Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap ada berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengejar target Indonesia swasembada pangan. Adapun target pemerintah Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028.

Zulhas mengatakan untuk mencapai itu, banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari irigasi, kebijakan untuk bibit, pengadaan pupuk subsidi, penggunaan teknologi, hingga cetak sawah baru. Dengan begitu, diyakini swasembada dapat tercapai.

"Ini nanti yang akan kita perbaiki tentu dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Saya sebagai Menko tentu akan merapatkan ini, sehingga nanti ada kebijakan yang tepat agar kita sebagaimana Presiden, perintah, bahwa kita 2028 swasembada pangan," kata Zulhas saat meninjau lahan sawah di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024)

Zulhas menyebut teknologi untuk pertanian juga diperlukan. Terutama terkait dengan combine harvester yang merupakan alat pemanen padi yang mampu menggabungkan pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, dan pengemasan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Dengan teknologi modern meminimalisir padi yang terbuang.

"Jadi kalau pakai arit, food loss 15%. Tetapi itu (combine harvester) 5%. Jadi bayangin 10% hilangnya. Jadi itu, memang teknologi tidak terhindarkan," jelasnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita nggak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," terang dia.

Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," ungkapnya.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) siap mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan itu berkolaborasi dengan Kementerian BUMN.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan asosiasi yang menaungi sekitar 4.000 perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 400.000 di industri logistik siap memberikan dukungan penuh dalam program ini.

"Kami sangat mendukung upaya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kemampuan logistik yang kami miliki, ALFI siap berkontribusi melalui dukungan distribusi dan pengelolaan gudang," ujar Akbar Djohan dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Akbar menyambut positif upaya Erick yang ingin memperbesar keterlibatan swasta dan UMKM dalam mendukung program pemerintah. Akbar menyebut langkah Erick merupakan komitmen nyata dalam membangun penguatan ekosistem yang terintegrasi antara BUMN, swasta, hingga UMKM.

"Keinginan Pak Menteri BUMN melibatkan lebih besar lagi kerja sama dan sinergi dengan swasta dan UMKM sangat tepat, apalagi BUMN bersama swasta, UMKM, hingga koperasi merupakan pilar ekonomi nasional yang harus saling berkolaborasi," ucap Akbar.

Akbar menyampaikan, program swasembada pangan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, sektor logistik memegang peranan penting, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata di seluruh pelosok negeri.

"Peran logistik menjadi krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan geografis yang dihadapi, terutama di daerah-daerah terpencil," sambung Akbar.

Target swasembada pangan mencakup peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, serta komoditas lainnya. Untuk mencapai target ini, Akbar menilai, dukungan dari sektor logistik sangat dibutuhkan, baik dalam hal penyediaan transportasi, fasilitas penyimpanan yang memadai, hingga efisiensi distribusi ke pasar-pasar lokal.

"Dalam mendukung program ini, ALFI akan memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta optimalisasi pengelolaan gudang untuk menjaga kualitas pangan tetap terjaga hingga ke konsumen. Kami yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor logistik akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan swasembada pangan," tambah Akbar Djohan.

Dengan komitmen ALFI untuk berkontribusi dalam program swasembada pangan, Akbar berharap peran penting sektor logistik mampu mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Akbar menyampaikan ALFI memiliki aset, infrastruktur transportasi dan distribusi, serta pergudangan dengan sistem digitalisasi terintegrasi yang dapat mendukung program swasembada pangan.

"Dengan kemampuan dan pengalaman lebih dari 35 tahun dan jaringan dari Sabang sampai Merauke, kami yakin percepatan swasembada pangan di Indonesia bisa kita wujudkan dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat penerima, dan tepat barangnya," kata Akbar.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan empat tahun lagi. Mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah telah membidik sejumlah lahan beberapa wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

"Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kita sudah ada. Nanti akan ada di Kalimantan, itu bisa untuk ketahanan pangan," katanya saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, saat ini Bank Tanah mengelola sebanyak 27 ribu hektar lahan. Dia menargetkan pihaknya menargetkan sebanyak 40 ribu hektar lahan yang dikelola hingga akhir tahun.

Dia bilang tidak semua lahan yang dikelolanya dapat mendorong ketahanan pangan, seperti di Kalimantan ada beberapa yang tidak cocok. Adapun wilayah yang berpotensi, seperti di Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan.

"Total sekarang kita 27 ribu hektare lahan. Yang bakal dibidik nanti kita lihat dari keseluruhan lahannya, karena di Kalimantan tidak bisa semuanya dipakai ya. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya yang harus dipakai ya," terangnya.

Dia pun menyatakan pihaknya siap membantu Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Namun, pihaknya juga harus memperoleh tanah dalam jumlah yang besar.

"Kita siap semuanya, kita siap tentunya untuk swasembada pangan ini. Namun kita harus dapat dukungan juga perolehan Badan Bank Tanah agar bisa segera setepat mungkin dalam jumlah yang cukup besar," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan sudah melakukan rapat bersama dengan tim dan pimpinan di Kementerian Pertanian (Kementan) secara maraton untuk membahas soal target swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, target swasembada pangan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pidato perdananya sebagai Presiden 2024-2029, Minggu (20/10/2024).

"Kementerian Pertanian mulai kemarin kita sudah rapat bersama untuk swasembada pangan, kemudian tadi pagi lagi kami rapat dengan tim, rapim, rapat pimpinan, kami fokus pada swasembada. Kenapa? ini tidak ringan, beliau perintahkan mencapai swasembada sesingkat-singkatnya, secepat cepatnya," ujar Amran saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2024).

Amran, yang melanjutkan pos Mentan dari Kabinet Kerja serta Kabinet Indonesia Maju, menyatakan bahwa target yang dipasang Prabowo itu bisa dicapai. Optimismenya itu berangkat dari apa yang diklaim olehnya yakni empat kali swasembada pada periode sebelumnya.

"Sebelumnya kan kita bisa mencapai empat kali swasembada, kita dapat penghargaan Agricola Medal [dari FAO], itu penghargaan untuk food security untuk Indonesia, tertinggi dunia. Jadi kami yakin insyaallah bisa kita capai," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga menyampaikan bawah sejumlah program yang sudah diselenggarakan pemerintah sebelumnya akan dilanjutkan. Salah satunya yakni program lumbung pangan atau food estate.

"Kita lanjutkan yang sudah dirintis, food estate itu untuk masa depan negara, untuk pangan. Ingat ketahanan pangan dekat dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Tanpa pangan kita tidak bisa ngapa-ngapain," pungkasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Subianto menyatakan optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada empat hingga lima tahun ke depan atau selambat-lambatnya pada 2029.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdana usai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Dia menegaskan, target tersebut dibidik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).

Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju, Amran Sulaiman merespons pidato Presiden Prabowo Subianto soal target swasembada pangan. Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan.

Amran menilai target tersebut cukup realistis. Pasalnya Indonesia pernah mencapai swasembada pangan sebanyak empat kali, serta meraih penghargaan food security dari FAO.

"Saya yakin itu realistis. Kan pernah swasembada empat kali, dan kita mendapatkan penghargaan food security dari FAO," kata Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Terkait strategi menuju swasembada pangan, Amran hanya meminta masyarakat menunggu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Misi itu dia canangkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan. Oleh sebab itu dia berjanji Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga tak akan segan tidak mengizinkan pangan luar masuk ke Indonesia.

Bisnis.com, MANGUPURA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, mengungkap setidaknya terdapat 3 tantangan utama yang perlu untuk diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sonya menegaskan, salah satu tantangan yang paling mendesak untuk diuraikan yakni berkenaan dengan memburuknya kualitas iklim yang mengganggu sistem pertanian nasional hingga global.

“Perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem di Kanada seperti banjir dan kekeringan memengaruhi hasil panen padi di seluruh dunia,” kata Sonya dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Bali, Kamis (19/9/2024).

Lebih rinci, Sonya menjelaskan bahwa selain faktor lingkungan, industri padi juga saat ini tengah bergulat dengan masalah perangkap biologis. Mulai dari hama, penyakit, hingga gulma yang semakin umum dan sulit dikelola.

Alhasil, hal itu membuat beban biaya operasional para petani semakin membengkak hingga berdampak pada terkereknya harga jual beras nasional.

“Petani saat ini menghadapi kompleksitas perubahan iklim, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, volatilitas pasar, pembatasan perdagangan, dan meningkatnya biaya input seperti pupuk dan energi, yang membuat petani semakin sulit untung,” tegasnya.

Kemudian, konflik geopolitik di sejumlah negara Timur Tengah juga dipercaya memiliki andil besar pada stabilitas pasokan beras baik nasional maupun global akibat tersendatnya penyaluran produk.

Akhirnya, kelangkaan beras dapat memantik persoalan kerawanan ketahanan pangan yang jauh lebih serius bila tak segera ditangani.

Sementara dalam hal inovasi, Sonya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

“Dengan demikian, ketahanan dalam produksi padi berarti kemampuan kita untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi dengan gangguan sambil mempertahankan kapasitas untuk menyediakan pasokan pangan yang andal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program swasembada pangan kembali menjadi sorotan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai 10 tahun menjabat. Lantas, apakah target swasembada berhasil dicapai?

Pada saat awal menjabat di 2015, Jokowi optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada beras dalam dua hingga tiga tahun ke depan yakni pada 2017-2018.

Bisnis.com, JAKARTA - Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, program ini telah digaungkan sejak periode pertama pemerintahannya. Lantas seperti apa realisasinya?

Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebut, suatu negara dikatakan swasembada jika produksi dalam negeri dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Jika merujuk pada definisi tersebut, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan bahwa komoditas beras dan jagung dapat dikatakan swasembada.

“Jika mengacu kepada definisi tersebut, sejauh ini untuk komoditas beras dan jagung kita masih dapat dikatakan swasembada,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Namun, swasembada ini belum tentu dapat berkelanjutan mengingat tingkat produktivitas beberapa tanaman seperti padi terus mengalami penurunan sementara permintaan masyarakat meningkat. Ini tentu akan memperbesar porsi impor pangan yang dapat menjadikan Indonesia tak lagi swasembada

Untuk komoditas lainnya seperti kedelai, Eliza menilai sangat sulit untuk mencapai swasembada. Pasalnya, komoditas ini sudah 90% impor. Ditambah lagi, tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam pengembangan kedelai.

“Kedelai kita kalah dari segi kualitas dan harga dibandingkan kedelai dari Argentina dan Brazil,” ujarnya.

Menurutnya, pangan Indonesia akan semakin carut marut jika pemerintah masih memiliki paradigma yang sama. Dia mengatakan, pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan karena paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan.

Misalnya dari kebijakan belanja pemerintah untuk sektor pertanian. Eliza menuturkan, belanja Kementerian Pertanian (Kementan) lebih dominan untuk belanja barang.

“Belanja pegawai 15%, belanja barang yang mana itu habis pakai 81%, belanja modal infrastruktur dasar sangat kecil sekali hanya 4%,” ungkapnya.

Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal seperti pompa, benih, traktor dan lainnya dinilai akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga.

Belanja pemerintah yang masih berkutat pada bantuan personal ini juga dinilai sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung pada inefisiensi dan kurang efektifnya belanja pemerintah.

Kemudian dari sisi belanja, dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2024 pun untuk irigasi hanya sekitar Rp1,68 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk seluruh Indonesia.

Besaran anggaran untuk irigasi dinilai sangat tidak cukup untuk merevitalisasi kondisi irigasi yang sudah rusak secara sistemik akibat lamanya pembiaran. Untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan belanjanya untuk membangun infrastruktur pertanian secara serius.

Selain itu, dari sisi penggunaan benih yang high yielding, climate resilience, dan pest resilience juga disebut masih kurang sehingga produktivitas petani Indonesia relatif masih rendah.

Eliza mengatakan, hal ini terjadi lantaran minimnya ekosistem inovasi riset yang memadai, sehingga ada gap antara yang melakukan R&D dan petani di lapangan.

“Dari sisi regulasi belum ada yang mengatur kolaborasi riset dan memasifkan produk riset sehingga bisa diterapkan secara luas oleh para petani kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mencapai swasembada pangan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui perluasan area tanam, peningkatan penggunaan benih, hingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pangan yakni sebesar Rp7 triliun di 2024.

“Kami alokasikan untuk memperkuat padi dan jagung lebih kurang Rp7 triliun yang kami refocusing anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dengan harapan terjadi peningkatan [produksi padi dan jagung],” kata Zul kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mencapai swasembada pangan. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan salah satunya perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertanian dan produksi dalam negeri.

“Dengan kondisi tantangan yang berat itu menurut kami kita harus berusaha,” ujarnya.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto dalam salah satu programnya bakal membuka ataupun mencetak sawah baru sekitar 3 juta hektare. Zul mengharapkan, adanya penambahan luas areal sawah dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

Selain itu, dia mengharapkan pemerintahan baru dapat mendorong regenerasi petani. Hal ini kata dia, perlu dilakukan sejak dini mengingat jumlah petani di Indonesia yang turun tajam. Apalagi, 60% petani saat ini sudah mendekati usia ‘pensiun’.

Adapun, berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) yang dipaparkan Zul, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Pemerintahan baru juga diharapkan dapat mendorong para petani untuk memanfaatkan agritech. Kendati begitu, Zul menilai perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak agar petani dapat dengan mudah mengakses agritech.

“Menurut kami perlu nantinya pembiayaan, kolaborasi dengan pihak swasta, mungkin juga muncul jasa-jasa di bidang agrotech ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tantangan produksi beras nasional yang semakin pelik, mulai dari perubahan iklim ekstrem, alih fungsi lahan, sampai masalah regenerasi petani. Namun demikian, ambisi mencapai swasembada beras tetap digaungkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional periode 2023 turun ke level 53,98 juta ton. Turun drastis dari 5 tahun lalu yang mampu tembus 59,2 juta ton, dan lebih buruk dari tren produksi 4 tahun belakangan, di mana masih bisa bertahan tetap di kisaran 54 juta ton per tahun.