Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia alias Gamma takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang bebenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

Kendari demikian, Dadang juga meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat tax holiday, tak hanya menyasar ke industri pionir, sehingga manfaatnya semakin terasa ke perekonomian secara keseluruhan.

"[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya," jelas Dadang.

Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tidak ada di dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pemblokiran rekening UD Pramono, yang viral atas tagihan pajak jumbo, sudah sesuai aturan yang berlaku. Dirjen Pajak mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan UD Pramono.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Dwi Astuti mengungkapkan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya penagihan kepada para penunggak atau wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujar Dwi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Pemblokiran rekening, sambungnya, selalu didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak atau wajib pajak.

Oleh sebab itu, Dwi menegaskan tindakan pemblokiran rekening bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif.

Menurtnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah turut tangan untuk mediasi antara Dirjen Pajak dengan UD Pramono. Dengan begitu, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Dwi.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa Dirjen Pajak ssudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha kecil-menengah.

Dwi mencontohkan, Dirjen Pajak memiliki program Business Development Services (BDS) sebagai saran edukasi khusus kepada UMKM yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

"Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kelas pajak, sosialisasi dan edukasi, asistensi helpdesk, bimbingan teknis, forum group discussion, pojok pajak, dan kegiatan penyuluhan lainnya," ungkapnya.

Kasus Pajak Viral

Sebagai informasi, belakangan di media sosial viral sejumlah kasus penagihan pajak jumbo oleh Kantor Pajak, seperti UD Pramono di Boyolali dan penjual ayam @nuke.limanov yang berbagi pengalamannya di TikTok.

Sebagai informasi, mengutip Solopos, UD Pramono merupakan pembeli susu sapi dari para peternak. Akan tetapi Pramono, pemilik UD Pramono, memutuskan akan menutup usahanya per Jumat (1/11/2024).

Hasilnya, ribuan mitranya bingung. Pramono mengaku rekening usahanya diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dengan alasan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak senilai Rp671 juta untuk tahun 2018.

"Saya sudah capek enggak mampu, saya istirahat saja. Mikir dagangan saja sudah berat ditambah urusan pajak,” katanya saat ditemui di rumahnya, dikutip dari Solopos, Selasa (29/10/2024).

Kasusnya berawal pada 2021, ketika Kantor Pajak memeriksa pajak usaha Pramono untuk 2018. Ternyata, dia ditagih pajak Rp2 miliar, yang kemudian diturunkan menjadi Rp671 juta.

Meski sempat diturunkan, Pramono masih merasa berat untuk membayarnya. Menurutnya, ada kesepakatan membayar Rp200 juta agar tagihan tersebut selesai.

"Tetapi kalau dihitung ya janggal, masa pajak 2018 dengan 2019 tinggi 2018. Pajak 2019 ada Rp75 juta," ucapnya.

Dia kemudian sempat mendapatkan surat peringatan dari Kantor Pajak meski sempat membayar Rp200 juta. Pramono memutuskan untuk mengabaikannya.

Di samping itu, Pramono menyatakan tetap membayar pajak pada umumnya. Bahkan, dia sempat mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun pajak 2022.

Kendati demikian, pada 2024 dia menerima pemberitahuan agar melunasi tanggungan 2018. Meski telah membayar senilai Rp200 juta pada 2021, ternyata Pramono diminta lagi untuk membayar Rp110 juta.

Pramono memutuskan tidak membayar tagihan tersebut karena merasa sudah memenuhi kewajibannya. Singkat cerita, Kantor Pajak memblokir rekening Pramono.

Kisah Pramono tersebut kemudian banyak dibagikan di berbagai media sosial. Ternyata, kisah Pramono tersebut membuat pelaku usaha lainnya yaitu seorang penjual ayam @luke.limanov juga membagikan pengalamannya ditagih penunggakan pajak hingga Rp500 juta.

Pada 2024, dia mengaku Kantor Pajak memanggilnya terkait kewajiban pajak pada 2020. Saat itu, Luke mengaku usahanya belum berbentuk badan sehingga yang menjadi objek merupakan pajak penghasilan pribadi. Dia juga tidak menampik, saat itu pencatatan transaksinya masih berantakan.

Oleh sebab itu, menurutnya, Kantor Pajak menyatakan data perpajakan Nuke tidak sesuai dengan penghasilannya. Nuke mengatakan, PPh terutangnya ditetapkan sebesar Rp370 juta dan ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

"Total Rp500 juta lebih dan itu yang harus aku bayar. Kaget, sedih, bingung karena pajaknya ini tahun 2020 dan sekarang 2024," katanya seperti dalam unggahannya di TikTok @nuke.limanov, Sabtu (2/11/2024).

Dia mengaku memang kurang paham dengan instrumen pajak. Oleh sebab itu, dia seakan menilai pihak berwenang kurang memberi edukasi ke para pelaku usaha.

Hingga Senin (4/11/2024) siang, unggahan video Nuke tersebut sudah disukai setidaknya oleh 22.200 pengguna TikTok lainnya, dikomentari sebanyak 6.295 kali, dan dibagikan sebanyak 3.723 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Teranyar, Zulhas mengaku dirinya telah mengadakan rapat di Kementerian Kehutanan dengan seluruh jajaran kementerian. Pembahasan dalam rapat itu adalah mencari formula agar rencana swasembada Indonesia terealisasi.

“Termasuk cetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain yang di Merauke yang kemarin Bapak Presiden [Prabowo] sudah sudah ke sana,” ungkapnya.

Zulhas menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu sudah meninjau area pengembangan untuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memperbaiki irigasi yang sudah lama terbengkalai serta meningkatkan benih yang unggul demi mencapai swasembada pangan sebelum 2028.

“Mudah-mudahan sebelum 2028 kita bisa swasembada, paling kurang beras dan jagung,” harapnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga menyatakan Indonesia mempersiapkan cadangan pangan dengan baik, mulai dari stok pangan hingga bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama kementerian/lembaga terkait berencana untuk mereviu kebijakan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

“Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” kata Budi, Senin (4/11/2024).

Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

Sejauh ini, pemerintah belum berencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag No.8/2024. Pasalnya, Budi mengungkap bahwa hadirnya Permendag No.8/2024 justru melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor.

Dia menuturkan, pemerintah melalui beleid itu telah memperketat impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Untuk mengimpor produk TPT, importir harus memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Selain itu, pemerintah mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk produk TPT. “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung kode HS [Harmonized System]-nya,” ujarnya.

Pemerintah melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri turut mengatur kuota impor pakaian jadi serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

Menurutnya, Kemendag sudah membantu industri dalam negeri semaksimal mungkin, melalui instrumen dan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam catatan Bisnis, Kemendag tengah berencana untuk membahas Permendag No.8/2024 dengan Kemenperin. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim.

“Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut apakah Permendag No. 8/2024 itu akan direvisi atau tidak. Dia hanya menjelaskan bahwa arah pembicaraan tersebut akan tergantung dengan pembahasan yang ada di rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan agar Permendag No.8/2024 direvisi kembali. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Perusahaan tekstil Sritex sebelumnya juga menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri TPT nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.

Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.

"Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana" jelasnya di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.

Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.

Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah," tegasnya.

Sehingga, tambah AHY Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

"Yang kedua kita tata dengan baik segala sesuatunya saluran rumah-rumah tangga, air limbah juga jangan sampai tidak terkelola dengan baik dan apalagi kalau curah hujannya memang deras sekali. Maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.
"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.
Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," jelasnya.
Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.
Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.
Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.
Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.
"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.
Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.
Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.
Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya.
"Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," tutur Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Bos Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mengatakan meski mengalami kerugian bersih US$131,22 juta atau setara Rp2 triliun hingga kuartal III/2024, GIAA masih mencatatkan EBITDA positif.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh dampak penerapan standar akuntansi PSAK 73, yang berpengaruh pada laporan keuangan.

"Kerugian yang terlihat itu, jika Anda melihat secara mendetail, sebagian besar muncul karena perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 73, yang mengatur pencatatan untuk leasing operasional," jelas Irfan kepada wartawan, dikutip Senin (4/11/2024).

Irfan menekankan bahwa EBITDA Garuda tercatat positif sebesar US$685,81 juta, yang menggambarkan kinerja operasional perusahaan yang sudah kembali sehat.

"EBITDA kita kan 600 juta, sudah untung dan sehat. Tapi ini terkait perlakuan akuntansi," katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Garuda telah berdiskusi tentang kemungkinan penggunaan metode akuntansi alternatif yang diperbolehkan sejak tahun lalu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang performa perusahaan.

“Itulah indikator nyata operasional perusahaan. EBITDA adalah tolak ukur sebenarnya,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, pendapatan usaha GIAA naik hingga 15% sebesar US$2,56 miliar selama periode Sembilan bulan pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yakni US$2,23 miliar.

Pertumbuhan pendapatan usaha tersebut salah satunya ditopang oleh peningkatan pendapatan penerbangan berjadwal sebesar 17% (year-on-year) mencapai US$2,01 miliar, sementara untuk pendapatan penerbangan tidak berjadwal turut mencatatkan kenaikan sebesar 6% dan pendapatan lainnya juga naik 8% dibandingkan dengan capaian hingga Kuartal III/2023.

Sementara itu, GIAA mencatatkan beban usaha sebesar US$2,38 miliar hingga kuartal III/2024 atau naik dari posisi tahun sebelumnya yang menorehkan beban sebesar US$1,99 miliar.

GIAA mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$131,22 juta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan kerugian periode yang sama tahun lalu yakni US$72,38 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta pada Senin (4/11/2024).

Kunjungan AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ke proyek NCIDC di wilayah Kali Baru tersebut merupakan lanjutan dari arahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya saat ditemui di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk diketahui, NCICD merupakan cikal bakal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang baru-baru ini kembali sempat digaungkan urgensi pembangunannya di seluruh pesisir Pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Adapun, eksekusi proyek NCICDdigarap oleh Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) dengan total panjang 33,54 kilometer (km).

Perinciannya, Kementerian PU menggarap proyek NCICD sepanjang 11,08 km dan sisanya sepanjang 22,46 km digarap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa, di mana di sekitarnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mencatatkan kenaikan jumlah penumpang. GIAA menerbangkan 17,73 juta penumpang sepanjang sembilan bulan 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan angkutan penumpang hingga bulan September 2024 mencapai 17,73 juta penumpang atau menguat 24% (YoY) yang dikontribusikan dari angkutan Garuda Indonesia (mainbrand) sebesar 8,34 juta penumpang meningkat 45% sementara Citilink sebanyak 9,39 juta penumpang, naik 10%.

Kinerja operasional Garuda Indonesia (mainbrand) turut merefleksikan pertumbuhan signifikan di mana penumpang sebesar 8,34 juta tersebut berasal dari pertumbuhan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yakni mencapai 59% untuk angkutan penumpang internasional atau sebesar 1,87 juta penumpang, sementara jumlah penumpang domestik juga naik hingga 41% atau sebesar 6,47 juta penumpang.

“Optimisme capaian kinerja operasional juga tercatat pada pertumbuhan kargo yang naik 36% dari sebelumnya (YoY) 122,42 ribu ton menjadi 166,5 ribu ton angkutan kargo,” kata Irfan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (4/11/2024).

Angkutan kargo GIAA mengalami kenaikan signifikan hingga 36% yakni sebesar 102,55 ribu ton kargo pada periode sampai dengan Kuartal III/2024 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sekitar 75.320 ton kargo.

Capaian tersebut dikontribusikan dari angkutan kargo rute internasional sebanyak 43,71 ribu ton kargo yang meningkat signifikan 55%, dan angkutan kargo rute domestik yang turut naik 25% atau sekitar 58.830 ton kargo.

Seperti yang diketahui, GIAA sendiri akan kedatangan empat pesawat baru di kuartal IV/2024. Irfan menyebut Garuda Indonesia terus mengoptimalkan berbagai peluang untuk meningkatkan pendapatan usaha termasuk memastikan pelaksanaan atas berbagai aksi korporasi di antaranya.

Garuda Indonesia akan kembali menerima 2 pesawat narrow body Boeing B737-800NG dan potensi penambahan 2 pesawat narrow body lainnya yang masih dalam tahap negosiasi yang merupakan bagian dari rencana penambahan armada di tahun 2023 dan tahun 2024.

“Dengan kedatangan armada tersebut, kiranya akselerasi kinerja operasional penerbangan Garuda Indonesia dapat terlaksana secara maksimal terutama dalam memanfaatkan periode peak season libur Natal dan Tahun Baru, sehingga tren positif pendapatan usaha dapat terus terjaga di sepanjang tahun 2024,” jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatatkan lonjakan penumpang LRT Jabodebek sepanjang Oktober 2024, tertinggi sejak pertama kali beroperasi Agustus 2023.

Manager Public Relation LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan LRT Jabodebek mencatatkan rekor jumlah pengguna tertinggi sejak pertama kali beroperasi pada 28 Agustus 2023. Pada Oktober 2024, LRT Jabodebek melayani total 2.204.785 pengguna, meningkat 13% atau 251.690 pengguna dibandingkan September.

“Pertumbuhan ini tak hanya menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap transportasi publik yang ramah lingkungan, tetapi juga menandakan bahwa LRT Jabodebek semakin menjadi pilihan utama bagi warga Jabodetabek yang ingin bepergian dengan nyaman dan efisien,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Mahendro menjelaskan rata-rata pengguna harian pada hari kerja tercatat sebanyak 81.327, naik 1,6% dibandingkan dengan bulan lalu, sementara akhir pekan semakin ramai dengan rata-rata 41.784 pengguna, melonjak 18%.

Angka tersebut juga disumbang melalui perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 dengan menawarkan promo tarif khusus Rp 1. Promo ini berhasil menarik 61.199 pengguna pada hari tersebut. Mahendro mengklaim hal tersebut menciptakan momentum kebersamaan dalam momen bersejarah bagi Indonesia dan membuat semakin banyak warga menikmati layanan LRT Jabodebek.

Dari segi operasional, ketepatan waktu naik menjadi 98,32% pada Oktober, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan September yang mencapai 98,31%. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan yang terus meningkat, LRT Jabodebek mengoperasikan 10.188 perjalanan sepanjang Oktober, dengan rata-rata 348 perjalanan pada hari kerja dan 260 perjalanan setiap akhir pekan.

Selain itu, sepanjang Oktober, LRT Jabodebek bekerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perhubungan, DJKA, Pemprov DKI Jakarta, BPBD DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Badan SAR Nasional untuk menggelar Simulasi Tanggap Darurat di Stasiun Pancoran bank bjb. Simulasi ini memperkuat kesiapan tim kami dalam menangani situasi darurat dan memastikan keamanan bagi setiap pengguna.

“Dengan pencapaian luar biasa ini, kami semakin termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik,” lanjut Mahendro.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memprediksikan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 akan mencapai 5,03%, sedikit lebih lemah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05% secara tahunan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat angka pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah ini sejalan dengan indeks harga konsumen (IHK) pada kuartal tersebut yang juga melemah.

“Daya beli memang agak melambat tercermin rendahnya inflasi inti beberapa bulan terakhir ini,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III atau Juli, Agustus, dan September, inflasi inti masing-masing sebesar 0,18% month to month (MtM), 0,2%, dan 0,16%.

Sementara inflasi secara umum pada periode tersebut mencatatkan deflasi beruntun yang masing-masing sebesar 0,18% MtM, 0,03%, dan 0,12%.

David menilai meski inflasi inti rendah dan inflasi secara umum mencatatkan deflasi, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di atas 5% meski tanpa dorongan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Salah satunya, berkat realisasi investasi yang sesuai target pemerintah. Realisasi investasi dari Januari—September 2024 mencapai Rp1.261,43 triliun. Angka tersebut setara 76,45% dari target mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang senilai Rp1.650 triliun.

“Harga komoditas masih stabil sehingga ekspor stabil. Realisasi investasi juga sesuai proyeksi,” tuturnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat prospek pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III/2024 tetap stabil dengan komponen yang menguat.

Di tengah ketidakpastian global, Asmo mengantisipasi PDB Indonesia akan tumbuh 5,03% YoY dan 1,58% secara kuartalan atau quartal to quartal (QtQ). Hal ini mencerminkan permintaan domestik yang stabil yang didukung oleh stimulus pemerintah.

Dari sisi pengeluaran belanja pemerintah, diproyeksikan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, melonjak dari 1,4% YoY pada kuartal sebelumnya, menjadi 7,1% YoY. Mengingat pemerintah mendorong belanja modal yang lebih tinggi menjelang akhir tahun.

Sementara investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan akan meningkat 5,1% YoY, dengan meningkatnya kegiatan infrastruktur dan konstruksi dari proyek-proyek pemerintah dan investasi langsung.

“Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan sedikit melambat menjadi 4,7% YoY pada kuartal III/2024, dipengaruhi oleh pola belanja musiman namun tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis PDB Indonesia akan tetap tumbuh di atas 5% mengikuti tren pada kuartal I dan II/2024.

Dia menjelaskan, perkembangan konsumsi rumah tangga yang masih terjaga secara positif khususnya kelas menengah atas sehingga diyakini akan mendorong aktivitas manufaktur dan perdagangan. Selain itu, sambungnya, realisasi investasi juga tetap tumbuh seiring akselerasi penyelesaian program atau proyek-proyek strategis nasional alias PSN.

"Perekonomian domestik kita pada triwulan ke III diperkirakan tumbuh di atas 5%," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2024 pada Selasa (5/11/2024) pukul 11.00 WIB. Selain data PDB, BPS juga akan melaporkan data kondisi ketenagakerjaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Forum kembali di gelar dengan mengangkat tema berjudul ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’ di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita, serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) Supari, Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PMN) Prasetya Sayekti, serta Ekonom Arif Budimanta.

Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan pada dasarnya industri kecil menengah (IKM), yang dikontribusikan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di Tanah Air cukup terhantam pandemi Covid-19.

Hal ini pun berdampak pada perlambatan ekspor dan berlanjut dengan adanya tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

“Ada penutupan atau kebijakan Amerika Serikat yang menutup produk-produk China. Pastinya banjir produk China ke negara lain,” ujarnya.

Meski demikian, industri Tanah Air masih mampu bangkit dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana ekonomi Indonesia mampu stabil di atas 5% sejak 2022.

Reni melihat tugas pemerintah yakni untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

“Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain,” tuturnya.

Reni menyampaikan bahwa saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa menurunkan angka orang miskin di Indonesia menjadi salah satu sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Penurunan 6% dari kemiskinan yang tersisa itu yang kami ingin berantas di situ. Jadi, nanti ada bansos lebih ke kemiskinan ekstrem kalau kelas menengah rentan pendekatannya lebih ke re-skilling dan akses modal untuk menciptakan roda bisnis baru,” pungkas Budiman beberapa waktu lalu.