Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan, rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura bakal menjadi salah satu hal yang akan dibahas dalam gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) pada 5-6 September 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyampaikan, dalam gelaran ISF tahun ini, terdapat beberapa nota kesepahaman (MoU) yang bakal ditandatangani dan salah satunya mengenai ekspor listrik ke Singapura yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar.

“Dan tentunya ada beberapa yang menurut kami akan besar, yaitu satu rencananya pemberian conditional license untuk ekspor listrik ke Singapura. Itu nilainya bisa billions of dollars, mungkin detailnya nanti bisa kita pastikan dari teman-teman,” kata Rachmat dalam konferensi pers jelang ISF, Kamis (29/8/2024).

Rachmat menjelaskan bahwa conditional license atau lisensi bersyarat menjadi salah satu syarat perizinan ekspor listrik ke Singapura.Dirinya menuturkan, saat ini ada beberapa perusahaan yang telah mendapatkan conditional approval, yang selanjutnya akan mendapatkan conditional license dari pemerintah Singapura.

“Itu yang kami harapkan, kemudian sebenarnya masih ada beberapa perusahaan lagi yang lainnya yang saat ini juga lagi berupaya untuk mendapatkan conditional approval dari pemerintah Singapura,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan, hingga saat ini rencana ekspor listrik ke Singapura masih berjalan sesuai rencana awal yaitu dimulai pada awal 2028 atau akhir 2027.

Kemudian, dirinya menyebut bahwa untuk memuluskan kerja sama ini, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah, yaitu pembuatan jalur kabel untuk ekspor listrik tersebut.

“Dan ini juga yang tidak kalah pentingnya karena ekspor listrik ke Singapura ini, kita menyampaikan bahwa golnya selain memberikan, bekerjasama atau mengekspor listrik atau elektron, proyek ini harus menggunakan solar modul atau modul surya, panel surya, dan baterai yang diproduksi di Indonesia,” ucap Rachmat.

Indonesia dan Singapura sebelumnya telah menandatangani kerja sama ekspor setrum surya ke Singapura. Rencana ini menjadi bagian dari nota kesepahaman yang diteken oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada 8 September 2023.

Indonesia berencana mengekspor 4 gigawatt (GW) setrum dari pembangkit energi terbarukan di Kepulauan Riau ke Singapura pada 2027 hingga 2035. Adapun, Singapura akan lebih dulu melaksanakan uji coba untuk penyesuaian teknis dan peraturan mengenai perdagangan listrik lintas negara.

Pada tahap itu, Singapura berencana mengimpor listrik 100 megawatt (MW) non-intermitent dari PLTS Pulau Bulan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Sejauh ini ada lima perusahaan Indonesia yang telah mengajukan proposal penyediaan listrik rendah karbon ke Singapura, yakni Konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power with Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, a Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

Indonesia menyiapkan tiga skema dalam proyek ekspor listrik ke Singapura. Pertama, badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik (Wilus) menjual tenaga listrik secara langsung kepada konsumen di Singapura.

Mekanisme pertama yakni badan usaha yang mengajukan penetapan Wilus, kemudian mendapatkan izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum (IUPTL) hingga mendapatkan izin usaha jual beli listrik lintas negara (IUJ BLN).

Kedua, badan usaha pemegang Wilus menjadi independent power producer (IPP) layaknya PLN atau PLN Batam. Kemudian, badan usaha pemegang Wilus menjual listrik kepada konsumen di Singapura melalui skema grid to grid. Ketiga, kerja sama antara pemegang Wilus melalui skema pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling.

Kerja sama produksi listrik matahari antara Indonesia dan Singapura di IKN telah terjalin lewat kolaborasi PT PLN Nusantara Renewables dengan perusahaan energi asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Limited senilai US$ 64 juta atau sekira Rp 1,03 triliun.

Adapun, proyek PLTS itu memiliki kapasitas total mencapai 50 MW. Besaran ini melebihi permintaan listrik di IKN yang ditaksir berada di angka 24 MW. Sedangkan, kepemilikan saham dalam proyek PLTS tersebut dibagi menjadi 51% untuk PLN Nusantara Renewables dan 49% untuk Sembcorp.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa aksi demo ojek online (ojol) dan kurir online menuntut potongan tarif yang sebelumnya 20% diturunkan. Selain itu, massa juga menuntut penghapusan aturan suspensi atau pembekuan akun akibat keluhan pelanggan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (29/8/2024) pukul 14.24 WIB, sejumlah orator mulai menyuarakan beberapa tuntutan seperti tingginya potongan tarif serta mudahnya aplikator melakukan suspensi terhadap akun ojol.

"Lawan aplikator! Potongan 20% kami makan apa? Suspensi akun dari aplikator juga terlalu mudah," teriak orator disambut riuhan massa aksi, Kamis (29/8/2024).

Seperti yang diketahui, dalam aksi demo kali ini terdapat enam tuntutan yang dibawa untuk disuarakan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Enam tuntuan tersebut pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kemudian tuntutan kedua adalah Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 61 proyek bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia bakal rampung pada akhir 2024.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa dalam dua bulan masa pemerintahannya akan ada 8 bendungan terakhir yang akan diresmikan sehingga total ada 53 bendungan yang telah dibangun di eranya.

“Iya, yang belum selesai nanti diselesaikan tahun depan. [Ada] 61 bendungan atau nanti akhir Desember mungkin bisa targetnya tercapai,” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Bendungan Leuwikeris serta modernisasi dan rehabilitasi Daerah Irigasi Manganti Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (29/8/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 45 proyek bendungan telah rampung dan diresmikan oleh pemerintah. Adapun, Bendungan Leuwikeris yang diresmikan hari ini menjadi bendungan ke-45 yang diresmikan.

Dia menegaskan bahwa pembangunan bendungan sangat penting sebagai sumber kehidupan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

“Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani. Dan daya tampung di bendungan Leuwikeris ini 81 juta meter kubik air ini, gede sekali, dikerjakan 8 tahun,” pungkas Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat penyelesaian pembangunan 28 proyek bendungan.

Mengutip informasi yang dibagikan dalam unggahan akun Instagram Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur bendungan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan air Indonesia.

"Di tahun ini Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan 28 bendungan untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan di Indonesia," tulis Kementerian PUPR, dikutip Senin (29/4/2024).

Dari total 28 bendungan yang tengah dibangun, 19 di antaranya dibidik rampung pada 2024. Sejumlah bendungan yang ditarget selesai pembangunannya pada tahun ini tersebar hampir merata mulai dari Aceh hingga ke Maluku.

Di samping itu, terdapat pula 2 bendungan baru dan 7 bendungan yang tengah berjalan proses pembangunannya (on going).

Bisnis.com, BOGOR - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta penyelenggara pemilu dan pasangan calon kepala daerah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang pada momentum Pilkada 2024.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pihaknya melihat pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ini akan menjadi stimulus peningkatan permintaan atas sejumlah produk manufaktur.

Terlebih, Febri menyebut, anggaran Pilkada 2024 berdasarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai Rp26 triliun untuk pengadaan barang, seperti surat dan kotak suara, tinta, dan ATK lainnya di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

"Kami berharap diperhatikan TKDN dari masing-masing produk dalam negeri yang dibeli oleh APBD dalam penyelenggaraan Pilkada, begitu juga untuk peserta pilkada kami berharap bisa membeli produk-produk dalam negeri dan bukan produk impor," kata Febri dalam konferensi pers, Kamis (29/8/2024).

Febri juga mengarahkan para pasangan calon agar menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah (IKM). Dia berharap Pilkada 2024 dapat menjadi berkah ekonomi bagi pelaku industri.

Jika berkaca pada Pilpres dan Pileg 2024 pada Februari 2024 lalu, penggunaan tinta berbahan dasar gambir lebih dari 1 juta botol yang terserap untuk kebutuhan di 35 provinsi dalam negeri dan pemilu di luar negeri.

"Tinta ini telah tersertifikasi halal dan memiliki kandungan tingkat komponen dalam negeri [TKDN] sebesar 89,31%," ujarnya.

Menurut Febri, tinta berbahan dasar gambir tersebut juga direncanakan akan kembali digunakan untuk Pilkada pada November mendatang. Tak hanya tinta, produktivitas industri kertas dan percetakan juga meningkat sehingga utilisasinya mencapai 70%-80% saat ini.

"Kami berharap Pilkada 2024 ini menjadi benar-benar pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia dan membawa berkah bagi industri manufaktur dalam negeri, jangan sampai berkah tersebut lari ke luar negeri," tuturnya.

Di samping itu, Sekretaris Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, optimisme industri tekstil dan pakaian jadi juga cukup tinggi untuk mengambil peluang di Pilkada 2024 ini.

"Kita berharap di dua sisi KBLI terkait tekstil dan pakaian jadi bisa terserap kebutuhan dari pilkada terutama dari pasangan calon, alat peraga kampanye itu banyak menggunakan kaos dan alat peraga lain yang bisa digunakan untuk kampanye," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan produsen chip, Nvidia Corp, gagal memenuhi harapan para investor dengan laporan kinerja terbarunya pada Rabu (28/8/2024), meskipun mencatatkan pendapatan yang melesat 122% pada kuartal II/2024.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (29/8/2024), pendapatan Nvidia meningkat menjadi US$30 miliar pada kuartal II/2024, yang berakhir pada 28 Juli. Jika tidak menghitung beberapa item tertentu, laba per saham Nvidia mencapai US$68 sen per saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa demo ojek online (ojol) mulai berdatangan di Jalan Medan Merdeka Barat, kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (29/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 11.32 WIB, beberapa massa aksi yang telah datang melakukan pemberhentian (sweeping) kepada driver ojek online yang tetap bekerja.

"[Driver yang nge-bid] enggak bisa, mereka tidak menghargai kita, kita sudah bilang dari kemarin-kemarin. Kita [aksi] kan buat mereka-mereka juga," kata Dedi, salah satu driver ojek online kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Meski demikian, dia mengatakan para driver Ojol dapat mengambil pesanan asalkan melepas seluruh atribut aplikasi. Bisnis melihat sejumlah driver ojol yang melintas di sekitar lokasi demo diminta melepas atribut aplikasi seperti jaket.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya pada Kamis (28/8/2024) dengan enam tuntutan termasuk layanan tarif serta promosi aplikator.

Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyebutkan enam tuntutan aksi dari unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok.

Ratusan hingga ribuan driver ojol akan memenuhi Patung Kuda. Titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat.

Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati angka baru asumsi dasar ekonomi makro 2025. Di balik proses itu, ada perbedaan prediksi nilai tukar rupiah antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Komisi XI DPR dalam rapat kerjanya dengan Menkeu, Gubernur BI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya menyepakati asumsi makro yang menjadi acuan anggaran pendapatan dan belanjan negara atau APBN 2025.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir menjelaskan bahwa memang terdapat berbagai perundingan dalam penentuan asumsi makro itu. Namun demikian, pemerintah dan legislatif mencapai titik temu untuk sejumlah indikator hingga disepakati postur yang akan disiapkan menjadi APBN 2025.

"Kami sudah berunding dan kelihatannya kita menuju kesepakatan di angka Rp16.000 [per dolar AS untuk asumsi kurs] dan 7% [untuk asumsi suku bunga SBN 10 tahun]," ujar Kahar dalam rapat kerja, Rabu (28/8/2024).

Indikator-indikator lainnya tercatat sama dengan apa yang pemerintah usulkan dalam RAPBN 2025, yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pidato Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR dua pekan lalu.

DPR mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya, kebijakan, dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berbekal asumsi makro tersebut sebagai tolok ukur.

Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, hingga memperdalam insentif fiskal untuk mendorong investasi.

Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk APBN 2025:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%
• Inflasi: 2,5%
• Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7%

Sasaran Pembangunan:

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5%—5%
• Tingkat Kemiskinan: 7%—8%
• Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0%
• Indeks Rasio Gini: 0,379—0,382
• Indeks Modal Manusia: 0,56

Indikator Pembangunan:

• Nilai Tukar Petani (NTP) 115—120
• Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105—108

Salah satu perdebatan sengit dalam proses itu adalah penetapan asumsi nilai tukar rupiah. Pasalnya, Menkeu dan Gubernur BI beda asumsi soal nilai tukar rupiah, terdapat asumsi yang optimistis tetapi ada juga yang konservatif atau bahkan cenderung hati-hati.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu mengasumsikan nilai tukar rupiah 2025 di level Rp16.100 per dolar AS. Alasannya, pergerakan nilai tukar rupiah sangat dinamis dalam satu bulan terakhir. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Beda Ramalan Rupiah Sri Mulyani dan Gubernur BI

Sementara itu, Perry mengungkap bahwa BI memproyeksikan rupiah ada di kisaran Rp15.300—Rp15.700 per dolar AS pada 2025. BI meramalkan bahwa kurs rupiah akan terus menguat pada tahun depan karena ada perbaikan secara fundamental dalam perekonomian domestik maupun global.

"Pertama, karena Fed Fund Rate yang turun, kedua kondisi makro ekonomi kita baik inflasi maupun pertumbuhan yang lebih baik, dan yang ketiga imbal hasil yang tetap menarik termasuk imbal hasil SBN dan juga SRBI," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kendati demikian, dia tidak menampik ada sejumlah resiko global seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Bos bank sentral tersebut menyebutkan, pemilihan presiden di AS, hubungan AS-China, dan sejumlah konflik di Timur Tengah dan daerah lain bisa berdampak negatif ke nilai tukar rupiah.

Perry mengakui, sejumlah peristiwa geopolitik tersebut tidak bisa diperkirakan oleh BI. Namun, dia meyakini BI tetap bisa melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah tidak melemah terutama lewat pengendalian cadangan devisa (cadev).

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap menjaga nilai kecukupan cadangan devisa," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya akan mengerahkan 1.326 personel gabungan yang akan menjaga dan mengamankan aksi demo ojek online (ojol) dan kurir online di area Patung Kuda, Kamis (29/8/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan 1.326 personel gabungan akan diterjunkan untuk pengamanan demo ojol. Personel Gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

“1.326 personel yang diterjunkan,” kata Susatyo, Kamis (29/8/2024).

Adapun untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. “Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan," tambahnya.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya pada Kamis (28/8/2024) dengan enam tuntutan termasuk layanan tarif serta promosi aplikator.

Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyebutkan enam tuntutan aksi dari unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok. Ratusan hingga ribuan driver ojol akan memenuhi Patung Kuda.

Titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat. Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Bisnis.com, BOGOR - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) stagnan di level 52,40 poin pada Agustus 2024. Namun, indeks bulan ini melambat 0,82 poin dibandingkan dengan nilai IKI Agustus tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, dari 23 subsektor industri pengolahan terdapat 20 subsektor yang mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas sebesar 94,6% pada triwulan II/2024.

Sementara itu, tiga subsektor yang mengalami kontraksi yaitu industri tekstil, kertas dan barang kertas lainnya, serta industri pengolahan lainnya. Adapun, kontribusi dari subsektor yang terkontaksi terhadap PDB nonmigas sebesar 5,4%.

"Ada perlambatan produksi industri manufaktur pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, itu tertangkap pada variabel produksi yang terkontrasi mendalam sebesar 2,90 poin menjadi 46,54," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (29/8/2024).

Febri menerangkan, penurunan produksi dikarenakan input bahan baku yang berkurang. Hal ini dikarenakan dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar, sementara bahan baku manufaktur sebagian besar masih impor.

Alhasil, pelaku industri disebut lebih menahan impor bahan baku/penolong. Kendati demikian, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor bahan baku/penolong terjadi kenaikan 17,2% secara bulanan.

"Itu tidak berarti kemudian kinerja industri manufaktur jadi meningkat, kenapa? karena setelah kami lihat data BPS ternyata impor bahan baku sebagian besar merupakan bahan baku untuk BBM, bukan impor bahan baku [industri]," tuturnya.

Sementara itu, terjadi percepatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru sebesar 1,74 poin dari 52,92 pada Juli 2024 menjadi 54,66 oada Agustus 2024. Nilai IKI variabel persediaan produk juga mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin menjadi 55,54.

Di sisi lain, Febri memerinci kondisi subsektor yang mengalami kontraksi, seperti industri tekstil masih kontraksi 3 bulan berturut-turut mulai Juni sejak Permendag 8/2024.

"Begitu juga kertas kontraksi 2 bulan berturut-turut, karena kami menilai ada banjir impor barang kertas dari negara produsen kertas yang oversupply," ujarnya.

Jika dilihat dari kegiatan usaha, secara umum, industri pengolahan pada Agustus 2024 meningkat 14,1%. Persentase responden yang menjawab kondisi usahanya meningkat dan stabil, meningkat dari 76,6% menjadi 79,1%.

Sementara itu, persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya menurun melanjutkan penurunan selama 5 bulan terkahir menjadi 20,9% pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, Kemenperin melihat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan menurun dibandingkan Juli 2024 yaitu sebesar 71,6%. Penurunan optimisme ini melanjutkan penurunan dari angka optimisme tertinggi pada Juni lalu.

Sedangkan, sebanyak 22,5% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini meningkat 0,4% dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

"Persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 5,9%, turun tipis dari 6,0% pada Juli 2024," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emirates mengumumkan akan mengoperasikan layanan harian kedua A380 rute Dubai-Bali mulai 1 September hingga 26 Oktober 2024 untuk memenuhi lonjakan permintaan perjalanan ke Bali selama musim liburan mendatang.

Dilansir dari keterangan resmi, mulai 1 September hingga 26 Oktober 2024, penerbangan Emirates EK398/399 antara Dubai (DXB) dan Bali (DPS) akan ditingkatkan menjadi Airbus A380, menggantikan layanan Boeing 777 saat ini.

Layanan ini akan melanjutkan kesuksesan layanan A380 pertama Emirates ke Indonesia, yang diluncurkan pada 1 Juni 2023, sekaligus mendorong lebih banyak penumpang ke Bali selama salah satu periode tersibuk dalam setahun dan menghubungkan para pelanggan dari Indonesia ke Dubai dan destinasi lainnya melalui jaringan global Emirates yang luas.

Emirates terus memperkuat komitmen jangka panjangnya dalam menyediakan pengalaman perjalanan kelas dunia dan mendukung sektor perjalanan dan pariwisata Indonesia yang terus berkembang.

Melayani Bali dengan dua penerbangan A380, Emirates akan menawarkan lebih dari 2.600 kursi tambahan setiap minggu ke dan dari Bali untuk membantu memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat selama musim puncak liburan.

Dengan layanan tambahan ini, lebih banyak penumpang ke dan dari Indonesia dapat menikmati produk dan layanan terbaik di kelasnya dari pesawat double-decker ikonik ini, termasuk kabin yang luas, Onboard Lounge eksklusif, dan ice, sistem hiburan pemenang penghargaan dalam penerbangan Emirates, yang menawarkan lebih dari 6.500 saluran hiburan sesuai permintaan.

Emirates meluncurkan layanan harian non-stop dari Dubai ke Bali pada tahun 2015, menambah penerbangan terjadwalnya ke Jakarta yang dimulai pada 1992. Emirates terbang ke lebih dari 144 destinasi di enam benua dan saat ini menawarkan penerbangan harian ganda ke Jakarta dan Bali.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membawa pulang kesepakatan promosi potensi investasi di sektor pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Kesepakatan ini dicapai setelah kunjungan kerjanya ke Singapura pada 26—28 Agustus 2024 atau sepekan setelah dialntik.

Seperti diketahui, Rosan diambil sumpah sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024.

Selama kunjungan tersebut, Rosan bertemu dengan Chairman dan CEO Raffles Education Ltd, Chew Hua Seng, untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU ini menetapkan kerangka kerja kolaborasi untuk memfasilitasi potensi investasi di sektor pendidikan, khususnya di IKN Nusantara.

"Saya berharap MoU ini dapat memperkuat hubungan baik antara kedua belah pihak dan mengembangkan kolaborasi dalam skala yang lebih luas, termasuk studi gabungan untuk membahas potensi investasi di sektor pendidikan serta pengembangan fasilitas pendidikan yang mutakhir," ujar Rosan, sebagaimana dikutip dari rilis pers Kementerian Investasi, Kamis (29/8/2024).

Rosan menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah Indonesia juga berencana memberikan insentif super tax deduction atau diskon pajak besar bagi investor yang menyediakan fasilitas pelatihan dan vokasi.

"Intinya, pemerintah Indonesia sangat fokus pada peningkatan kualitas human capital," jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Rosan juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Wong menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menekankan pentingnya peningkatan hubungan bilateral yang lebih erat, terutama dalam situasi geopolitik yang semakin tegang.

Wong juga mengungkapkan minat dan komitmen beberapa perusahaan Singapura untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam proyek Carbon Capture Storage (CCS), kawasan industri, serta pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

"Kami melihat peluang pengembangan pusat data di Singapura dan Indonesia seiring dengan tingginya pertumbuhan perusahaan teknologi startup. Sumber energi hijau sangat dibutuhkan, dan Indonesia memiliki potensi besar dalam energi hijau seperti hydro, angin, geothermal, dan solar. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam CCS, yang akan dimanfaatkan oleh Singapura," ungkap Wong.

Di akhir pertemuan, Wong menyampaikan rencananya untuk melakukan kunjungan kerja ke Jakarta mendekati pelantikan presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto.

Selain bertemu dengan Wong dan pimpinan Raffles Education, Rosan juga mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat dan pengusaha Singapura lainnya, termasuk Deputy Prime Minister Singapura yang juga Menteri Perdagangan dan Industri, CEO Singapore Food Agency (SFA), Kepala Economic Development Board (EDB), serta Executive Chairman Enterprise Singapore (ESG).

Bisnis.com, BELITUNG TIMUR – Pungutan ekspor (PE) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada dasarnya bertujuan untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting, penelitian dan pengembangan, hingga mendukung program pemerintah berupa biodiesel.

Per 2023, dari Rp32,4 triliun pungutan ekspor yang terkumpul, hanya Rp1,7 triliun yang digunakan untuk peremajaan sawit. Sementara insentif biodiesel menjelaskan Rp18,5 triliun dari total dana tersebut.

Pasalnya, program PSR menjadi urgensi terkini karena menjadi musabab turunnya produksi sawit Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengamini hal tersebut.

Eddy menjelaskan sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2020, produksi sawit baik crude palm oil (CPO) maupun palm kernel oil (PKO) mengalami stagnan di kisaran 50an juta ton.

Produksi total CPO dan PKO pada 2020 tercatat sebanyak 51,58 juta ton, kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 51,3 juta ton.

Penurunan terus berlanjut pada 2022 dengan produksi mencapai 51,25 juta ton dan kemudian naik pada 2023 ke angka 54,84 juta ton.

Sementara sepanjang tahun ini hingga Mei 2024, perkebunan sawit di Indonesia telah berhasil memproduksi CPO dan PKO sebanyak 22,15 juta ton.

"Kenapa demikian? Karena memang kita seharusnya sudah melakukan replanting, utamanya untuk sawit rakyat. Nah ini kita agak terlambat di sini yang peremajaan sawit rakyat, sehingga produktivitas kita bukannya naik malah justru turun produktivitasnya, produksi kita stagnan," tegasnya di Press Tour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian yang diselenggarakan Kemenkeu, dikutip Rabu (29/8/2024).

Eddy melihat lambatnya program PSR ini akibat kebijakan yang tumpang tindih karena regulasinya karena diurus oleh lebih dari 30 kementerian/lembaga (K/L).

Dirinya kini hanya berharap, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memperbaiki regulasi sawit maupun percepatan PSR.

“Masalah-masalah seperti ini yang kita berharap nanti di pemerintahan baru yang akan di bulan Oktober nanti terjadi perubahan, ini harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengawas BPDPKS Joko Supriyono turut menyampaikan bahwa terhambatnya proses PSR ini akibat regulasi yang belum mendukung dan perlu diperbaiki.

Meski dana untuk PSR telah dinaikkan dua kali lipat pun, dari Rp30 juta per ha menjadi Rp60 juta per ha, Eddy tak yakin program akan berjalan mulus dan optimal bila regulasi tak diperbaiki.

“Jadi ini yang terus antarkementerian berusaha mencari cara, karena ini urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kemnterian. Jadi perlu diperbaiki regulasi, prosedur,” jelasnya.

Sayangnya, perwakilan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang hadir dalam kesempatan tersebut tak memberikan jawaban terkait regulasi yang belum mendukung.