freeport Indonesia atau PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi mengatakan, nilai itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan olehnya. Menurut presiden asal Solo itu, negara berpotensi memanen penerimaan Rp80 triliun dari investasi yang telah dikucurkan senilai Rp58 triliun.

"Iseng-iseng saya berhitung berapa sih revenue-nya? Paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah berapa. Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun," ujarnya saat meresmikan produksi smelter Freeport di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Menurut Jokowi, potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu berasal dari dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerag, bea keluar, pajak ekspor dan lain-lain.

"Itu angka besar sekali. Itu hanya satu perusahaan," ungkap mantan Wali Kota Solo itu.

Adapun Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa smelter dibangun sesuai dengan komitmen perusahaan dalam IUPK yang diterbitkan 2018 untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Adapun, satu smelter lainnya telah dibangun di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting.

"Smelter kedua ini merupakan smelter dengan single line yang terbesar di dunia dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya," kata Tony.

Jokowi menghadiri peresmian produksi smelter baru PTFI bersama dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoran Richard C Adkerson, serta President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Kathleen Quirk.

Kemudian, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga terlihat mendampingi Jokowi seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Adapun, smelter baru Freeport tersebut telah mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024. Meski telah beroperasi, smelter Freeport tidak bisa langsung melakukan proses produksi lantaran butuh waktu untuk tungku pembakaran (furnace) dapat mencapai titik panas tertentu.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Berdasarkan data Freeport, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia hingga Agustus 2024 mencapai US$18,85 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar di 2024.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap neraca dagang Indonesia.

“Jadi tentu pasar ini tergantung dari supply dan demand. Ini kalau demand-nya berkurang juga akhirnya supply-nya juga ikut turun,” jelas Fajarini dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Senin (23/9/2024).

Kendati pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mengalami penurunan, dia menyebut Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang tetap tumbuh positif. Kondisi positif ini, lanjutnya turut menjadi penopang ekspor Indonesia mencapai US$18,85 miliar hingga Agustus 2024.

Tiga bulan jelang pergantian tahun, Fajarini mengharapkan agar surplus neraca dagang Indonesia dapat mencapai target yang dipatok US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar di 2024.

“Kalau kita lihat dengan tren ekspor juga yang sudah semakin membaik mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa tercapai target peningkatan ekspor kita,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca dagang Indonesia membukukan surplus sebesar US$2,90 miliar pada Agustus 2024. Nominal tersebut meningkat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$0,50 miliar.

Surplus Agustus 2024 ditopang surplus nonmigas sebesar US$4,34 miliar dan defisit migas sebesar US$1,44 miliar. Secara kumulatif pada periode Januari-Agustus 2024, Indonesia membukukan surplus sebesar US$18,85 miliar. Surplus tersebut terdiri dari surplus nonmigas sebesar US$32,54 miliar dan defisit migas sebesar US$13,69 miliar.

Adapun, Amerika Serikat (AS), India, dan Filipina masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar selama Agustus 2024 dengan total sebesar US$3,42 miliar.

Sementara, negara yang menjadi penyebab defisit perdagangan nonmigas pada Agustus 2024 adalah China, Singapura, dan Australia dengan total defisit US$2,59 miliar.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Khrisna Hasibuan, mengatakan, dengan capaian surplus ini, neraca perdagangan Indonesia meneruskan tren surplus selama 52 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Dia optimistis, kinerja ekspor akan terus membaik. Hal ini juga didorong oleh penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan digelar pada 9-12 Oktober 2024.

Menurutnya, penyelenggaraan TEI ke-39 menjadi momentum untuk mendorong kinerja ekspor nasional, meningkatkan daya saing produk nasional, dan memperluas pasar tujuan ekspor.

“Kemendag optimistis neraca perdagangan tetap surplus sepanjang 2024,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) tengah melakukan studi kelayakan pembangunan pabrik etanol kedua untuk produksi bioetanol di Jawa Timur.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Gani mengatakan bahwa pembangunan pabrik yang akan menghasilkan etanol fuel grade tersebut dilakukan di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kita sedang melakukan studi kelayakan dengan Pertamina, kita akan membangun fasilitas kedua di Banyuwangi,” kata Abdul Gani saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Abdul Gani menuturkan, peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik etanol kedua tersebut ditargetkan dilakukan pada tahun depan atau pada 2025.

Untuk kapasitas, Abdul Gani memprediksi bahwa pabrikan ini akan menghasilkan etanol sebesar 30.000 kiloliter (kl) per tahun. Volume tersebut setara dengan kemampuan produksi pabrik gula Gempolkrep milik PTPN III.

“Berkaitan dengan energi, kami ini di Jawa Timur, tepatnya di pabrik Gempolkrep kita sudah memiliki pabrik etanol yang bahan bakunya, produksi per tahun 30.000 kiloliter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gani menyebut bahwa pembangunan pabrik etanol tersebut bakal didanai oleh Pertamina. Sementara itu, PTPN III bakal menyiapkan bahan baku produksi komoditas energi bersih tersebut.

“Kebetulan sama Pertamina, jadi Pertamina bagian yang menginvestasikan, kami yang menyiapkan stoknya, jadi bahan baku dari kami, Pertamina yang berinvestasi,” ucap Gani.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut baru ada dua industri bioetanol yang memenuhi kriteria fuel grade.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, dari 13 industri bioetanol hanya dua yang memenuhi syarat.

“Nah ini kita ingin akselerasi industri juga, dari 13 industri bioetanol yang ada, hanya dua yang memenuhi kriteria untuk bisa masuk sebagai fuel grade, yang lain adalah food grade,” kata Eniya dalam Green Economy Expo di JCC Senayan, Kamis (4/7/2024).

Eniya menyampaikan, untuk program bioetanol sendiri saat ini sudah ada. Bahkan, sampai saat ini pencapain untuk bioetanol masih nihil, padahal pada 2025 seharusnya Indonesia sudah capai 20% bioetanol.

Maka dari itu, Eniya menyebut pemerintah sedang membahas apakah nantinya akan menggunakan implementasi penggunaan campuran bioetanol 5% pada bensin, yang dikenal dengan istilah E5 (etanol 5%) atau hanya E2,5.

“Mungkin Pertamina sedang diskusi untuk hal ini, karena resource kita yang menyediakan bioetanol itu tidak banyak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Meski tidak ada penyesuaian, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan alternatif lainnya dengan menyesuaikan harga jual di level industri.

“Tentunya nanti akan kami review dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah,” lanjutnya.

Asko lebih lanjut menyampaikan bahwa kebijakan tarif cukai rokok 2025 mempertimbangkan adanya fenomena downtrading yang marak terjadi.

Melihat realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024 senilai Rp138,4 triliun atau tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY).

Di mana cukai rokok menjelaskan Rp132,8 triliun atau tumbuh 4,7% YoY. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi rokok Golongan II dan Golongan III, di tengah tarif cukai rokok Golongan I yang terlampau tinggi.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) multiyears untuk naik sebesar 5% per tahun, mulai 2025.

Kenaikan tarif cukai secara tahun jamak atau multiyears ini pada dasarnya telah dijalankan dalam dua tahun terakhir, 2023 dan 2024.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Dengan demikian, tarif saat ini akan berakhir pada penghujung tahun dan pemerintah perlu menetapkan tarif baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) khawatir masifnya gula impor ke pasar Indonesia dapat mengganggu stabilitas harga di dalam negeri.

Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Gani mengatakan masuknya gula impor secara masif ke Tanah Air berisiko mengganggu pasokan dan harga tebu petani lokal.

“Kami sudah minta kepada pemerintah ketika harga gula di luar negeri terlalu rendah, harus ada proteksi agar jangan sampai gula terlalu mudah masuk Indonesia,” kata Abdul Gani dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, (23/9/2024).

Gani mencatat, produktivitas tebu petani masih pada kisaran 5 ton per hektar (Ha). Jumlah tersebut, kata Gani mengalami penurunan tajam dan ditakutkan bakal mengalami defisit jika gula impor terus masuk ke Indonesia.

Dirinya menyebut, bila produktivitas petani tebu bisa ditingkatkan maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor gula konsumsi untuk kebutuhan masyarakat.

“Saat ini luas pertanaman tebu kita di atas 500 ribu ha. Kalau mengaca 100 tahun yang lalu, 500.000 ha produksinya 7,5 juta ton. Kalau produktivitas kita sekarang sama dengan 100 tahun lalu, kita tak perlu impor gula, bahkan kita bisa ekspor, ini gambarannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gani menuturkan bahwa pihaknya memiliki program peningkatan produktivitas petani, dari 5 ton per Ha, menjadi 8 ton per Ha.

Untuk mencapai target itu, perusahaan akan memasok varietas tebu terbaik ke petani lokal, menerapkan teknologi pertanian, dan sebagainya.

Targetnya, pada 2028 produktivitas petani tebu bisa meningkat, sehingga biaya pokok produksi bisa ditekan 50 persen.

“Ketika produktivitas petani meningkat 50 persen, lalu ongkos produksi Rp6.000, maka otomatis petani akan berlipat-lipat pendapatannya, di situlah barangkali petani kita minta supaya menurunkan harga gulanya supaya konsumen mendapatkan harga gula yg bagus,” ucap Gani.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan Rp18,9 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai akhir Agustus 2024.

Angka tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

"Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1%," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp27 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp44 triliun. Meski belum terealisasi setengah, Suahasil meyakini penyerapan anggaran IKN akan melonjak pada akhir-akhir 2024.

"Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah serah terima pekerjaan fisiknya selesai, serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan jelang akhir tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, dia merincikan realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp16,2 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non-infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Perinciannya seperti untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

Sebagai informasi, jika mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023 serta pagu anggaran 2024 maka total anggaran IKN mencapai sekitar Rp76,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Grup PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menggelontorkan dana sebesar Rp1,4 triliun untuk pengembangan infrastruktur Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Bali.

Direktur Utama Pelindo Solusi Logistik Joko Noerhudha mengatakan nilai investasi tersebut digunakan untuk berbagai hal termasuk untuk infrastruktur dasar.

“Sudah selesai, [dana digunakan] untuk basic infrastructure,” kata Joko saat Konferensi Pers Sail to Indonesia Goes to BMTH, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, Joko memaparkan dengan selesainya infrastruktur awal, pihaknya membidik investor strategis dengan nilai investasi mencapai US$30 juta hingga US$40 juta.

Joko menerangkan secara infrastruktur, BMTH sudah siap, seperti, lahan, utilitas listrik, air, pengolahan Namun pihaknya masih akan membangun infrastruktur hiburan seperti yacht club.

“Strategic partner sudah ada, [mereka] tinggal membangun fasilitas standar internasional di sana,” jelas Joko.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Bali, direncanakan akan selesai pada kuartal IV/2024. BMTH merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Pelindo untuk mengubah Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terkemuka.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan proyek ini mengintegrasikan sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan guna menciptakan efek berganda yang positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Ardhy mengklaim kehadiran BMTH telah menarik perhatian wisatawan mancanegara, terbukti dengan keberhasilan Pelabuhan Benoa yang menyandarkan 48 kapal pesiar pada tahun 2023 dan mencatat arus penumpang mencapai 77.000 orang.

“Hal ini menunjukkan potensi peningkatan kunjungan wisata melalui laut dan memperkuat ekosistem pariwisata di Bali,” kata Ardhy kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).