Bisnis.com, JAKARTA - Kabar viral yang tengah menerpa Roti Aoka karena diduga mengandung zat pengawet berbahaya Sodium Dehydroacetate telah memicu kekhawatiran di kalangan pedagang warung kelontong.

Penggunaan Sodium Dehydroacetate sebagai bahan pengawet disebut membuat Roti Aoka memiliki waktu simpan lebih lama dibandingkan roti-roti pada umumnya, yaitu sampai 3-6 bulan.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com ke sejumlah pedagang warung kelontong di daerah Bogor didapati bahwa para pedagang berencana berhenti menyetok Roti Aoka di tengah isu Sodium Dehydroacetate. Salah satunya, Fauzi, seorang pedagang warung kelontok mengatakan tidak akan menyetok lagi Roti Aoka di warungnya.

Padahal, selama ini dia rutin menyetok Roti Aoka hingga berdus-dus karena saking larisnya. Namun, adanya kabar tak sedap terkait dengan Roti Aoka itu membuatnya resah akan adanya tindakan penarikan (recall) produk dari pasaran oleh otoritas terkait.

"Takut nanti rugi di saya, ada penarikan mendingan saya setop juga dong. Nanti ada penarikan enggak ada bayarnya. Jadi jual yang ada aja, kebetulan masih ada stoknya, kurang lebih satu dus campur lagi lah," ujar Fauzi saat ditemui Bisnis.com, Rabu (24/7/2024).

Kendati begitu, menurut Fauzi, penjualan Roti Aoka tetap berjalan normal alias tidak ada penurunan meskipun ada kabar viral kandungan zat pengawet berbahaya. Dalam 2 pekan, biasanya dia bisa menjual habis satu dus Roti Aoka yang berisi sekitar 60 bungkus roti tawar atau roti sandwich berselai.

"Saya ikuti berita itu. Pelanggan yang lama masih tidak peduli, pada masih beli," katanya.

Fauzi pun menduga bahwa tudingan zat berbahaya kepada Roti Aoka hanya terkait dengan persoalan persaingan pasar di antara kalangan produsen roti.

"Kalau menurut aku itu karena persaingan aja," ucapnya.

Setali tiga uang, Jeni seorang pedagang warung Madura yang buka 24 jam mengatakan bahwa berita viral tentang Roti Aoka itu tidak berdampak terhadap penjualan. Adapun, Roti Aoka dijual seharga Rp3.000 per bungkus.

"Iya tahu, enggak ngaruh tetap pada beli. Laris manis aja, tidak ada masalah dengan masyarakat, itu cuma di online aja di medsos," katanya.

Meskipun penjualan Roti Aoka tetap laris manis, Jeni mengaku belum akan belanja lagi roti tersebut. Jeni pun membeberkan bahwa sebenarnya bukan hanya Roti Aoka yang punya masa simpan panjang. Menurutnya, di tingkat grosir tersedia banyak berbagai merek roti pabrikan maupun rumahan yang bisa awet disimpan dalam beberapa minggu.

Misalnya saja, roti goreng isi kacang hijau merek lokal yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluwarsa dan tanpa nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Banyak banget roti yang awet, coba aja survei ke grosir itu banyak amet," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengaku belum bisa memastikan kebenaran kabar adanya kandungan zat pengawet berbahaya Sodium Dehydroacetate dalam Roti Aoka. Menurutnya, kasus viral yang menyeret produsen Roti Aoka PT Indonesia Bakery Family tengah ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Itu sudah ditangani oleh BPOM, kita percayakan pada BPOM saja, kita juga baru dapat infonya," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Kendati begitu, Adhi membenarkan bahwa Sodium Dehydroacetate memang tidak masuk ke dalam positive list dari BPOM bahan pengawet untuk produk makanan dan minuman.

Menurutnya, selama ini bahan pengawet yang paling umum digunakan untuk produk roti adalah jenis propionat. Dia pun menegaskan bahwa bahan pengawet yang diizinkan pun, kata dia, hanya dapat digunakan dalam batasan tertentu.

"Banyak sih pengawet yang diperbolehkan, ada benzoat masih boleh. Propionat biasanya kalau roti, itu dibolehkan tapi tidak boleh melebih batas yang telah ditentukan," jelas Adhi.

Diberitakan Bisnis.com, Jumat (19/7/2024), PT Indonesia Bakery Family (PT IBF), produsen Roti Aoka, memberikan klarifikasi isu viral soal produknya mengandung bahan pengawet berbahaya. Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar. Tuduhan ini telah memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan konsumen yang setia mengonsumsi produk mereka.

"Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan seluruh produk roti Aoka tidak mengandung Sodium Dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan hasil pengujian terhadap produk roti Aoka dan Okko. Uji sampel kedua produk tersebut dilakukan usai viral dugaan adanya kandungan zat pengawet berbahaya.

Pada 2 Juli 2024, BPOM telah melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food. Hasilnya, pihaknya menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten.

“Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran,” jelas BPOM dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan adanya natrium dehidroasetat sebagai asam dehidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk bahan tambahan pangan (BTP) yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM No. 11/2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Adapun BPOM telah memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

“BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko,” kata BPOM.

Selain roti Okko, BPOM juga melakukan uji sampel terhadap brand roti Aoka yang produksi PT Indonesia Bakery Family (PT IBF). Pada 28 Juni 2024, pihaknya telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian.

Menurut hasil pengujian, sampel roti Aoka tidak mengandung natrium dehidroasetat.

“Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi,” ungkap BPOM.

Temuan BPOM ini sekaligus membantah isu yang sempat beredar bahwa roti Aoka mengandung zat pengawet berbahaya.

Head Legal PT IBF Kemas, Ahmad Yani, dalam klarifikasinya memastikan, penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar.

Dia menegaskan, produk roti Aoka telah melewati pengujian oleh BPOM dan telah mendapat izin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk.

“Seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan enam bulan,” kata Kemas dalam keterangan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Kemas menuturkan tuduhan penggunaan sodium dehydroacetate yang ramai diberitakan berdasarkan hasil uji laboratorium PT SGS Indonesia.

Namun, dalam keterangan tertulis yang disampaikan PT SGS Indonesia ke PT IBF, PT SGS Indonesia secara tegas membantah dan menyatakan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari pihak PT SGS Indonesia. Keterangan tersebut termuat dalam surat nomor 001/SGS-LGL/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024.

Akibat dari kegaduhan ini, Kemas menyebut bahwa PT IBF dan distributor sebagai mitra kerjanya mengalami kerugian ekonomi. Menurutnya patut diduga bahwa informasi menyesatkan ini sengaja digulirkan oleh beberapa pihak sebagai upaya menjatuhkan roti Aoka dengan cara persaingan tidak sehat.

Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan investigasi secara intensif terhadap penyebaran informasi menyesatkan ini.

“PT Indonesia Bakery Family selaku produsen roti Aoka merupakan produsen makanan yang sangat memperhatikan kualitas bahan baku termasuk aspek kesehatan bagi konsumen. Aoka diproduksi dari bahan berkualitas, diproses secara higienis dan aman bagi kesehatan,” tegas Kemas.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom mendorong pemerintah selanjutnya untuk terus menggali pajak dari crazy rich alias orang super kaya di Indonesia. Sebagaimana dalam presidensi G20, yang tengah memperjuangkan pajak minimum global 2% bagi para miliarder.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Center of Reform on Economic (Core) Akhmad Akbar Susamto melihat bahwa potensi pajak orang kaya belum seluruhnya terjaring otoritas pajak karena terdapat item-item tertentu yang selama ini belum masuk ke dalam objek pajak. Belum lagi, adanya praktik penghindaran pajak oleh para crazy rich.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi penghindaran pajak oleh orang kaya. Sayangnya potensi penghindaran pajak itu malah besar. Semakin besar pendapatannya, kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak akan semakin besar,” ucapnya dalam Midyear Review Core 2024, Selasa (24/7/2024).

Bukan hanya praktik dari para orang kaya tersebut, Akbar menekankan pemerintah perlu membenahi para petugas pajak yang berkongkalikong dengan Wajib Pajak (WP).

Akbar berpandangan, bahwa pemerintah pun sebenarnya memiliki aturan pajak orang kaya yang seharusnya dapat efektif menjaring pendapatan dari orang kaya.

Pemerintah telah memiliki tarif Pajak Penghasilan (PPh) progresif hingga 35% bagi individu berpenghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun, namun selalu terdapat celah bagi WP untuk memperkecil jumlah kewajiban pajaknya.

“Memastikan bahwa tidak ada lagi perilaku curang yang terkait dengan pajak, baik oleh crazy rich itu sendiri maupun perilaku curang oleh petugas-petugas pajak,” lanjut Akbar.

Mengingat, kebutuhan pendapatan akan lebih banyak untuk belanja tahun depan dengan sejumlah program prioritas pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Sementara berkaca dari tahun ini, penerimaan perpajakan sepanjang semester I/2024 mengalami perlambatan dengan capaian Rp1.028 triliun atau 44,5% dari target APBN.

Direktur Eksekutif dan Analis Kebijakan Pajak Pratama-Kreston Tax Reserch Institute Prianto Budi Saptono menyampaikan pajak bersifat distortif karena mempengaruhi perilaku WP.

Pajak juga seringkali dipandang sebaga beban sehingga muncul beban pajak (tax expense) yang harus diefisienkan bagi pembayarnya.

“Setiap ada kebijakan pajak, selalu ada celah bagi masyarakat untuk menghindari pajak. Celah tersebut berasal dari kondisi peraturan yang tidak akan pernah sempurna,” tuturnya.

Ironinya, pemerintah justru tengah mempersiapkan sejumlah insentif bagi orang-orang kaya yang menempatkan kekayaannya di Indonesia melalui family office.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah saat ini memiliki sederet insentif perpajakan yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia, seperti tax holiday dan tax allowance.

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Untuk mengetahui insentif apa yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, Bendahara Negara menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pembandingan atau benchmarking kepada negara-negara yang telah memiliki family office.

Pada akhirnya, apabila pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi family office, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Tidak bijak membebaskan pajak bagi kelompok kaya. Terlebih pemerintahan ke depan masih butuh banyak penerimaan untuk memenuhi janji politiknya,” tuturnya.

Akankah G20 Ketok Aturan Pajak Orang Kaya?

Presidensi G20 yang tengah dipegang oleh Brasil melaporkan adanya kemajuan terkait rencana peresmian kebijakan pajak minimum global bagi para milarder di dunia.

Melansir Bloomberg, Sabtu (20/7/2024), Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan bahwa diskusi seputar proposal-proposal terkait ekonomi, khususnya perpajakan, telah mengalami kemajuan.

Pemimpin berhaluan kiri yang memperjuangkan keadilan ini telah mendorong terciptanya pajak minimum global bagi para miliarder untuk mendanai aksi-aksi melawan perubahan iklim dan program-program untuk menghapuskan kelaparan di dunia.

Brasil menyerukan pajak minimum 2% yang akan dikenakan pada sekitar 3.000 orang terkaya di dunia—yang diukur dari segi kekayaan, bukan pendapatan. Melihat kondisi Indonesia, baru menerapkan pajak orang kaya dari sisi pendapatan.

Melihat potensinya, pajak orang-orang terkaya itu dapat mengumpulkan dana sebanyak US$250 miliar per tahun.

Meskipun Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah menolak formulasi khusus dari kebijakan ini dalam pertemuan G7 pada Mei 2024 lalu, pihak berwenang Brasil mengatakan bahwa diskusi pada pertemuan itu positif karena menunjukkan adanya kesepakatan mengenai bahasa untuk mendekati masalah ini.

Mereka berharap ide pajak minimum untuk orang kaya akan dikutip dalam komunike pada pekan ini, dengan rincian proposal yang diterbitkan pada catatan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) memastikan groundbreaking terowongan dan rel kereta bawah tanah, yang menjadi bagian dari Bali Urban Rail and Associated Development.

Direktur Utama PT SBDJ, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara telah menetapkan PT Bumi Indah Prima (PT BIP) sebagai investor mitra dan pemimpin konsorsium proyek.

"PT SBDJ dan PT BIP akan bekerja sama membangun koridor infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development," kata Ari, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan rencana groundbreaking akan dilaksanakan pada September 2024 yang berlokasi di Kuta Sentral Parkir, Badung, Bali.
Selain itu, lanjutnya, SBDJ akan mempersiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas yang akan menjadi operator dan pemilik dari proyek besar tersebut. Masyarakat Bali bukan lagi hanya sebagai penonton.

Ari menuturkan PT BIP ditetapkan menjadi mitra investor dari lima calon investor baik global maupun domestik yang telah menyatakan minat. Adapun, rangkaian proses pemilihan investor mitra yang dilakukan sejak 15 Maret 2024 melalui Request for Qualification, hingga penetapan pada 19 Juli 2024.

"PT BIP dinilai yang paling mampu memenuhi kualifikasi yang di tetapkan oleh PT SBDJ sebagai partner investor," katanya.

Dia mengatakan Bali Urban Rail bakal dibangun dengan opsi bawah tanah (underground) karena ada tiga alasan utama tidak bisa dibangun secara melayang (elevated).

Pertama, ada ketentuan adat Bali bahwa bangunan tidak boleh melebihi 15 meter, karena ada banyak bangunan suci seperti pura. Kedua, harga tanah di Bali sangat mahal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembebasan lahan proyek.

Ketiga, Bali merupakan industri wisata, sehingga akan mengganggu apabila ada penutupan jalan imbas pengerjaan proyek.

Adapun, pembangunan Bali Urban Rail ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9/2024 tentang penugasan PT Jamkrida Bali Mandara dan SBDJ sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) memastikan groundbreaking terowongan dan rel kereta perpanjangan proyek LRT Bali, yang menjadi bagian dari Bali Urban Rail and Associated Development.

Direktur Utama PT SBDJ, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara telah menetapkan PT Bumi Indah Prima (PT BIP) sebagai investor mitra dan pemimpin konsorsium proyek.

"PT SBDJ dan PT BIP akan bekerja sama membangun koridor infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development," kata Ari, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan rencana groundbreaking akan dilaksanakan pada September 2024 yang berlokasi di Kuta Sentral Parkir, Badung, Bali.
Selain itu, lanjutnya, SBDJ akan mempersiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas yang akan menjadi operator dan pemilik dari proyek besar tersebut. Masyarakat Bali bukan lagi hanya sebagai penonton.

Ari menuturkan PT BIP ditetapkan menjadi mitra investor dari lima calon investor baik global maupun domestik yang telah menyatakan minat. Adapun, rangkaian proses pemilihan investor mitra yang dilakukan sejak 15 Maret 2024 melalui Request for Qualification, hingga penetapan pada 19 Juli 2024.

"PT BIP dinilai yang paling mampu memenuhi kualifikasi yang di tetapkan oleh PT SBDJ sebagai partner investor," katanya.

Dia mengatakan Bali Urban Rail bakal dibangun dengan opsi bawah tanah (underground) karena ada tiga alasan utama tidak bisa dibangun secara melayang (elevated).

Pertama, ada ketentuan adat Bali bahwa bangunan tidak boleh melebihi 15 meter, karena ada banyak bangunan suci seperti pura. Kedua, harga tanah di Bali sangat mahal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembebasan lahan proyek.

Ketiga, Bali merupakan industri wisata, sehingga akan mengganggu apabila ada penutupan jalan imbas pengerjaan proyek.

Adapun, pembangunan Bali Urban Rail ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9/2024 tentang penugasan PT Jamkrida Bali Mandara dan SBDJ sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif," ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan," ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya," pungkasnya. (*)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut masih menunggu peraturan menteri (Permen) untuk dapat menjalankan penarikan iuran bagi pekerja swasta pada program Tapera.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan penarikan iuran bila landasan hukum tersebut belum diterbitkan.

“Kemarin sudah dikeluarkan itu kan di level Peraturan Pemerintah (PP) ya, itu masih diperlukan peraturan turunannya dalam bentuk Permen,” kata Sid saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai kapan tepatnya Peraturan Menteri tersebut mulai diteken, Sid tidak merinci secara pasti. Dia menuturkan, Keputusan pengeluaran Peraturan Menteri menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah.

Hanya saja, Sid memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya belum akan mulai memungut iuran Tabungan perumahan baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta lainnya.

“Dengan kebijakan itu, nanti ketentuan mengenai peraturan tersebut [penarikan iuran baik bagi ASN maupun pekerja swasta] akan dikeluarkan. Kapannya tergantung pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera tak hanya dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN saja, melainkan akan turut serta dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Hal inilah yang kemudian banyak disorot dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat maupun pengusaha.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Adapun aturan ini disahkan dan ditandatangani pada 20 Mei 2020. Dengan demikian, iuran Tapera untuk pekerja berlaku mulai 2027.

Bisnis.com, JAKARTA – Layanan internet Starlink milik SpaceX kembali dibuka di salah satu rumah sakit di Jalur Gaza, lebih dari lima bulan setelah mendapat izin layanan dari pemerintah Israel.

Melansir reuters, pengaktifan kembali layanan ini diumukan oleh CEO SpaceX Elon Musk di situs media sosial X pada Selasa (23/7/2024)., hanya lebih dari lima bulan setelah menerima izin untuk memulai layanan di sana dari pemerintah Israel.

Musk mengatakan inisiasi layanan ini dilakukan dengan dukungan dari UEA dan Israel.

”Starlink sekarang aktif di rumah sakit Gaza dengan dukungan dari @UAEmediaoffice dan @Israel,” tulis Elon Musk di X (@elonmusk).

Perusahaan dan kementerian komunikasi Israel pada bulan Februari lalu menyetujui serangkaian langkah yang akan memungkinkan penggunaan Starlink di rumah sakit lapangan yang dijalankan oleh Uni Emirat Arab sambil mencegah akses untuk Hamas.

Starlink populer di banyak wilayah konflik. Investigasi Bloomberg pada Maret mengungkap banyak contoh peralatan yang diperdagangkan dan diaktifkan secara ilegal atau tanpa izin pemerintah di berbagai negara, termasuk Yaman dan Sudan.

Pengumuman inisiatif Gaza ini muncul ketika SpaceX sedang mencari distributor resmi untuk mengoperasikan layanan internet satelit di Sudan, di mana para sukarelawan dan petugas kesehatan telah menggunakan Starlink untuk memberikan bantuan selama perang saudara yang dimulai pada bulan April tahun lalu.

Kelompok-kelompok kemanusiaan telah meminta Starlink untuk mempertahankan layanannya di negara tersebut di tengah pemadaman internet nasional yang menghambat upaya pemberian bantuan.

Starlink secara resmi tersedia di sebagian besar Eropa dan Amerika Utara dan Selatan serta di belahan dunia lain seperti Jepang, Nigeria dan Australia, menurut peta di situs web Starlink.

Peta Starlink tentang negara-negara yang memiliki ketersediaan layanan tidak mencakup negara mana pun di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, iklim investasi industri hulu migas di Indonesia masih kurang menarik bagi investor.

Luhut menuturkan, pemerintah telah mengidentifikasi 11 isu utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi atau Investment Attractiveness Index Indonesia saat ini.

“Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini. Setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas,” kata Luhut lewat akun instragram pribadinya, Rabu (24/7/2024).

Luhut menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga untuk mencari jalan keluar atas mandeknya investasi hulu migas beberapa tahun terakhir pada Selasa (23/7/2024) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiaman dan Investasi, Jakarta.

Lewat rapat koordinasi ini, beberapa persoalan yang sepakat untuk dibenahi, di antaranya lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah.

“Saya menegaskan kepada setiap K/L [kementerian/lembaga] di dalam Task-Force yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia,” kata Luhut.

Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir.

Pendapat itu dikuatkan dengan hasil riset lembaga independen Fraser Institute yang mencatat skor Investment Attractiveness Index Indonesia hanya mencapai 45,17 pada tahun lalu. Skor itu menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara.

Padahal pada 2019 lalu, skor Investment Attractiveness Index Indonesia berada di level 73,09 atau berada di posisi 27 dari 76 negara saat itu.

“Faktor utama penyebabnya, berdasarkan riset tersebut adalah ketidakpastian peraturan perundangan, yang di dalamnya melingkupi pengaturan tata kelola,” kata Pri saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Kendati secara sumber daya migas, kata Pri, Indonesia masuk ke dalam kategori yang kompetitif untuk kawasan Asia Pasifik. Hanya saja, pertimbangan kepastian hukum dan investasi membuat skor Investment Attractiveness Index Indonesia relatif berada di bawah.

Kondisi itu, menurut dia, menjadi alasan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) membuka peluang farm out di beberapa asetnya saat ini.

“Bujet investasi terbatas. Akan diprioritaskan ke yang lebih kompetitif. Apalagi Mubadala dan Petronas kan aset portofolionya di seluruh dunia,” kata dia.

Adapun, beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) strategis di antaranya Petronas dan Mubadala Energy berencana untuk melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di sejumlah aset mereka.

Petronas ingin divestasi pada Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Sementara, Mubadala ingin melepas sebagian kepemilikannya di Blok Andaman I, lepas pantai Sumatea Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Regulator perjudian Filipina akan mencabut izin operasional perusahaan judi online luar negeri, yang sebagian besar dari China. Regulator juga akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membasmi para operator tersebut.

Penutupan ini sejalan dengan langkah Presiden Ferdinand Marcos yang memberikan waktu kepada regulator untuk menutup Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan kriminal. Presiden memberikan batas waktu hingga akhir tahun.

"Tidak ada masalah dalam menutup POGOs karena saya dapat meminta keamanan nasional dan perintah presiden," ungkap ketua Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR) Alejandro Tengco seperti dikutip Reuters, Rabu (24/7/2024).

PAGCOR merupakan badan regulasi yang bekerja di kantor presiden.

Industri judi online menjamur di Filipina sejak 2016 karena operator memanfaatkan undang-undang liberal untuk menargetkan pelanggan di China. Warga dari Negeri Panda gemar berjudi, namun dilarang pemerintah.

Jumlah POGO di Filipina sempat mencapai 300 operator, namun banyak perusahaan tutup atau pindah akibat pandemi dan ketatnya aturan pajak. Sekarang hanya tersisa 42 POGO yang beroperasi dengan izin, yang secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja Filipina dan asing.

Tengco mengatakan tantangan bagi para penegak hukum adalah mencegah perusahaan-perusahaan ini untuk tidak beroperasi di bawah tanah. Selain itu, pemerintah akan kehilangan sekitar 23 miliar peso atau sekitar Rp6,38 triliun per tahun dari biaya izin dan pajak POGO.

Namun, Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan bahwa POGO hanya menyumbang kurang dari 0,5% terhadap PDB.

"Manfaat melarang POGO lebih besar daripada kerugiannya,” jelasnya.

China telah mendesak Filipina untuk melarang permainan online untuk mendukung tindakan tegas perjudian lintas batas.

Analis hubungan internasional De La Salle University Renato Cruz De Castro mengatakan tindakan tegas ini akan memicu pulihnya hubungan Filipina dan China.

Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir Presiden mengatakan tindakan tegas lain terhadap ratusan POGO ilegal, yang terlibat dalam kejahatan seperti penipuan dan perdagangan manusia, akan terus berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan air bersih sudah terdistribusi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang penyelenggaraan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya telah melakukan tes pengaliran air ke-3 dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN yang berada di titik tertinggi.

Hasil tes itu menunjukkan hasil positif dan mampu mengalirkan air bersih yang dapat diminum secara langsung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/7/2024).

Basuki menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Diharapkan pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Kabar mengenai rampungnya proses distribusi air bersih ke IKN ini menyusul kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di IKN pada Juli karena air bersih di IKN belum tersedia.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Usai distribusi air bersih ke IKN rampung dijalankan, Menteri Basuki lantas membocorkan orang nomor 1 di Indonesia itu baru mulai bertolak ke IKN pada awal Agustus 2024.

"Pak Jokowi tanggal 4 sampai 8 Agustus 2024. Rencananya ya, saya tanya itu Agustus jadinya," jelas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik poduk dari pasar.

Hal itu berdasarkan hasil uji sampel terhadap produk makanan roti Aoka yang diproduksi PT Indonesia Bakery Family, Bandung dan roti Okko yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food, Bandung.

Dari hasil pengujian yang dilakukan, BPOM menemukan adanya kandungan zat natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) pada produk Okko yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM," tulis BPOM dalam pengumuman seperti dikutip di laman resminya, Rabu (23/7/2024).

BPOM menyatakan pihaknya bakal mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.

"BPOM terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat," terang BPOM.

Sementara itu, BPOM juga melakukan uji kandungan zat bahan makanan pada roti Aoka. Hal ini dilakukan usai adanya dugaan kandungan zat pengawet berbahaya pada roti tersebut.

Pengujian sampel produk roti Aoka dilakukan BPOM pada 28 Juni 2024. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat.

"Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi," ujar BPOM.

Lebih lanjut, BPOM mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang tepercaya, termasuk website dan akun media sosial resmi BPOM, Contact Center HALOBPOM 1500533 (pulsa lokal), atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Cara Cek Produk yang Ditarik BPOM via Situs Resmi

1. Kunjungi situs resmi dari BPOM, yakni www.pom.go.id

2. Klik bagian 'CEKBPOM'

3. Klik bagian 'Produk' lalu klik bagian 'Produk Ditarik/Recall'

4. Setelah itu muncul daftar nama Produk yang telah ditarik BPOM dari peredaran

5. Terdapat kolom pencarian. Pada kolom ini, Anda bisa memilih dengan menggunakan nomor registrasi, nama produk, merek, hingga NPWP pendaftar.

6. Jika sudah menentukan apa yang dimaksud, tinggal klik, nanti akan muncul produk-produk yang ditarik oleh BPOM, yang disertai alasan mengapa produk tersebut ditarik dari pasaran.