Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan kebijakan pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur. Usulan tersebut akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya akan merampungkan rancangan kebijakan pintu masuk impor baru untuk tujuh komoditas guna menahan laju impor produk hilir ke pelabuhan utama di wilayah Jawa.

"Bahannya sudah hampir selesai dan insyaallah, lusa kami kirim ke Bapak Presiden untuk meminta ratas [rapat terbatas]," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Adapun, tujuh komoditas yang pintu masuk impornya diusulkan dialihkan ke pelabuhan di luar Jawa, yaitu tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya.

Agus melihat kebijakan adanya pengalihan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas tersebut penting lantaran barang-barang impor membanjiri pelabuhan di Jawa dari negara-negara tertentu.

"Tidak dilarang. Bukan diperketat. Pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur Indonesia. Tidak ada pengetatan. Pintu masuknya kita pindahkan, ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat. Silakan masuk ke Indonesia," ujarnya.

Dalam hal ini, dia mencontohkan industri tekstil hingga pakaian jadi yang memiliki karakter permasalahan berbeda. Untuk sektor hulu sebagai pemasok bahan baku, maka impor akan dipermudah, sedangkan sektor hilir diperketat.

"Kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya 'mempersulit' barang-barang jadi yang berkaitan dengan teksil masuk ke Indonesia. Kalau bahan baku itu prinsipnya memang harus dipermudah, ya harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri teksil tumbuh kembali," pungkasnya.

Sebelumnya, Agus menilai usulan tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran hal ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan sistem bayar tol nirsentuh tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Bali Mandara akan diimplementasikan pada akhir 2024.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, menjelaskan pihaknya baru saja bertolak ke Hungaria dalam rangka membahas dukungan teknis jelang implementasi transisi MLFF menjadi Single Lane Free Flow (SLFF) di Bali.

“[Hasil pertemuannya] Bagus, kita koordinasi dengan mereka. Intinya kedua belah pihak ya baik kita dengan Hungaria sepakat untuk mempercepat pelaksanaan MLFF,” kata Triono saat ditemui di Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Yongki menuturkan implementasi sistem MLFF di Jalan Tol Bali Mandara akan dilakukan secara paralel dan akan dimulai pada akhir tahun. Nantinya, penerapan konsep transisi akan dimasukkan ke dalam kontrak baru yang akan diteken bersama Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP).

Menurutnya, apabila implementasi MLFF di Bali berjalan lancar, maka proses penerapan sistem akan diperluas pada 6 ruas utama lainnya. Sejumlah ruas yang dimaksud yaitu Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), Tol Jagorawi dan Tol Jakarta – Cikampek (Japek).

Kemudian, Jalan Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 juga masuk ke dalam daftar ruas tol yang bakal mengimplementasikan MLFF lebih awal di masa transisi.

“Target kita diharapkan tadinya kan di akhir tahun ini bisa start. Tapi, hal-hal teknis itu harus dipersiapkan jadi nanti ada pembahasan teknis mendetailkan poin-poin yang sudah pernah kita sepakati tapi detailnya kita bahas secara rinci dan akan masuk dalam kontrak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengaku optimistis implementasi MLFF bakal mulai berlaku pada tahun ini.

Basuki menegaskan, nantinya penerapan sistem MLFF di Bali akan dilakukan menggunakan barrier atau portal penghalang pada gardu tol.

Adapun, hal itu dilakukan guna meminimalisir kemungkinan hilangnya pengumpulan tarif jalan tol yang akan diterima oleh badan usaha jalan tol (BUJT).

"Saya berharap dan yakin MLFF ini akan diimplementasikan tahun ini, tapi mungkin tidak langsung MLFF tapi SLFF," jelas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan. Sejumlah jenis produk MBDK pun sudah ditargetkan untuk dikenai cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan penambahan barang kena cukai bisa diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK.

"Sebagaimana diatur di UU HPP, MBDK [minuman berpemanis dalam kemasan] akan menjadi Barang Kena Cukai diatur UU APBN," jelas Nirwala kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Sementara itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Iyan Rubianto sempat mengungkapkan bahwa ada dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Minuman siap saji terdiri dari empat kategori, yakni sari buah kemasan dengan tambahan gula; minuman berenergi; minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya; serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Iyan menggaris bawahi bahwa minuman siap saji dalam kategori-kategori itu hanya akan dikenakan cukai jika mengandung pemanis, baik gula maupun pemanis buatan.

"Ada beberapa industri, karena dikenakan cukai pemanis, gulanya kemudian dicampur dengan pemanis buatan. Kami akan kenakan nanti dua-duanya [yang menggunakan pemanis alami dan pemanis buatan]," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip pada Selasa (23/7/2024).

Lalu, dalam kategori konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, terdapat produk berbentuk bubuk seperti kopi saset, produk cair seperti sirup dan kental manis, juga produk padat seperti effervescent.

"Kopi [dikenakan cukai] kalau mengandung gula ya, ada kopi yang campuran itu kan. Namun, kalau kopi enggak ada gula ya enggak kena, karena memang untuk [minuman] berpemanis," ujarnya.

Lebih lanjut, Iyan menegaskan bahwa Ditjen Bea Cukai tidak akan menyasar cukai minuman manis dari warung-warung tradisional yang menyajikan sendiri minuman seperti teh manis maupun kopi, karena cukai itu berlaku bagi industri yang memproduksi minuman siap saji.

"Kalau di warung-warung itu kayak minuman teh, segala macam, kopi, biasanya gulanya tidak sedikit, nanti kami tidak ke arah sana, tetapi kami [mengenakan cukai] ke industri," jelasnya.

Sebagai informasi, sesuai amanat Perpres No. 76/2023, notabenenya pemerintah sudah menargetkan pemasukan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun pada 2024. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan hingga kini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengalokasikan anggaran sebesar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun demikian, Prabowo diyakini tetap akan melanjutkan proyek tersebut dengan penyesuaian yang lebih selektif dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyatakan bahwa Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Jokowi, namun dengan ukuran anggaran yang lebih kecil. "Akan lanjut, tapi size-nya dikurangi. Saya punya confidence [kepercayaan diri] tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota [IKN] tapi ditata ulang," ujar Faisal dalam sebuah acara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip Senin (26/8/2024).

Faisal memprediksi bahwa Prabowo akan lebih mengandalkan Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan untuk membangun IKN, daripada mengandalkan APBN. Menurut Faisal, Prabowo kemungkinan akan menawarkan proyek-proyek strategis nasional (PSN) sebagai kompensasi bagi para konglomerat yang bersedia membantu pembangunan IKN. "Nanti [Prabowo akan mengatakan] 'gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan [para konglomerat di IKN]," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Indef, Izzudin Farras, menyoroti adanya penurunan komitmen anggaran infrastruktur yang mencakup alokasi untuk pembangunan IKN dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025. "Itu mencerminkan prioritas anggaran. Di mana, setidaknya kalau di RAPBN turun maka bisa kita baca juga prioritas pembangunan [IKN] ke depan tak seperti IKN beberapa tahun terakhir," ujar Izzudin dalam sebuah diskusi publik.

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2025, anggaran pengembangan IKN Nusantara hanya sebesar Rp136,1 miliar, bagian dari total pagu indikatif Otorita IKN yang mencapai Rp505,5 triliun. Anggaran ini termasuk Rp368,4 miliar untuk program dukungan manajemen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, menyebutkan bahwa porsi anggaran PUPR untuk pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa anggaran tersebut tampak kecil, namun menyatakan bahwa nantinya anggaran IKN akan disesuaikan oleh pemerintahan baru sesuai dengan prioritas presiden terpilih.

Sejak dimulainya proyek IKN pada 2022, alokasi APBN untuk pembangunan IKN terus meningkat. Pada 2022, realisasi anggaran mencapai Rp5,5 triliun, dan pada 2023 meningkat menjadi Rp23 triliun. Pada tahun 2024, alokasi anggaran direncanakan naik tajam menjadi Rp42,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja Australia kini mendapatkan hak untuk menolak panggilan telepon dan tidak menjawab surat elektronik atau surel dari perusahaan tempat mereka bekerja yang dikirimkan di luar jam kerja.

Mengutip Reuters pada Senin (26/8/2024), hak yang didapat para pekerja ini berkat undang-undang "hak untuk memutuskan sambungan" baru yang dirancang pemerintah Australia untuk mencegah masuknya email kantor dan panggilan telepon ke dalam kehidupan pribadi.

Peraturan baru yang mulai berlaku pada Senin ini membuat karyawan, dalam banyak kasus, tidak dapat dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari atasan mereka di luar jam kerja.

Para pendukung UU mengatakan beleid ini memberikan kepercayaan diri kepada pekerja untuk melawan gangguan yang terus-menerus terhadap kehidupan pribadi mereka melalui email, SMS, dan telepon di kantor, sebuah tren yang semakin meningkat sejak pandemi Covid-19 mengacaukan pemisahan antara rumah dan pekerjaan.

“Sebelum kita mempunyai teknologi digital, tidak ada perambahan, orang-orang akan pulang ke rumah pada akhir jam kerja dan tidak akan ada kontak sampai mereka kembali keesokan harinya,” kata John Hopkins, seorang profesor di Swinburne University of Technology.

Hopkins mengatakan sekarang, secara global, menerima email, SMS, panggilan telepon di luar jam tersebut adalah hal yang lumrah, bahkan saat hari libur.

Warga Australia rata-rata bekerja lembur selama 281 jam tanpa dibayar pada tahun 2023, menurut sebuah survei tahun lalu oleh Australia Institute, yang memperkirakan nilai moneter dari tenaga kerja tersebut sebesar A$130 miliar atau US$88 miliar.

Perubahan aturan tersebut menambahkan Australia ke dalam kelompok yang terdiri dari sekitar dua lusin negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Latin, yang memiliki undang-undang serupa.

Prancis menjadi negara yang memperkenalkan peraturan serupa pada 2017 lalu dan setahun kemudian mendenda perusahaan pengendalian hama Rentokil Initial sebesar 60.000 euro atau US$66.700 karena mengharuskan karyawannya untuk selalu menghidupkan teleponnya.

Rachel Abdelnour, yang bekerja di bidang periklanan, mengatakan perubahan ini akan membantunya memutuskan hubungan dalam industri di mana klien sering kali memiliki jam kerja yang berbeda.

“Saya pikir sebenarnya sangat penting bagi kita untuk memiliki undang-undang seperti ini. Kita menghabiskan begitu banyak waktu kita terhubung dengan ponsel, terhubung dengan email sepanjang hari, dan menurutku sangat sulit untuk mematikannya,” katanya dikutip dari Reuters.

Adapun, khusus untuk melayani keadaan darurat dan pekerjaan dengan jam kerja tidak teratur, peraturan tersebut masih mengizinkan perusahaan untuk menghubungi pekerjanya. Para karyawan hanya dapat menolak untuk memberikan tanggapan jika hal tersebut wajar untuk dilakukan.

Keputusan apakah penolakan tersebut masuk akal bergantung pada wasit industri Australia, Fair Work Commission (FWC), yang harus mempertimbangkan peran karyawan, keadaan pribadi, serta bagaimana dan mengapa kontak tersebut dilakukan.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian, dan jika tidak melakukan hal tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar A$19,000 untuk seorang karyawan atau hingga A$94,000 untuk sebuah perusahaan.

Di sisi lain, Australian Industry Group, sebuah kelompok pengusaha, mengatakan ketidakjelasan mengenai penerapan peraturan tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi para bos dan pekerja. Pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan memperlambat perekonomian, tambahnya.

“Undang-undang tersebut dibuat secara harfiah dan kiasan, diperkenalkan dengan sedikit konsultasi mengenai dampak praktisnya dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi pengusaha untuk mempersiapkan diri,” kata kelompok tersebut pada Kamis pekan lalu.

Presiden Dewan Serikat Buruh Australia, Michele O'Neil, mengatakan peringatan yang ada dalam undang-undang tersebut berarti tidak akan mengganggu permintaan yang masuk akal. Sebaliknya, hal ini akan menghentikan pekerja untuk membayar akibat dari perencanaan yang buruk oleh manajemen, katanya.

Dia mengutip seorang pekerja tak dikenal yang menyelesaikan shiftnya pada tengah malam, lalu dikirimi SMS empat jam kemudian dan diminta kembali bekerja pada pukul 6 pagi.

“Sangat mudah untuk melakukan kontak, akal sehat tidak lagi diterapkan. Kami pikir peraturan ini akan menyebabkan para bos berhenti sejenak dan memikirkan apakah mereka benar-benar perlu mengirim SMS atau email itu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025.

Pasalnya, tarif cukai rokok yang bersifat multiyears secara dua tahunan (2023—2024) berarkhir pada tahun ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan untuk tarif cukai rokok berdasarkan target di APBN, maka menteri keuangan akan membahas usulan tarif di tingkat Kemenko Perekonomian.

"Tentunya sudah [dibahas dengan Kemenko Perekonomian], namun hasil akhir pembahasan pemerintah dan DPR kan belum, maka kita tunggu saja," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Nantinya, hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke Ratas Presiden untuk diputuskan besaran tarifnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 68/2021 Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Terkait target penerimaan cukai pun, pemerintah bersama DPR pun nantinya akan membahas secara detail sasaran pendapatan dari cukai rokok, MMEA, Etil Alkohol, maupun minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Meski demikian, kenaikan tarif ini menjadi pertanyaan karena tak tercantum dalam RAPBN 2025 yang rilis usai Jokowi meyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di DPR beberapa waktu lalu.

Nirwala hanya menekankan, bahwa soal kenaikan tarif tersebut perlu menunggu keputusan pemerintah bersama DPR.

"Kita akan menunggu hasil pembahasan Pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025," tegas Nirwala.

Mengacu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah merencanakan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Sementara dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, langkah tersebut hilang dari rencana kebijakan untuk mendukung penerimaan negara. Padahal, target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2025 diperkirakan senilai Rp2.490,9 triliun, naik Rp181,04 triliun dari target tahun ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memberi sinyal harga rokok kembali naik mulai tahun depan.

Pasalnya, perubahan tarif CHT atau cukai rokok akan berdampak pada kenaikan harga rokok di level eceran atau harga yang dibayar oleh konsumen.

"Kami sudah dapat approval [dari DPR] untuk menyesuaikan tarif cukai [rokok] 2025 intensifikasi," ujarnya kepada wartawan di kompleks DPR, Senin (10/6/2024).

Mengacu data APBN Kita edisi Agustus 2024 yang memuat realisasi kas negara hingga Juli 2024, hasil tembakau menyumbang Rp111,3 triliun dari total penerimaan cukai yang senilai Rp116,1 triliun.

Sumbangan tersebut tumbuh tipis sebesar 0,1% (yoy) karena dipengaruhi kenaikan produksi, utamanya Gol I dan Ill. Sementara produksi rokok golongan I menurun sebagai efek dari tarif cukai yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini rencana moratorium atau penangguhan izin proyek baru smelter nikel dengan teknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF) dapat mendorong investasi yang lebih berkelanjutan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan moratorium dari smelter nikel RKEF dilakukan melihat kondisi deposit dari nikel kadar tinggi untuk pembuatan nickel pig iron (NPI).

"Pada prinsipnya kami dari Kemenperin juga bisa memahami usulan dari [Kementerian] ESDM untuk melakukan moratorium dalam rangka agar supaya investasi mereka justru sustain bisa berjalan lebih panjang," kata Agus saat ditemui di DPR RI, Senin (26/8/2024).

Dia menerangkan, awalnya moratorium smelter RKEF merupakan kebijakan dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang menginginkan pembentukan dari pendirian atau investasi dari smelter nikel RKEF ditangguhkan.

Namun, Agus kini tengah menantikan keputusan dari menteri ESDM baru yakni Bahlil Lahadia untuk kelanjutannya. Dalam hal ini, dia juga melihat industri smelter nikel RI sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik, utamanya dalam membangun ekosistem kendaraan listrk.

"Tapi nanti tanya aja ke menteri ESDM yang baru apakah kebijakan dari Pak Arifin masih akan dijalankan oleh beliau?" tuturnya.

Di sisi lain, Plt. Dirjen Ilmate Putu Juli Ardika mengatakan, moratorium smelter nikel RKEF belum berdampak pada penghentian investasi baru saat ini. Pasalnya, aturan terkait moratorium tersebut belum diterbitkan resmi.

"[Investasi smelter nikel HPAL] ada semua [RKEF], ada yang dalam proses. Jadi kan sekarang sudah ada yang diproduksi dan dalam proses untuk pembangunan untuk produksi, kalau memang di moratorium kita lihat aturannya biasanya di moratorium kalo aturannya ada," pungkasnya.

Kendati demikian, dia belum dapat memerincikan izin baru pembangunan smelter yang tengah dalam proses saat ini.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah berencana untuk melakukan moratorium terhadap investasi baru pembangunan smelter nikel teknologi RKEF yang menjadi lini pengolahan bijih nikel kadar tinggi. Adapun, pengolahan dengan teknologi RKEF ini pada umumnya menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa NPI dan feronikel (FeNi) untuk kemudian dibuat menjadi stainless steel.

Wacana moratorium smelter RKEF menyusul pasokan dari smelter yang memproduksi NPI mulai berlebih. Moratorium dinilai menjadi kunci untuk meminimalisir penggunaan sumber daya bijih nikel kadar tinggi (saprolite) yang semakin menipis.

Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional pada Tahun 2023, total sumber daya bijih nikel Indonesia saat ini mencapai 18,55 miliar ton dan untuk logam nikel sebesar 184,60 juta ton.

Dari sisi cadangan, Indonesia tercatat masih memiliki total cadangan bijih nikel sebesar 5,32 miliar ton dan logam nikel sebesar 56,11 juta ton.

Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut Kementerian ESDM, umur cadangan nikel saprolite diperkirakan tinggal 13 tahun dan cadangan nikel limonite (kadar rendah) 33 tahun.

Moratorium smelter RKEF juga sekaligus mendorong produk intermediate yang belum tersedia di Tanah Air adalah fasilitas pemurnian untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), sinter, anode slimes, serta gypsum.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid mengaku tidak tahu soal legal standing atau kedudukan hukum pembagian kuota haji tambahan 2024.

“Kami tidak tahu,” kata Subhan dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Haji, di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Subhan untuk merespons pertanyaan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Iskan Qolba Lubis. Dalam rapat tersebut, Iskan menanyakan apakah ada legal standing dari Arab Saudi yang mengatakan bahwa kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dibagi rata untuk jemaah haji reguler dan khusus.

“Yang [kuota tambahan] 20.000 dibagi 50% itu, itu ada kebijakan Arab Saudi tidak?” tanya dia.

Menurutnya, ada ketidakkonsistenan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengenai masalah pembagian kuota haji. Dalam salah satu rapat dengan Menag, Komisi VIII sempat menanyakan apakah memungkinkan jika kuota tambahan diberikan kepada haji khusus mengingat tahun sebelumnya kuota haji khusus banyak yang tidak terserap.

Namun, Menag, kata Iksan, menyebut bahwa kuota tambahan untuk haji khusus tidak diizinkan di Arab Saudi.

Iksan juga menanyakan alasan kuat Kemenag membagikan kuota haji khusus ke travel-travel. Apalagi pembagian kuota haji ke travel tanpa menginformasikan Komisi VIII sebagai mitra Kemenag.

“Nggak tahu,” jawab Subhan singkat.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya juga menanyakan hal serupa. Wisnu mengatakan, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, disampaikan bahwa pembagian kuota haji tidak ditentukan oleh Arab Saudi.

Untuk itu, dia meminta Subhan memberikan alasan pertimbangan pembagian kuota haji secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

“Kita udah dapat jawaban, bukan dari otoritas Arab Saudi, tapi dari Kemenag, dan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari Anda, tolong dijawab,” tanya Wisnu.

Merespons hal tersebut, Subhan menuturkan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan pertimbangan realitas yang ada.

“Apabila jumlah jemaah terus bertambah, sedangkan luasan Mina tidak bertambah, kondisinya akan semakin padat,” tuturnya.

Adapun, hingga berita ini ditayangkan, rapat bersama Pansus masih berlangsung. Sebelum pemeriksaan dilakukan, rapat dimulai dengan pengambilan sumpah Subhan sebagai saksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Untuk diketahui, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sejak 6 November 2023, DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan diprioritaskan untuk lansia reguler. Namun, apa yang dilakukan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, justru berbeda dari kesepakatan awal.

“Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah,” kata Wisnu dalam keterangannya, dikutip Senin (26/8/2024).

Sebagai informasi, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 jemaah (92%) dari total untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus.

Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi rata kuota haji masing-masing 50% untuk haji reguler dan haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Menurut Wisnu, tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi pihak Arab Saudi sejatinya untuk mempersingkat lamanya antrean jemaah haji Indonesia yang dapat mencapai 47 tahun, melalui kuota tambahan ini.

“Namun yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan,” ujarnya.

Pembagian kuota tambahan sebelumnya sempat disinggung dalam rapat perdana Pansus dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief pada pekan lalu.

Anggota Pansus Hak Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mempertanyakan Hilman selaku saksi pertama dalam Pansus, mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, hingga dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Apa yang saudara ketahui tentang ibadah haji 2024? Apa yang saudara ketahui mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, apa saja dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024?” tanya Lulu dalam Rapat Pansus di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Anggota lainnya turut mempertanyakan apakah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk reguler dan haji khusus telah sesuai dengan kesimpulan dalam rapat Komisi VIII beberapa waktu lalu.

“Menurut saksi dengan membagi 50% regular dan 50% khusus apakah itu sesuai dengan apa yg menjadi keputusan dan kesimpulan rapat Komisi VIII yang memang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait?” tanya My Esti Wijayati.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), terkait alasan Amerika Serikat (AS) yang mencetak banyak dolar tetapi tak terkena inflasi.

Sri Mulyani menyampaikan meskipun begitu, AS pun saat ini terhantam inflasi dan membuat dunia terkejut, walaupun sudah berangsur melandai.

“Kok AS bisa cetak uang banyak sekali tapi kena enggak inflasi juga? Inflasi kejadian tahun 2022-2023 dan sampai sekarang itu membuat terkejut juga,” ungkapnya dalam giat Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).

Bendahara Negara menjelaskan bahwa AS pernah mencetak uang dalam jumlah banyak sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi atau sebagai countercyclical.

Sebagaimana yang AS lakukan saat krisis yang terjadi pada 2008 dan 2009, bank sentral AS mencetak banyak dolar sebagai bentuk countercyclical untuk mendongkrak ekonomi yang lemah.

“Kalau ekonomi lemes, dongkrak pakai moneter dengan menurunkan suku bunga dan cetak banyak uang kemudian ekonomi muter. Kalo fiskal pakai defisit, pakai utang,” jelasnya.

Padahal, pada dasarnya terdapat risiko-risiko yang akan terjadi jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Seperti nilai mata uang akan turun, inflasi melonjak, bahkan dapat mendorong penarikan utang baru.

Meski demikian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut memiliki privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki negara lain bahkan dari jajaran G7 sekali pun.

Pertama, AS sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua, AS cukup banyak memiliki monopoli terhadap banyak sektor teknologi. Dalam kondisi ini, AS menggunakan dolar sebagai salah satu proxy power dalam geopolitik mereka.

Tak heran, banyak negara yang mengandalkan dolar karena belum memiliki bank sentral dengan reputasi yang baik.

“Walaupun ekonomi AS itu sekitar 28% dari ekonomi dunia, penggunaan dolar 60%, tetapi sudah menurun sekarang 50an%,” ungkapnya.

Munculnya China yang membeli banyak surat utang AS, membuat kedua negara ini tidak dapat dipisahkan. Alhasil, muncul kompetisi geopolitik antarkedua negara tersebut.

Akibat kondisi ini pula, membuat negara-negara lain seperti Indonesia, mencari alternatif lain dalam penggunaan mata uang, agar tak bergantung pada negara-negara tersebut.

Sebagaimana Bank Indonesia yang kini menggunakan Local Currency Settlement (LCS) atau penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Bea Cukai telah lama menjadi sorotan masyarakat, baik terkait pemeriksaan batasan barang bawaan hingga terkini soal dugaan tidak diperiksanya barang-barang milik Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Dari sana, cuitan lama Bea Cukai kembali diungkit warganet dan viral.

Akun X atau Twitter Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan cuitan pada Senin (18/3/2024), ketika isu pembatasan bawaan barang pribadi dari luar negeri yang mendapatkan pembebas bea masuk sedang hangat-hangatnya.

Kala itu, warganet memastikan apakah aturan itu berlaku bagi seluruh penumpang atau hanya berlaku bagi masyarakat biasa dan ada pengecualian bagi pejabat pemerintahan. Akun Bea Cukai pun dengan lugas menjawab bahwa ketentuan itu berlaku bagi seluruh penumpang, tanpa pengecualian.

"Aturan tersebut berlaku bagi semua penumpang yang tiba di Indonesia baik WNI ataupun WNA," tertulis dalam akun X Bea Cukai, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Warganet kemudian ramai-ramai mengambil tangkapan layar (screenshot) dan menjadikan cuitan itu sebagai jaminan bahwa seluruh penumpang akan diperlakukan setara oleh Bea Cukai.

Cuitan itu kembali viral dalam beberapa hari terakhir, karena adanya dugaan bahwa putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo, yakni Kaesang dan Erina langsung memindahkan barangnya dari pesawat ke mobil tanpa terlihat diperiksa oleh petugas Bea Cukai.

Dalam sebuah video yang dibagikan penggunaan X, @aqfiazfan, pada Minggu (26/8/2024) tampak Kaesang dan Erina yang turun dari sebuah jet pribadi. Dibantu seorang pria, Erina yang membawa sejumlah tas belanja langsung masuk ke dalam mobil tanpa melakukan pemeriksaan barang bawaan.

Diduga, Kaesang dan Erina baru saja mendarat dari luar negeri. Oleh sebab itu, warganet berbondong-bondong menuntut Bea Cukai untuk segera memberikan keterangan terkait dugaan Kaesang dan Erina tidak melewati proses kepabeanan atas barang bawaannya dari luar negeri tersebut.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto belum bisa memastikan mengonfirmasi ataupun membantah dugaan para pengguna X tersebut. Dia menyatakan Bea Cukai masih memeriksa detail video yang viral di media sosial itu.

"Terkait status penerbangan di video tersebut kami masih cek, namun jika penerbangan tersebut adalah penerbangan domestik maka tidak perlu melalui Bea Cukai," jelas Nirwala kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Di samping itu, dia meyakini Kaesang—yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—dan Erina tidak bisa langsung pergi ke luar bandara tanpa proses pemeriksaan apabila keduanya memang mendarat dari penerbangan luar negeri.

"Jika penerbangan tersebut penerbangan internasional maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance [izin bandara] termasuk imigrasi dan kepabeanan," ujar Nirwala.

Sebagai informasi, belakangan Kaesang dan Erina mendapatkan banyak sorotan di media sosial. Mereka diduga pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650ER, ketika terjadi gejolak politik di Tanah Air terkait penolakan revisi UU Pilkada.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tak memasukkan rencana penerapan cukai plastik dan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok untuk mendongkrak penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang rilis usai Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

Terpantau rencana untuk mendorong penerimaan berbeda dengan yang ada dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang terbit pada akhir Mei lalu.

Mengacu pada KEM-PPKF 2025, pemerintah memiliki enam kebijakan untuk mendukung penerimaan negara.

Salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kemudian juga melakukan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Nyatanya, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah hanya mencantumkan kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tak ada kebijakan cukai plastik.

Pemerintah juga menghapus kebijakan intensifikasi tarif CHT, sehingga hanya tersisa lima kebijakan untuk mendorong penerimaan negara yang direncanakan senilai Rp2.996,9 triliun atau naik Rp194,6 triliun dari rencana tahun ini.

Untuk diketahui, saat ini tarif cukai rokok bersifat multiyears atau ditetapkan secara langsung untuk beberapa tahun mendatang. Seperti halnya pada 2022 lalu pemerintah menetapkan tarif cukai rokok untuk 2023 dan 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun. Lantas, apakah tarif cukai rokok jadi naik tahun depan?

Berikut kebijakan untuk mendukung penerimaan mengacu KEM-PPKF 2025 vs Nota Keuangan RAPBN 2025