Bisnis.com, JAKARTA – Angka klaim tunjangan pengangguran warga Amerika Serikat turun melampaui proyeksipekan lalu. Hal ini meredakan kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja tengah melemah.

Melansir Reuters, Jumat (9/8/2024), data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian turun 17.000 menjadi 233.000 untuk pekan yang berakhir 3 Agustus 2024.

Penurunan ini merupakan yang terbesar dalam 11 bulan terakhir dan di bawah survei Reuters terhadap para ekonom yang memperkirakan klaim mencapai 240.000 pekan lalu.

Data ini disambut baik oleh pasar setelah lonjakan tajam yang mengejutkan pada klaim pengangguran pekan sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar mencerminkan memudarnya dampak dari penghentian sementara pabrik kendaraan bermotor dan Badai Beryl.

Penghitungan minggu sebelumnya direvisi naik tipis menjadi 250.000 dari 249.000.

Data ini juga menambah bukti terhadap kemungkinan bahwa buruknya laporan tenaga kerja nonfarm payroll bulanan yang lebih rendah dari perkiraan pada Juli yang dirilis pekan lalu sebagian disebabkan oleh jumlah orang yang tidak dapat bekerja karena cuaca buruk.

Bursa saham AS menguat menyusul rilis laporan tersebut, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah AS naik kembali di atas 4%. Dolar AS juga menguat terhadap sejumlah mata uang.

"Proyeksi mengenai resesi yang akan segera terjadi tampaknya meleset jauh dari sasaran," kata Marc Chandler, kepala analis pasar Bannockburn Global Forex.

Merespons data ini, investor dalam kontrak berjangka suku bunga memangkas ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin bulan depan menjadi sekitar 58% probabilitas dari 70% sebelum rilis.

Klaim pengangguran telah berada dalam tren kenaikan sejak Juni, dengan sebagian dari kenaikan tersebut terjadi akibat volatilitas yang terkait dengan penutupan pabrik kendaraan bermotor sementara dan gangguan yang disebabkan oleh Badai Beryl di Texas.

Klaim turun tajam di Michigan dan Missouri, negara bagian dengan banyak pabrik perakitan kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan klaim pada minggu sebelumnya. Produsen mobil biasanya menganggur pada bulan Juli untuk mempersiapkan model-model baru.

Selama beberapa pekan terakhir, klaim secara keseluruhan telah melayang di dekat batas atas kisaran tahun ini, tetapi tingkat PHK secara umum masih rendah. Data pemerintah pekan lalu menunjukkan tingkat PHK di bulan Juni mencapai level terendah dalam lebih dari dua tahun terakhir.

Perlambatan di pasar tenaga kerja didorong oleh perekrutan yang kurang agresif karena kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2022 dan 2023 mengurangi permintaan.

The Fed juga memantau perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja.

Pertumbuhan angkatan kerja sebagian besar sejalan dengan kenaikan bertahap dari klaim tungjangan pengangguran dan berada di posisi sebelum pandemi Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama penyedia teknologi keuangan digital sepakat bahwa penggunaan pembayaran digital seperti QRIS mampu menghindari penipuan uang palsu.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pengunaan QRIS di bisnis hotel hingga restoran di perkotaan hingga daerah di Tanah Air semakin meningkat.

"Bisnis hotel di kota dan daerah sudah 80 persen menggunakan QRIS. Kalau restoran malah lebih dari 80 persen karena lebih mudah," kata Maulana dalam keterangannya, Kamis (8/7/2024).

Menurut data Maulana, saat ini penggunaan QRIS di hotel sudah semakin masif dan tak hanya dilakukan saat pembayaran untuk booking kamar penginapan, melainkan sudah sampai ke room service.

"Beberapa tahun lalu pembayaran room service di hotel itu biasa pakai cash atau pakai mesin EDC, tapi sekarang sudah pakai QRIS, jadi lebih mudah dan cepat," ungkapnya.

Ia juga mengakui para pelaku bisnis hotel dan restoran merasa lebih aman dan dimudahkan dengan adanya pembayaran QRIS, terutama dari penggunaan uang palsu. Penggunaan cash yang jauh berkurang justru membantu pelaku bisnis dan tamu atau pelanggan.

"Karena semua kalangan sudah melek teknologi digital sampai di daerah jadi pakai QRIS untuk bayar hotel atau kasir restoran jauh lebih safety dan simple," ujar Maulana.

Kendati demikian, Maulana mengaku masih ada beberapa catatan yang sering diungkapkan para pelaku bisnis di bawah perhimpunanannya. Salah satunya, dari pelaku bisnis perhotelan dan restoran yang berada di lingkungan kepulauan dan pegunungan.

Mereka mengeluhkan sinyal atau jaringan telekomunikasi yang masih susah yang berdampak pada pembayaran digital seperti QRIS.

Selain itu, pelaku bisnis perhotelan dan restoran juga masih khawatir soal beberapa modus penipuan menggunakan metode QRIS seperti stiker palsu barcode, menukar rekening pada QRIS, hingga scamming atau phishing.

Walau belum ada laporan soal penipuan pakai QRIS di bawah perhimpunannya, tapi soal keamanan atau safety harus ditingkatkan oleh perbankan maupun penyedia QRIS.

"Jadi pesan kami ada dua, pertama soal sinyal atau telekomunikasi yang perlu diperbaliki terutama di daerah-daerah objek wisata kepulauan atau pegunungan. Kedua soal safety," ujar Maulana.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan penyedia jasa teknologi digital mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

"Artinya, dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata Bank Indonesia, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna," ujar Indra.

Indra juga memastikan BI bersama Asosiasi Sistem PembayaranIndonesia (ASPI), dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

PT TDC juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui kegiatan Tour ABC Esport .

"Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014," lanjut Indra.

Dalam kesempatan ini, Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

"Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dalam pengembangan connected aviation ecosystem yaitu akses layanan roaming pada aplikasi FlyGaruda.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, GIAA dan TLKM berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman terbang penumpang Garuda Indonesia melalui implementasi solusi aviasi digital terkini dari Telkomsel Enterprise, sebagai product powerhouse Telkom Indonesia yang berfokus menghadirkan layanan B2B.

“Dengan kerja sama tersebut nantinya penumpang Garuda Indonesia khususnya bagi penumpang yang akan melaksanakan penerbangan ke luar negeri dapat mengakses layanan Paket RoaMAX Telkomsel pada aplikasi FlyGaruda,” kata Irfan, Kamis (8/8/2024).

Irfan mengatakan, kerja sama dengan Telkomsel tersebut merupakan upaya kedua emiten untuk mengoptimalkan nilai tambah bagi para pengguna jasa khususnya dalam memberikan kemudahan untuk mengakses kebutuhan layanan telekomunikasi pada saat melaksanakan perjalanan internasional khususnya melalui pemanfaatan berbagai solusi pemutakhiran teknologi telekomunikasi.

Kerja sama ini, kata Irfan, juga merupakan upaya Garuda Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital yang dilaksanakan melalui pengembangan aplikasi FlyGaruda yang diharapkan akan menjadi one-stop-service bagi kebutuhan perjalanan pengguna jasa.

Paket roaming yang tersedia, yaitu pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan perjalanannya mulai dari Rp150.000, kuota data hingga 10 GB, masa berlaku hingga 30 hari. Adapun, jangkauan layanan roaming internasional hingga ke lebih dari 85 negara di Asia, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada.

Layanan tersebut dilengkapi dengan promo tambahan diskon 10%, pelanggan bisa merasakan kemudahan berkomunikasi tanpa batas di seluruh rute internasional Garuda Indonesia hingga 19 Juni 2026.

Penumpang dapat mengakses promo ini melalui fitur My Trip pada aplikasi FlyGaruda, dengan memasukkan nomor Booking Code dan Last Name. Diskon 10% akan diberikan untuk berbagai pilihan Paket RoaMAX Telkomsel yang tersedia.

Setelah melakukan pembelian, penumpang bisa melakukan aktivasi Paket RoaMAX Telkomsel hingga 30 hari ke depan. Masa berlaku paket dimulai sejak aktivasi sehingga penumpang disarankan mengaktifkan Paket RoaMAX Telkomsel melalui aplikasi FlyGaruda pada tanggal keberangkatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan perbedaan data impor Indonesia dari China dan data ekspor dari China ke Indonesia.

Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan bahwa nilai sejumlah komoditas yang masuk ke Indonesia justru lebih sedikit dari data yang dicatat oleh China.

Dia mencontohkan HS Code 6109 untuk t-shirt, singlet dan kaos kutang lainnya, rajutan atau kaitan. Merujuk data China, ujarnya, nilai yang tercatat ke Indonesia sebesar US$39,5 juta atau setara Rp630 miliar di 2023. Namun, data yang masuk ke Indonesia hanya mencapai sekitar US$19,9 juta atau setara Rp317 miliar.

“Nah ini sisanya kemana, apa nyemplung di laut, hilang di jalan, atau masuk lewat mana, ini yang perlu menjadi pertanyaan, kok jauh banget selisihnya 2x lipat lebih,” kata Heri dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (8/8/2024).

Tak hanya HS6109, perbedaan data juga terlihat pada HS Code lainnya. Misalnya, HS6108 untuk pakaian dalam wanita atau anak perempuan, rok dalam, celana dalam, celana dalam wanita, gaun tidur, piyama, daster, jubah mandi, gaun tidur dan sejenisnya. Data Trademap.org mencatat adanya perbedaan nilai impor, atau hampir tiga kali lipat di 2023.

Secara terperinci, China mencatat nilai HS Code 6108 yang keluar ke Indonesia mencapai US$51,1 juta, sedangkan yang masuk ke Indonesia hanya sekitar US$14,6 juta.

Lalu, HS 6104 untuk setelan, ansambel, jaket, blazer, gaun, rok, rok terbagi, celana panjang, overall bib dan brace, celana pendek untuk wanita atau anak perempuan, nilai yang tercatat keluar dari China sebesar US$40,9 juta sedangkan data yang masuk ke Indonesia tercatat hanya US$7,2 juta. Itu artinya, ada perbedaan nilai hingga enam kali lipat.

“Ini indikasi adanya impor ilegal, namun tentu pintu masuknya lewat mana kok yang dicatat segini, yang tercatat resmi hanya separuhnya? Apakah hilang di jalan atau nyemplung di laut nggak tahu,” ujarnya.

Tidak hanya dengan China, perbedaan data juga terjadi dengan sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand. Kendati begitu, Heri tidak memaparkan perbedaan data antara Indonesia dengan kedua negara tersebut,

“Ini kan sangat mentereng menurut saya selisihnya kok sangat besar, ini tentu jadi pertanyaan besar,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) tetap perlu diberikan khususnya hulu tekstil secara merata dan tanpa adanya kuota.

“Mengenai HGBT, ini perlu tetap diberikan khususnya hulu tekstil tanpa adanya gimmick macam-macam,” kata Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (8/8/2024).

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi menetapkan harga gas bumi sebesar US$6 per million british thermal unit (MMBtu) untuk 7 subsektor industri. Ketujuh subsektor industri itu antara lain pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Heri mengharapkan, implementasi pemberian HGBT harus sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, sebagaimana tercantum dalam Perpres No.121/2020 dan tanpa ada pembatasan kuota pemakaian gas.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan HGBT terhadap seluruh perusahaan yang bergerak di tujuh subsektor tersebut. Pasalnya, dia menemukan bahwa tidak semua perusahaan di subsektor ini mendapat HGBT.

“Ini yang terjadi, pemerintah memberikan HGBT tetapi tidak semua perusahaan dalam sektor ini yang mendapat HGBT,” ungkapnya.

Heri juga meminta pemerintah untuk memberikan sejumlah insentif yang dapat mendukung operasional industri tekstil. Misalnya, jika ada diskon biaya listrik, industri diizinkan untuk mengangsur guna mempertahankan cashflow perusahaannya.

Cashback investasi juga perlu diperbesar. Misalnya, kata dia, dengan memfasilitasi peningkatan teknologi yang kerap dikeluhkan oleh pemerintah, sebagaimana dilakukan oleh China dan Amerika Serikat.

Lalu dari sisi pemberian kredit modal kerja. Heri mengungkapkan bahwa perbankan saat ini sulit untuk memberikan kredit modal kerja kepada industri tekstil.“Jadi dianggapnya ini sunset industry, risikonya terlalu beras,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Himbara perlu mendapat jaminan dari pemerintah sehingga industri tekstil dapat dengan mudah mendapat kredit modal kerja. Mengingat, industri tekstil juga membutuhkan kredit dalam melakukan ekspansi atau mempertahankan operasionalnya.

“Kalau mereka sulit mendapat pendanaan, gimana mereka mau bertahan dan bisa ekspansi. Jadi kebutuhan terkait permodalan ini cukup penting,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan secara akurat dan transparan mengenai 26.000 kontainer barang impor yang sempat menumpuk di pelabuhan pada Mei 2024.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, publik perlu mengetahui secara rinci siapa importirnya, kapan barang tersebut masuk, serta pelanggaran apa yang terjadi sehingga tidak dapat dirilis oleh Bea Cukai.

“Kalau perlu kita manfaatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, data itu apa aja isinya. Benarkah 26.000? Dan jangan hanya sekedar data makro, kalau data makro kita sudah bisa kira-kira,” kata Danang dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (8/8/2024).

Dia menuturkan, UU KIP memungkinkan publik untuk meminta instansi pemerintah membuka data informasi yang tidak dikecualikan.

Menurutnya, publik perlu mengetahui informasi-informasi tersebut untuk memberikan efek jera kepada oknum importir yang melakukan pelanggaran. Apalagi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan telah mengorbankan jutaan buruh Tanah Air.

“Ini mengorbankan jutaan buruh kita lho importasi ngawur itu,” ungkapnya.

Danang sendiri menyayangkan langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk meloloskan 26.000 kontainer tersebut.

Menurutnya, ada mekanisme lain yang dapat dilakukan pemerintah ketika terjadi kongesti di pelabuhan. Danang mengatakan, penumpukan yang terjadi pada Mei 2024 itu menunjukkan bahwa ada kontainer dan pemiliknya yang tidak patuh terhadap peraturan importasi yang berlaku di Indonesia.

“Artinya ada pelanggar hukum yg mengakibatkan kongesti, mengakibatkan pelabuhan macet,” ujarnya.

Alih-alih meloloskan kontainer-kontainer tersebut melalui Permendag No.8/2024, pemerintah seharusnya melakukan penindakan hukum. Danang menilai, keputusan pemerintah merilis kontainer tersebut seolah-olah membebaskan bandit importir untuk menjajah pasar dalam negeri.

Hal ini, kata dia, merupakan sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah yang seharusnya bisa diatasi dengan tindakan hukum tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan industri Tanah Air.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya memastikan bahwa isi dari 26.000 kontainer yang diloloskan tersebut sudah dicek dan tidak langsung diloloskan.

“Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Dia memastikan, barang-barang yang keluar telah mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan.

Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

“Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg yang diinisiasi oleh duo grup konglomerat milik Sugianto Kusuma atau Aguan yakni Agung Sedayu dan Grup Salim lewat konsorsium PT Duta Graha Karya (DGK) belum kunjung dibangun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Miftachul Munir menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima desain akhir jalan tol senilai Rp23,22 triliun yang akan menghubungkan DKI Jakarta dengan Sisi Utara Banten tersebut.

“Pada jalan tol Kamal - Teluknaga - Rajeg masih menunggu penyampaian desain untuk proses persetujuan dokumen Rencana Teknik Akhir dari Ditjen Bina Marga,” jelas Munir kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Kepala BPJT mengenai tol tersebut. Dirinya juga tidak merinci mengenai seperti apa progres lapangan proyek Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg saat ini.

Pada kesempatan berbeda Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja memberi sinyal bahwa tol tersebut hingga saat ini masih belum masuk ke tahap konstruksi.

Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg dikabarkan masih dalam tahap proses pembebasan lahan. Kendati demikian, belum ada penjelasan pasti mengenai apa penyebab molornya rencana konstruksi tol tersebut.

Padahal, PT DGK mulanya menargetkan 4 seksi jalan tol tersebut dapat mulai beroperasi tahun depan. Perinciannya, seksi 1 yakni Sedyatmo - Rajeg (6,7 km) ditargetkan dapat mulai beroperasi pada Maret 2025. Kemudian, Seksi 2 Kosambi - Teluknaga (3,7 km) beroperasi pada April 2025.

Selanjutnya, seksi 3 Teluknaga - Tanjung Pasir (3,1km) dan seksi 4 Tanjung Pasir - Kohod (3,6 km) dibidik mulai beroperasi pada Desember 2025. Sementara itu, 4 seksi lainnya yang membentang dari Kohod - Jareg ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2026.

Endra menjelaskan, akan ada konsekuensi bila sebuah proyek meleset jauh dari target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, secara teknis proses penetapan lokasi (Penlok) sebuah proyek ditetapkan jangka waktunya hanya 2 tahun. Bila melebihi itu, maka prosesnya bakal dikaji ulang.

“Penlok 2 tahun. harus itu, ada masa expirednya, kalau tidak dia harus perpanjang. Nah, ketika perpanjang kan kita lihat kinerjanya. Kalau kita anggap ini terlalu jauh dari target, ya kita bisa lakukan langkah-langkah ini gitu,” jelasnya.

Sebagai informasi, Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2023. Dalam perinciannya, jalan tol ini memiliki total panjang mencapai 38,60Km dan merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project).

Nantinya, kehadiran Tol Kamal-Teluknaga-Jareg akan memangkas waktu tempuh dari semula 150 menit menjadi 30 menit.

Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg dibangun dan dikelola oleh PT Duta Graha Larya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Adapun, Sebagian besar saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi kepemilikan saham mencapai 99 persen. Sementara sisanya yakni 1 persen digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Grup dengan porsi kepemilikan 50:50.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) melakukan sterilisasi imbas banyaknya warga membuang sampah sembarangan, perlintasan liar serta membakar sampah di sepanjang jalur kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan pihaknya telah melakukan beragam upaya salah satunya dengan berkolaborasi bersama stakeholder setempat untuk menanggulangi kebiasaan warga membuang sampah sembarangan di sepanjang jalur KA, warga yang nekat membuat perlintasan liar, bahkan membakar sampah di sepanjang jalur KA.

“Daerah sekitar rel kereta api seharusnya steril dari hal-hal yang dapat membahayakan perjalanan kereta dan warga sekitar. Perilaku membuang sampah, membuat perlintasan liar ataupun membakar sampah di sepanjang jalur rel jelas dapat mengganggu dan membahayakan perjalanan kereta api yang dalam satu rangkaian dapat mengangkut ribuan nyawa,” ungkap Anne.

Anne menjelaskan KAI telah berkolaborasi dengan Kelurahan, Polsek, dan Pol PP melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di area stasiun dan jalur rel mulai Stasiun Kemayoran sampai Stasiun Tanjung Priok.

Selain itu, KAI juga berupaya sterilisasi dengan melakukan penutupan perlintasan liar yang bekerjasama dengan aparat kewilayahan setempat. Adapun perlintasan liar yang ditutup pada hari itu berlokasi di bawah jembatan layang (fly over) Pasar Natar Lampung Selatan dan JPL 260 Km 260+1/2 Petak Jalan Ciledug-Ketanggungan, Desa Luwunggede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Cirebon.

“Selain sebagai upaya sterilisasi dalam mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Hal tersebut Kami lakukan agar para pelanggan juga merasa nyaman dan aman dalam menggunakan transportasi KA,” kata dia.

Sebelumnya, aksi warga yang membuang sampah ke kereta yang melintas terekam kamera. Video yang ramai di media sosial tersebut merekam sejumlah warga membuang sampah ke kereta barang yang sedang melaju. Video tersebut memperlihatkan warga melempar plastik sampah ke gerbong kosong kereta.

Aktivitas tersebut tidak hanya berbahaya bagi keselamatan masyarakat itu sendiri, namun juga berpotensi melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

VP Public Relations KAI Anne Purba menegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 199, dimana masyarakat yang mengganggu aktivitas di jalur kereta dapat dipidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menargetkan transaksi kesepakatan kerja sama bisnis sebesar US$3,5 miliar pada Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, gelaran Indonesia-Africa Forum ke-2 akan berfokus pada isu-isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

Dia menuturkan forum tersebut juga diharapkan menjadi tempat pembahasan ataupun finalisasi kesepakatan bisnis antar kalangan pelaku usaha Indonesia dan Afrika.

"Dari Indonesia Africa Forum ke-2 ini target kami adalah sekitar US$3,5 miliar kesepakatan bisnis sebagai deliverables," kata Pahala dalam Media Briefing Indonesia Africa Forum II di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, sekitar 50%-55% dari total target nilai kerja sama tersebut akan difinalisasi atau disahkan pada forum September 2024. Sementara itu, sisanya diharapkan dapat segera masuk ke tahap akhir pembahasan kerja sama selama forum tersebut berlangsung.

Dia menyebutkan beberapa kerja sama yang akan difinalisasi pada Indonesia Africa Forum II adalah berkaitan pada sektor energi, diantaranya terkait amonia, pupuk urea, dan gas alam. Namun, Pahala tidak memperinci perusahaan-perusahaan yang akan terlibat pada kerja sama tersebut.

Pahala melanjutkan Indonesia dan Afrika memiliki potensi kerja sama yang masih dapat terus dikembangkan. Dia menuturkan, secara keseluruhan Indonesia dan Afrika memiliki total produk domestik bruto (PDB) senilai US$4,4 triliun dan populasi sebanyak total 1,7 milyar jiwa.

"Dengan potensi itu, jika ada kerja sama yang baik dalam pembangunan rantai pasok global, Indonesia pun dapat melakukan diversifikasi pasar. Afrika merupakan salah satu pasar non-tradisional yang harus terus kita kembangkan," jelasnya.

Isu Prioritas Indonesia Africa Forum

Dalam IAF ke-2 ini, Indonesia akan membahas beberapa isu prioritas dengan negara-negara di kawasan Afrika. Dia memaparkan, salah satu isu prioritas yang akan dibahas adalah ketahanan mineral.

Pahala mengatakan Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral kritis yang sangat diperlukan oleh transisi energi seperti nikel, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan baterainya.

Selanjutnya, ketahanan energi juga akan menjadi topik utama. Dia menyebut, Indonesia dan Afrika perlu memastikan ketahanan energi demi mencapai program pembangunannya masing-masing, yakni visi Indonesia Emas 2045 dan Africa 2063 Agenda.

Kemudian, masalah ketahanan pangan juga akan dibahas mengingat kedua pihak memiliki kebutuhan pangan yang tinggi.

Di sisi lain, dia menyebutkan Indonesia dan Afrika memiliki potensi dari sisi lahan yang luas serta iklim optimal. Sehingga, peluang kerja sama dari sektor ini pun dapat dikembangkan pada perdagangan dan rantai pasok pangan, pupuk, serta pengembangan biofuel.

Isu lain yang akan dibahas adalah ketahanan kesehatan. Menurutnya, Indonesia dan Afrika mempunyai kebutuhan tinggi untuk obat, vaksin, serta alat kesehatan.

Pasalnya, potensi kerja sama pada isu ini dapat dikembangkan melalui perdagangan obat, vaksin, dan alat kesehatan. Pahala menyebut, Indonesia telah memproduksi sekitar 1 miliar vaksin untuk negara-negara di kawasan Afrika.

"Jadi Indonesia dan Afrika bisa bekerja sama juga untuk bersama-sama membangun ketahanan di sektor kesehatan," katanya.

Pahala menambahkan acara ini rencananya akan diikuti oleh 28 kepala negara atau kepala pemerintahan dari Afrika, sekitar 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta kalangan bisnis baik dari Indonesia maupun Afrika.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat serapan tenaga kerjaindustri tekstil turun 7,5% dan pakaian jadi mengalami penurunan 0,89% saat ini jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin, tenaga kerja industri TPT sebanyak 957.122 orang, sedangkan industri pakaian jadi saat ini mencapai 2,91 juta pekerja.

Jumlah pekerja tekstil juga merosot dibandingkan satu dekade lalu yang mencapai 1,24 juta pekerja. Sementara itu, buruh industri pakaian jadi mengalami kenaikan dari 2,16 juta pada 2015.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan total pekerja tekstil mencapai 3,87 juta atau berkontribusi 20,51% terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur.

"Memang sesuai dengan keadaan pasar, kalau kita hubungkan dengan PHK dan sebagainya, ini [serapan tenaga kerja] mengalami penurunan," kata Adie dalam diskusi publik Indef, Kamis (8/8/2024).

Kondisi tersebut juga terlihat dari perkembangan utilisasi produksi yang terus mengalami penurunan secara bulanan maupun tahunan. Pada Juni 2024, utilitas industri tekstil yaitu 55,28% turun dari bulan sebelumnya 56,23%, sedangkan pada tahun lalu levelnya masih 69,75%.

Di sisi lain, utilitas produksi industri pakaian jadi pada Juni 2024 mencapai 77,44% atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 85,72% dan merosot juga dari tahun lalu yang berada di posisi 78,39%.

"Investasi kita di PMA itu justru meningkat di kuartal II/2024 ya 66,29%, sedangkan investasi PMDN turun 10,41% ini yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya investasi asing punya Korea, Taiwan, China itu masih melihat kita tempat usaha yang baik," ujarnya.

Sebagai informasi, nilai investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) pada triwulan II/2024 senilai Rp6,01 triliun, atau meningkat dari tahun lalu yang mencapai Rp3,61 triliun.

Sementara itu, investasi dalam negeri atau PMDN kuartal kedua tahun ini sebesar Rp4,17 triliun atau turun dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp4,65 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim telah melakukan ancang-ancang untuk mengantisipasi rencana aplikasi asal China bernama Temu masuk ke Indonesia.

Adapun, Temu dikabarkan telah berupaya mendaftarkan merek dagangnya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak tiga kali sejak 2022 sebagai siasat memulai bisnis e-commercenya di Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk membahas ihwal adanya upaya Temu memasuki pasar Indonesia.

"Kita sudah mengundang Kominfo, KemenkopUKM, dan Kemenparekraf untuk ngobrol bareng terkait dengan itu [Temu]," ujar Isy saat ditemui usai membuka ISF di PIK Avenue, Kamis (8/8/2024).

Isy memandang, upaya Temu memasuki pasar Indonesia bakal terganjal sejumlah regulasi yang berlaku saat ini, yaitu PP No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Permendag No.31/2023 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Menurut Isy, kedua beleid itu dengan jelas melarang adanya aksi penjualan langsung suatu produk dari produsen (pabrik) ke konsumen. Apalagi, kata Isy, Permendag 31/2023 dengan tegas melarang sebuah platform e-commerce bertindak sekaligus sebagai produsen (wholesaler).

"Artinya model bisnis yang dari factory ke konsumen langsung itu tetap dilarang," tutur Isy.

Lebih lanjut Isy mengaku bakal mengambil langkah lebih intens untuk mencegah dampak buruk yang dikhawatirkan terjadi saat Temu masuk ke Tanah Air. Dia memastikan aplikasi Temu belum bisa digunakan di Indonesia meskipun saat ini sudah tersedia dan bisa didownload di PlayStore.

"Sampai sekarang belum ada Temu mengajukan izin, dari Kominfo juga tidak memberikan izin PSE," ungkap Isy.

Sebelumnya, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari mengatakan bahwa aplikasi Temu telah mencoba sebanyak tiga kali untuk mendaftarkan hak paten mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai siasat memulai bisnisnya di Indonesia. Adapun, pengajuan hak merek Temu telah dilakukan pertama kali sejak 7 September 2022 dan terus mengalami kegagalan.

"Sejak 7 September [2022] telah tiga kali berupaya mendaftarkan merek Temu, tapi memang kebetulan di Indonesia sudah ada yang punya, tapi [Temu] terus banding," ungkap Fiki di KemenKopUKM, Selasa (6/8/2024).

Meskipun hingga saat ini aplikasi Temu belum beroperasi di Indonesia, Fiki menegaskan bahwa risiko itu tetap ada. Sebab, aplikasi Temu terus berekspansi hingga kini sudah beroperasi di 48 negara, termasuk di Thailand dan Malaysia.

Aplikasi Temu dianggap menjadi malapetaka bagi UMKM di dalam negeri lantaran produk yang dijual dalam platform tersebut berasal dari pabrik atau produsen di China yang kemudian dikirim langsung kepada konsumen.

Teranyar, Fiki membeberkan bahwa Temu telah mengajukan ulang nama mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada 24 Juli 2024. Menurutnya terdapat dua pihak yang mendaftarkan nama aplikasi Temu yaitu warga negara Indonesia (WNI) berdomisili di Jakarta dan pihak asing yang merupakan perusahaan pemilik aplikasi Temu.

Sementara itu, Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada menyebut Temu sebagai aplikasi jahat dari China. Musababnya, dalam aplikasi Temu barang akan langsung dikirim dari pabrik ke konsumen tanpa melalui reseller atau dropshipper.

Tidak seperti platform e-commerce lainnya, Temu bahkan tidak memungkinkan adanya affiliate untuk memasarkan produk. Aplikasi Temu di sejumlah negara, kata dia, juga memberikan diskon hingga 90% untuk produk-produk yang dijual di platformnya.

Wientor pun menduga bahwa aksi jual murah di luar akal dilakukan Temu untuk barang-barang deadstock alias barang yang sudah tidak laku lagi di China.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mencapai swasembada pangan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui perluasan area tanam, peningkatan penggunaan benih, hingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pangan yakni sebesar Rp7 triliun di 2024.

“Kami alokasikan untuk memperkuat padi dan jagung lebih kurang Rp7 triliun yang kami refocusing anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dengan harapan terjadi peningkatan [produksi padi dan jagung],” kata Zul kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mencapai swasembada pangan. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan salah satunya perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertanian dan produksi dalam negeri.

“Dengan kondisi tantangan yang berat itu menurut kami kita harus berusaha,” ujarnya.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto dalam salah satu programnya bakal membuka ataupun mencetak sawah baru sekitar 3 juta hektare. Zul mengharapkan, adanya penambahan luas areal sawah dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

Selain itu, dia mengharapkan pemerintahan baru dapat mendorong regenerasi petani. Hal ini kata dia, perlu dilakukan sejak dini mengingat jumlah petani di Indonesia yang turun tajam. Apalagi, 60% petani saat ini sudah mendekati usia ‘pensiun’.

Adapun, berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) yang dipaparkan Zul, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Pemerintahan baru juga diharapkan dapat mendorong para petani untuk memanfaatkan agritech. Kendati begitu, Zul menilai perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak agar petani dapat dengan mudah mengakses agritech.

“Menurut kami perlu nantinya pembiayaan, kolaborasi dengan pihak swasta, mungkin juga muncul jasa-jasa di bidang agrotech ini,” pungkasnya.