Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang akan memberikan kemudahan bagi badan usaha di luar Pertamina untuk dapat ikut dalam bisnis penyediaan bahan bakar pesawat avtur di bandara dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, pemerintah akan menerapkan sistem multiprovider avtur untuk mengatasi harga tiket pesawat yang mahal.

“Jadi di bandara tidak hanya satu, boleh ada yang lain. Boleh dua atau tiga. Arahnya ke sana bukan untuk memberikan subsidi, tapi arahnnya memberikan kemudahan dan adanya kompetisi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Adapun, pemerintah sebetulnya telah membuka kesempatan kepada badan usaha swasta untuk masuk dalam bisnis penyediaan avtur melalui Peraturan BPH Migas No.13/2008. Namun, Dadan mengatakan bahwa hingga saat ini,belum ada bahan usaha swasta yang mengajukan izin untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan avtur.

“Belum ada, karena harus ada yang disesuaikan dari sisi regulasi,” kata Dadan.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk merevisi aturan terkait penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak, khususnya avtur untuk pesawat.

Beleid yang dimaksud, yaitu Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengatakan, revisi aturan tersebut untuk mendukung tindak lanjut usulan yang tengah digodok pemerintah dalam rangka menekan harga tiket pesawat yang mahal karena ongkos avtur yang tinggi.

"Pemerintah dalam hal ini BPH Migas harus merevisi Peraturan No.13/2008 guna membuka ruang multiprovider avtur sekaligus dengan peraturan turunannya," kata Budi kepadaBisnis, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan SKK Migas mengumumkan pengapalan (lifting) minyak dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris di Blok Cepu, mencapai 1.000 kapal, Selasa (13/8/2024).

Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall, mengatakan bahwa momen bersejarah ini ditandai dengan pengapalan 600 ribu barel minyak mentah dari kapal Alir Muat Terapung (FSO) Gagak Rimang ke kapal tanker MT Nectar milik Pertamina.

"Dari kapal FSO Gagak Rimang ke kapal tanker MT Nectar milik Pertamina, lalu dikirim ke kilang-kilang Pemerintah yang ada di Indonesia. Minyak mentah milih Pemerintah ini berperan penting dalam mendukung kebutuhan energi Indonesia dan meningkatkan keamanan energi nasional," kata Carrol di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Carrol menyampaikan, pihaknya tengah mengembangkan program Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) dengan sumur B13 yang sudah produksi sebanyak 13.300 barel minyak pada 6 Agustus kemaren.

Pengembangan BUIC diyakini bakal semakin meningkatkan produksi minyak Blok Cepu dan memperkuat keamanan energi Indonesia serta berkontribusi terhadap sekitar 25% produksi minyak mentah nasional.

Sejak tahun 2008 hingga 2023, dengan total investasi sekitar Rp57 triliun atau sekitar US$ 4 miliar, Blok Cepu telah menghasilkan lebih dari 660 juta barel minyak mentah dan memberikan kontribusi lebih dari Rp442 triliun atau setara US$29,5 miliar terhadap pendapatan negara dalam bentuk penerimaan pemerintah dan pajak.

Lebih dari itu, berdasarkan proyeksi Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B), perkiraan cadangan Banyu Urip berpotensi meningkat dua kali lipat menjadi 1 miliar barel minyak.

“Ini berarti Indonesia dapat memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp421 triliun atau sekitar US$28,1 miliar dolar dalam bentuk pendapatan pemerintah dan pajak. Menjadikan total pendapatan keseluruhan proyek Blok Cepu bagi Indonesia mencapai angka yang fantastis sebesar Rp864 triliun ata sekitar US$ 57,6 miliar," ujar Carol.

Selama proyek, Carrol menuturkan perusahaan pun telah mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan asal Indonesia. Kini, lebih dari 99% operasi Blok Cepu pun dikelola oleh putra-putri Indonesia.

“EMCL menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Migas, KUPP Brondong, pemerintah dan masyarakat lokal, serta mitra kami, Pertamina dan BKS PI Blok Cepu, atas dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan,” tutur Carole.

Melalui kolaborasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, dia yakin Indonesia dapat mencapai target produksi target produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

Adapun, secara kumulatif Exxon berhasil memproduksi dengan total minyak mencapai lebih dari 660 juta barel. Jumlah 660 juta barel itu, kata Carole melampaui target komitmen rencana pengembangan (POD) awal dengan perkiraan volume cadangan minyak sebesar 450 juta barel.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat peningkatan volume pengguna yang signifikan setelah dilakukan penambahan 14 perjalanan LRT Jabodebek mulai 5 Agustus 2024.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan selama periode 5-11 Agustus 2024, jumlah pengguna LRT Jabodebek mencapai 452.774 pengguna.

Posisi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 7.735 pengguna dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 29 Juli hingga 4 Agustus 2024, yang mencatatkan 445.039 pengguna.

“Peningkatan ini sejalan dengan upaya LRT Jabodebek untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama pada saat jam sibuk,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Mahendro menjelaskan dengan penambahan perjalanan, jarak antar-kereta (headway) pada lintas Jatimulya - Dukuh Atas dan Harjamukti - Dukuh Atas kini menjadi lebih singkat, yaitu 10 menit, serta 5 menit pada lintas Cawang - Dukuh Atas.

Sebelumnya, headway pada ketiga lintas tersebut mencapai 5,5 hingga 11 menit.

Seperti yang diketahui, uji coba ini dilakukan pada hari kerja (weekday) khususnya pada jam sibuk (peak hours).

Dengan dilakukannya uji coba ini, jumlah total perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja meningkat dari 336 perjalanan menjadi 350 perjalanan.

Sementara itu, pada Juli 2024, pihaknya mencatat adanya kenaikan signifikan dalam jumlah pengguna sebesar 17% dibandingkan Juni (month on month/MoM).

Secara spesifik, pada hari kerja rata-rata jumlah pengguna mencapai 75.694 orang, sementara pada akhir pekan mencapai 35.789 orang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menanggapi isu terkait usulan pemerintah yang akan membuka peluang multiprovider avtur. Artinya, perusahaan pelat merah tersebut akan kedatangan kompetitor penyedia bahan bakar minyak untuk pesawat.

VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan, opsi tersebut memang sudah terbuka untuk seluruh badan usaha pemasok BBM avtur yang memiliki syarat dan ketentuan sesuai aturan pemerintah.

"Regulasinya kan memang sudah terbuka, badan usaha yang memiliki syarat bisa mengajukan bisnis niaga avtur di bandara-bandara. Mungkin saat ini baru Pertamina yang siap dengan infrastruktur terutama di daerah-daerah," kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Berkaitan dengan kondisi harga tiket pesawat yang melambung tinggi, Fajar menerangkan bahwa pihaknya dalam menentukan harga avtur telah mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengatakan bahwa harga avtur di Indonesia masih merupakan yang termahal di Asean. KPPU juga sempat menuding adanya praktik monopoli dalam hal penyediaan BBM avtur.

"Yang pasti termahal di Asean. Kami masih melakukan perhitungan secara mendalam," ujar Budi, dihubungi terpisah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengusulkan multiprovider avtur untuk mencegah praktik monopoli sehingga harga avtur lebih kompetitif.

Kajian BKT juga mengusulkan agar dihapuskan konstanta dalam formula perhitungan harga avtur. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.17/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Pada Juli 2024 lalu, Budi menuturkan bahwa pihaknya telah memanggil Kementerian ESDM dan mengusulkan perubahan formulasi HET avtur di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 17/2019. Menurutnya, besaran konstanta yang dipakai pada formulasi perhitungan HET avtur itu ditetapkan sebesar Rp3.581 per liter tidak relevan.

Sebab, pemenuhan avtur saat ini tengah didorong agar dipasok dari produksi dalam negeri. Di sisi lain, besaran konstanta Rp3.581 per liter disebut berasal dari beberapa unsur biaya, seperti penyimpanan, distribusi dan pajak impor.

Kendati demikian, Budi mengatakan bahwa hingga saat ini ESDM masih melakukan evaluasi terkait usulan HET avtur tersebut. "ESDM masih melakukan evaluasi," tutur Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) membeberkan potensi kerugian yang akan ditimbulkan dari aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, dalam pasal 434 PP No.28/2024 tertuang adanya larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan bahwa penjualan rokok di ritel modern, seperti minimarket dan supermarket rata-rata mencapai 15% dari pendapatan. Secara total, dia menyebut, nilai penjualan rokok di ritel modern bisa mencapai Rp40 triliun.

Menurutnya, dengan adanya aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan dapat menggerus hingga 53% penjualan rokok di ritel modern.

"Kita bisa kehilangan penjualan 53% toko kami enggak boleh jual kalau zonasi ini berjalan, berarti itu akan kehilangan pendapatan Rp21 triliun, angka yang besar sekali," ujar Budihardjo, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, selama ini para pelaku usaha ritel modern telah taat terhadap berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk menaati batas usia minimum pembeli rokok, yaitu 21 tahun dan posisi rak rokok yang tidak ditampilkan secara terbuka.

Budihardjo pun membeberkan bahwa pihaknya bakal bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas lebih lanjut ihwal keberatan para pengusaha ritel terhadap PP No.28/2024 yang terbit pada akhir Juli 2024.

"Jadi harapan kami untuk ditinjau ulang dan jangan dijalankan dulu sambil menunggu untuk diskusi lagi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menyiagakan 18 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) guna mendukung penggunaan kendaraan listrik pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, selain untuk mendukung penggunaan mobil listrik di IKN, penyediaan SPKLU ini mendukung upaya pemerintah menjadikan kendaraan listrik menjadi moda transportasi utama.

Darmawan menambahkan, ke depan PLN siap memperkuat dukungan infrastruktur kendaraan listrik untuk mobilitas di IKN.

“Kami pastikan seluruh unit SPKLU dan petugas PLN siap mendukung kelancaran kegiatan selama HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang," kata Darmawan dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).

Di sisi lain, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agung Murdifi menyampaikan bahwa 18 SPKLU PLN tersebut telah tersedia di tiga titik lokasi.

Titik tersebut berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) maupun lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan kawasan IKN, yakni Kantor Kemensetneg, Stadion Batakan, dan Gardu Hubung (GH) Sementara PLN.

“Kini 18 SPKLU PLN telah siap beroperasi melayani penggunaan kendaraan listrik selama HUT RI ke 79 di IKN,” tutur Agung.

Adapun, untuk unit SPKLU yang disediakan oleh PLN terdiri atas SPKLU ultra fast charging sebanyak 8 unit, SPKLU fast charging sebanyak 4 unit dan SPKLU medium charging sebanyak 3 unit. Selain itu, PLN juga menyediakan SPKLU untuk kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit.

"SPKLU tersebut nantinya akan melayani kendaraan listrik yang digunakan oleh para pejabat negara, petugas keamanan hingga kendaraan operasional selama perayaan HUT RI ke 79 di IKN," ujar Agung.

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Ketua Umum Keris, Ali Mahsun Atmo mengatakan bahwa larangan penjualan rokok secara eceran hingga zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal mematikan puluhan juta UMKM. Aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 itu dinilai diskriminatif dan tidak adil bagi pedagang kecil.

Padahal, menurut Ali, pihaknya telah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan sejak Desember 2022. Para UMKM termasuk pedagang kecil disebut menggantungkan sebagian pendapatan mereka dari penjualan rokok.

Selain itu, dia juga menilai aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter tersebut justru bakal memicu adanya modus pungutan liar [pungli] di kalangan aparat negara dalam implementasinya di lapangan.

"Kami menolak PP 28/2024 dan mendesak Jokowi dan Presiden terpilih [Prabowo Subianto] untuk mencabut dan menarik aturan ini," ujar Ali, Selasa (13/8/2024).

Ali memastikan, pihaknya akan terus mendorong aksi penolakan terhadap aturan tersebut melalui jalur politik maupun hukum. Bahkan, menurutnya, Keris bersama 125 organisasi yang dinaunginya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 434 dan pasal 194.

Adapun, dalam pasal 434 memuat larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan. Sementara pada pasal 194 memuat tentang aturan penjualan hingga pengenaan cukai terhadap produk pangan olahan tertentu sebagai upaya pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak.

"Insyaallah sebelum Prabowo dilantik jadi presiden kita akan ajukan [judicial review], mungkin minggu pertama atau pertengahan September," kata Ali.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Investment Authority (INA) mengungkap informasi terbaru mengenai pembangunan pabrik fraksionasi plasma yang digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha D. M Wirakusumah menyampaikan, pabrik yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu masih dalam tahap konstruksi dan diperkirakan baru beroperasi 2 tahun lagi.

“Masih dalam tahap konstruksi mungkin masih 2 tahun lagi,” kata Ridha kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Ridha menyampaikan, proyek ini menggandeng SK Plasma yang merupakan fraksionator asal Korea Selatan. Kendati begitu, Ridha belum dapat menyampaikan total investasi dari pembangunan pabrik tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pabrik ini merupakan pabrik fraksionasi plasma terbesar di Asia Tenggara. Pabrik plasma ini nantinya akan menjadi satu dari tiga pusat produksi plasma yang beroperasi di bawah SK Group. Sejauh ini, SK Group telah membangun pusat produksi plasma di Turki dan Korea Selatan.

Chief Investment Office INA Stefanus Ade Hadiwidjaja menambahkan, saat ini, kebutuhan fraksionasi plasma 100% masih bergantung pada plasma dari pendonor luar negeri.

"Indonesia sekarang masih 100% impor,” ungkap Stefanus.

Oleh karena itu, kata dia, proyek ini tengah difinalisasi mengingat banyak manfaat yang didapat dari hadirnya pabrik plasma di Tanah Air, termasuk terhadap ekonomi nasional.

Pada September 2023, INA dan SK Plasma menandatangani term sheet untuk menjalankan proyek fraksionasi plasma di Indonesia. SK Plasma telah membentuk perusahaan lokal dengan nama PT SKBio Core Indonesia untuk menjalankan proyek tersebut.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes L. Rizka Andalucia mengatakan, kebutuhan fraksionasi plasma untuk produksi lokal produk obat derivat (PODP) masih bergantung 100% dari luar negeri. Bahkan, pada 2020, nilai impor PODP mencapai Rp1,1 triliun.

Guna mendukung penyelenggaraan fraksionasi plasma di Indonesia, pemerintah menyusun kebijakan guna memastikan tersedianya suplai plasma yang aman dan berkualitas sebagai bahan baku PDOP.

“Ini tentunya memprioritaskan penggunaan PDOP yang diproduksi dengan plasma yang bersumber dari dalam negeri,” tutur Rizka, melansir laman Kemenkes, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah menerima Rp34,57 triliun untuk pembiayaan Pilkada 2024 hingga 6 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2024 notabenenya merupakan hibah dari pemerintah daerah. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kemudian mengalokasikan hibah pemerintah daerah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sambungnya, disepakati total anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37,52 triliun. Artinya per 6 Agustus 2024, sudah terealisasi sebanyak 92%.

"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat (APBN), ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU-Bawaslu sampai dengan bulan Agustus ini 6 Agustus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dari total realisasi tersebut, dia merincikan bahwa KPU telah menerima Rp26,85 triliun dan Bawaslu telah menerima Rp7,72 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dari APBN 2024 juga sudah dianggarkan total Rp38,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun ini. Per 1 Agustus 2024, sudah terealisasi 78%.

"Yang direct [langsung] kepada KPU-Baweslu, Rp27,1 triliun, maupun kementerian lain yang men-support [mendukung] dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, di mana dibawa ke MK, dan itu membutuhkan juga anggaran [Rp2,7 triliun]," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain KPU dan Bawaslu, ada 14 kementerian/lembaga lain yang juga terima pagu anggaran untuk penyelenggaraan pemilu seperti Polri hingga Kominfo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya telah menggelontorkan Rp1.170,8 triliun dari APBN 2024 untuk belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2024.

Dari total tersebut, Sri Mulyani merincikan belanja kementerian/lembaga senilai Rp588,7 triliun digunakan untuk pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga senilai Rp582,1 triliun digunakan untuk realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

"Dari Rp1.170 triliun, itu Rp872 triliun atau 74,5% itu langsung masyarakat menikmati. Artinya itu directly [secara langsung] masyarakat bisa menikmati," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, dana APBN yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat tersebut termasuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp17,7 triliun, kartu sembako senilai Rp28 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,9 triliun.

Lalu program KIP Kuliah Rp7 triliun, dan BOS (Kemenag) Rp7,4 triliun, bantuan Opera perguruan tinggi negeri Rp3,6 triliun, pembangunan/rehabilitasi insfratruktur Rp94,1 triliun, program jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran Rp27 triliun.

Kemudian Subsidi BBM Rp10,4 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp40,4 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian pra panen Rp1 triliun, subsidi pupuk Rp6,3 triliun, hingga subsidi bunga KUR sebesar Rp18,1 triliun.

"So wherever you go, actually you finding [jadi kemanapun kamu pergi, sebenarnya kamu menemukan] APBN itu supporting [membantu] masyarakat di berbagai hal," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terpantau mengalami perubahan setiap bulannya. Terakhir per Juli 2024, Kementerian Keuangan melaporkan pagu pembangunan IKN senilai Rp42,5 triliun.

Bila ditelisik, jumlah pagu ini berbeda dari pagu yang direncanakan pada awal 2024, yang senilai Rp40,6 triliun. Artinya terdapat kenaikan senilai Rp1,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur.

“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan,” ungkapnya dalam konferensi APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, terdapat pula fasilitas air berupa 22 embung untuk tampungan air. Jumlah embung ini rencananya akan dinaikkan menjadi 30 bahkan jadi 60 untuk pengendalian banjir serta antisipasi bencana kebakaran hutan.

Meski demikian, Bendahara Negara tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut sumber maupun peruntukkan secara detail penambahan anggaran untuk IKN.

Berdasarkan penyampaikan kinerja APBN Kita setiap bulannya, Bisnis mencatat anggaran untuk IKN pada Januari 2024 dialokasikan senilai Rp40,6 triliun.

Kemudian pada Februari 2024, pagu anggaran untuk IKN turun menjadi Rp39,3 triliun. Pada konferensi pers untuk kinerja APBN Maret, Sri Mulyani menyampaikan pagu IKN di angka Rp39,6 triliun.

Berlanjut pada April, posisi anggaran kembali naik ke angka Rp39,8 triliun dan Mei kembali ke pagu awal, yakni Rp40,6 triliun.

Sementara pada Juni, Sri Mulyani tidak memberikan informasi tentang update atau keterbaruan informasi terkait anggaran IKN.

Adapun, realisasi dari anggaran tersebut justru tercatat masih minim. Per Juli 2024, baru 26,4% anggaran yang cair atau senilai Rp11,2 triliun. Menurutnya, pencairan anggaran baru akan terjadi pada semester II/2024.

“Akan ada penyerapan biasanya akselerasi untuk pencarian di kuartal III maupun di kuartal terakhir,” jelas Sri Mulyani.

Melihat bujet anggaran IKN dari APBN yang sejumlah 20% dari total anggaran Rp466 triliun atau sekitar Rp90,4 triliun, artinya APBN hanya memiliki Rp15,4 triliun lagi untuk membiayai IKN.

Pagu Anggaran IKN2024

• Februari: Rp39,3 triliun
• Maret: Rp39,6 triliun
• April: Rp39,8 triliun
• Mei: Rp40,6 triliun
• Juni -
• Juli: Rp42,5 triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa produk olahan tuna dan cakalang Indonesia mendapat fasilitas bea masuk 0% ke Jepang.

Pembebasan bea masuk ini diperoleh usai Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Jepang menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) pada 8 Agustus 2024.

“Semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Perincian pos tarif yang dibebaskan bea masuknya antara lain ikan cakalang dan bonito lainnya dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.010), tuna dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.092), ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan (HS 1604.14.091), dan lainnya (HS 1604.14.099).

Terdapat persyaratan tambahan untuk dua produk yakni ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan serta lainnya, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 centimeter.

Terkait hal ini, Budi mengatakan bahwa KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” ujarnya.

Selain 4 pos tarif produk olahan, Indonesia juta telah mendapatkan pembebasan bea masuk untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang. Diantaranya yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kerang-kerangan, olahan lobster, dan rajungan beku.

Budi menyebut, kesepakatan ini mulai diimplementasikan usai proses ratifikasi di Parlemen kedua negara. Dia mengharapkan perjanjian ini dapat berlaku efektif secepatnya.