Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempelajari alasan Mubadala Energy untuk melakukan divestasi lanjutan sebagian hak partisipasi (PI) atau farm-out di Wilayah Kerja (WK) Andaman I.

Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dirinya juga meminta konfirmasi kepada Mubadala terkait dengan alasan melepas sebagian PI pada lapangan tersebut.

Padahal, kata Dadan, Mubadala telah berhasil menjaring potensi cadangan migas jumbo di beberapa konsesi sepanjang Laut Andaman, seperti di South Andaman dan Andaman II.

“Karena saya juga nanya ke Mubadala, kan kita juga tidak mendengar ya, Mubadala lagi semangat, lagi aktif, iklimnya juga lagi bagus, mereka juga mendapatkan hasil yang bagus, tiba-tiba seperti itu,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Lewat koordinasi dengan Mubadala, Dadan mengatakan, pelepasan sebagian hak partisipasi itu dilakukan untuk mengurangi risiko pengembangan lapangan di aset lepas pantai Sumatra Utara tersebut.

“Bukan artinya mereka keluar, ini dalam menurut mereka, kalau korporasi itu harus risiko di-managed sehingga ini bisa memastikan ke depannya itu risikonya bisa dikelola dengan baik, bagian dari strategi,” tuturnya.

Dia memastikan iklim investasi di Indonesia untuk sektor hulu migas belakangan makin membaik dengan penemuan sejumlah lapangan prospektif di Laut Andaman dan lepas pantai Kalimantan Timur. Apalagi, belakangan pemerintah telah mempercepat rencana pengembangan (PoD) lapangan menuju tahapan produksi.

“Bukan gambaran dari lapangan itu tidak bagus,” kata Dadan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mubadala Energy tengah melakukan pembicaraan untuk divestasi lanjutan sebagian hak partisipasi (PI) atau farm-out di WK Andaman I.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengurangi porsi partisipasi.

“Itu biasa farm-out atau shares down untuk mengurangi porsi dalam rangka mitigasi risiko,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan eksplorasi lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Bobara, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia.

Sebelumnya, saat masih bernama Mubadala Petroleum, perusahaan berbasis di Abu Dhabi itu lebih dahulu melepas 20% kepemilikannya ke Premier Oil untuk WK Andaman I pada 21 Januari 2020 lalu.

Saat ini, Mubadala Energy memegang 80% PI dan berlaku sebagai operator lapangan. Sisanya, Premier Oil menggengam 20% PI untuk Blok Andaman I. Adapun, skema kontrak Blok Andaman I menggunakan cost recovery.

Seperti diketahui, Mubadala berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari WK South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Belakangan, Mubadala Energy tengah berfokus untuk mengarahkan pengeboran eksplorasi dan rencana pengembangan lanjutan pada aset mereka di South Andaman tersebut.

“Saat ini kami sedang berdiskusi terkait dengan beberapa opsi pengembangan, kita perlu berpikir untuk mengeksploitasi beberapa temuan seperti di Timpan, Layaran dan Tangkulo,” kata Vice President Operations Technical Mubadala Energy Adnan Omar Bu Fateem saat diskusi panel IPA Convex ke-48, ICE BSD City, dikutip Kamis (16/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan kualitas data dari dua lapangan migas pecahan Cekungan Warim, Wilayah Kerja (WK) Akimeugah I & Akimeugah II.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kementeriannya telah meminta Badan Geologi untuk memetakan kembali potensi yang terkandung dalam dua blok migas tersebut.

“Kami akan mencoba meningkatkan kualitas datanya untuk yang Warim,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Selain itu, kata Dadan, kementeriannya turut mempelajari sejumlah kemungkinan yang membuat lelang untuk dua blok migas itu sepi peminat awal tahun ini.

“Kita lagi pelajari di situ, apa aspek keamanan atau datanya kurang lengkap sehingga mereka tidak punya gambaran,” kata dia.

Blok hasil pecahan dari cekungan Warim itu sempat dilelang pada periode lelang tahap II dan III tahun lalu. Akan tetapi, dua blok itu belum kunjung laku.

Adapun, Cekungan Warim diproyeksikan memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 42,27 triliun kaki kubik gas (Tcf). Hanya saja, sebagian area tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz, Papua.

Akimeugah I memiliki luasan konsesi mencapai 10.791,21 kilometer persegi dan Akiemugah II memiliki luasan sebesar 12.987,68 kilometer persegi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.

President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.

“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).

Yuzaini mengatakan, pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan kualitas data dari dua lapangan migas pecahan Cekungan Warim, Wilayah Kerja (WK) Akimeugah I & Akimeugah II.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kementeriannya telah meminta Badan Geologi untuk memetakan kembali potensi yang terkandung dalam dua blok migas tersebut.

“Kami akan mencoba meningkatkan kualitas datanya untuk yang Warim,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Selain itu, kata Dadan, kementeriannya turut mempelajari sejumlah kemungkinan yang membuat lelang untuk dua blok migas itu sepi peminat awal tahun ini.

“Kita lagi pelajari di situ, apa aspek keamanan atau datanya kurang lengkap sehingga mereka tidak punya gambaran,” kata dia.

Blok hasil pecahan dari cekungan Warim itu sempat dilelang pada periode lelang tahap II dan III tahun lalu. Akan tetapi, dua blok itu belum kunjung laku.

Adapun, Cekungan Warim diproyeksikan memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 42,27 triliun kaki kubik gas (Tcf). Hanya saja, sebagian area tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz, Papua.

Akimeugah I memiliki luasan konsesi mencapai 10.791,21 kilometer persegi dan Akiemugah II memiliki luasan sebesar 12.987,68 kilometer persegi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.

President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.

“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).

Yuzaini mengatakan, pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membukukan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2024 berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun (kurs Rp16.288 per dolar AS). Lantas, negara mana saja yang memberikan utang terbesar untuk RI?

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Juli 2024, utang tersebut berasal dari berbagai negara serta lembaga atau organisasi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) maupun Asian Development Bank (ADB).

Dari sisi negara pemberi pinjaman alias kreditur, tercatat Singapura yang memberikan pinjaman paling banyak di antara negara lainnya, bahkan lebih besar dari utang China untuk Indonesia.

Dalam 10 tahun terakhir, tercatat jumlah utang Indonesia ke Singapura telah memegang rekor yang terbanyak. Per Mei 2024, jumlahnya mencapai US$54,85 miliar atau setara dengan Rp893,4 triliun.

Jumlah tersebut terpantau mengalami penurunan dari masa awal Jokowi memimpin atau pada 2014, yang mencapai US$60,45 miliar.

Sementara utang Indonesia ke Singapura pernah mencapai puncak tertinggi dalam 10 tahun terakhir, pada tahun 2019 dengan nilai US$69,36 miliar. Kemudian jumlah ULN dari Singapura tersebut terus mengalami tren penurunan.

Pada posisi kedua, ULN terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS) senilai US$27,6 miliar per Mei 2024. Berbeda dengan ULN dari Singapura, utang dari AS justru tercatat mengalami kenaikan sepanjang 10 tahun terakhir, dari US$11,66 miliar (2014) menjadi US$27,6 miliar atau naik US$15,94 miliar.

China menempati posisi ketiga sebagai negara kreditur terbanyak dengan jumlah pinjaman mencapai US$22,86 miliar per Mei 2024.

Meski bukan menjadi nomor satu yang terbesar, namun utang Indonesia dengan China ini memiliki lonjakan yang paling signifikan, dengan melesat 190% atau senilai US$14,99 miliar dari 2014.

Posisi berikutnya diduduki oleh Jepang dengan pinjaman mencapai US$21,83 miliar dan Hongkong yang memberikan pinjaman sejumlah US$19,38 miliar.

Total, kelima negara tersebut memberikan pinjaman untuk Indonesia mencapai US$146,52 miliar atau mencakup 36% dari total utang per Mei 2024.

Di tengah kenaikan ULN ini, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Ke depan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutur Erwin.

Top 5 Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI per Mei 2024

Sumber: SULNI Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membukukan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2024 berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun (kurs Rp16.288 per dolar AS). Lantas, negara mana saja yang memberikan utang terbesar untuk RI?

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Juli 2024, utang tersebut berasal dari berbagai negara serta lembaga atau organisasi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) maupun Asian Development Bank (ADB).

Dari sisi negara pemberi pinjaman alias kreditur, tercatat Singapura yang memberikan pinjaman paling banyak di antara negara lainnya, bahkan lebih besar dari utang China untuk Indonesia.

Dalam 10 tahun terakhir, tercatat jumlah utang Indonesia ke Singapura telah memegang rekor yang terbanyak. Per Mei 2024, jumlahnya mencapai US$54,85 miliar atau setara dengan Rp893,4 triliun.

Jumlah tersebut terpantau mengalami penurunan dari masa awal Jokowi memimpin atau pada 2014, yang mencapai US$60,45 miliar.

Sementara utang Indonesia ke Singapura pernah mencapai puncak tertinggi dalam 10 tahun terakhir, pada tahun 2019 dengan nilai US$69,36 miliar. Kemudian jumlah ULN dari Singapura tersebut terus mengalami tren penurunan.

Pada posisi kedua, ULN terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS) senilai US$27,6 miliar per Mei 2024. Berbeda dengan ULN dari Singapura, utang dari AS justru tercatat mengalami kenaikan sepanjang 10 tahun terakhir, dari US$11,66 miliar (2014) menjadi US$27,6 miliar atau naik US$15,94 miliar.

China menempati posisi ketiga sebagai negara kreditur terbanyak dengan jumlah pinjaman mencapai US$22,86 miliar per Mei 2024.

Meski bukan menjadi nomor satu yang terbesar, namun utang Indonesia dengan China ini memiliki lonjakan yang paling signifikan, dengan melesat 190% atau senilai US$14,99 miliar dari 2014.

Posisi berikutnya diduduki oleh Jepang dengan pinjaman mencapai US$21,83 miliar dan Hongkong yang memberikan pinjaman sejumlah US$19,38 miliar.

Total, kelima negara tersebut memberikan pinjaman untuk Indonesia mencapai US$146,52 miliar atau mencakup 36% dari total utang per Mei 2024.

Di tengah kenaikan ULN ini, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Ke depan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutur Erwin.

Top 5 Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI per Mei 2024

Sumber: SULNI Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan sharing split yang menarik untuk lelang Wilayah Kerja (WK) Pesut yang terletak di daratan Kalimantan Timur.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, potensi minyak dan gas bumi dari Lapangan Pesut terbilang prospektif, dengan letak berbatasan dengan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Mempertimbangkan lokasi wilayah kerja yang strategis di Kalimantan Timur dengan potensi pemasaran hidrokarbon yang sangat menjanjikan, antara lain program gas kota dari pemerintah, listrik, dan industri, tentunya akan membuka peluang lebar pengembangan minyak dan gas bumi,” kata Ariana lewat siaran pers, Jumat (25/7/2024).

Wilayah Kerja Pesut Mahakam terletak di daratan Provinsi Kalimantan Timur meliputi area seluas 1.530,15 kilometer persegi, dan berbatasan dengan hutan raya di selatan, serta cagar alam di utara wilayah kerja.

Selain itu, bersebelahan dengan WK Peri Mahakam milik Pertamina dan ENI di sisi timur serta WK Sanga-Sanga milik PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).

“Keberadaan fasilitas-fasilitas produksi di sekitar Wilayah Kerja Pesut Mahakam, seperti Peri Mahakam dan Sanga-Sanga yang merupakan wilayah kerja produksi dan sudah memiliki fasilitas produksi, merupakan hal positif,” kata dia.

Dengan potensi sumber daya minyak bumi sebesar 20 juta barel minyak (MMBO) dan gas bumi sebesar 1,1 triliun kaki kubik (Tcf), pemerintah menawarkan WK Pesut Mahakam melalui mekanisme lelang reguler dan penawaran split after tax bagi kontraktor untuk gas sebesar 40% dan minyak bumi 30%.

“Besaran split ini termasuk kategori lebih tinggi jika dibandingkan split di wilayah kerja sekitarnya, tentunya hal ini akan menjadi dukungan tersendiri dalam peningkatan keekonomian pengembangan WK Pesut Mahakam di kemudian hari,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapan realisasi investasi hulu migas pada semester I/2024 berada di angka US$5,6 miliar atau Rp90,7 triliun.

Realisasi tersebut hanya mencapai 75% dari target yang ditetapkan di anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang senilai US$7,43 miliar.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, meski angka investasi pada semester I/2024 tidak mencapi target, pihaknya memperkirakan investasi akan melonjak pada akhir 2024. Total investasi pada akhir tahun ini diproyeksi mencapai US$15,7 miliar.

“Investasi sampai dengan semester I/2024 adalah US$5,6 miliar dan diperkirakan saat akhir tahun menjadi US$15,7 miliar,” kata Dwi dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan tugas atau Satgas impor mengamankan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal di kawasan Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Total nilai barang impor ilegal yang diamankan mencapai lebih dari Rp40 miliar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa barang impor ilegal itu diimpor langsung oleh importir yang juga merupakan warga negara asing (WNA). Menurutnya, WNA tersebut menyewa gudang dan jasa logistik dalam negeri untuk menjalankan usahanya.

"Hasil penyelidikan sementara ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta di-packing barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Zulhas menyebut, barang-barang impor tersebut dipastikan tidak membayar pajak dan dijual secara online oleh importir.

"Sepanjang tadi itu pakaian baru ya, kalau gitu rontok dong industri dalam negeri," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Zulhas memastikan bahwa Satgas impor bakal memusnahkan seluruh barang-barang impor ilegal tersebut untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas impor juga bakal mendalami penyebab dan asal-usul barang impor itu bisa masuk secara ilegal ke Tanah Air oleh orang asing.

"Kan mesti ada yang salah, tak mungkin enggak ada yang salah kan. Masa barang tiba-tiba kayak sebesar ini sampai disini, enggak mungkin," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, Moga Simatupang menjelaskan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang.

"Nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka [jasa logistik] kirim," ucapnya.

Moga mengatakan, lokasi gudang tempat barang ilegal itu baru ditemukan di pekan ini setelah Satgas impor mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Menurutnya, saat dimintai keterangan, pihak pengelola gudang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen terkait dengan barang tersebut.

"Ini masih pendalaman yang jelas setelah kita klarifikasi mereka tidak bisa menunjukkan dokumen," katanya.

Moga menambahkan, penyelidikan lebih lanjut bakal dilakukan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung dan Polri untuk penentuan sanksi terhadap pihak terkait produk impor ilegal tersebut.

"Nanti hasil tindak lanjut hukum dari pihak kepolisian dan kejaksaan," ucap Moga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan hasil putaran ke-5 perundingan perjanjian dagang Indonesia dengan negara anggota Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA).

Direktur Perundingan Bilateral Kemendag yang juga merupakan ketua kelompok delegasi Indonesia, Johni Martha mengatakan, pada putaran ke-5 perundingan IEAEU FTA kedua pihak telah menyepakati tujuh isu runding. Dengan begitu terdapat 11 dari total 15 isu runding yang telah disepakati sejak perundingan IEAEU FTA pertama kali dilakukan pada 5 Desember 2022.

Adapun, IEAEU FTA disebut bakal menjadi perjanjian dagang pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Eurasia.

"Dalam 15 bulan, kita telah berhasil mencapai kesepakatan substansial di berbagai isu runding," kata Johni dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, kedua pihak sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan dagang IEAEU FTA dalam kurun waktu dua tahun. Johni menuturkan, putaran ke-5 menjadi putaran penuh terakhir dalam perundingan IEAEU FTA dengan disepakatinya mayoritas isu runding.

Para delegasi kedua pihak, kata Johni, telah menunjukkan fleksibilitas dan komitmen tinggi dengan tetap menjaga kepentingan nasional masing-masing.

Adapun, tujuh isu runding yang disepakati dalam putaran ke-5 perundingan IEAEU–FTA antara lain, teks Bab Perdagangan Barang, Sanitasi dan Fitosanitasi, Ketentuan Akhir, Ketentuan Asal Barang, Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa.

Sementara itu, isu tersisa yang belum disepakatiantara lainteks Bab Ketentuan Awal dan Definisi Umum, Ketentuan Umum dan Kelembagaan, Pengamanan Perdagangan, dan Persaingan Usaha, termasuk pembahasan terkait finalisasi akses pasar yang menjadi bagian dari salah satu bab teks.

"Selanjutnya, tim perundingan kedua pihak akan berfokus pada upaya penyelesaian isu tersisa secara intens," kata Johni.

Untuk diketahui, negara-negara yang masuk dalam EAEU antara lain Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia dan Belarusia. Selain punya potensi sebagai pasar ekspor nontradisional, Johni menyebut kawasan ini juga berpeluang menjadi hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

"Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik ke negara-negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia meningkatkan volume dan diversifikasi ekspor," ucapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemendag menunjukkan, nilai total perdagangan Indonesia dan EAEU pada 2023 mencapai US$3,8 miliar. Nilai total perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke EAEU sebesar US$1,1 miliar dan impor Indonesia dari EAEU sebesar US$2,7 miliar.

Adapun, produk ekspor utama Indonesia ke EAEU pada 2023 adalah minyak sawit, kopra, perangkat televisi, serta mesin dan peralatan listrik. Sementara itu, produk impor Indonesia dari EAEU didominasi batu bara, pupuk, produk setengah jadi besi baja bukan paduan, dan gandum.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) atau Amman mencatatkan kenaikan produksi signifikan untuk tembaga dan emas sepanjang paruh pertama 2024. Torehan itu menjadi kinerja produksi tertinggi selama 7 tahun terakhir.

Amman mencatat produksi tembaga sebesar 236 juta pound, dengan volume penjualan 173 juta pound. Sementara itu, produksi emas perseroan tercatat mencapai 949.895 ounce, dengan volume penjualan 344.235 ounce.

Produksi dua komoditas itu masing-masing naik 76% dan 189% secara tahunan atau year-on-year. Adapun, produksi konsentrat mencapai 444.143 metrik ton kering (dry metrics tons/dmt), dengan volume penjualan 337.929 metrik ton kering.

“Sejak mengambil alih Batu Hijau, operasi kami telah memecahkan berbagai rekor produksi dan produksi logam kami telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan melebihi kinerja yang paling tinggi sebelumnya di tahun 2022,” kata Presiden Direktur Amman Alexander Ramlie lewat siaran pers, Jumat (26/7/2024).

Adapun, produksi Amman selama semester I/2024 didorong kegiatan penambangan bijih berkadar tinggi dari Fase 7.

Selain itu, biaya penambangan per unit turun sebesar 2% yoy, dari US$2.39 per ton pada semester I/2023 menjadi US$2.34 per ton pada semester I/2024.

“Sementara itu, proyek ekspansi kami berjalan sesuai rencana,” kata Alexander.

Di sisi lain, penjualan bersih naik 167% menjadi US$1.549 juta sepanjang semester I/2024, dibandingkan US$581 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini disebabkan karena produksi bijih berkadar tinggi yang mengandung banyak emas. Kontribusi penjualan emas pada semester pertama 2024 sebesar 50% dari penjualan bersih, naik dari 41% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada semester I/2024, EBITDA Amman meningkat sebesar 186% dari US$336 juta pada paruh pertama 2023 menjadi US$959 juta pada semester I/2024.

Sementara itu, laba bersih Amman melonjak 291% dari US$122 juta pada semester I/2023 menjadi US$479 juta pada semester I/2024. Margin laba bersih juga meningkat, naik dari 21% pada semester I/2023 menjadi 31% pada semester I/2024, terutama disebabkan karena kenaikan penjualan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha Amman memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan.

AMNT mendapat kuota ekspor konsentrat tembaga mencapai 587.330 wmt atau setara 534.000 dmt sampai dengan 31 Desember 2024.

Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkasau mengatakan, kuota itu telah sesuai dengan pengajuan yang disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2024.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah sehingga AMNT bisa kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga,” kata Rachmat lewat siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Rachmat menuturkan, izin ekspor itu bakal memperkuat kondisi keuangan perusahaan yang saat ini sedang mengeluarkan belanja modal yang tinggi untuk berbagai proyek ekspansi.

“Izin ekspor ini akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan yang saat ini sedang mengeluarkan belanja modal yang tinggi untuk berbagai proyek ekspansi untuk mendukung operasional smelter,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan proses pembebasan 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih perlu harmonisasi.

Menteri yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, harmonisasi tersebut masih berkaitan dengan besaran ganti rugi yang masih belum menemukan titik kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Sudah sosialisasi, tapi saya dengar ada beberapa bagian lagi yang masih perlu diharmoniskan,” kata AHY disela-sela kunjungannya ke Lemhanas, Kamis (26/7/2024).

AHY memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penaksiran atau appraisal nilai ganti rugi tersebut. Namun, dirinya enggan menyampaikan jumlah nilai tersebut karena bukan merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Dia menegaskan, saat ini Kementerian ATR/BPN Bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan proses ganti rugi lahan.

“Intinya ini sedang ada proses negosiasi kembali karena skema ganti rugi atau PDSK itu harus ketemu yang sama-sama diterima besarannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penyelesaian lahan tersebut bakal diselesaikan melalui Perpres No75/2024 yang baru saja diterbitkan.

Basuki menjelaskan, dalam Perpres itu diatur implementasi PDSK Plus. Umumnya, PDSK hanya meliputi upaya ganti rugi yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

Namun, sebagai langkah percepatan penanganan lahan bermasalah di IKN, PDSK Plus akan mencakup biaya ganti rugi hingga pengadaan rumah atau area relokasi bagi masyarakat terdampak konstruksi IKN.

"Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," tegasnya.