Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi di Jepang naik lebih cepat pada Juli 2024 sebagai indikasi terbaru kenaikan biaya hidup, jelang persiapan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda untuk membicarakan perkembangan kebijakan di parlemen menyusul gejolak pasar baru-baru ini.

Mengutip Bloomberg, Jumat (23/8/2024), data dari Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat, indeks harga konsumen (IHK) inti yang tidak termasuk makanan segar naik 2,7% pada Juli 2024 dari tahun sebelumnya, meningkat dari 2,6% pada periode Juni, atau sesuai dengan perkiraan konsensus.

Sementara itu, kenaikan harga listrik meningkat menjadi 22% setelah subsidi utilitas dihentikan, sehingga mendorong indeks tersebut lebih tinggi. Kemajuan dalam bidang makanan olahan dan penginapan melambat.

Tetapnya kenaikan pada inflasi inti menunjukkan kemungkinan bahwa Bank of Japan (BOJ) akan terus mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Ueda akan menjelaskan prospek kebijakan moneter di parlemen pada Jumat (23/8/2024) pagi waktu setempat pada sidang khusus menyusul penurunan pasar global awal bulan ini yang sebagian dipicu oleh kenaikan suku bunga bank sentral pada akhir Juli.

“Saat ini kami memperkirakan kenaikan suku bunga tambahan pada bulan Desember. Meskipun tekanan inflasi tidak tampak kuat, kami yakin BOJ akan melanjutkan sikap normalisasi moneternya,” kata Takafumi Fujita, ekonom di Meiji Yasuda Research Institute.

Para ekonom memperkirakan Ketua BOJ akan mengurangi sikap hawkish yang ditunjukkannya bulan lalu ketika dia berusaha meyakinkan investor bahwa bank sentral tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga atau mengabaikan kebutuhan untuk menjaga stabilitas pasar sambil mempertimbangkan kebijakan.

Indeks lain yang tidak memperhitungkan biaya energi selain harga pangan segar memberikan pandangan yang kontras mengenai tren inflasi yang lebih dalam karena melambat menjadi 1,9% dari 2,2%, turun di bawah level 2% untuk pertama kalinya sejak September 2022.

Meski laju pertumbuhan harga yang lebih terfokus terus melemah selama setahun terakhir, hal ini tidak menghentikan bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Namun, perlambatan di bawah 2% mungkin memperkuat argumen untuk menunggu lebih banyak data sebelum menaikkan suku bunga lagi.

BOJ juga menyoroti pentingnya harga jasa ketika mereka mengkaji tren inflasi. Angka tersebut naik 1,4% dari tahun sebelumnya, melambat dari 1,7% di bulan Juni.

Taro Kimura, Ekonom Bloomberg Economics, memperkirakan perlambatan ini disebabkan oleh efek dasar dari pencabutan subsidi perjalanan tahun lalu.

“Inflasi Jepang yang lebih tinggi pada Juli dipicu oleh beragam faktor pendorong – konsisten dengan pandangan Bank of Japan bahwa kekuatan inflasi semakin melebar. Pemotongan subsidi untuk biaya utilitas merupakan salah satu pendorongnya. Inflasi jasa – fokus utama BOJ – melambat, namun hanya disebabkan oleh efek dasar dari pembatalan subsidi perjalanan tahun lalu,” jelasnya.

Adapun, inflasi inti kini berada pada atau di atas target BOJ sebesar 2% selama 28 bulan. BOJ menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25% dan mengatakan suku bunga riil masih sangat negatif pada 31 Juli lalu, yang mengindikasikan adanya ruang untuk kenaikan lebih lanjut.

Tingginya biaya hidup merupakan faktor utama yang membebani tingkat dukungan terhadap Perdana Menteri Fumio Kishida yang memutuskan untuk mundur pekan lalu. Pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal atau LDP pada 27 September akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Jepang berikutnya.

Takayuki Kobayashi, anggota LDP pertama yang secara resmi mengumumkan pencalonannya, mengatakan minggu ini dia akan menyusun langkah-langkah untuk melawan inflasi pada tahun ini jika dia memenangkan pemilihan kepemimpinan.

Berkat hasil negosiasi upah terkuat antara dunia usaha dan serikat pekerja dalam tiga dekade pada awal tahun ini, upah riil Jepang naik untuk pertama kalinya dalam 27 bulan pada Juni.

Belanja konsumen Jepang tetap berada di bawah tingkat sebelum pandemi hingga periode Juni, namun data produk domestik bruto menunjukkan konsumsi swasta meningkat pada kuartal kedua untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana merger atau penggabungan BUMN Karya yakni PT Hutama Karya(Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) diklabarkan telah mendapatkan restu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Bersama dengan Pak Bas [Basuki Hadimuljono] dan Menteri [BUMN Erick Thohir] kan sudah disepakati ini. Jadi, kami harus atur lagi kira-kira waktunya karena harus dilihat pembukuan yang sehat HK dan Waskita,” ucap Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menuturkan bahwa pembahasan tersebut memang telah dilakukan beberapa waktu belakangan.

Sayangnya, Endra belum dapat mengonfirmasi mengenai restu Menteri Basuki atas peleburan HK dan WSKT tersebut.

“Katanya sudah, tapi saya belum baca tuh [keputusannya]. Iya baru satu itu [HK dan WSKT], tetapi saya enggak pernah ikut pembahasan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, pada dasarnya rencana peleburan itu dilakukan untuk menyehatkan posisi keuangan antar BUMN Karya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono perihal rencana penggabungan BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah direviu oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun, Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memang berencana melebur perusahaan pelat merah konstruksi dari 7 perusahaan menjadi tiga klaster.

Selain Waskita dan Hutama Karya, BUMN Karya yang bakal dilebur adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal ‘mengawinkan’ PTPP dengan Wijaya Karya.

Kapan Dieksekusi?

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan eksekusi penggabungan BUMN karya, khususnya antara HK dan Waskita masih akan menunggu peralihan pemerintahan baru.

“Merger BUMN Karya juga menunggu pemerintahan baru, tapi tetap dikejar mudah-mudahan tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Arya memperkirakan merger antara HK dan Waskita Karya bisa terlaksana pada Oktober 2024. Artinya, lini masa tersebut mundur dari rencana awal Kementerian BUMN.

Eksekusi ini melorot dari rencana awal yang menargetkan proses integrasi rampung pada Juli–September 2024.

Kinerja HK dan WSKT

Berkaca dari laporan keuangan semester I/2024, kinerja WSKT dan HK saling bertolak belakang. WSKT berkutat dengan kerugian, sedangkan HK mencetak rekor laba.

WSKT tercatat membukukan rugi bersih sebesar Rp2,15 triliun pada semester I/2024, membengkak 4,18% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari posisi rugi sebesar Rp2,07 triliun pada semester I/2024.

Rugi WSKT semester I/2024 itu disebabkan membengkaknya beban keuangan. Beban keuangan bagian rugi bersih perseroan tercatat sebesar Rp2,29 triliun, naik 10,60% YoY.

WSKT membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,47 triliun, turun 15,19% YoY. Pendapatan jasa konstruksi berkontribusi paling besar yakni senilai Rp3,12 triliun, turun 28,17% YoY.

Selanjutnya ada pendapatan dari penjualan precast sebesar Rp610,96 miliar dan pendapatan jalan tol senilai Rp463,34 miliar. Sisanya berasal dari pendapatan properti, penjualan infrastruktur, pendapatan hotel dan sewa gedung.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, WSKT mampu menekan beban pokok penjualan menjadi Rp3,87 triliun, turun 19,42% YoY. Alhasil, laba bruto WSKt sebesar Rp595,49 miliar.

Setelah dikurangi sejumlah beban, termasuk beban keuangan bagian dari rugi bersih yang sebesar Rp2,29 triliun, rugi sebelum pajak WSKT menjadi Rp2,56 triliun.

Adapun, total liabilitas WSKT ialah sebesar Rp82,01 triliun, turun 2,35% dari Desember 2023, sementara aset WSKT ialah sebanyak 91,10 triliun, turun 4,70% dibandingkan posisi akhir 2023.

Dari lantai bursa, saham WSKT telah disuspensi lebih dari 1 tahun. Alasan suspensi Waskita lantaran perseroan gagal membayar utang obligasi jatuh tempo yakni Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B senilai Rp1,36 triliun, dengan bunga tetap 9,75% per tahun.

Surat utang ini memiliki jangka waktu lima tahun, dengan masa jatuh tempo 16 Mei 2024. WSKT kini berburu dengan waktu untuk keluar dari tekanan keuangan dan risiko delisting jika disuspensi hingga Mei 2025.

Kinerja Hutama Karya

Di sisi lain, Hutama Karya atau HK mencetak laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp388,41 miliar pada semester I/2024, naik signifikan jika dibandingkan capaian semester I/2023 yang senilai Rp23,36 miliar.

Laba HK itu lebih besar jika dibandingkan emiten konstruksi pelat merah lainnya seperti ADHI yang sebesar Rp13,77 miliar ataupun PTPP yang sebesar Rp182,41 miliar.

HK melaporkan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp12,44 triliun pada semester I/2024, turun tipis dari posisi Rp12,48 triliun pada semester I/2023. Namun, HK mampu menekan beban pokok pendapatan menjadi Rp10,61 triliun, turun 3,07% YoY.

Setelah dikurangi sejumlah beban lain termasuk biaya keuangan yang senilai Rp1,16 triliun, laba periode berjalan menjadi sebesar Rp396,43 miliar.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan bahwa total aset perusahaan sebesar Rp188,77 triliun, naik kenaikan 28,79% (YoY). Dari sisi EBITDA, perusahaan membukukan realisasi sebesar Rp1,7 triliun, sementara ekuitas perusahaan meningkat signifikan.

“Posisi ekuitas hingga adalah Rp135,62 triliun dengan peningkatan 57,87% YoY atau sebesar Rp 49,7 Triliun. Peningkatan ekuitas ini diiringi dengan penurunan liabilitas perusahaan sebesar 12,40% YoY, yang kini mencapai Rp53,2 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Budi menjelaskan kenaikan ekuitas dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, pada akhir tahun 2023, perusahaan berhasil kembali menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkontribusi pada peningkatan ekuitas.

Kedua, raihan laba bersih yang berhasil dibukukan pada semester I/2024, menunjukkan peningkatan signifikan dari periode yang sama di tahun 2023.

Adapun, penurunan liabilitas disebabkan oleh pelunasan pinjaman terkait Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) atas hasil dari asset recycling pada akhir Juni 2023 lalu.

"Ini juga merupakan upaya perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta kemampuannya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan industri," jelasnya.

Hingga sejauh ini, HK memperoleh kontak baru sebesar Rp12,4 triliun di mana segmen dengan kontribusi terbesar pada perolehan kontrak baru bersumber dari sektor Jalan dan Jembatan sebesar 69,54%, disusul sektor proyek infrastruktur air sebesar 16,24%.

“Proyek-proyek BUMN mendominasi perolehan kontrak baru Hutama Karya dengan kontribusi mencapai 71,53%, disusul oleh proyek pemerintah sebesar 21,09% dan proyek swasta sebesar 7,38%. Hutama Karya optimistis dapat terus mengejar kontrak baru di sisa tahun 2024 sesuai target,” imbuhnya.

-----------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Penampilan Gubernur Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, di parlemen Jepang pada Jumat (23/8/2024) membuat investor bersiap menghadapi potensi kejutan setelah retorika hawkishnya berimbas pada aksi jual besar-besaran di pasar saham global awal bulan ini.

Mengutip Bloomberg, anggota parlemen Jepang akan menghujani Ueda dengan pertanyaan selama lima jam. Sesi pertama dimulai pada pukul 9:30 pagi waktu setempat di majelis rendah parlemen. Kemudian, sidang kedua akan berlangsung pada pukul 1 siang. di majelis tinggi. Setiap sesi berlangsung selama dua setengah jam.

Mengingat pernyataannya akan disampaikan beberapa jam sebelum pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole, Ueda kemungkinan akan berhati-hati untuk menjaga ketenangan pasar. Pengamat BOJ mengharapkan dia untuk menyesuaikan tingkat sikap hawkish dalam pernyataannya dan juga berjanji untuk menaikkan suku bunga secara hati-hati setelah prospek BOJ terwujud.

Adapun, sidang ini terbilang tidak biasa mengingat hal tersebut dilakukan ketika parlemen tidak berada dalam masa sidang. Hal ini mencerminkan kekhawatiran beberapa anggota parlemen terhadap proses normalisasi kebijakan BOJ dan gejolak pasar setelah kenaikan suku bunga pada tanggal 31 Juli.

Ueda menanggung sebagian tanggung jawab atas anjloknya pasar yang menghapus sebanyak US$6,4 triliun dari pasar saham global bulan ini. Kenaikan yen mengejar banyak spekulator dari carry trade yen, memicu penurunan terbesar dalam sejarah Nikkei 225. Pasar telah mengurangi sebagian besar kerugian.

Menjelang kemunculan Ueda, yen sedikit berubah di sekitar 146,17 terhadap dolar pada pukul 7:50 pagi di Tokyo setelah melemah semalam. Mata uang tersebut telah berayun antara 144,46 dan 148,05 terhadap dolar pada minggu ini. Jika pasar menafsirkan komentar Ueda sebagai hawkish, yen kemungkinan akan menghapus pelemahan semalam.

Ueda diperkirakan akan mengikuti jejak Wakil Gubernur BOJ, Shinichi Uchida, yang berusaha meredam gejolak pasar dengan mengatakan BOJ tidak akan menaikkan suku bunga pada saat pasar keuangan tidak stabil. Uchida juga mengatakan BOJ harus mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah untuk saat ini.

Adapun, ketenangan pasar telah berangsur pulih sejak komentar Uchida pada 7 Agustus lalu. Para pelaku pasar akan menguraikan kata-kata dan nada Ueda dalam sidang hari iniuntuk mengetahui adanya perbedaan sekecil apa pun dalam sinyal.

Sebagian besar ekonom masih memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga pada kuartal keempat atau bulan Januari, menurut survei yang dilakukan awal bulan ini.

Insentif tambahan bagi Ueda untuk tetap bersikap selembut mungkin adalah transisi politik yang sedang berlangsung di Jepang. Dengan mundurnya Perdana Menteri Fumio Kishida, Ueda ingin memastikan bahwa dirinya tetap mendapatkan kepercayaan dari anggota parlemen.

Sebagai informasi, Ueda dipilih oleh Kishida sendiri untuk memimpin BOJ. Pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada 27 September akan menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai perdana menteri.

Meski komunikasi Ueda secara umum diterima dengan baik oleh para pengamat dan anggota parlemen BOJ, dirinya menghadapi kritik keras dalam beberapa kesempatan. Pada bulan April ia membuat pernyataan yang tidak menunjukkan adanya krisis akibat melemahnya yen dengan cepat. Setelah mata uang Jepang semakin terpuruk, pemerintah terpaksa melakukan intervensi di pasar untuk menghentikan penurunan tersebut.

Ueda cenderung memberikan jawaban yang menyeluruh dan terkadang terkesan bertentangan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis dan anggota parlemen.

Sebagai mantan akademisi pertama yang menjadi gubernur BOJ, Ueda memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan skenario yang berbeda dan terkadang berlawanan dalam komentarnya. Ini adalah sebuah sifat yang membuat beberapa orang di bank sentral gelisah.

Bisnis.com, JAKARTA – Para gubernur bank sentral dari seluruh dunia akan berangkat ke Jackson Hole, Wyoming, pekan ini untuk menghadiri simposium tahunan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Melansir Reuters, acara ini menarik perhatian investor, terutama agenda utama pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada Jumat (23/8/2024) pagi waktu setempat.

Investor berharap Powell akan memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai keyakinan bahwa inflasi telah cukup melandai untuk membenarkan penurunan suku bunga the Fed September mendatang.

Selain itu, fokus pelaku pasar juga tertuju pada kekhawatiran pejabat The Fed terhadap kenaikan tingkat pengangguran.

Sebagian besar analis the Fed punya cukup bukti bahwa inflasi sudah cukup landai untuk menurunkan suku bunga. Namun seperti yang dicatat oleh ekonom Deutsche Bank, akan sulit bagi Powell untuk berkomitmen terlebih dahulu pada proyeksi suku bunga tertentu dalam pidatonya di Jackson Hole nanti.

Powell telah berjanji untuk tidak bergantung pada data, dan ada banyak data ekonomi sebelum pertemuan Fed pada 17-18 September 2024 mendatang..

Para pejabat The Fed berbeda pandangan mengenai pemangkasan suku bunga pada September. Sebagian mendukung pemangkasan karena inflasi telah turun dari level tertingginya, namun beberapa di antaranya mengisyaratkan bahwa The Fed tidak akan terburu-buru.

Presiden The Fed Philadephia Patrick Harker mengatakan bank sentral perlu memulai proses pelonggaran kebijakan kecuali ada kejutan data ekonomi.

“Saya rasa pendekatan yang lambat dan metodis adalah cara yang tepat untuk dilakukan,” ujarnya seperti dikutip Reuters.

Presiden The Fed Boston Susan Collins mengatakan hal yang sama dan mengisyaratkan kemungkinan dukungannya untuk penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan bank sentral AS bulan depan.

“Saya rasa sudah waktunya untuk mulai melakukan pelonggaran,” ujar Collins dalam wawancara dengan Fox Business.

Dengan mempertahankan kesehatan tersebut sebagai prioritas, Collins mengatakan langkah penurunan suku bunga yang bertahap dan metodis setelah berada dalam sikap kebijakan yang berbeda kemungkinan besar akan sesuai.

Di sisi lain, Presiden The Fed Kansas City Jeffrey Schmid mengatakan bahwa ia belum siap untuk mendukung penurunan suku bunga.

“Masuk akal bagi saya untuk benar-benar melihat beberapa data yang datang dalam beberapa minggu ke depan,” katanya seperti dikutip Bloomberg.

Ia menegaskan, sebelum bank sentral bertindak atau merekomendasikan untuk bertindak, mereka perlu melihat lebih banyak data lagi ke depan.

Risalah dari pertemuan kebijakan bank sentral pada 30-31 Juli yang dirilis pada hari Rabu (21/8/2024) mengungkapkan bahwa sebagaian pejabat Fed melihat ada alasan yang masuk akal untuk menurunkan suku bunga bulan lalu, sementara sebagian besar lainnya berpikir bahwa akan lebih tepat untuk mulai melakukan pelonggaran pada pertemuan berikutnya pada 17-18 September.

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga pangan hari ini sebagian besar mengalami kenaikan secara rata-rata nasional, khususnya untuk cabai dan bawang. Sementara itu minyak goreng curah melandai.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (23/8/2024) pukul 07.52 WIB harga beras premium naik 2,44% menjadi Rp15.970 per kg dan beras medium naik 1,84% menjadi Rp13.870 per kg.

Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik 1,88% menjadi Rp40.600 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah naik 5,42% menjadi Rp26.820 per kg.

Di sisi lain, harga cabai merah keriting naik 7,57% menjadi Rp47.160 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah naik 7,44% menjadi Rp62.350 per kg.

Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) naik 3,20% menjadi Rp12.260 per kg sedangkan harga gula konsumsi naik 2,40% menjadi Rp18.320 per kg.

Selanjutnya, harga komoditas daging sapi murni yang naik 0,80% menjadi Rp136.810 per kg. Harga daging ayam ras naik 4,18% menjadi Rp36.670 per kg dan telur ayam ras naik 3,80% menjadi Rp29.770 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,88% menjadi Rp18.250 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,12% menjadi Rp16.080 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang turun yaitu harga tepung terigu curah menjadi Rp10.480 per kg atau turun 2,54% dan harga tepung terigu non curah naik 0,23% menjadi Rp13.340 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 4% menjadi Rp13.790 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 4,08% menjadi Rp39.010 per kg, ikan tongkol naik 3,70% menjadi Rp33.320 per kg, dan ikan bandeng naik 0,63% menjadi Rp33.440 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan proaktif menarik lebih banyak pertemuan internasional ke Indonesia.

Karena semakin banyak Indonesia menjadi tuan rumah event pertemuan internasional atau MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) akan memberikan banyak dampak positif bagi ekonomi, sebagai lokomotif bagi bergeraknya perdagangan, investasi dan pariwisata; pembukaan lapangan kerja yang massif, terbukanya pasar baru bagi produk Indonesia, peningkatan apresiasi kebudayaan Indonesia, dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang, dan lainnya.

Berdasarkan data, pada tahun 2021 diketahui Indonesia menjadi anggota pada 200 organisasi internasional antar-pemerintah yang diampu oleh 49 Kementerian/Lembaga selaku Instansi Penjuru, seperti pada PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lainnya.

"Kita punya keanggotaan ratusan organisasi internasional dan tiap tahun pemerintah membayar iuran keanggotaan yang cukup mahal, jadi harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif sekaligus mendapatkan benefit baru bagi ekonomi, lapangan kerja, kebudayaan, kerja sama, pasar baru, dan lainnya,” kata Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Dr Iqbal Alan Abdullah, MSc, CMMC.

“Jika setiap kementerian atau lembaga selaku Instansi Penjuru mampu menarik dua saja pertemuan internasional diselenggarakan di Indonesia maka kita sudah punya 400 kegiatan pertemuan internasional di Indonesia dalam satu tahun. Belum lagi swasta dan NGO. Coba bayangkan berapa besar dampak positifnya bagi kita, ekonomi, tenaga kerja, devisa, dan lainnya. Itu juga sebabnya saya yakin era Prabowo nanti industri MICE kita akan meningkat," sambungnya.

Instansi Penjuru sendiri adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi narahubung utama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Organisasi Internasional.

Demi memperkuat relasi Indonesia dengan berbagai organisasi internasional, Iqbal bahkan menyarankan agar pemerintah ke depan mendorong makin banyak organisasi internasional yang berafiliasi dengan asosiasi di Indonesia, baik itu asosiasi profesi, NGO dan lainnya, yang dapat dibantu melalui pemberian kemudahan berupa pembiayaan iuran yang dibayarkan pemerintah melalui instansi pengampu atau Instansi Penjurunya.

Dijelaskan, berbagai jenis pertemuan bisa dimanfaatkan oleh Instansi Penjuru, yang tidak terbatas hanya pada pertemuan annual, conference atau congress 4-5 tahunan, tapi bisa bentuk lain yang jumlahnya cukup besar seperti pertemuan regional, pelatihan, rapat kerja dan lainnya.

"Jadi Pak Presiden terpilih nanti bisa mendorong para menteri atau kepala lembaga sebagai pengampu organisasi internasional untuk proaktif melakukan lobi agar organisasi internasional dilakukan di Indonesia. Itu bisa dijadikan bagian dari keberhasilan dari kementerian/ lembaga atau diplomasi kita," sambung Iqbal yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) selama tiga periode.

Kata Iqbal lagi, membangkitkan wisata MICE merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi, perdagangan,investasi dan pariwisata serta manfaat lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional. Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto terakhir ini tampak mulai aktif menjalankan berbagai pertemuan dengan para petinggi dunia dalam kerangka diplomasi ekonomi, perdagangan, industri, pertahanan dan keamanan.

"Pertemuan ini merupakan sinyal yang sangat positif, dimana ke depan konferensi internasional ini bisa menjadi pintu diplomasi perdagangan, investasi dan lainnya yang membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya di fora internasional," ucapnya.

Bukan hanya di sektor organisasi antar-pemerintah, peluang besar juga ada pada asosiasi-asosiasi internasional,seperti asosiasi profesi hingga non-governmental organization (NGO) yang peluangnya juga sangat besar untuk diselenggarakan pertemuan mereka di Indonesia.

"Asosiasi internasional ini sangat banyak jenisnya. Untuk medis saja ada banyak asosiasi profesi yang terpisah, mulai gigi, anestesi, tulang, mata, paru, jiwa, forensik, bedah plastik dan lainnya. Asosiasi-asosiasi ini juga harus kita dorong agar kita aktif bahkan bisa duduk di dewan atau komisi eksekutif asosiasi sehingga bisa berperan dalam pengambilan keputusan asosiasi, dan nanti berjuang membawa pertemuan asosiasinya ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah perlu juga mempersiapkan insentif," sambung Iqbal lagi.

Data Union of International Association (UIA) menunjukkan ada 75.000 organisasi internasional, dimana 42.000 diantaranya merupakan organisasi aktif, meliputi organisasi antarpemerintah (IGO) dan organisasi nonpemerintah internasional (INGO). Organisasi internasional memiliki nama mulai dari assosiation, union, federation, society, alliance, confederation, foundation, movement, league, fellowship, dan lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 menggariskan keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan: peran dan kinerja Indonesia di fora internasional; hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; dan kepercayaan masyarakat internasional. Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia diabdikan sebesarbesarnya untuk kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Penanggulangan perubahan iklim di kawasan Asia dan Pasifik dinilai terkendala oleh kurangnya data yang diperlukan oleh para pembuat kebijakan.

Hal itu tertuang dalam hasil survei ADB yang mencakup 29 badan statistik nasional di Asia dan Pasifik berjudul Key Indicators for Asia and the Pacific 2024: Data for Climate Action.

Dalam laporan itu, disampaikan bahwa sejumlah badan statistik nasional di kawasan menyatakan tidak memiliki staf yang memadai untuk menangani data iklim, sedangkan yang lain menyatakan tidak memiliki unit khusus yang menangani data iklim.

Sementara itu, sebagian besar responden menyebutkan bahwa akses mereka ke banyak jenis data granular geografis hanya pada taraf ‘cukup’, termasuk data tentang pendorong perubahan iklim, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan emisi total gas rumah kaca.

Data penting mengenai dampak terhadap ekosistem, infrastruktur, daerah geografis khusus, dan ketahanan air, juga masih kurang.

Padahal, Asia dan Pasifik menyumbang lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global, dan mengalami dampak bencana dan risiko iklim lainnya yang lebih berat dibandingkan kawasan lain.

ADB menilai, tanpa data berkualitas tinggi dan kemampuan untuk menganalisis data tersebut, para pembuat kebijakan di kawasan tidak dapat merancang langkah-langkah yang efektif dan tepat sasaran guna mengatasi penyebab dan dampak perubahan iklim, serta mengevaluasi efektivitas langkah tersebut.

“Kita memerlukan data berkualitas tinggi dan kapasitas statistik yang kuat untuk menghindari titik-titik buta kebijakan dan memastikan bahwa strategi untuk mengatasi krisis iklim sudah berdasarkan informasi yang tepat,” kata Kepala Ekonom ADB Albert Park melalui keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).

Untuk itu, kata Albert, diperlukan investasi pada sistem statistik, sumber daya manusia, dan kelembagaan di kawasan.

“Biaya akibat tidak melakukan hal-hal tersebut akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk investasi ini,” jelasnya.

ADB menilai, memiliki data yang tepat akan memungkinkan pemantauan dampak perubahan iklim yang lebih bersifat lokal, sehingga memberikan konteks bagi respons kebijakan yang lebih efektif, yang didorong data dan berdasarkan bukti.

Data granular geografis pun dapat membantu identifikasi bidang-bidang yang perlu diprioritaskan untuk kebijakan, sehingga memastikan bahwa sumber daya sudah disalurkan ke bidang yang paling membutuhkannya.

ADB mencatat, berbagai badan statistik nasional menghadapi tantangan tak hanya dari sisi keterbatasan kapasitas dan kurangnya akses ke data iklim, tetapi juga ketidakseragaman definisi dan metodologi.

Responden survei menyebutkan kondisi ini disebabkan oleh kurangnya staf bidang teknis, terbatasnya sumber daya keuangan, kesulitan dari sisi metodologi dan teknis, kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, serta tidak diprioritaskannya data perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan sejumlah perusahaan tambang untuk menggali berbagai permasalahan persaingan usaha di sektor pertambangan. Hal ini guna meningkatkan level persaingan usaha di sektor tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, dan PT Inalum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren perkembangan proporsi sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat selama beberapa tahun terakhir, yakni dari 7,65% pada 2015 menjadi sebesar 12,22% pada 2022. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh peningkatan level persaingan usaha yang ditunjukkan oleh Indeks Persaingan Usaha Nasional (IPU).

Data menunjukkan, sektor pertambangan merupakan sektor dengan tingkat persaingan usaha yang relatif rendah dibandingkan 15 sektor ekonomi lainnya. IPU tahun lalu untuk sektor ini berada di 4,56 atau di bawah angka agregat sebesar 4,91.

Bahkan, selama 6 tahun terakhir, sektor ini selalu berada di bawah besaran agregat. Rata-rata nilai IPU sektor pertambangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berada di 4,42, sementara rata-rata nilai agregat periode yang sama adalah 4,76.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan, selain faktor regulasi, rendahnya skor IPU sektor pertambangan ini akibat dari struktur pasar yang terkonsentrasi, perilaku dari pelaku usaha yang dinilai tidak sehat dan kinerja pasar yang tidak kompetitif. Dia pun mengharapkan tingkat persaingan usaha di sektor ini membaik.

“Pelaku usaha di sektor yang terkonsentrasi tinggi seperti pertambangan diharapkan tetap berupaya meningkatkan indeks persaingan usaha yang saat ini masih rendah. Salah satunya dengan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021,” ujar Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU, melalui siaran pers, Kamis (22/8/2024).

Mengetahui fakta tersebut, KPPU menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pengawasan dan pencegahannya. Serta mendengarkan berbagai masukan dan mendiskusikan strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan indikator persaingan usaha agar meningkat secara substansial.

Dalam diskusi mengemuka beberapa isu strategis di sektor pertambangan di antaranya terkait dengan proses bisnis, regulasi dan kebijakan yang berpotensi menghambat persaingan, pemasaran dan hilirisasi, maupun tidak diperolehnya alokasi liquefied natural gas (LNG) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bagi pelaku usaha tambang yang ingin melakukan pergantian bahan bakar minyak pada pembangkit listriknya.

MIND ID sebagai BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia menyambut baik upaya KPPU untuk mengidentifikasi potensi terjadinya pelanggaran di sektor pertambangan, serta bagaimana mitigasi agar terhindar dari pelanggaran persaingan usaha.

MIND ID dalam forum juga mengatakan siap untuk mengikuti program kepatuhan serta akan menyusun peraturan serta kebijakan internal perusahaan anggota atau sub holdingnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Guna menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta perspektif baru yang muncul dalam diskusi, KPPU akan menganalisis data serta kebijakan di sektor pertambangan. Tidak tertutup kemungkinan, KPPU akan melakukan pemantauan lapangan ke berbagai area tambang untuk melengkapi analisis.

Dari sisi regulasi, KPPU juga akan melakukan kajian atas peraturan yang dinilai akan menghambat persaingan untuk kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Berbagai hal tersebut penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat memberikan kesempatan berusaha yang adil dan merata.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menyampaikan, komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah terus dilakukan.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perpanjangan IUPK,” kata Katri kepada Bisnis, dikutip Kamis (22/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyinggung soal lambatnya Freeport memenuhi persyaratan untuk perpanjangan IUPK.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," kata Bahlil kepada wartawan usai acara Serah Terima Jabatan Menteri ESDM, Senin (19/8/2024).

Salah satu persyaratan yang hingga kini belum diselesaikan adalah negosiasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan syarat divestasi tambahan 10% saham PTFI ke holding BUMN pertambangan, MIND ID untuk perpanjangan kontrak Freeport selepas 2041.

Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

"Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan utama yang dapat memperbaiki kinerja industri tekstil saat ini yaitu berupa aturan pengamanan, kendati insentif fiskal juga dapat menjadi stimulus baik untuk industri tersebut.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga mengatur aturan proteksionis disamping penawaran insentif.

"Kebutuhan industri TPT [tekstil dan produk tekstil] saat ini adalah penyediaan pasar domestik dan regulasi yang bersifat proteksionis," kata David kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

David menerangkan bahwa kebijakan fiskal yang telah dirancang untuk diberikan kepada pelaku usaha memang patut disyukuri sebagai langkah awal dalam meningkatkan aktivitas produksi industri TPT.

Dalam hal ini dia pun berharap kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan menjadi pendorong untuk meningkatkan kebutuhan regulasi yang industri butuhkan.

"Kemenkeu bisa mendukung kebijakan proteksionis yang diusulkan asosiasi. Penyediaan pasar Indonesia bagi industri TPT Indonesia sangat dibutuhkan industri saat ini," tuturnya.

Namun, untuk meningkatkan aktivitas produksi dan menyerap kembali tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), industri membutuhkan pengamanan pasar domestik yang belakangan masih dibanjiri barang impor murah.

"Dengan kebijakan yang pro terhadap perlindungan pasar dalam negeri, maka impor ilegal dan impor borongan dapat teregulasi dan memberikan dampak positif pada ekonomi negara," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat peningkatan impor pakaian jadi pada Juli 2024. Adapun, volume impor terjadi pada produk pakaian dan aksesoris rajutan (HS 61), serta produk pakaian dan aksesoris bukan rajutan (HS 62).

Secara bulanan, HS 61 naik 55,46% dan HS 62 naik 29,01%. Sebagian besar impor pakaian jadi itu berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong, dan Maroko.

Kementerian Perindustrian menilai rencana pemberian insentif fiskal dari relaksasi perpajakan tak serta merta mendorong kebangkitan industri yang tengah terkontraksi, khususnya tekstil dan alas kaki.

Plt Direktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan, industri tersebut lebih membutuhkan perlindungan pasar. Ketika produksi mampu dilakukan industri lokal, maka pemerintah semestinya tidak lagi membuka keran impor.

"Kalaupun ada insentif itu kan ketika dia untung, kalau tidak untung juga tidak akan berdampak banyak," kata Reni saat ditemui di Kantor Kemenperin, Selasa (20/8/2024).

Dia mencontohkan insentiftax holidayatau pengurangan tarif PPh badan yang hanya berlaku bagi industri yang memiliki keuntungan. Singkatnya, insentif tersebut tak akan berdampak diterapkan pada industri yang masih merugi.

Bisnis.com, JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk mengelola wilayah tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staqufmengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengelola wilayah tambang yang diberikan oleh pemerintah.

“Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya sapaan akrabnya, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menuturkan, lahan pertambangan yang akan diberikan kepada pihak PBNU nantinya berada di wilayah Kalimatan Timur atau lahan pertambangan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dia menuturkan, lahan eks KPC yang akan dikelola oleh pihak PBNU nantinya akan memiliki luas sekitar 26.000 hektare. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Adapun, terkait dengan total produksi dari lahan tersebut, Gus Yahya belum mengetahui secara pasti karena lahan tersebut masih dalam tahap eksplorasi.

“Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi. Ya, kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menuturkan, eksplorasi lanjutan di tambang esk KPC diharapkan dapat dimulai pada 2025

“Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” ucap Gus Yahya.

Seperti yang diberitakan sebelummya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan beleid yang mengatur soal pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83 A beleid itu, dikutip Jumat (31/5/2024).

Adapun, WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Lewat beleid setingkat PP itu, Jokowi juga mengamanatkan kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.

“Kepemilikan saham organisasi kemasyarakat keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali,” tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatatkan penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp7,36 triliun sepanjang Januari hingga Juli 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,92% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,02 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak di wilayah tersebut, dengan capaian sebesar Rp4,31 triliun hingga Juli 2024. Realisasi PPh ini meningkat 12,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"PPh menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Sulsel. Pertumbuhan ini didorong oleh adanya pembayaran non rutin, terutama menjelang perayaan Idulfitri 2024," ujar Heri kepada wartawan pada Rabu (21/8/2024).

Posisi kedua ditempati oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang tercatat sebesar Rp2,92 triliun. Namun, realisasi ini turun 3,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh melambatnya aktivitas ekonomi di sektor konstruksi dan pertambangan, serta penurunan harga beberapa komoditas seperti nikel. Secara khusus, PPN dalam negeri (PPN DN) mengalami kontraksi sebesar 5%.

Sementara itu, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P5L) mencapai Rp32,91 miliar sepanjang Januari hingga Juli 2024. Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 885% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tinggi ini dipicu oleh pembayaran tunggakan PBB di sektor perkebunan.

Di sisi lain, penerimaan dari pajak lainnya tercatat sebesar Rp94,12 miliar, mengalami penurunan sebesar 28,84% dibandingkan dengan periode hingga Juli 2023. Heri menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh penurunan setoran bunga penagihan PPh dan PPN.