Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, inflasi Indonesia berada di angka 2,1% pada Juli 2024. Angka inflasi Indonesia tersebut lebih rendah dari banyak negara maju namun masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara di Asia lainnya.

Sri Mulyani menjelaskan, inflasi Indonesia cenderung relatif stabil beberapa bulan terakhir. Bahkan, menurutnya, jauh lebih baik dari banyak negara lain.

"Inflasinya kita [Indonesia] di 2,1%, seperti yang saya sampaikan berkali-kali adalah termasuk negara dengan inflasi yang sangat relatif moderat rendah," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, 2,1% masih di kisaran inflasi yang diharapkan pemerintah. Apalagi, sambungnya, core inflation ada di angka 2% yang menggambarkan adanya sedikit perbaikan dari bulan lalu yang core inflationnya 1,9%.

"Karena core inflation itu related [terkait] kepada agregat demand [permintaan agregat], entah consummation [konsumsi], investment [investasi]," jelas Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani juga membandingkan angka inflasi Indonesia dengan negara-negara lain. Ada beberapa negara yang inflasinya lebih rendah dari Indonesia yaitu China (0,5%), Thailand (0,8%), Italia (1,3%), Arab Saudi (1,5%), Malaysia (2%), dan Inggris (2%).

Sementara itu, banyak negara dan kawasan lain yang inflasinya lebih tinggi dari Indonesia seperti Prancis (2,3%), Jerman (2,3%), Singapura (2,4%), Korea Selatan (2,6%), Eropa (2,6%), Kanada (2,7%).

Lalu ada Jepang (2,8%), Amerika Serikat (3%), Australia (3,8%), Filipina (4,4%), Vietnam (4,4%), Brazil (4,5%), India (5,1%), Afrika Selatan (5,1%), Meksiko (5,6%), Rusia (8,6%), Turki (61,8%), hingga Argentina (271,5%).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi mencatatkan dana kelolaan Rp160 triliun. Dana itu mendukung berbagai agenda pembangunan melalui investasi berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Ridha Wirakusumah dalam media visit ke redaksi Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024). Ridha didampingi oleh Chief Risk Officer INA Thomas Sugiarto Oentoro, Chief Investment Officer INA Stefanus Ade Hadiwidjaja, dan Chief Legal Counsel INA Arisia Pusponegoro.

Ridha menjabarkan bahwa pihaknya mendapatkan suntikan modal Rp75 triliun, yakni Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan Rp45 triliun dalam bentuk saham. Melalui performanya, INA mampu meningkatkan dana kelolaan dengan optimal.

"Saat ini, AUM [asset under management] kami lebih dari US$10 miliar, tanpa injeksi tambahan, betul-betul dari performance kami," ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Apabila mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini yakni Rp15.963 per dolar AS, maka dana kelolaan INA berkisar Rp160 triliun.

Adapun, dalam situs resmi INA tercantum bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun. Jumlahnya meningkat dari posisi 2022 saat menyentuh Rp100 triliun dan akhir 2023 senilai Rp147,7 triliun.

Ridha menjelaskan bahwa INA telah mendapatkan peringkat kredit yang baik dari Fitch, yakni BBB untuk international credit dan AAA_(idn) untuk national credit.

"Rating kami sama dengan Republik Indonesia. Karena kekuatan financial statement kami, utang kami kecil sekali, financial baik, performance baik [sehingga mendapatkan peringkat yang baik dari Fitch]," ujar Ridha.

Ridha juga INA menjelaskan bahwa pengelolaan dana mendukung ekonomi Indonesia untuk lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, INA selalu memilih investasi yang berdampak positif pada pembangunan sekaligus memberikan keuntungan.

"Membangun kadang enggak minta return, kalau return belum tentu bisa membangun. Di kami membuat ini menjadi keharusan kedua-duanya," ujarnya.

INA berdiri pada awal 2021, berlandaskan pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Setahun berselang, INA menjadi anggota penuh dari International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF), yang mengokohkan komitmennya dalam tata kelola, juga penerapan standar tinggi dalam pengelolaan investasi.

INA diyakini akan menjadi ujung tombak masuknya investasi ke Tanah Air. Lembaga tersebut bertugas untuk menghubungkan investor potensial dengan proyek potensial, juga turut berperan mengelola investasi pemerintah pusat.

Hal itu sejalan dengan visi INA untuk membantu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan menciptakan kemakmuran bagi generasi mendatang. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA - Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas kepada operator yang terindikasi melakukan pungutan liar kepada pelanggan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Denpasar, Bali.

Adapun, ramai di media sosial adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh salah seorang operator SPBU kepada pelanggan yang mengisi BBM jenis Pertamax.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menuturkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke SPBU terkait.

“Dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja [PHK] pada kesempatan pertama,” kara Heppy saat dihubungi Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Heppy mengatakan, dengan adanya kejadian ini menjadikan pembelajaran bagi pihaknya dan meminta setiap SPBU meningkatkan pengawasan di lapangan.

Sebab, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Heppy pun menyampaikan permintaan maaf atas apa yang sudah terjadi kepada salah satu pelanggan yang terkena pungutan liar saat melalukan transkasi di SPBU.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call center Pertamina 135,” ujarnya.

Adapun, dalam unggahan akun X dengan nama @Heraloebss mengunggah sebuah video yang di dalamnya terdapat perdebatan antara pelanggan SPBU dengan salah seorang operator SPBU.

Perdebatan disinyalir akibat pelanggan yang mengisi BBM jenis Pertamax sebesar Rp100.000, tetapi yang terisi hanya sebesar Rp95.000 dikarenakan terdapat biaya admin sebesar Rp5.000.

“Kronologi. Customer isi pertamax 100 ribu, tapi yang masuk cuma 95 ribu. Yang 5 ribu katanya buat biaya admin,” cuit @Heraloebss dikutip, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan aturan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita terbaru bakal terbit pada pekan ini setelah molor beberapa pekan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, mengatakan perubahan aturan tata kelola minyak goreng rakyat termasuk kenaikan HET menjadi krusial untuk mendorong peningkatan pasokan MinyaKita di masyarakat. Adapun, aturan terbaru itu nantinya akan dituangkan dalam perubahan Permendag No.49/2022.

"Pada minggu ini revisi Pemendag Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat akan diterbitkan," kata Isy saat dihubungi, Selasa (13/8/2024).

Di sisi lain, menurut Isy revisi aturan juga bertujuan untuk mendorong penggunaan minyak goreng kemasan di masyarakat. Bahkan, kenaikan HET diklaim dapat mengoptimalkan pendistribusian MinyaKita dari produsen hingga ke pengecer secara tepat sasaran.

Adapun, Isy membeberkan sejumlah poin perubahan yang tertuang dalam revisi Pemendag No.49/2022. Di antaranya kenaikan HET MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter dan penghapusan minyak goreng curah dari aturan Domestic Market Obligation (DMO).

Selain itu, Isy menyebut bahwa dalam peraturan teranyar itu nantinya penerimaan MinyaKita di tingkat pengecer akan diakui sebagai DMO dan dihitung menjadi hak ekspor.

"Selain itu, ada penyesuaian insentif tambahan hak ekspor untuk distribusi ke provinsi tertentu dalam rangka pemerataan, dan adanya insentif untuk pendistribusian melalui BUMN pangan," jelas Isy.

Sebelumnya, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Bambang Wisnubroto menyebut realisasi DMO pada Agustus 2024 hanya mencapai sekitar 119.000 ton dari target bulanan 300.000 ton.

Dalam jumlah tersebut, dia mengakui bahwa penyaluran DMO dalam bentuk MinyaKita oleh produsen makin minim yaitu 23.703 ton. Sebaliknya, sebanyak 95.571 ton DMO disalurkan dalam bentuk minyak curah.

Masifnya penyaluran minyak goreng curah oleh produsen, kata Bambang, karena mereka ingin menghabiskan stok minyak curah sebagai DMO sebelum kebijakan tata kelola minyak goreng rakyat terbaru terbit dalam waktu dekat.

Dalam revisi Permendag No.49/2022, Kemendag memutuskan untuk mencoret minyak goreng curah dari aturan DMO. Dengan begitu, nantinya saat beleid teranyar itu terbit, hak ekspor para produsen hanya akan dihitung dari DMO MinyaKita yang disalurkan.

"Penyaluran DMO lebih banyak berbentuk curah, ini mengindikasikan bahwa produsen mulai bersiap melakukan penyesuaian DMO, dengan menyalurkan stok minyak goreng curah lebih banyak," ujar Bambang dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (12/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, aturan terbaru tentang relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) infrastruktur ketenagalistrikan dapat mendorong penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang selama ini terhambat.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang berlaku sejak 31 Juli 2024.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, dengan adanya beleid baru itu maka tidak ada lagi hambatan untuk proyek-proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

"Ini berikut list PLTP yang mungkin bisa teratasi dengan adanya Peraturan Menteri ini. Jadi yang selama ini terkait dengan isu TKDN yang terhambat, ini kalau dihitung laporannya PLN itu ada Rp49 triliun," kata Eni, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dia melihat selama ini masih banyak proyek panas bumi yang terkendala dari sisi commercial operation date (COD) hingga power purchase agreemnet (PPA) atau perjanjian jual beli listrik yang tak kunjung berjalan.

Pada proyek panas bumi, Eniya menuturkan bahwa isu paling banyak ditemui terkait angka TKDN yang harus dicantumkan dalam dokumen bidding atau lelang. Dalam Permen ESDM terbaru ketentuan tersebut dikecualikan.

"Kalau kita lihat list dari proyek PLTP yang kita harapkan nanti dari Geo Dipa, PGE, bahkan industri yang lain, seperti stakeholder lain, Medco, Star Energy, Vale, dan lain-lain ini bisa berjalan," ujarnya.

Adapun, PT Geo Dipa Energy tercatat memiliki dua proyek panas bumi di Dieng 2, Wonosobo, dan Patuha 2, Bandung sebesar 55 megawatt (MW) dengan investasi US$275 juta pada masing-masing proyek.

Selanjutnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Hululais, Bengkulu dengan kapasitas 2 x 55 MW dan akan beroperasi atau COD 2028 dan investasi yang dikeluarkan sebesar US$550 juta.

Di samping itu, PT Medco Cahaya Geothermal di Ijen Phase I, Banyuwangi dengan kapasitas 30 MW dan investasi US$150 juta yang akan beroperasi 2028.

Selain itu, Star Enegy Geothermal Salak akan memproduksi 55 MW di Salak Phase 7 dan akan berlangsung pada 2026 dengan kapasitas US$300 juta. Kemudian, proyek panas bumi Vale-Antam di Hu'u Daha sebesar 60 MW dengan investasi US$330 juta direncanakan dimulai pada 2032.

Bahkan, dia menuturkan, masih banyak rencana pembangunan PLTP dengan total nilai US$7 miliar atau setara dengan Rp111,02 triliun (asumsi kurs Rp15.860 per US$). Kementerian ESDM berharap potensi investasi tersebut segera terealisasikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membongkar biang kerok penyebab utama kinerja industri manufaktur melambat dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari pelemahan daya beli, suku bunga tinggi, hingga kebijakan impor.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan setidaknya terdapat 5 penyebab yang memicu penurunan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur ke level 49,3 bulan Juli lalu, setelah 34 bulan sebelumnya bertahan ekspansi.

"Pertama, efek pelemahan appetite konsumsi dan daya beli domestik karena uncertainty transisi politik yang memengaruhi potensi pertumbuhan lapangan kerja dan penghasilan masyarakat. Ini terjadi di semua tahun politik, setidaknya di setiap tahun pemilu sejak era reformasi," ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Kedua, dia juga menilai tren penurunan produtivitas manufaktur yang terlihat dari PMI dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global sehingga menyebabkan permintaan ekspor tidak sebaik yang diharapkan dalam mendongkrak pertumbuhan.

Ketiga, Indonesia belum memiliki linkage global value chain (GVC) yang kuat di sektor manufaktur lantaran lemahnya ekosistem pendukung pertumbuhan kinerja ekspor manufaktur nasional dan keterbatasam akses pasar preferensi di negara tujuan alternatif ekspor.

"Contohnya di pasar Uni Eropa, di mana kita bersaing dengan ekspor asal Vietnam yang didukung oleh EVFTA," ujar dia.

Keempat, efek suku bunga tinggi yang berkontribusi menurunkan semangat kelas menengah atas dan pelaku usaha atau investor untuk melakukan konsumsi durable goods atau barang tahan lama, khususnya ketika persepsi uncertainty relatif tinggi.

Shinta juga menuturkan terdapat efek momentum konsumsi dan kebijakan subsidi. Menurut dia, subsidi pangan berperan penting dalam mempertahankan daya beli dan kinerja manufaktur di kuartal I-II 2024.

"Sehingga konsumsi terhadap produk manufaktur nasional juga lebih tinggi, khususnya ketika ada momentum konsumsi besar seperti ramadhan-idul fitri," tuturnya.

Namun, Shinta menyayangkan pada kuartal ketiga ini, Indonesia tidak lagi kecipratan subsidi pangan yang telah berakhir. Tak hanya itu, pada periode ini juga tidak ada momentum konsumsi besar yang bisa mendongkrak apetite konsumsi masyarakat.

"Justru terdapat kecenderungan pengeluaran terkonsentrasi di sektor pendidikan tahun ajaran baru yang efek multiplier-nya terhadap permintaan industri manufaktur tidak signifikan," terangnya.

Terakhir, dia menyoroti efek kebijakan impor domestik yang kurang tepat sasaran. Hal ini terjadi karena isu impor ilegal, barang beredar di pasar yang tidak sesuai ketentuan dan pengetatan kebijakan maupun praktik impor yang tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut justru menyulitkan pelaku usaha sektor manufaktur untuk memproduksi barang di dalam negeri secara efisien dan perolehan bahan baku/penolong produksi membengkak harganya atau hampir tidak bisa dilakukan.

"Secara keseluruhan, kompleksitas kebijakan dan praktik impor ini menciptakan beban tambahan terjadap kinerja industri manufaktur nasional seperti yang terlihat di PMI," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kondisi produktivitas manufaktur nasional yang mengalami perlambatan beberapa bulan terakhir.

Hal ini tercerminkan dari PMI manufaktur RI yang di level 49,3 pada Juli 2024. Padahal, selama 34 bulan berturut-turut PMI manufaktur Indonesia mampu bertahan di level ekspansi atau di atas angka indeks 50.

Jokowi pun meminta kondisi ini diwaspadai mengingat negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami kontraksi.

"Ini agar dilihat betul diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di bawah 50 yaitu Jepang 49,2 Indonesia 49,3 RRT 49,8 Malaysia 49,7," kata Jokowi saat Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin, (12/8/2024).

Adapun, Jokowi menerangkan, komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi yaitu -2,6 dan pesanan baru atau order baru -1,7 dan employment -1,4.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," tuturnya.

Menurut dia, beberapa potensi faktor penyebab melemahnya manufaktur yaitu permintaan domestik yang lesu. Pasalnya, beban impor bahan baku mulai meningkat seiring dengan fluktuasi rupiah.

Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna mendorong investasi proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

Ketentuan relaksasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pasal 19.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, keringanan untuk impor komponen PLTS hanya berlaku bagi segelintir proyek.

"Jadi impornya ini hanya terbatas, yang sudah punya PPA [power purchase agreement] sampai 31 Desember, plus yang boleh impor adalah badan usaha yang punya komitmen untuk membangun pabrik surya di Indonesia," ujar Eniya, dikutip Selasa (13/8/2024).

Pemerintah memberikan relaksasi penerapan TKDN untuk proyek PLTS yang direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan relaksasi penggunaan produk dalam negeri.

Eni menuturkan bahwa relaksasi ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan sejumlah PLTS yang ada di Indonesia. Meskipun, dia melihat ada banyak pabrik yang sudah berdiri dan memproduksi modul surya.

"Baik itu berasal dari modul wiver yang sudah jadi maupun sekarang sudah bukan. Kita sudah memperhatikan bahwa pabrik dalam negeri sudah berupaya sedemikian rupa," ujarnya.

Untuk itu, berdasarkan evaluasi pemerintah dengan melakukan beberapa kunjungan ke beberapa produsen modul PLTS, maka pemerintah menetapkan batas waktu relaksasi untuk semua proyek PLTS yang perjanjian jual belinya ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024.

Dengan demikian, dalam kurun waktu 5 bulan mendatang, proyek PPA yang ditandatangani sebelum 31 Desember 2023 baru boleh melakukan reform. Relaksasi juga diberikan bagi proyek yang beroperasi secara komersial 30 Juni 2026 dan diberikan relaksasi untuk dapat impor hingga 30 Juni 2025.

"Jika terjadi pelanggaran komitmen berinvestasi, pengguna barang-barang dasar bisa memberikan sanksi administratif berupa penetapan data hitam bagi perusahaan industri modul surya yang gagal memenuhi komitmennya," pungkasnya.

Berikut Ketentuan Relaksasi TKDN PLTS

1. Daftar proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

2. Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri; dan/atau dan perusahaan industri modul surya luar negeri yang memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan TKDN modul surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan

3. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Adapun, komitmen investasi dan kesanggupan penyelesaian produksi dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dari perusahaan industri modul surya dan disampaikan kepada pengguna barang dan jasa dengan tembusan kepada Direktur Jenderal EBTKE, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut, belum adanya dukungan dari perbankan menjadi salah satu pertimbangan industri perhotelan menahan diri untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan, mayoritas investor hotel melibatkan perbankan untuk membiayai sebagian dari biaya proyek. Namun dalam hal ini, Hariyadi menyebut bahwa perbankan belum bisa memberikan dukungan lantaran perlu melihat perkembangan IKN lebih lanjut.

“Kalau misalnya hari ini ada seorang investor hotel mau ke sana, hampir semua bank belum mau membiayai walaupun porsinya pihak si investor equity-nya bisa lebih besar, bisa lebih dari 50% modalnya,” kata Hariyadi saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, dikutip Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, sikap perbankan tersebut merupakan hal yang lazim. Pasalnya, perbankan selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memberikan modal kepada investor. Misalnya dalam hal ini, dari sisi okupansi hingga tingkat kunjungan ke IKN.

Jika dari sisi okupansi dan tingkat kunjungan dinilai kurang meyakinkan, Hariyadi menyebut, perbankan tidak akan memproses pengajuan kredit modal.

“Kan dia anggap berisiko,” ujarnya.

Selain itu, industri perhotelan juga perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, misalnya di sektor listrik. Menurutnya, sektor hotel kemungkinan baru masuk saat fasilitas sudah mulai memadai dan ada kepastian populasi di IKN.

Dia juga menyebut, pihaknya tetap menahan diri untuk investasi di IKN meski pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi seperti relaksasi pajak hingga harga lahan yang murah.

“Karena ini masalah demand, lebih kepada tamunya ada apa nggak. Mau dikasih relaksasi apapun kalau nggak ada tamunya kan nggak ada yang berani juga bikin,” tuturnya.

Sejauh ini, Konsorsium Nusantara pimpinan Sugianto Kusuma Alias Aguan tengah merampungkan pengerjaan furnishing di area lobi hotel Swiss Hotel Nusantara.

Hotel berkapasitas 191 kamar ini rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi, bersamaan dengan perayaan HUT kemerdekaan Indonesia.

Terbaru, Jokowi telah melaksanakan groundbreaking proyek Swissbel Hotel Nusantara pada Senin (12/8/2024). Hotel ini akan dibangun oleh PT Hotel Papua Internasional dan diperkirakan rampung pada akhir 2025.

Kabarnya, Swissbel Hotel Nusantara akan memiliki 9 lantai yang terdiri dari 197 kamar. Hotel juga akan dilengkapi dengan fasilitas ballroom yang dapat menampung hingga 1.000 orang serta fasilitas lain seperti restoran, kolam renang, pusat kebugaran (gym), kids club, sky lounge hingga rooftop.

Selain itu, Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto juga telah melaksanakan groundbreaking pembangunan convention centre hingga hotel bintang 5 di IKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan nilai investasi dari proyek yang diinjeksi oleh RGE mencapai Rp2 triliun.

Basuki menambahkan, pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel adalah langkah strategis dalam memperkuat posisi IKN menjadi pusat kegiatan bisnis dan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sejauh ini prorgres keseluruhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru mencapai 20 persen.

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan tersebut baru rampung untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurutnya IKN yang telah dibangun sejak 2022 lalu dan diperkirakan membutuhkan waktu 10—15 untuk rampung dan dapat beroperasi sepenuhnya.

“Jadi masih sangat panjang, jadi kalau bapak/ibu gubernur bupati dan walikota tadi melihat ini baru awal. Jadi belum selesai, jadi jangan keliru mungkin baru 20-an persen," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa di luar KIPP telah banyak infrastruktur lain yang telah dibangun oleh pihak swasta. Misalnya, hotel, universitas, hingga rumah sakit.

“Seingat saya hotel ada 5 [investor] kemarin tambah lagi jadi ada 6 [investo]. Rumah sakit juga sudah 6 [investor] dalam proses dibangun, kemudian training center PSSI juga sudah selesai dan ada beberapa dimulai properti, perumahan sudah dimulai dan fasilitas pendukung lainnya,” imbuhnya.

Kepala Negara pun menekankan bahwa pemerintah juga terus menyoroti pentingnya aspek teknologi dalam pembangunan IKN sebagai smart city dan liveable city.

Apalagi, kata Jokowi, ekonomi yang akan dikembangkan di IKN berfokus pada ekonomi hijau dan digital, dengan dukungan penuh pada energi hijau dan kendaraan listrik.

“Sehingga ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali, saya kita seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten dan kota yang kita miliki mestinya arahnya ke sana,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa pembangunan IKN bakal berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan IKN turut menjadi program prioritas di pemerintahan selanjutnya.

Dia mengatakan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk memasukan program IKN ke dalam anggaran APBN 2025.

“Saya tahu ini yang banyak ditanyakan, saya mah jadi tidak ada masalah meskipun presidennya sudah berganti. Pada Januari nanti, yang memasukkan anggaran [IKN] ini bukan saya, melainkan sudah presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) PT Intiland Development Tbk di IKN, Kaltim, Senin (12/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa melalui komitmen ini menunjukkan pemerintah bakal tetap mendukung pembangunan proyek di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Sementara itu, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto berjanji kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa pemerintahannya.

“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” ujarnya kepada wartawan di Sumbu Kebangsaan, IKN Nusantara, Senin (12/8/2024).

Meskipun pembangunan ibukota itu bukan pekerjaan yang sebentar dan akan memakan waktu yang panjang, Prabowo meyakini secara garis besar IKN bakal mulai berfungsi pada 5 tahun ke depan.

“Ini saya bukan orang teknik tapi saya empiris saya juga orang lapangan saya juga banyak membangun Saya kira kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan,” ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan rampung pada September 2025.

Arifin menuturkan, salah satu proyek strategis nasional ini sudah memasuki tahap penyelesaian dan progresnya sudah mencapai 91%.

"2022 waktu saya ke sini. Dulu kan baru civil works banyak, tapi sekarang semuanya sudah terbangun. Jadi tinggal finishing saja. Progresnya sekarang 91% lebih,” kata Arifin dalam keteranganya, Selasa (13/8/2024).

Arifin membeberkan, untuk menuntaskan proyek RDMP terdapat sejumlah tantangan, seperti pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu, serta terjadi gejolak geopolitik antara Rusia-Ukraina yang memengaruhi rantai pasok sistem logistik.

Meski demikian, Arifin meminta manajemen Pertamina untuk bisa mengambil langkah tepat guna menyelesaikan proyek ini sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Lebih lanjut, Arifin memastikan bahwa September 2025 adalah tenggat waktu terakhir untuk penyelesaian proyek RDMP Balikpapan karena apabila penyelesaiannya molor akan menimbulkan kerugian.

"Kita tidak mau proyek ini terlambat sehingga output yang sudah kita targetkan jadi mundur. Kalau additional income, efisiensi bisa kita lakukan. Kalau terlambat kan kita loss," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengatakan bahwa penyelesaian proyek RDMP Balikpapan masih sesuai jadwal untuk rampung pada September tahun depan karena progres sekarang sudah mencapai 91,6% dan target hingga akhir tahun meningkat menjadi 96%.

"Masih ada 8,4% lagi sampai operational acceptance September 2025. Itu yang secara kontraktual, kita masih punya waktu sampai September 2025 untuk menyelesaikan sampai 100%," ucap Taufik.

Adapun, proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai US$7,4 miliar. Dari total tersebut, US$4,3 miliar berasal dari ekuitas, sedangkan US$3,1 miliar diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA).

Proyek ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional karena akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang sebanyak 100.000 barel per hari sehingga kapasitas pengolahan menjadi 360.000 barel per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan setoran pajak hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.045,32 triliun atau mencapai 52,56% dari target APBN 2024.

Secara umum, setoran dari pajak tersebut tercatat terkontraksi 5,8% dari periode yang sama tahun lalu.

Meski telah mengantongi lebih dari setengah target tahun ini, Sri Mulyani menyampaikan setoran pajak cukup tertekan mulai April 2024, khususnya untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan nonmigas.

Tercatat PPh Migas selama Januari hingga Juli 2024 senilai Rp39,32 triliun atau secara bruto terkontraksi sebesar 13,21%.

"Migas itu karena lifting minyak, produksi minyak kontraksi atau terus mengalami penurunan tidak pernah mencapai target yang ada di APBN meski harga meningkat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Adapun, untuk APBN 2024 pemerintah mematok target lifting minyak bumi sebesar 580—609 ribu barel per hari. Sementara realisasi per Juni 2024 mencapai 576,2 ribu barel per hari.

Pertumbuhan yang negatif juga tercatat pada kinerja PPh Nonmigas. Hingga Juli 2024, penerimaan dari PPh Nonmigas senilai Rp593,76 triliun atau terkontraksi 3,04% secara bruto.

"Ini sudah mulai menurun [defisit yang lebih kecil], bulan lalu negative growth sudah mulai flat, kita harapkan bulan-bulan depan sudah positif growth," jelasnya.

Sementara itu, kabar baik dari penerimaan negara berasal dari PPN dan PPnBM yang mampu tumbuh secara bruto sebesar 7,34% atau tercatat senilai Rp402,16 triliun.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sementara penerimaan bruto dari PBB dan Pajak Lainnya juga tumbuh 4,14% yang ditopang oleh penerimaan PBB sektor pertambangan.

"Bruto PPN tumbuh 7,34%. Ini good news, artinya ekonomi tumbuh, walaupun ada restitusi," ujarnya.

Sebelumnya dalam penyampaian Laporan Semester I/2024 kepada DPR, Sri Mulyani telah memberikan prognosis bahwa penerimaan dari pajak, bea, maupun cukai tidak akan mencapai target pada tahun ini.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/YoY) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

Penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja positif setoran bea keluar berasal dari jumbonya pembayaran dua perusahaan yang melakukan ekspor tembaga, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sri Mulyani menyampaikan penerimaan bea keluar hingga Juli 2024 senilai Rp9,3 triliun atau meningkat 58,1% (year-on-year/yoy) atau 52,9% dari target APBN 2024.

Utamanya, bea keluar berasal dari ekspor tembaga yang tumbuh hingga 982% (yoy) dengan kontribusi mencapai 76,5%. Di mana hal ini akibat realksasi ekspor komoditas tembaga.

“Bea keluar dari dua saja Amman dan Freeport, mereka diperbolehkan untuk ekspor tapi mereka harus menyelesaikan smelter dengan bayar bea keluar lebih tinggi dan menyebabkan penerimaan kita tinggi,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Dengan kata lain, lanjut Sri Mulyani, kebijakan ini memaksa dua perusahaan tersebut untuk melakukan hilirisasi, namun belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani telah menerbitkan aturan baru terkait besaran tarif bea keluar atas barang ekspor produk hasil pengolahan mineral logam, termasuk konsentrat tembaga.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang ditetapkan pada 31 Mei 2024 dan diundangkan pada 3 Juni 2024.

Di mana tarif bea keluar konsentrat tembaga kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu ditetapkan sebesar 7,5%.

Sementara itu, penerimaan bea keluar dari komoditas sawit justru tertekan akibat penurunan rata-rata harga Crude Palm Oil (CPO) 2024 sebesar 5,91% (yoy) dari US$865/mt menjadi US$814/mt.

“Untuk sawit, kita masih menderita. Volume ekspor kita turun dari 24 juta ton ke 20 juta ton turun 15%. Volume turun dan harga turun. Makanya CPO kita masih struggle,” lanjutnya.

Secara umum, penerimaan kepabeanan dan cukai masuk senilai Rp154,4 triliun hingga Juli 2024 atau 48,1% dari target. Angka ini tumbuh 3,1% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan seluruh jenis penerimaan, salah satunya bea keluar tersebut.

Tercatat setoran bea masuk senilai Rp29 triliun atau tumbuh 2,1% (yoy), kemudian setoran terbesar berasal dari cukai senilai Rp116,1 triliun yang tumbuh tipis 0,5% (yoy).