Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha berharap adanya pemangkasan suku bunga acuan The Fed di tengah kabar kenaikan cadangan devisa Indonesia.

Adapun, teranyar Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa pada Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar mengalami kenaikan dibandingkan cadangan devisa pada bulan sebelumnya sebesar US$140,2 miliar.

Komite Tetap Kebijakan Publik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan penurunan suku bunga The Fed diperlukan agar cadangan devisa bisa terjaga dengan baik hingga akhir tahun.

Menurutnya, peningkatan cadangan devisa sebesar US$5,2 miliar dalam sebulan itu setara dengan pembiayaan impor selama 6,5 bulan. Hal itu, masih di atas standar internasional yakni 3 bulan pembiayaan impor.

"Kami berharap tahun ini The Fed akan mulai merealisasikan pemangkasan suku bunga acuan sehingga nilai tukar rupiah diharapkan dapat menguat," ujar Chandra saat dihubungi, Rabu (7/8/2024).

Chandra pun membeberkan solusi untuk memperkuat cadangan devisa. Salah satunya, untuk jangka pendek, upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan net export.

"Sementara untuk jangka panjang, realisasi foreign direct investment [FDI] perlu ditingkatkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan, terjadi peningkatan signifikan cadangan devisa pada akhir Juli 2024 dibandingkan dengan akhir Juni 2024 yang senilai US$140,2 miliar.

Menurutnya, peningkatan signifikan itu terkait dengan kebijakan penerbitan sukuk global oleh pemerintah, di samping pendapatan dari pajak dan jasa. Dia mencatat bahwa kepemilikan investor asing atas Surat Berharga Negara (SBN) meningkat US$305,29 juta.

Investor asing juga membukukan beli bersih atau net buy sebesar US$411,33 juta di pasar saham.

Kenaikan itu, kata dia, juga karena data inflasi dan pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang mengindikasikan perlambatan ekonomi sehingga meningkatkan sentimen risk-on di pasar keuangan global.

"Dengan prospek global yang menunjukkan perbaikan relatif, ada potensi untuk arus modal masuk yang berkelanjutan, yang selanjutnya dapat meningkatkan cadangan devisa hingga akhir tahun 2024," ujar Josua, Rabu (7/8/2024).

Meski demikian, dia tidak menampik ada sejumlah resiko ke depan terutama ihwal potensi melebarnya twin deficit alias defisit ganda. Josua menjelaskan, adanya normalisasi harga komoditas dan melemahnya permintaan global sebabkan menuntunnya surplus perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan keuangan dan bisnis, HLB Global mendorong investasi China di Tanah Air dengan memberikan wawasan bagi investor Tiongkok mengenai peluang bisnis dan persyaratan kepatuhan perpajakan dan hukum di Indonesia

HLB baru-baru ini bekerja sama dengan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Representative Office in Indonesia, menggelar HLB Global China Service Forum bertema "Unlocking Indonesia: Navigating opportunities and compliance for Chinese Investors" di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta pada Senin (5/8/2024).

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika dari Kementerian investasi atau BKPM, Cahyo Purnomo mengatakan pemerintah menargetkan investasi mencapai Rp1.650 triliun pada tahun ini. Salah satu investasi luar negeri yang diharapkan ialah dari China.

Menurutnya, forum yang digelar HLB dan Perwakilan Dewan Promosi Perdagangan Internasional China di Indonesia (CCPIT) bakal ikut berkontribusi mengerek investasi asal China.

Adapun, HLB Global saat ini memiliki jaringan yang luas mencakup 1.069 kantor di 157 negara. HLB memberikan layanan profesional yang dipersonalisasi kepada klien di berbagai industri termasuk untuk investasi.

"Dari data sampai semester I/2024, realisasi investasi dari China sudah hampir US$4 miliar atau tepatnya US$3,9 miliar. Angka yang sangat besar dan dengan acara ini diharapkan angkanya dapat terus bertambah," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Cahyo Purnomo menambahkan forum yang digelar HLB Indonesia ini sejalan dengan tugas BKPM untuk mendatangkan investor ke Indonesia. HLB Indonesia, sambung Cahyo, memiliki kepentingan yang sama dengan BKPM yakni ingin agar Indonesia menjadi tujuan yang menarik bagi investor.

"Dalam proses pendiriannya, investor asing harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harus mendirikan badan hukum, PT PMA-nya, didirikan oleh minimal dua orang pemegang saham, baik perorangan maupun badan usaha. Kalau dulu ada daftar negatif investasi, sekarang diganti jadi daftar prioritas investasi," kata Cahyo.

Senior Partner HLB Indonesia Adi Wirawan mengatakan HLB melihat peluang mengundang investor dari China sehingga membantu pemerintah menarik investasi yang lebih besar, menciptakan lebih banyak tenaga kerja agar dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Kita tidak melihat investor pada satu industri saja, investor semua industri diundang, yang penting memiliki dampak positif buat negara," ujar dia dalam keterangan resminya.

Adi menuturkan HLB berupaya menjembatani investor dengan pemerintah daerah (pemda) tempat atau tujuan di mana investor Negeri Gingseng ini tertarik menanamkan modalnya. HLB juga berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi.

Dia mengeklaim HLB memiliki data prospek masing-masing daerah seperti yang banyak tembaga, banyak hasil laut dan lainnya. Data itu akan membantu investor untuk melakukan investasi. HLB juga membantu untuk berkolaborasi dengan BKPM dan pemda.

"Sebetulnya investor pasti sudah punya sasaran tujuan investasi di Indonesia, dan kita berusaha menjembatani investor dengan pemda. Karena hal ini juga akan membawa dampak bisnis buat kita," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pelaksanaan aturan terbaru soal kewajiban pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan tetap pada jalurnya, terutama ihwal pasal eskalasi penegakan hukum.

Pada Selasa (6/8/2024), pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024 tentang Akses Informasi Keuangan Perpajakan. Dalam beleid tersebut, pemerintah dapat menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menjelaskan, notabenenya kewajiban pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bukan suatu yang baru.

Meski demikian, sambungnya, sudah ada aturan jelas ihwal kewajiban wajib pajak. Oleh sebab itu, Apindo ingin eskalasi penegakan hukum dalam PMK No. 47/2024 harus tetap berada koridor pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

"Seyogyanya diingat bahwa kewajiban terkait pajak pada dasarnya tetap merupakan kewajiban wajib pajak itu sendiri, sehingga apabila diperlukan eskalasi penegakan hukum sedapat mungkin implementasinya secara terarah dan terukur sesuai ketentuan terlebih dahulu," jelas Siddhi kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Sebagai informasi, aturan baru ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lalu, PMK 47/2024 juga dapat mendorong pengaturan ketentuan anti penghindaran sesuai standar pelaporan umum.

Terdapat sejumlah ketentuan baru dalam PMK 47/2024. Dalam Pasal 10A, ditetapkan lembaga keuangan pelapor tidak boleh melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama yang menolak untuk mematuhi prosedur identifikasi rekening keuangan.

Lalu, ada pula ketentuan Pasal 30A yang mengatur setiap pihak, baik LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pemegang rekening, penyedia jasa, hingga pihak lain untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan.

Apabila terjadi kesepakatan dan/atau praktik yang bertujuan untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan, maka kesepakatan dan/atau praktik itu dianggap tidak berlaku, lalu pihak-pihak terkait tetap harus memenuhi PMK 47/2024.

Atas temuan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pun berwenang melakukan penyelidikan, lalu pihak-pihak terkait dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, juga mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan kepada otoritas pajak.

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas terkait apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi.

Apabila teguran tertulis telah dilayangkan tetapi pihak-pihak terkait belum memenuhi kewajiban atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

"Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk impor kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan industri dalam negeri dapat memanfaatkan kesempatan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan mutunya.

"Kami menyambut baik pemberlakuan BMTP. Kami berharap dengan keputusan Menteri Keuangan dan pemberlakuan itu, itu bisa membuat meningkatnya daya saing produk kain jadi di dalam negeri," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (7/8/2024).

Febri menerangkan bahwa saat ini industri membutuhkan instrumen restriksi untuk menjaga daya saing industri lokal. Apalagi, di tengah situasi ekonomi global yang tak pasti ada banyak ekses perdagangan yang menyasar ke pasar Indonesia.

Padahal, dia menilai tidak semua harga barang impor murah dan akan terus murah di masa mendatang. Tak menutup kemungkinan negara-negara produsen tekstil itu juga menaikkan barang impor nya.

"Sekarang aja barang impor itu murah, kalau sudah tergantung dengan barang impor dan mereka dengan kepentingan mereka menaikkan harga barang impor, sementara kita sudah tergantung," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi konsumen, Kemenperin berharap agar masyarakat Indonesia untuk mulai menyerap barang-barang lokal sehingga industri dapat kembali bergairah.

Sebelumnya, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Adapun, safeguard impor kain ini sempat diberlakukan pada 2020 lalu namun berhenti sejak 2022. Pelaku usaha sejak 2 tahun lalu meminta kembali BMTP tersebut. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membongkar data-data yang dikirimkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait barang-barang impor dalam 26.415 kontainer yang tertahan dan dilepas pada Mei 2024 lalu.

Pelepasan kontainer tersebut beriringan dengan terbitnya aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang diberlakukan langsung pada 17 Mei 2024.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kejanggalan pertama yakni bertambahnya jumlah kontainer dalam waktu beberapa malam saja. Awalnya, informasi yang didapatkan Kemenperin terkait jumlah kontainer yang tertahan hanya 4.000 kontainer.

Informasi tersebut didapatkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani beberapa malam sebelum puluhan ribu kontainer dilepas pada 18 Mei 2024 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pertanyaannya, kenapa dalam 2 malam tiba-tiba kontainer yang tertahan itu melonjak? Apakah Bandung Bondowoso itu melamar Roro Jonggrang dalam 2 malam? Sehingga tiba-tiba ada sekitar 26.000 kontainer, tiba-tiba ada di 3 pelabuhan," kata Febri di Kantor Kemenperin, Rabu (7/8/2024).

Untuk diketahui, 3 pelabuhan yang dimaksud yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Belawan. Adapun, kontainer yang tertahan di pelabuhan itu diketahui penumpukan yang terjadi sejak 10 Maret 2024.

Sejak dilepasnya kontainer tersebut dan dirilisnya Permendag 8/2024, Kemenperin menilai aturan tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri dalam negeri.

Untuk itu, Menteri Perindustrian telah mengirimkan surat pada Menteri Keuangan pada 27 Juni 2024 terkait permohonan data isi 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan. Namun, balasan baru diterima Kemenperin pada 2 Agustus 2024 lalu yang dikirimkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam surat balasan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan data isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC) yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13%), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7%), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17%).

Namun, Ditjen Bea Cukai tidak memberikan rincian keseluruhan barang impor tersebut. Febri menerangkan bahwa dalam dokumen yang diterima Kemenperin hanya data 10 besar jenis barang/kontainer dari 3 kelompok yaitu bahan baku, barang konsumsi, dan barang modal.

"Kalau ditotal dari 3 kelompok barang 10 besar ini 12.994 kontainer. Kalau dibagi dengan 26.415 kontainer, itu presentasinya 49,2%, sisanya belum dijelaskan, dia itu, katanya mana? Berapa kontainer itu ada kualitas yang lain?" ujarnya.

Lebih lanjut, Febri mempertanyakan urgensi dari penerbitan Permendag 8/2024 yang merelaksasi barang hilir atau konsumsi, apabila sebagian besar kontainer yang menumpuk berisi bahan baku/bahan penolong.

Di sisi lain, Febri juga menyebut bahwa kabar pemusnahan sebagian barang dari 26.415 kontainer juga janggal, karena hal tersebut menandakan adanya isi kontainer yang merupakan barang dilarang masuk ke Indonesia, namun masuk dalam pengelompokan 26.415 kontainer.

Menurut diaa Ditjen Bea dan Cukai perlu menyampaikan informasi mengenai kapan dan di mana barang-barang yang dimusnahkan tersebut masuk dan dibongkar di pelabuhan, serta jumlah kontainer serta HS Code-nya, juga Berita Acara Pemusnahannya.

"Saya sendiri menyampaikan ini ada data yang disembunyikan, nah ini yang dimaksudnya ini, ya, mengapa enggak semua data 26.415 itu disajikan dalam lampiran, kenapa dibuat berdasarkan 10 besar kelompok terbesar," terangnya.

Bisnis.com, SEMARANG -- Presiden Joko Widodo meresmikan PT Indonesia BTR New Energy Material, produsen anoda untuk baterai kendaraan listrik, di Kawasan Industri Kendal (KIK). Peresmian ini menandai masuknya sektor industri berteknologi tinggi di Jawa Tengah.

PT Indonesia BTR New Energy Material adalah anak usaha dari BTR New Material Group, perusahaan asal China yang merupakan salah satu produsen utama komponen anoda di dunia. Investasi perusahaan ini di Indonesia dilakukan dalam dua tahap, dengan nilai US$478 juta pada tahap pertama dan US$299 juta pada tahap kedua.

He Xueqin, Chairman BTR New Material Group menyatakan investasi ini diharapkan dapat mendukung program hilirisasi yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. "Kami berharap proyek BTR ini dapat mendukung Indonesia untuk berintegrasi ke dalam rantai pasokan global bahan baterai lithium dan menjadi pemain global dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik," ujarnya Rabu (7/8/2024).

PT Indonesia BTR New Energy Material akan memulai produksi material anoda sebanyak 80.000 ton per tahun. Pada saat yang sama, perusahaan ini akan memperluas pembangunan tahap kedua yang ditargetkan selesai pada Kuartal I/2025, dengan total kapasitas produksi mencapai 160.000 ton per tahun.

Komponen anoda yang diproduksi PT Indonesia BTR New Energy Material akan dipasok ke beberapa pabrikan kendaraan listrik dunia seperti Tesla, BYD, SK Group, LG, Samsung, serta perusahaan otomotif lainnya. Anoda tersebut juga akan diekspor ke beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Eropa.

Juliani Kusumaningrum, Head of Sales & Marketing KIK, meyakini bahwa kehadiran PT Indonesia BTR New Energy Material akan menciptakan tren baru di kawasan tersebut. "Kami berharap dengan beroperasinya BTR, ini akan menarik industri energi terbarukan dan otomotif lainnya untuk masuk, menciptakan ekosistem industri terintegrasi di dalam kawasan," katanya saat dihubungi oleh Bisnis.

Juliani juga berharap masuknya tenant dari sektor industri anyar ini dapat memperluas penyerapan tenaga kerja di kawasan KIK, sehingga meningkatkan kontribusi kawasan industri tersebut bagi pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mencapai 5,7% secara rata-rata dalam 10 tahun ke depan atau mulai 2024 hingga 2034. Ramalan ini jauh di bawah target yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyasar pertumbuhan 8%.

Proyeksi ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini dilakukan oleh Angsana Council, Bain & Company, dan bank terbesar dari Singapura, DBS, yang dipublikasikan dalam laporan Navigating High Winds: Southeast Asia Outlook 2024-2034.

Dalam laporan itu disebut tingkat pertumbuhan Indonesia tersebut lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi rata-rata Vietnam dan Filipina yang masing-masing mencapai 6,6% dan 6,1% pada periode yang sama.

Namun demikian, Indonesia dinilai masih memiliki potensi yang besar untuk bisa melampaui perkiraan pertumbuhan tersebut atau di atas 5,7%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan didukung oleh empat faktor utama, pertama, pengolahan komoditas logam dasar, pertambangan, juga pembangunan infrastruktur yang meningkat pesar.

Kedua, belanja infrastruktur yang meningkat. Ketiga peningkatan dari sisi kewirausahaan dan disrupsi yang didukung oleh teknologi, serta keempat yaitu pertumbuhan populasi dan tenaga kerja.

Sementara itu, terdapat juga empat faktor yang dinilai akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi satu dekade ke depan, pertama, aktivitas nilai tambah sektor manufaktur yang rendah, di luar komoditas.

Kedua, harga komoditas yang cenderung turun. Ketiga, sisi kebijakan yang diperkirakan berpotensi lebih populis. Kemudian, keempat, pemerintah ke depan yang dinilai akan mengadopsi kebijakan yang cenderung bersifat proteksionis.

Di sisi lain, dinamika politik di dalam negeri juga masih perlu diperhatikan, yang nantinya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

“Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi nikel, dan mengelola kepentingan kompleks negara kepulauan yang beragam dan terus berkembang, masih harus dilihat apakah [presiden terpilih] Prabowo akan melanjutkan prioritas pro-pertumbuhan,” seperti tertulis dalam laporan tersebut, yang dikutip Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, Kebijakan di Indonesia juga dinilai sulit untuk diprediksi dan dapat berubah secara tiba-tiba, misalnya arah peraturan belum lama ini yang cenderung melindungi pasar dan produsen lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah menunjukkan gelagat melemah sejak April 2024, industri manufaktur sampai juga menyelam pada zona kontraksi bulan lalu, pertama kalinya sejak kemerosotan terakhir pada Agustus 2021.

Tak hanya rapor purchasing managers' index(PMI) manufaktur yang nyungsep ke zona kontraksi di bahwa 50 pada Juli 2024, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor industri juga melambat pada kuartal II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan perlunya peningkatan industri sel modul surya setelah pemerintah mengeluarkan aturan relaksasi terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa kebijakan baru ini seharusnya mendorong pertumbuhan industri sel modul surya, termasuk industri hulu. “Jadi seluruh rantai pasoknya tumbuh, maka yang diperlukan adalah pemerintah juga mendorong atau menciptakan demannya,” kata Fabby kepada Bisnis pada awal pekan ini (6/8/2024).

Fabby menambahkan bahwa Permen ESDM tentang relaksasi TKDN sejalan dengan Permenperin No. 34 tentang penghitungan TKDN. Untuk mencapai TKDN yang disyaratkan oleh Permenperin No. 34 Tahun 2024, industri hulu dari modul surya harus berkembang.

“Kalau tidak, ketentuan pasal 19 tidak bisa terpenuhi yang di ESDM itu. Nah, ini bagaimana memastikan agar pengembangan industri atau rantai pasok industri surya itu juga bertumbuh,” ujarnya.

Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa terdapat dua proyek PLTS yang diberikan relaksasi TKDN. Pertama, perjanjian jual beli tenaga listriknya harus ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Kedua, proyek tersebut direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026 sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

“Keduanya dapat diberikan relaksasi penggunaan produk dalam negeri,” demikian tertulis dalam beleid tersebut.

Terkait percepatan pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT) dalam negeri, Fabby menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah pertumbuhan industri itu sendiri. Dia memberi contoh banyak proyek PLTS yang terhambat karena tidak mendapatkan modul dan panel surya yang sesuai dengan kebutuhan.

“Produk di Indonesia tidak ada yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga banyak proyek PLTS terhambat, terkendala, dan tertunda pengerjaannya,” kata Fabby.

Menjawab pertanyaan tentang apakah Permen ini dapat mempercepat pengembangan EBT, Fabby menegaskan bahwa hal itu sangat tergantung pada seberapa cepat industri tersebut dapat dibangun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap pemerintah masih membutuhkan anggaran senilai Rp39 triliun untuk menuntaskan jaringan jalan baik di Kawasan IKN maupun akses Tol IKN.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan secara keseluruhan total jaringan jalan di IKN bakal mencapai 226,87 kilometer (Km).

"Secara pelaksanaan yang sudah kita laksanakan memang dari target yang tadi saya sampaikan sekitar 226,87 km dan yang baru terbangun-baru 83 km dan masih banyak PR kita sekitar 143,78 km," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Adapun, untuk membangun sepanjang 143,78 membutuhkan rata-rata anggaran per kilometer sebesar Rp158,2 miliar. Artinya, secara total pemerintah masih memerlukan anggaran Rp39 triliun atau senilai US$26 juta.

"Penyelesaian ini hanya untuk penyelesaian zona 1 dan kira-kira masih dibutuhkan waktu sekitar 7,5 tahun atau akan diselesaikan dalam waktu 203," imbuh Wida.

Dengan demikian, Wida menegaskan saat ini pemerintah memerlukan strategi sistematis yang diambil untuk pemenuhan anggaran dalam rangka menyelesaikan zona 1 di KIPP itu sendiri.

Adapun hingga periode akhir Juli 2024, konstruksi Tol IKN telah dilakukan pada 6 seksi, Perinciannya yakni Seksi 3A Karangjoang - KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 81,15%, Seksi 3B KKT Kariangau - Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 91,53%, serta Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km dengan progres 88,28%.

Kemudian, Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Riko sepanjang 13,27 km dengan progres 23,54% dan Seksi 6A Riko – Rencana Outer Ring Road IKN sepanjang 6,28 km dengan progres 31,68%.

Terakhir, Seksi 6B Rencana Outer Ring Road – Simpang 3 ITCI sepanjang 6,18 km dengan progres 35,18%.

Bisnis.com, JAKARTA -– Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) alias senator daerah akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029 pada 12 dan 13 Agustus 2024.

Kepala Bagian Sekretaris Komite IV DPD Samekto Ambinonuso mengonfirmasi adanya agenda fit and proper test tersebut di Ruang Rapat Padjajaran dan Mataram, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada awal pekan depan.

“Iya, ada rencana fit and proper test,” ujar Samekto kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Sebelumnya, 74 nama calon anggota BPK 2024–2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlah nama politisi hingga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Sebagai contoh, ada nama politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan politisi Partai Nasdem Eva Yuliana. Lalu, ada mantan pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif, mantan deputi Komisioner OJK Dumoly Freddy Pardede hingga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung Erryl Prima Putera Agoes selalu.

Berikut daftar lengkap 74 nama calon anggota BPK 2024 – 2029 yang akan ikut fit and proper test di DPD:

1. Erryl Prima Putera Agoes
2. Mohammad Supriyadi
3. Dumoly Freddy Pardede
4. Hasbi Anshory
5. Andry Prihandono
6. Thomas Pentury
7. Laode Nusriadi
8. I Dewa Made Tirta Meirsha
9. Lusiana Herawati
10. Jon Erizal
11. Ahmad Adib Susilo
12. Roziqin
13. Izhari Mawardi
14. Tamsir Ainnur Rizal
15. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga
16. Bobby Adhityo Rizaldi
17. Paulinus Ari Purbowo
18. Reza Ronaldo
19. Haris Sarwoko
20. Wahyu Gunarto
21. Bunyamin
22. Mukhamad Misbakhun
23. Hadri Kusuma
24. Bambang Prijambodo
25. Istianingsih Sastrodiharjo
26. S. Wisnu Wardhana
27. Tri Endah Wahyuningsih
28. Daniel Lumban Tobing
29. Salamat Simanulang
30. R. Aryo Bilowo
31. Dadang Suwanda
32. Yves S. Palambang
33. Ida Bagus Putu Anom Redhi
34. Abdul Rouf
35. Blucer W. Rajagukguk
36. Rachmat M Purba
37. H. Hadi Purnom
38. Posma Sariguna Johnson Kennedy
39. Gunawan Setiyaji
40. Endah Sricahyani Sucipto
41. Budi Santoso
42. Hendrik H Sitompul
43. M. Afif Hasbullah
44. Yoyo Arifardhani
45. Yuli Kristiyono
46. Indra Krisna
47. Budi Prijono
48. Slamet Soedarsono
49. Gelly Susantry
50. Muhammad Syarkawi Rauf
51. Wahyu Sanjaya
52. Andri Yuda Siahaan
53. Mudrajad Kuncoro
54. Marwan Idris
55. Charles Panji Dewanto
56. Harry Z. Soeratin
57. Basyiruddin Nur
58. Akhmad Muqowam
59. Fathan
60. Julizar Idris
61. Chandra Wijaya
62. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo
63. Astilda Sinabutar
64. Arief Wicaksono Cahyadi
65. Hendra Susanto
66. Akhsanul Khaq
67. Mulfachri Harahap
68. Agung Nur Probohudono
69. A. Muh. Yuslim Patawari
70. Oktavianto Hernawan
71. Zaini Rahman
72. Eva Yulianna
73. Armen Mesta
74. Nehseh Bangun

Bisnis.com, JAKARTA - Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita memperkirakan bahwa tren penurunan permintaan produk tekstil dan pakaian jadi produksi dalam negeri masih akan terus terjadi hingga dua tahun ke depan.

Ronny menyampaikan, tren penurunan ini disebabkan oleh sejumlah alasan. Pertama, daya saing produk tekstil dan pakaian jadi dalam negeri semakin tergerus oleh produk impor yang sangat murah. Kedua, adanya pelemahan daya beli di tingkat kelas menengah.

“Ini berakibat pada perubahan preferensi perilaku membeli produk tekstil dan pakaian jadi yang lebih murah,” kata Ronny kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Untuk memperbaiki kondisi ini dalam dua tahun ke depan, Ronny menyebut bahwa perlu adanya perubahan kebijakan oleh pemerintahan mendatang. Di antaranya, dengan membuat kebijakan yang pro modernisasi sektor manufaktur Tanah Air, utamanya untuk tekstil dan pakaian jadi.

Selain itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang terkait dengan penguatan daya beli masyarakat. Kebijakan ini, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan permintaan dalam negeri atas produk domestik.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto mengalami perlambatan pada kuartal II/2024. Padahal, industri ini masih tumbuh positif di level 2,64% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2024, kala industri tengah diterpa isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik.

BPS mencatat, laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi mengalami kontraksi sebesar -0,03% yoy. Kendati begitu, kontraksi pada periode ini lebih kecil dibanding periode yang sama tahun lalu yang terkontraksi hingga -1,70%.

Secara kuartalan, industri tekstil pada kuartal II/2024 mengalami penurunan ke level -2,63% (quarter-to-quarter/q-t-q) atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh positif 5,92%.

Melemahnya industri pakaian juga menjadi salah satu biang kerok penurunan konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,93% yoy pada kuartal II/2024 atau turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,22% yoy.

BPS dalam laporannya juga mengungkapkan bahwa melambatnya pertumbuhan industri pakaian menjadi salah satu sektor yang memengaruhi stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama PDB.

“Sub komponen secara yoy mengalami perlambatan seperti pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan, sub komponen kesehatan dan pendidikan, serta transportasi dan komunikasi, dan lainnya,” jelas Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Senin (5/8/2024).