Bisnis.com, JAKARTA - Selama 56 tahun terakhir, Vale Base Metals (VBM) dengan bangga telah memiliki kehadiran yang signifikan di Indonesia melalui kepemilikan sahamnya di PT Vale Indonesia (PT Vale).

Sejak awal, PT Vale telah berusaha untuk meningkatkan pengelolaan ESG di Indonesia dengan mematuhi standar ketat untuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Reklamasi lahan yang progresif, energi terbarukan, dukungan untuk pendidikan setempat, infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan lapangan kerja adalah ciri dari pendekatan perusahaan terhadap keberlanjutan.

Hampir semua dari 3.000 karyawan langsung dan tidak langsung PT Vale, yakni 99,8%, berasal dari Indonesia, dengan 80% di antaranya lahir di Sulawesi, tempat operasi kami berada.

Pengembangan proyek baru yang menarik di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako di Sulawesi Selatan dan Tenggara akan menciptakan ratusan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia dan menandai peningkatan produksi terbesar dalam sejarah perusahaan.

Meskipun VBM telah mengurangi perannya dalam pengawasan operasional sehari-hari di Indonesia setelah proses divestasi sekitar 14 persen sahamnya di PT Vale—menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi 33,9 persen—perusahaan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra-mitranya, MIND ID dan Sumitomo Metal Mining Company, untuk melanjutkan fase pertumbuhan berikutnya dengan bertanggung jawab.

Tentu Indonesia akan terus memainkan peran penting dalam portofolio global dan rencana pertumbuhan strategis VBM. VBM berkomitmen dalam jangka panjang dan percaya bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mempercepat misi Indonesia dalam membangun kapasitas hilirisasi yang lebih besar serta rantai pasok EV domestik yang berkembang—dari penambangan mineral hingga produksi baterai dan kendaraan.

Skala global VBM, jaringan mitra yang luas, kepemimpinan industri, dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan setempat mempersiapkan perusahaan untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan standar industri nikel Indonesia.

Inilah salah satu alasan mengapa perusahaan akan terus memanfaatkan platform kunci seperti Indonesia Sustainability Forum guna mendorong dialog industri yang konstruktif.

Indonesia memiliki tempat khusus dalam warisan dan hati VBM. Perusahaan bangga dengan sejarah panjangnya di Indonesia dan antusias untuk memulai fase peluang berikutnya serta mendukung kemunculan Indonesia sebagai sentra pertambangan berkelanjutan yang penting dalam transisi energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengklaim Peraturan Pemerintah No. 28/2024 (PP Kesehatan) akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun pertahun apabila tetap diimplementasikan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi menjelaskan, banyak aturan yang sangat merugikan pelaku usaha industri rokok di dalam PP Kesehatan. Salah satu yang paling signifikan, sambungnya, yaitu larangan penjualan rokok dalam 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e PP Kesehatan).

Tak hanya itu, sambungnya, banyak pasal lagi yang diyakini juga akan berdampak negatif ke industri lain. Oleh sebab itu, total kerugian perekonomian akan sangat besar atas pemberlakuan PP Kesehatan tersebut.

"Ya mungkin kasarnya Rp150—200 triliun kerugian pertahun apabila PP itu diberlakukan, karena itu menyangkut periklanan terdampak, media streaming, retail juga barang tentu, kami juga, ada semua kajiannya," klaim Benny dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya PP Kesehatan, dia juga mengecam sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Benny secara terkhusus menyoroti soal aturan standarisasi kemasan rokok dalam RPMK itu.

"Kami tidak setuju karena mengarah pada rokok polos," jelasnya.

Gaprindo, sambungnya, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait termasuk juga pimpinan DPR terkait masukan untuk perbaikan PP Kesehatan dan RPMK tentang Produk Tembakau. Benny menjelaskan, pihaknya meminta sejumlah pasal untuk dihapus atau sekadar direvisi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi PP Kesehatan karena dirasa membatasi ruang pertumbuhan industri sekaligus mengancam keberlanjutan usaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, pihaknya akan mengirimkan petisi penolakan regulasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Kita akan bersama-sama mengirimkan petisi ini, bersama surat kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan atau menyetop pemberlakuan PP 28/2024," kata Franky di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Dia menuturkan, berbagai keluhan dari sektor terkait, termasuk ritel, pertanian dan kreatif yang berkaitan dengan IHT terus berdatangan. Para asosiasi lintas sektor ini juga merasa kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter angkat bicara terkait wacana kenaikan tarif tarif KRL sebesar Rp1.000 tahun depan.

Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, pihaknya hanya eksekutor dari keputusan Kementerian Perhubungan. Namun, kenaikan tarif memang memerlukan waktu 3 bulan untuk sosialisasi ke pengguna KRL.

“Tentu kami akan melaksanakan sesuatu dengan apa yang diputuskan. Kami hanya eksekutor. Minimal 3 bulan sosialisasi kenaikan ke penumpang,” kata Broer di Stasiun Rawa Buaya, Kamis (12/9/2024).

Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan, sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memerinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan nanti ada, tapi tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pesawat jet yang ditumpangi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mendarat mulus di bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kamis (12/9/2024).

“Hari ini, kami melakukan proving flight dengan Cessna Citation Longitude, satu pesawat jet yang sama kualifikasinya dengan Boeing 737. Alhamdulillah, pesawat yang kami tumpangi berhasil mendarat dengan lancar dan selamat di Bandara IKN,” ujar Menhub dalam siaran pers.

Menhub Budi Karya juga menceritakan bahwa pendaratan pertamanya di Bandara IKN sangat berkesan dan luar biasa.

Menurutnya, selain karena pendaratan yang mulus, dia dan penumpang lain juga disuguhi pemandangan IKN yang asri sebelum mengakhiri penerbangan.

“Sesaat sebelum mendarat, kami disuguhi pemandangan IKN yang asri dan mengagumkan. Ini sesuai dengan konsep besar awal pembangunan yang tetap mempertahankan unsur kehijauan,” terangnya.

Menhub menambahkan, tahap verifikasi dan kalibrasi Bandara IKN telah selesai dilakukan beberapa hari yang lalu.

Alhasil, aspek keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara sudah dipastikan memenuhi standard.

“Verifikasi sudah dilakukan pada 8-9 September 2024, kemudian kalibrasi telah dilakukan pada 10 September 2024. Dengan begitu, Bandara IKN sudah siap digunakan untuk lepas landas dan pendaratan pesawat kepresidenan selama Pak Presiden berkantor di IKN,” pungkas Menhub.

Menhub juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan menyukseskan pembangunan bandara IKN.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan arahan. Kemudian apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan khususnya kepada Kementerian PUPR, Kementerian ATR dan Pemda, yang telah mendukung dan menyukseskan pembangunan bandara IKN," tutur Menhub.

Adapun panjang runway Bandara IKN saat ini sudah mencapai 2.200 meter, sedangkan gedung terminal VVIP pembangunannya telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan interior yang menawan.

Sementara itu, jalan akses utama hampir selesai 100 persen dan berbagai fasilitas penunjang lainnya terus dimaksimalkan pengerjaannya.

Menhub optimistis Bandara IKN akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Sementara itu, Capt. Win Warsono yang menjadi pilot pesawat Cessna Citation Longitude menyampaikan bahwa penerbangan perdana ke Bandara IKN untuk kategori jet engine dengan klasifikasi kelas C.

Dia menjelaskan bahwa dirinya dan crew pesawat telah mendapatkan informasi data dari Direktorat Bandar Udara dan tim verifikasi, sehingga data tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem navigasi pesawat Longitude.

Demikian pula dari Airnav dan Direktorat Navigasi sejatinya telah melakukan evaluasi untuk prosedur-prosedur keamanan dan keselamatan, dimana hasilnya sangat memuaskan.

“Secara keseluruhan, dari analisa kami, runway yang sudah existing ini aspalnya sangat menggigit. Artinya, braking action-nya luar biasa. Sebelum 2.200 meter sudah berhenti dengan konfigurasi normal,” jelas Capt. Win Warsono.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah siap untuk melakukan aktivitas penerbangan.

Dikutip melalui akun instagram @budikaryas, Budi mengatakan bahwa pihaknya melakukan percobaan pendaratan (test landing) secara perdana untuk Pesawat Jet mendarat di Bandara IKN.

“Alhamdulillah, setelah melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba keselamatan penerbangan, pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna,” ujarnya dalam unggahannya, Kamis (13/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa jet Longitude itu terbang dengan kecepatan Ground speed 480 NM/jam atau 880 km/jam yang sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah siap menyambut dan melayani kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, tahap verifikasi dan kalibrasi telah selesai dilakukan sehingga keamanan dan keselamatan penerbangan sudah dapat dipastikan.

“Verifikasi sudah dilakukan pada 8-9 September 2024, kemudian kalibrasi sudah dilakukan pada 10 September 2024. Dengan begitu, Bandara IKN sudah dapat digunakan untuk kunjungan kerja Presiden pekan ini,” ujarnya lewat rilisnya, Kamis (12/9/2024).

Sekadar informasi, bandara IKN merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan konektivitas di IKN. Bandara dengan runway sepanjang 2.200 x 30 meter ini, progress pembangunan terminal VVIP-nya telah mencapai lebih dari 90 persen dan terminal VIP hampir mencapai 80 persen.

Jalan utama bandara yang nantinya akan menunjang akses dari dan menuju bandara hampir siap 100 persen. Sementara itu, pembangunan fasilitas penunjang berupa tower ATC, gedung administrasi dan operasional, serta Gedung PKP-PK terus dikebut.

Pembangunan Bandara IKN menyesuaikan konsep besar IKN yaitu berorientasi pada alam dan ramah lingkungan. Konsep desain bandara memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dengan unsur modern.

Dihubungi secara terpisah, Deputi Protokol, Pers, Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa hari ini, Kamis (12/9/2024) juga dilakukan percobaan pendaratan (test landing) secara perdana untuk Pesawat Jet mendarat di Bandara IKN.

“Pesawat tersebut ditumpangi oleh Menhub Itu juga Bagian dari test landing sebelum Pesawat Kepresidenan nantinya akan mendarat di Bandara IKN,” pungkas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) disebut akan mendapatkan guyuran alokasi anggaran yang berasal dari sebagian hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun, pembagian PNBP ESDM untuk Kemenperin diusulkan oleh Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kamis (12/9/2024).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tambahan anggaran dari sebagian PNBP Kementerian ESDM akan dialokasikan untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Hal ini juga telah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Tadi saya sepintas mendengar informasi bahwa di dalam raker antara Komisi VII dengan Menteri ESDM juga disampaikan hal bahwa Komisi VII berencana untuk mengalokasikan PNBP yang berasal dari Kementerian ESDM kepada Kemenperin dalam rangka mendukung program hilirisasi," kata Agus dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Agus menerangkan, sebagian PNBP yang dihasilkan oleh sektor minerba ESDM akan dialokasikan untuk mendukung program hilirisasi dan program-program pengembangan industri manufaktur di Tanah Air. Hal ini mencakup pengembangan smelter dan hilirisasi di bidang lainnya seperti industri agro.

"Jadi kalau boleh itu di-state, dimunculkan ada kesepakatan antara Komisi VII dan Kementerian ESDM bahwa PNBP itu nanti sebagian ditujukan kepada Kementerian, kalau memang bisa kesepakatan itu juga dicantumkan untuk memperkuat," ujarnya.

Terkait rencana tersebut, Agus menyebut, pihaknya sudah membicarakan dalam beberapa minggu terakhir terkait kebutuhan dasar untuk program-program pengembangan industri.

"Kemudian juga penambahan anggaran di on top dari kebutuhan dasar itu yang bisa mendukung program-program penguatan atau pemberdayaan masyarakat, jadi kira-kira seperti itu yang akan kita design ke depan, pada dasarnya tapi hilirisasi," tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini pagu anggaran Kemenperin Tahun Anggaran (TA) 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun turun dari alokasi tahun sebelumnya Rp3,6 triliun.

Secara terperinci, anggaran Kemenperin berdasarkan unit kerja TA 2025 untuk Sekretarian Jenderal sebanyak Rp294 miliar, Direktorat Industri Agro Rp99 miliar, Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Rp100 miliar, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rp106 triliun.

Selanjutnya, Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Rp328 miliar, Inspektorat Jenderal Rp44 miliar, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Rp676 miliar, Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Rp99 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Rp770 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang bukan hanya akan meninggalkan warisan berupa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum rampung kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, namun juga 10 tantangan fiskal yang mengancam ekonomi Tanah Air.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengungkapkan 10 tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah petahana dan terancam akan berlanjut pada pemerintahan berikutnya.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5% dalam 10 tahun terakhir. Padahal, Media melihat dengan demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 271 juta orang, pertumbuhan ekonomi idealnya tumbuh sebsear 6% hingga 7%.

“Idealnya kita butuh pertumbuhan ekonomi 6%-7% dengan pendapatan perkapita di atas US$10.000, tetapi hari ini tidak tercapai dalam 10 tahun pemerintah Jokowi," ujarnya dalam Dialog Publik Celios: 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi, Kamis (12/9/2024).

Kedua, defisit anggaran semakin lebar dari Rp226,69 triliun atau 2,25% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2014 menuju angka 2,53% pada rencana 2025 atau sekitar Rp616 triliun.

Ketiga, rasio utang terhadap PDB atau debt-to-gdp ratio pun meroket dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2024.

Keempat, di tengah defisit untuk membiayai APBN semakin menggunung, rasio pajak terhadap PDB justru menurun. Tercatat persentasei penerimaan dari pajak anjlok dari 13,7% menjadi 10,1%.

Kelima, Celios melihat tantangan fiskal yang diwariskan dan menjadi pekerjaan rumah alias PR bagi Prabowo-Gibran adalah pembiayaan investasi yang lebih rendah dari pembiayaan utang. Di mana total pembiayaan investasi selama 10 tahun terakhir tidak pernah lebihd ari 17,5%, namun pembiayaan utang selalu lebih dari 74%.

Keenam, pertumbuhan belanja perlindungan sosial hanya 124,87%, lebih rendah ketimbang belanja ketertiban keamanan yang hampir tumbuh 2 kali lipat.

Ketujuh, Celios cukup menyoroti adanya anomaly penyertaan modal negara untuk perusahaan pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terdapat empat dari delapan BUMN, yakni PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) yang memiliki aset rendah meski rutin mendapatkan suntikan modal dari pemerintah sejak 2015.

“BUMN hanya menjadi sapi perah bagi pemerintah untuk menghasilkan keuntungan yg nyatanya tidak berhasil secara signifikan dalam meningkatkan BUMN itu sendiri,” jelasnya.

Kedelapan, belanja perlindungan lingkungan hidup yang selalu rendah. Di mana jumlahnya tidak pernah lebih dari 0,5% total anggaran belanja.

Kesembilan, adanya delusi ambisi IKN Nusantara yang menunjukkan lebih banyak kemungkinan pembangunan tidak berdampak signifikan bahkan gagal ketimbang mendulang keberhasilan.

Terakhir, ruang fiskal semakin sempit akibat program-program ambisius dan proyek pemerintah mendatang.

“Jokowi pada hari ini mewariskan fiskal APBN yang sangat berat, APBN tidak mewah. Jokowi tidak hanya mewariskan anaknya, tapi juga kekacauan yang luar biasa dalam tata kelola fiskal,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama 56 tahun terakhir, Vale Base Metals (VBM) dengan bangga telah memiliki kehadiran yang signifikan di Indonesia melalui kepemilikan sahamnya di PT Vale Indonesia (PT Vale).

Sejak penandatanganan Kontrak Kerja pertama pada tahun 1968 hingga produksi komersial pertama 10 tahun kemudian, serta peluncuran beberapa proyek nikel kelas dunia, VBM telah menjalin kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, struktur kepemilikan PT Vale telah berubah. Khususnya, VBM telah mengurangi kepemilikannya di PT Vale sekitar 14 persen menjadi 33,9 persen pada awal tahun ini.

Transaksi ini merupakan bagian dari komitmen VBM untuk mendukung dan mempercepat misi Indonesia dalam hilirisasi nikel yang lebih besar dan membangun rantai pasok EV (Electronic Vehicle) domestik yang kuat—dari penambangan mineral hingga produksi baterai dan kendaraan.

Meskipun kepemilikan VBM di PT Vale telah berubah, komitmen VBM terhadap Indonesia tetap tidak berubah. Indonesia memiliki tempat istimewa dalam warisan dan hati VBM, dan negara ini akan terus memainkan peran penting dalam portofolio global dan rencana pertumbuhan strategis kami.

VBM tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra kami, MIND ID dan Sumitomo Metal Mining Company, untuk memastikan standar tertinggi untuk produk nikel yang bersih, aman, dan diproduksi dengan bertanggung jawab dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi proyek PT Vale.

VBM percaya bahwa dengan menjaga dialog terus-menerus dengan mitra industri dan pemangku kepentingan lokal, kita dapat bersama-sama meningkatkan standar industri nikel Indonesia untuk mendukung penambangan mineral kritis yang berkelanjutan.

Memang, di mana pun VBM beroperasi, tujuannya adalah menjadi standar global untuk penambangan berkelanjutan yang meninggalkan warisan yang positif bagi alam.

Ini adalah dasar dari kontribusi VBM di Indonesia sejak awal. Reklamasi lahan yang progresif, penggunaan energi terbarukan, perekrutan tenaga kerja lokal, dan transfer teknologi telah lama menjadi pilar utama pendekatan PT Vale terhadap penambangan yang berkelanjutan.

Hingga Juni 2024, PT Vale telah merehabilitasi 66 persen dari lahan bekas tambang dan menanam sekitar 700.000 bibit per tahun di pembibitan yang didirikan di Taman Kehati Sawerigading Wallacea di Sorowako pada tahun 2006.

Komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan tidak berhenti di area konsesi tambang. Rehabilitasi lahan di luar konsesi di daerah aliran sungai lokal telah dilakukan di 14.630 hektar di lima provinsi di Indonesia.

Selain itu, PT Vale memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air untuk membantu menjalankan operasinya secara bersih dan andal. Khususnya, di fasilitas pengolahan Sorowako dimana perusahaan didukung oleh tiga pembangkit listrik tenaga air, yang secara signifikan mengurangi jejak karbon keseluruhan perusahaan, yang merupakan yang terendah di antara semua produsen nikel di Indonesia.

Dengan kesepakatan divestasi yang baru saja selesai, VBM sangat antusias untuk bekerja sama dengan mitranya dalam fase baru peluang pertumbuhan di Indonesia dan membuka nilai besar dari aset bersama kami. Perusahaan sedang berinvestasi dalam pengembangan proyek pertumbuhan di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Proyek-proyek ini, yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2025 dan 2026 serta meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan, akan menciptakan pekerja terampil, meningkatkan kapasitas komunitas setempat, dan membangun infrastruktur penting yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas hilirisasi nikel Indonesia.

Sebagai perusahaan pertambangan global, VBM telah membangun hubungan mendalam dan berlandaskan kepercayaan dengan mitra strategis internasional yang menempatkan perusahaan pada posisi yang tepat untuk mempercepat misi Indonesia menjadi produsen berkelanjutan untuk produk nikel, tembaga, dan material lainnya yang penting untuk transisi energi global.

Reputasi kuat VBM dan kemitraan global dengan OEM terkemuka dan produsen mobil, seperti Ford, General Motors, Tesla, dan Volkswagen, akan membantu menarik kemitraan baru dan berkualitas tinggi ke Indonesia. Skala global VBM memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi mitra terbaik di mana pun mereka berada. Yang terpenting, perusahaan mendukung pengaitan rantai nilai di seluruh siklus hidup mineral kritis dengan menghubungkan pelanggan dan mitra di seluruh dunia, menghubungkan rantai pasok EV dan ekosistemnya.

Pendekatan dan skala global ini akan mendukung Indonesia dalam mengakses hubungan yang beragam dan terbaik di kelasnya melingkupi Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Timur Tengah, dan Asia, sembari memperkuat pengakuan global terhadap kredensial Indonesia sebagai produsen mineral terkemuka.

Secara keseluruhan, VBM berkomitmen penuh untuk Indonesia. VBM akan terus memiliki kehadiran signifikan di Indonesia, karena perusahaan berkomitmen untuk jangka panjang dan siap mendukung dan mempercepat kemunculan Indonesia sebagai sentra penambangan berkelanjutan yang aman, serta pusat bagi transisi energi global selama beberapa dekade ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Babak awal penjurian ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 telah digelar pada hari ini, Kamis (12/9/2024) di Wisma Bisnis Indonesia. Ini merupakan kali ketiga Bisnis Indonesia melakukan ajang BILA sejak 2022 silam.

Dalam tahap awal penjurian, penentuan tema masih dalam tahap diskusi. Namun, sistem penilaian merupakan dasar penting dalam ajang BILA 2024.

Dewan Juri BILA 2024 Bobby Gafur Umar menjelaskan bahwa ajang ini akan terbagi menjadi kategori kelompok perusahaan terbuka, perusahaan non-terbuka, hingga dari kategori bisnis logistik.

Namun, Bobby yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin itu mengaku ada sedikit kendala dalam penjurian ini. Sebab, untuk kategori kelompok perusahaan terbuka memiliki data yang lebih mudah diakses untuk pembobotan penjurian.

“Pembobotan itu penting sekali, mana yang nilai bobotnya persentase lebih besar. Tentunya sedang disusun, kami sudah kasih masukan,” kata Bobby saat ditemui seusai penjurian Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Untuk pengelompokan non-terbuka. Menurutnya, kelompok ini menjadi tantangan tersendiri dalam mencari data lantara perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka. Kemudian, untuk pengelompokan kategori dari bisnis logistik, mulai dari operator pelabuhan, penyediaan logistik, pengangkutan darat, laut, komoditi, hingga migas.

Menurut Bobby, ajang BILA 2024 merupakan gelaran yang bagus karena industri logistik sangat memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. “Jadi yang kita mau lihat, yang dinilai ini tentunya adalah perusahaan-perusahaan yang memang bisa masuk dalam kategori perusahaan terbaik di Indonesia untuk mendukung kebutuhan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bobby menambahkan dewan juri juga sudah menambahkan sederet masukan untuk kelangsungan ajang BILA 2024 dan diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat.

Perlu diketahui, dalam ajang BILA 2024, Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto didapuk menjadi Ketua Dewan Juri BILA 2024.

Adapun, susunan anggota Dewan Juri BILA 2024 antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar. Lalu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/LFA) Ketua Dewan Pembina FIATA Yukki Nugrahawan yang diwakili Sekjen DPP ALFI/LFA Iman Gandimihardja, serta Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto.

Jika menengok pada gelaran BILA 2023, terdapat 11 kategori penghargaan yang dimenangkan sejumlah pemain logistik ditambah 2 kategori penghargaan khusus.

Perinciannya, Trucking Company of the Year, Shipping Company of the Year, Airfreight Forwarder of the Year. Kemudian, ada Seafreight Forwarder of the Year, Warehouse Provider of the Year, 3PL of the Year, dan IT-Based Logistic Company of the Year.

Serta, ada kategori Non-Container Terminal Operator of the Year, Container Terminal Operator of the Year, CEO of the Year, dan Supply Chain Innovator of the Year (Company).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun hingga Agustus 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, total penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp22,3 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp875,44 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,43 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,25 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Agustus 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 166 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp22,3 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp5,39 triliun setoran tahun 2024,” jelas Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, Kamis (12/9/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa susu ikan merupakan salah satu produk turunan dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah menjadi minuman protein dan disajikan menyerupai susu.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo menyampaikan, nama susu ikan dipilih agar mudah dikenal oleh masyarakat.

“Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," terang Budi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2024).

HPI merupakan ekstrak protein ikan hasil penelitian tim biotechnologi Libang KKP di 2017 dengan memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Menurut dia, industri ini akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus solusi swasembada protein dengan memanfaatkan produk laut Nusantara.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, HPI menjadi upaya meningkatkan asupan protein harian masyarakat. Saat ini, tercatat asupan baru berada di angka 62,3 gram/kapita/hari masih di bawah rata-rata di negara Asean dan bahkan jauh dibanding negara maju yang lelah melampaui 100 gram/kapita/hari.

"HPI hadir sekaligus jadi upaya meningkatkan asupan protein masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis mewujudkan generasi emas Indonesia dengan semangat merdeka protein 100 gram seperti negara-negara maju," tuturnya.

Budi menerangkan, HPI yang menjadi bahan baku utama susu ikan, memiliki karakteristik multifungsi dan praktis sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

KKP juga beberapa kali memamerkan demo penggunaan HPI pada beberapa olahan makanan seperti cookies, cilok, kue sus, roti gambang, dan aneka jenang yang semuanya tinggi protein.

“Jadi tidak hanya jadi minuman berprotein atau yang kita kenal dengan susu ikan, tapi HPI bisa digunakan sebagai bahan tambahan pangan ke beragam makanan sehari-hari,” tuturnya.

Adapun, pabrik HPI sudah ada Indramayu, Jawa Barat dengan kapasitas 30 ton per bulan susu ikan. Pabrik tersebut sudah berjalan sejak 2021.

Tahun ini, KKP tengah membangun percontohan pabrik pengolahan HPI di Pekalongan, Jawa Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, diprediksi akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak tiga kali pada sisa tahun 2024.

Laporan Economist Intelligence yang dikutip pada Kamis (12/9/2024) menyebut, kinerja perekonomian AS yang kuat dan inflasi yang relatif stabil telah menunda pemotongan pertama suku bunga oleh The Fed.

Namun, dengan pertumbuhan AS yang kini melambat dan indikator pasar tenaga kerja memburuk, The Fed diprediksi akan segera melakukan pemangkasan suku bunga. Laporan tersebut memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga pada September mendatang.

Pemangkasan suku bunga kemudian diprediksi akan terjadi sebanyak dua kali lagi. Dengan demikian, secara total pemangkasan suku bunga diproyeksikan terjadi sebanyak tiga kali pada rentang September-Desember 2024

“The Fed kami proyeksikan memulai memotong suku bunga pada pertemuan September dan kemudian dua pemotongan lebih lanjut sebelum akhir 2024 dengan total pemangkasan sebesar 75 basis poin,” demikian kutipan laporan tersebut.

Kebijakan yang dilakukan The Fed ini sebagian akan menutup divergensi yang muncul dalam kebijakan moneter global, dengan Bank Sentral Eropa (ECB) dan bank sentral Inggris, Bank of England, mulai menurunkan suku bunga kebijakannya masing-masing pada Juni dan Agustus.

Di sisi lain, Economist Intelligence juga memproyeksikan tidak ada satu pun dari bank sentral yang akan menurunkan suku bunga kebijakannya di bawah 2% selama lima tahun ke depan.

“Secara khusus, The Fed terkendala oleh kebijakan perdagangan dan imigrasi yang cenderung bersifat inflasi di bawah Donald Trump,” jelasnya.

Sementara itu, di China, kebijakan yang longgar akan dipertahankan untuk mencegah risiko deflasi. Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ), diperkirakan akan menormalisasi kebijakan secara bertahap setelah keluar dari tren suku bunga negatif.

Namun, laporan tersebut memperinci pemerintah Jepang tidak akan mampu melakukan hal tersebut dengan cepat karena lemahnya permintaan dalam negeri dan tekanan yang ditimbulkan oleh suku bunga pinjaman yang lebih tinggi terhadap keuangan publik Jepang.