Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kontraksi yang terjadi pada industri pengolahan atau manufaktur dapat berdampak pada penurnan pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat manufaktur sebagai salah satu motor penggerak roda ekonomi.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Bobby Gafur Umar mengatakan apabila pemerintah tak memberikan langkah konkret yang bersinergi dalam waktu dekat, maka kinerja manufaktur akan terus mengalami penurunan.

"Sektor manufaktur salah satu penyumbang terbesar PDB itu sekitar 16% dari PDB. Kalau sektor manufaktur ini turun sebagai penyumbang PDB, maka pertumbuhan ekonomi kita juga akan turun," kata Bobby kepada Bisnis, dikutip Jumat (2/7/2024).

Melemahnya industri manufaktur tercerminkan dari Purchasing Manager's Index (PMI) pada Juli 2024 yang berada di level kontraksi 49,3 untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir.

Bobby menerangkan, situasi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi pascapandemi yang diikuti dengan memanasnha geopolitik global, seperti perang di Timur Tengah hingga perang dagang China dan Amerika Serikat.

"Ini di pasar globalnya ekonomi kontraksinya luar biasa. Ekonomi China juga turun banyak. Indeks manufaktur di negara-negara maju semuanya juga di bawah 50," ujarnya.

Apindo melihat pasar ekspor kini tak bisa lagi menjadi tumpuan. Pelaku usaha bersama pemerintah sepakat untuk menggairahkan pasar dalam negeri melalui program kewajiban belanja dengan TKDN 40% dengan total budget anggaran belanja pemerintah hingga Rp400 triliun lebih.

Namun, hal tersebut tidak cukup lantaran Indonesia menjadi sasaran empuk negara-negara produsen manufaktur yang stok produknya menumpuk dan tak terserap di pasar luar negeri.

"Contoh keramik dan mobil. Di Amerika mobil dikasih pajak 200%. Nah, kemudian banjir lah keramik dari Cina ke Amerika. Sekarang dikasih dia masuk sampai 400%," terangnya.

Alhasil, China mencari pasar yang masih punya pertumbuhan ekonomi 5% sebagai sasaran pasar. Terlebih, Indonesia juga tidak menerapkan hambatan perdagangan sebagaimana yang dilakukan negara lain.

Bobby pun menyoroti regulasi yang menjadi jalur masuk barang-barang impor dengan lebih mudah dan menghambat pasar dalam negeri melalui Permendag 8/2024.

"Kami melihatnya dari sisi pelaku industri jadi banyak yang kebijakannya tidak sinkron tanpa menyalahkan salah satu departemen. Tetapi yang terjadi dalam awal tahun alas kaki banyak tutup, disusul pabrik tekstil," terangnya.

Apindo meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi untuk membuat regulasi yang melindungi industri dalam negeri. Salah satu yang diusulkan yakni melakukan revisi Permendag 8/2024 dan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada produk tertentu.

"Untuk jangka pendeknya, pertama koordinasi pemerintah bagaimana pasar dalam negeri itu diutamakan bisa menjadi pasar untuk produk-produk manufaktur dalam negeri," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Per­­­hubungan RI mencatat jum­­­lah pemudik hari raya Idul­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­fitri 2024 diper­­kirakan 193 juta pemudik atau naik 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 120 juta.

Pergerakan jutaan orang dalam waktu bersamaan menjadi tantangan tersendiri bagi instansi ter­­­kait yang punya tanggung jawab menjaga, mengelola kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Jasa Raharja sebagai perusahaan negara yang diberi tugas memberikan santunan bagi korban kecelakaan pe­­numpang angkutan umum dan lalu lintas jalan mengambil peran bersama instansi lain untuk ikut menjaga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam situasi ini, Jasa Raharja tidak berperan pada posisi pascakecelakaan, akan tetapi mengambil peran pada posisi pencegahan kecelakaan.

Mengutip catatan (memorie van toelichting) pembentukan Jasa Raharja pada 1964 menjadi perusahaan negara dengan pemikiran bahwa setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko kecelakaan lalu lintas. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.

Implementasi atas pemikiran sosial di atas, terbentuklah program jaminan sosial yang diatur dalam UU No. 33/1964 juncto Peraturan Pemerintah No. 17/1965 yang mengatur program jaminan kecelakaan angkutan umum dan UU No. 34/1964 juncto PP No. 18/1965 yang mengatur program jaminan kecelakaan lalu lintas jalan dan Jasa Raharja sebagai pelaksana aturan ini dengan sigap memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang masuk dalam ruang lingkup UU tersebut sebagai wujud kehadiran pemerintah kepada warga yang berduka guna mengurangi sebagian beban deritanya.

Masih segar dalam ingatan kita peristiwa kecelakaan lalu lintas tragis yang terjadi di KM 58 Tol Cikampek, Karawang Timur yang menimpa pemudik pada Senin 8 April 2024 atau 2 hari menjelang Idulfitri, melibatkan 3 unit kendaraan yang berakibat 12 orang meninggal dunia.

Pada musibah itu, Jasa Raharja menyantuni kepada para ahli waris korban masing-masing Rp50 juta atas dasar program jaminan kecelakaan lalu lintas jalan, bukan program jaminan kecelakaan angkutan umum. Santunan ini diberikan sebagai wujud nyata atas amanah pemikiran sosial yang diwujudkan dalam UU.

Hasil penelitian yang dilakukan pihak terkait diketahui bahwa kendaraan yang mengakibatkan 12 orang meninggal berpraktik berbayar tanpa memiliki izin resmi dari instansi terkait. Pada posisi ini tentunya kita perlu mawas diri dan mengevaluasi kenapa hal itu bisa terjadi.

Adakah hambatan dan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya? Regulasi yang telah disiapkan pemerintah terhadap hal itu diatur dalam Permenhub No. 15/2019, Permenhub No. 16/2019, Permenhub No. 88/2018, Permenhub No. 118/2018.

Fenomena pelaku usaha yang tidak patuh pada ketentuan di atas perlu menjadi studi tersendiri apakah karena persyaratan yang ditetapkan sulit dipenuhi dan sanksinya terlalu ringan atau ada faktor penghambat lain.

Organda sebagai organisasi pengusaha angkutan umum, menurut penulis, telah mengambil perannya sangat baik dengan melihat adanya praktik angkutan umum tidak resmi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan mengharapkan adanya suatu perbaikan dari pemerintah.

Kolaborasi semua pihak pastinya diharapkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan semua pihak (pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah).

Mengutip artikel yang dirilis oleh Gaikindo bahwa organisasi kesehatan dunia/WHO siap menggencarkan kampanye untuk mengurangi jutaan kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Langkah ini dilakukan sedikitnya separuh perjalanan waktu sejak mulai 2021—2030. Upaya ini mengikuti pemberlakuan keputusan pada Agustus 2020 oleh Majelis Umum PBB tentang Aksi Dasawarsa untuk keselamatan di Jalan.

WHO mencatat lebih dari 50 juta orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya sejak mobil diciptakan oleh pengusaha Jerman (Karl Benz) pada 1886. Kini, WHO melaporkan kecelakaan di jalan raya mengorbankan lebih dari 3.500 nyawa setiap hari di seluruh dunia. WHO menambahkan bahwa jumlah kematian mencapai hampir 1,3 juta dan sekitar 50 juta cedera setiap tahun.

DAMPAK MATERIAL

Relatif banyaknya korban kecelakaan lalu lintas merupakan akibat kendaraan bermotor mengalami kecelakaan di jalan raya. Korlantas Polri berdasarkan data IRSMS 2023 mencatat jumlah kasus kecelakaan sebanyak 148.307. Angka ini naik 0,06% dibandingkan dengan pada 2022 sebanyak 140.248 kasus kecelakaan. Dampak dari kasus kecelakaan lalu lintas secara ekonomi berdampak cukup material, di mana menurut Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 2,9%—3,1% dari total PDB Indonesia atau pada 2020 setara dengan Rp448 triliun—Rp478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun.

Lahirnya UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023 menjadi momentum baru untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Pada UU P2SK, pemerintah akan membentuk program asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas, sehingga jika ada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materil ada entitas/lembaga yang akan melakukan proses penggantian kerugian sesuai dengan ruang lingkup yang akan ditetapkan.

Kita berharap pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) bisa berjalan dengan baik di tahun 2024 agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya karena Indonesia relatif tertinggal dalam pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) jika dibandingkan dengan negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) lewat Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) Non-subsidi.

Per tanggal 2 Agustus 2024, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga BBM Non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gas oil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sedangkan Pertamax tidak ada perubahan harga.

Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi ini mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024.

“Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap,” kata Heppy dalam keteranganya, Jumat (2/8/2024).

Heppy melanjutkan, kebijakan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dengan penyesuaian di awal Agustus ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter.

Kemudian Dexlite menjadi Rp15.350 dari sebelumnya Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp15.650 dari sebelumnya Rp15.100 per liter.

“Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta,” ujar Heppy.

Berikut Harga BBM Non-subsidi per 2 Agustus 2024

Pertamax (RON 92): Rp12.950 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter. Sebelumnya Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.450 per liter. Sebelumnya Rp14.400 per liter

Dexlite (Diesel CN51): Rp15.350 per liter. Sebelumnya Rp14.550 per liter

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp15.650 per liter. Sebelumnya Rp15.100 per liter

Bisnis.com, JAKARTA --

Lebih dari 100 investor modal ventura telah menyatakan dukungan mereka kepada Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS). Dukungan ini diberikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan dukungan dari para miliarder teknologi yang mendukung calon dari Partai Republik, Donald Trump.

Silicon Valley, yang secara tradisional dikenal sebagai basis liberal, kali ini menunjukkan dukungan signifikan terhadap Partai Republik. Dukungan ini sebagian besar datang karena Senator AS JD Vance, mantan investor modal ventura, telah terpilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Trump.

Keputusan Presiden Joe Biden untuk mundur dari pemilihan presiden memberikan dorongan baru bagi sejumlah orang di industri teknologi yang sebelumnya tidak aktif dalam politik.

Dalam sebuah petisi publik, kelompok investor tersebut menyatakan bahwa mereka menghabiskan waktu mereka untuk mencari, berinvestasi, dan mendukung para pengusaha yang membangun masa depan. Mereka menyatakan diri sebagai pendukung bisnis, impian Amerika, kewirausahaan, dan kemajuan teknologi.

"Kami juga percaya pada demokrasi sebagai tulang punggung negara kami. Kami percaya bahwa lembaga yang kuat dan dapat dipercaya adalah suatu ciri, bukan kekurangan, dan bahwa industri kami - dan setiap industri lainnya - akan runtuh tanpa lembaga tersebut,” bunyi petisi tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/8/2024).

Beberapa tokoh yang menandatangani petisi tersebut antara lain Reid Hoffman, pendiri LinkedIn; investor Chris Sacca; Katie Stanton dari Moxxie; Eva Ho dari Fika Ventures; dan Rebecca Kaden dari Union Square Ventures.

Di sisi lain, CEO Box, Aaron Levie, seorang donor Partai Demokrat, menyatakan bahwa banyak orang di Silicon Valley kecewa dengan keadaan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Biden. Meskipun Levie bukan investor modal ventura dan tidak menandatangani petisi tersebut, ia telah menyumbang untuk kampanye Harris dan Biden sebelum Biden mundur.

Levie berpendapat bahwa kehadiran Harris sebagai calon presiden benar-benar mengubah lanskap politik. Ia menyoroti banyaknya sumbangan dari rekan-rekannya di industri setelah Harris menyampaikan pandangannya mengenai bisnis dan teknologi, yang membuka lebih banyak peluang.

Pendiri Zynga, Mark Pincus, seorang donor Partai Demokrat, sebelumnya menyatakan bahwa Biden lebih berisiko dibandingkan Trump. Namun, Harris dengan sikap pro-inovasinya berhasil mengubah pandangan Pincus.

"Sampai saat ini, Trump dan GOP (Grand Old Party/Partai Republik) telah mengatakan hal-hal yang tepat di bidang ini, tetapi siapa yang tahu apakah kita bisa mempercayainya," kata Pincus.

Petisi dari para pemodal ventura ini muncul pada Rabu (31/7) di saat Trump mendapat dukungan dari beberapa pemodal ventura dan investor terkenal lainnya di Silicon Valley. CEO Tesla, Elon Musk, secara terbuka mendukung Trump untuk pertama kalinya setelah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden tersebut pada 13 Juli 2024. Selain itu, pengusaha dan investor David Sacks, mantan kepala operasi PayPal dan teman dekat Musk, juga mengadakan penggalangan dana untuk Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Status Bandara IKN sebagai VVIP akan dicabut oleh pemerintah agar bisa digunakan oleh umum.

"Jadi gini, memang dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini (Bandara VVIP) digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP," kata Menhub Budi Karya Sumadi seperti dilansir dari Antaranews.

Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah peruntukan pelayanan terhadap bandara VVIP bernama Nusantara Airport tersebut.

Lebih lanjut, Budi mengatakan jika Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) Ibu Kota Nusantara atau Nusantara Airport beroperasi pada akhir Agustus 2024.

"Akan ada beberapa kegiatan yang masif di akhir Agustus 2024," ia menambahkan.

Berikut adalah spesifikasi Bandara IKN alias Nusantara Airport yang mungkin belum Anda tahu:

1. Bandara IKN Mulai Dibangun pada Rabu, 1 November 2023 yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Joko Widodo.

2. Lokasi Bandara VVIP IKN atau Bandara Nusantara berada di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Nusantara Airport berjarak 23 km dari Titik Nol Ikn

4. Luas seluruh area Bandara IKN adalah 347 hektar dengan  panjang landasan pacu (runway)  3.000 meter x 45 meter.

5. Bandara IKN memiliki taxiway  A (180 x 30 ) meter dan B (a180 x 30) meter, dan Apron 102.150 meter persegi, serta terminal VVIP dan VIP seluas 7.352 meter persegi.

6. Dengan runway 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN disebutkan dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memiliki alasan yang kuat mengapa mereka menyarankan Jokowi mencabut status VVIP Bandara IKN.

Ibu Kota Nusantara sudah punya bandara, namana Nusantara Airport. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) saat ini dalam proses pembangunan.

Meski demikian, saat ini status Bandara IKN adalah VVIP alias very very important person.

Karena pemerintah ingin Bandara IKN digunakan untuk umum, maka Budi Karya Sumadi menyarankan agar Jokowi mencabut status VVIP bandara tersebut.

"Jadi gini, memang dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini (Bandara VVIP) digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP," kata Menhub, seperti dilansir dari Antaranews.

Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah peruntukan pelayanan terhadap bandara VVIP bernama Nusantara Airport tersebut.

Menurutnya, perubahan status Bandara IKN itu untuk memaksimalkan fungsi bandara, sehingga tidak hanya melayani tamu penting, tapi bagi masyarakat luas pula.

"Supaya apa? Supaya, satu distribusi pergerakan itu lebih merata, yang kedua juga secara ekonomis maksimalisasi dari pada utilisasi bandara itu lebih maksimal," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, Bandara IKN atau Nusantara Airport merupakan bandara yang mempunyai luas terminal 7.350 m2 dan luas area bandara 347 hektare.

Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777-300ER dan Airbus A380.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kebijakan bebas visa kunjungan sudah memasuki tahap finalisasi. Dia meyakini aturan itu dapat menarik devisa hingga memenuhi target di atas US$20 miliar.

Dia mengatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan tinggal menerima tandatangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diperkirakan bakal rampung pada Agustus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Petronas Indonesia mencatat produksi migas sebesar 25.000 barel setara minyak per hari (BOEPD) pada kuartal kedua tahun ini.

Vice President of Production Operations Petronas Indonesia, Wimbuh Nawa Nugroho mengatakan pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap industri hulu migas di Indonesia melalui pengembangan bisnisnya secara berkelanjutan.

“Komitmen itu terwujud dengan perpanjangan kontrak bagi hasil untuk WK Ketapang di Utara Pulau Madura. Dengan perpanjangan ini, Petronas dapat terus beroperasi hingga tahun 2048, selain itu baru-baru ini, Petronas juga menandatangani kontrak bagi hasil untuk WK Bobara, di lepas pantai Papua Barat,” kata Wimbuh seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Wimbuh mengatakan saat ini Petronas turut menjadi mitra kerja dari lima kontrak bagi hasil yang terletak di di lepas pantai Sumatra, Laut Natuna, Jawa Timur, dan Indonesia Timur.

Wimbuh menambahkan bahwa penandatanganan kontrak bagi hasil untuk WK Bobara menjadi tonggak capaian penting bagi Petronas Indonesia dalam ekspansi bisnisnya ke wilayah Indonesia Timur, mengikuti penandatanganan kontrak bagi hasil untuk WK Masela yang terletak di perairan Laut Arafura pada tahun 2023.

Saat ini, Petronas Indonesia fokus dalam pengembangan Lapangan Hidayah yang terletak di Wilayah Kerja North Madura II.

“Kami berharap agar fase pengembangan Hidayah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yakni onstream pada tahun 2027, dengan perkiraan produksi mencapai 19 ribu BOPD (barel minyak per hari),” kata Wimbuh.

“Kami senantiasa mendukung target Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi melalui pencapaian target produksi yang ditetapkan dan kami juga bertekad untuk menyediakan suplai energi yang andal melalui pengembangan proyek-proyek,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas, Nyimas F. Rikani mengapresiasi capaian-capaian penting yang telah diraih oleh Petronas Indonesia dalam industri minyak dan gas bumi nasional.

“Selama puluhan tahun, Petronas Indonesia telah menjadi salah satu pemain utama dalam sektor ini dan memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” kata dia.

Nyimas melanjutkan, dengan adanya perpanjangan kontrak bagi hasil untuk WK Ketapang, dia berharap agar Petronas Indonesia dapat terus memastikan kelangsungan produksi energi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Sejak produksi pertama di WK ini pada tahun 2015, Petronas telah menjadi salah satu kontributor utama dalam memenuhi permintaan energi di Jawa Timur,” katanya.

Menurut Nyimas, sebagai salah satu produsen gas terbesar di Jawa timur, SKK Migas terus mendorong Petronas Indonesia untuk dapat lebih aktif dalam melakukan pengembangan dan pencarian cadangan-cadangan baru guna memenuhi permintaan gas dari konsumen yang berasal di Jawa Barat.

“Kita ketahui bersama bahwa saat ini produksi gas bumi di Jawa Timur tidak dapat terserap seluruhnya, sehingga kita berharap saat pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang telah selesai dibangun, Petronas Indonesia dapat turut andil dalam pemenuhan kebutuhan gas di wilayah Barat Indonesia,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengakui bahwa persaingan produk lokal dengan impor bakal semakin berat. Musababnya, produk impor kerap memiliki harga lebih murah lantaran produksi yang cenderung lebih efisien.

Oleh karena itu, Teten menilai sudah semestinya produk dan brand lokal meningkatkan kualitas untuk lebih berdaya saing. Dia pun membeberkan sederet upaya untuk mendongkrak daya saing produk lokal dari gempuran impor.

Salah satunya, Teten menyebut factory sharing. Dia mengeklaim, pihaknya tengah mendorong pembangunan rumah-rumah produksi untuk para UMKM bisa saling mengakses teknologi produksi yang lebih modern. Dengan begitu, efisiensi dalam biaya produksi bakal berdampak pada harga yang lebih kompetitif.

"Nanti kita akan terus adjust untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan," kata Teten usai membuka Indonesia Clothing Summit 2024, di Smesco, Kamis (1/8/2024).

Jurus selanjutnya, Teten menyebut akses pembiayaan yang mudah kepada UMKM menjadi krusial. Dia mengakui, penyaluran kredit UMKM pun masih cenderung minim alias jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 30% pada 2024.

"Hari ini baru sekitar 19%, susah sekali. Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan," ujarnya.

Atas seretnya penyaluran kredit UMKM itu, Teten mengusulkan adanya credit skoring untuk UMKM mengakses kredit perbankan. Nantinya, penyaluran kredit oleh bank tidak perlu menggunakan agunan lagi sehingga UMKM penerima kredit dari bank akan bertambah.

Teten membeberkan, dirinya telah berkoodinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun infrastruktur kebijakan yang memungkinkan terlaksananya credit scoring dalam penyaluran pinjaman bank kepada UMKM.

"Kita ada 30 jutaan lebih UMKM yang belum mengakses pembiayaan. Kan nggak fair kalau usaha besar bisa mendapatkan pembiayaan, UMKM malah mendapatkan pembiayaan yang mahal," tuturnya.

Teten menambahkan, sebagai alternatif dari pembiayaan perbankan, UMKM juga tengah didorong untuk mendapatkan akses pembiayaan yang murah dengan melantai di bursa efek (pasar modal).

"Karena kalau di pasar modal kan murah, murah itu beginilah, kalau ke bank, kita pinjam duit ke bank, kalau bank kan usaha kita maju atau rugi tetap harus bayar. Tapi kalau dari pasar modal, pemegang saham kalau sedang rugi kan kita bagikan dividen, sehingga kita punya waktu untuk memulihkan kesehatan [usaha]," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, angkat suara terkait dengan nasib kelanjutan program Tol Laut setelah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada Oktober 2024.

Budi Karya menjelaskan program tol laut kini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Pasalnya, program ini turut berperan dalam meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa patroli atau penjagaan pintu masuk barang impor perlu diperketat untuk melindungi produk UMKM dalam negeri.

Teten mengatakan UMKM Indonesia memiliki adaptasi yang kuat terhadap berbagai dinamika ekonomi. Hal itu terbukti dari banyaknya UMKM yang bertahan dan pulih pasca-pandemi Covid-19.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan perdagangan untuk menekan arus impor produk jadi (consumer goods), tapi menurutnya penjagaan lebih ketat perlu dilakukan di seluruh titik yang potensial menjadi pintu masuk produk ilegal.

"Jadi harus ada yang ronda. Karena kita ini punya pantai begitu besar. Kita minta terus berusaha bagaimana memprotek produk lokal," ujar Teten saat membuka Indonesia Clothing Summit 2024 di Smesco, Kamis (1/8/2024).

Di sisi lain, Teten mengakui bahwa saat ini adalah era perdagangan bebas. Berbagai produk dari banyak negara diperdagangkan secara lintas batas dan aliran investasi asing terbuka lebar.

Oleh karena itu, dia mendorong agar produk UMKM lokal dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Model bisnis pelaku UMKM, kata Teten, harus efisien dan kompetitif dari produk dari luar negeri.

"Tapi memang kita harus menyiapkan produk kita kompetitif dari segi quality, supply, continuity dan juga segi harga," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (9/7/2024), Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) impor ilegal harus menjangkau upaya pelacakan atau penyelidikan terhadap pintu-pintu belakang atau "jalur tikus" yang selama ini menjadi masuknya barang selundupan dari luar negeri.

Pengawasan di jalur-jalur ilegal perlu diperketat, seperti di pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi yang selama ini lepas dari pengecekan.

Begitupun, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) juga berharap Satgas impor dapat menelusuri pintu-pintu masuk barang ilegal hingga ke "pelabuhan tikus".

"Dengan adanya digitalisasi di pelabuhan internasional, barang ilegal pasti terpantau, sehingga keberadaan pelabuhan tikus ini perlu dicari di mana tempatnya, mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau," ujar Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait rencana perubahan status Bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang awalnya hanya untuk melayani tamu-tamu kenegaraan.

Menhub Budi Karya mengonfirmasi pemerintah tengah membahas rencana pembukaan pelayanan Bandara IKN untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk VIP atau VVIP. Dia menuturkan, rencana ini dibahas mengingat potensi utilisasi bandara yang akan lebih maksimal jika dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

"Kita sedang membahas ini, supaya distribusi pergerakan itu lebih merata. Kedua, secara ekonomis, utilisasi daripada bandara itu lebih maksimal," kata Budi Karya di Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Budi Karya menuturkan, Bandara IKN juga memiliki potensi untuk melayani penerbangan internasional, seperti dari kawasan Eropa. Hal tersebut dimungkinkan karena spesifikasi landasan pacu (runway) Bandara IKN yang lebih panjang dibandingkan bandara lain di daerah Kalimantan.

Dia menuturkan, panjang runway Bandara IKN mencapai 3.000 meter yang memungkinkan bandara tersebut menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing B777 yang umumnya melayani penerbangan jarak jauh.

"Kalau (panjang runway) 3.000 meter itu kan bisa melayani B777 mendarat di bandara IKN, jadi penerbangan dari IKN sampai ke Eropa bisa langsung. Runway di Balikpapan 2.400 meter itu bisa melayani yang durasi terbangnya paling berkisar 6-8 jam, kalau IKN ini bisa belasan jam," kata Budi Karya.

Adapun, dia menuturkan pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi peraturan yang mengatur status Bandara IKN tersebut. Namun, dirinya tidak memperinci target realisasi perubahan ketentuan ini.

Sebagai informasi, nama Bandara VVIP IKN telah termuat dalam Perpres nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very very Important Person.

Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa bandara itu mulanya bakal digunakan hanya sebatas melayani kepentingan pemerintahan di IKN.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini tengah dibangun bakal berubah nama.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut diperuntukkan guna menghapus kesan eksklusivitas sarana infrastruktur tersebut.

"Pertama, kalau bandara sudah tidak ada sebutan VVIP lagi, berubah jadi bandara IKN. Seperti kemarin Kantor Presiden ganti nama jadi Istana Garuda. Bandara VVIP itu bukan dimaksudkan bandara eksklusif, tapi itu bandara yang paling dekat ke IKN," jelasnya.