Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tutur Bahlil.

Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

"Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu," jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.

"Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang," ucap Hudi.

"Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek," imbuhnya.

Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

Bisnis.com, MANGUPURA – Kemenangan Donald Trump di Pilpres 2024 dapat memberikan dampak terhadap peningkatan tarif impor produk dari China.

Global Soft Commodity Analyst di Bloomberg Intelligence, Alvin Tai mengatakan kenaikan tarif impor, utamanya terjadi pada impor Used Cooking Oil (UCO) atau minyak goreng bekas, termasuk minyak jelantah asal China.

“Tapi saya pikir akan ada kelanjutan dari tarif [impor]. Itu bisa saja bisa meningkat kali ini,” kata Alvin dalam Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Kendati demikian, Alvin menerangkan bahwa kebijakan yang akan diterapkan Donald Trump tidak dapat diprediksi. Namun, dia menilai Trump cukup berani untuk melakukan apa yang ditargetkan.

Secara umum, dia pun menyebut sulit untuk memberikan kepastian yang akan terjadi terkait lansekap regulasi yang sangat berubah dalam 4 tahun ke depan.

“Jadi saya pikir itu [kenaikan tarif impor] adalah area rentan yang dapat mempengaruhi ruang penting ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kemenangan Donald Trump akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia.

Di samping itu, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan Indonesia dapat mengambil kesempatan dari setiap kebijakannya.

Salah satu nya terkait dengan UCO yang diimpor AS dari China cukup besar. Namun, dengan terpilihnya Trump, maka tarif impor UCO dapat dinaikkan dari semula 15,5% tahun ini.

"Ekspor China ke AS sangat besar. Jadi jika ini akan menjadi masalah, ini harus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengekspor UCO ke Amerika Serikat," tuturnya.

Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, optimisme tersebut lantaran Trump dinilai akan memiliki kebijakan untuk menghentikan perang di Timur Tengah yang menjadi salah satu biang kerok tren penurunan ekspor dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara global ekonomi, sangat berpengaruh sehingga ekonomi negara-negara bisa meningkat. Itu akan memengaruhi ekspor kita. Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain," kata Eddy.

Eddy menerangkan, tak hanya ekspor CPO ke Amerika Serikat yang akan melesat, ekspor ke negara lainnya pun akan meningkat lantaran pulihnya kondisi geopolitik global akan memengaruhi kondisi ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

"Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling," ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

"[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi," ucap Agus.

Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor kembali menyita 90.000 rol kain tekstil dan produk tekstil (TPT) berupa kain gulungan asal China yang diduga ilegal. Adapun, ribuan rol kain ilegal ini bernilai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa 90.000 rol kain TPT ilegal asal China ini akan diketahui nasib pastinya setelah melalui koordinasi dengan tim Satgas Impor.

“Nanti kami tim Satgas Impor akan bicarakan setelah ini barang-barang ini mau diapakan. Yang jelas ini sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat,” jelas Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menuturkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut untuk membuktikan bahwa temuan barang TPT ini adalah ilegal atau tidak.

Namun untuk saat ini, 90.000 rol kain ilegal ini terbukti melanggar administrasi, seperti tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Jadi karena dokumennya tidak lengkap dan tidak menunjukkan sampai sekarang ini adalah barang-barang ilegal. Nanti kita bicarakan dengan Satgas Impor,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa barang impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya ini kita bicarakan dulu sambil menunggu apakah memang dia bisa menyiapkan dokumennya administrasi. Jadi nanti segera kami berkumpul dengan tim Satgas Impor untuk membicarakan itu kelanjutannya,” pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Adapun, sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar berada di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat. Dengan demikian, totalnya ada 90.000 rol TPT bernilai Rp90 miliar yang masuk ke Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyebutkan November-Desember 2024 menjadi periode yang sangat sibuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan sejumlah penataan keuangan untuk 2025 dan penuntasan pelaksanaan APBN 2024 seiring perubahan nomenklatur menjadi area yang harus dikawal oleh pihaknya.

"Dalam 2 bulan [November-Desember 2024] ini kami fokus mengawal APBN 2024 dengan begitu banyaknya dinamika yang terjadi, baik dari sisi global maupun dalam negeri," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2024, Jumat (8/11/2024).

Di tengah volatilitas keuangan global, di dalam negeri terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan organisasi pemerintahan yang sangat banyak di kabinet baru.

Sri Mulyani menyebutkan, untuk lembaga yang mengalami perubahan maupun pembentukan akan menggunakan APBN 2024 dengan acuan nomenklatur anggaran APBN 2024 ataupun yang menjadi koordinator. "Sehingga anggarannya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Untuk itu, dia memperingatkan para menteri kementerian baru dapat bekerja sama dengan lembaga induknya dalam penggunaan anggaran. Perubahan mekanisme penganggaran ini, disebutkan terus dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Begitu tutup tahun, laporan keuangannya juga dikoordinasi oleh lembaga induknya atau lembaga koordinatornya untuk bisa membuat laporan keuangan 2024. Sehingga bisa dilakukan audit seperti peraturan perundang-undangan," tegas Sri Mulyani.

Saat yang sama, Kementerian Keuangan tengah mendorong para kementerian/lembaga baik nomenklatur baru maupun eksisting untuk mendetailkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2025, dengan target penyelesaian akhir November ini.

"Banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan," katanya. Sri juga menekankan Kementerian Keuangan bertekad menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan PT Vale Indonesia Tbk (Vale) untuk mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (BBM hijau) di sektor pertambangan.

Dalam kerja sama itu, Pertamina Patra Niaga menyediakan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk alat berat di sektor pertambangan.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya mengatakan kerja sama ini sekaligus mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission 2060. Selain itu, kolaborasi ini sebagai langkah nyata menuju keberlanjutan industri di Indonesia.

Menurut Maya, penggunaan HVO tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang.

"Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen kami dalam mewujudkan swasembada energi, di mana produk HVO sendiri memiliki nilai TKDN lebih dari 99%," kata Maya melalui keterangan resmi dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia pun berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau.

Dalam uji coba penggunaan HVO pada dua unit truk tambang, yakni Komatsu dan Caterpillar, hasilnya mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional.

May pun menyebut pihaknya berkomitmen menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Menurutnya, dengan kolaborasi seperti ini diharapkan dapat mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata bagaimana Pertamina Patra Niaga, bersama mitra-mitra strategis seperti PT Vale, United Tractors, dan Trakindo, bisa membawa perubahan positif dalam transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer Vale Abu Ashar menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon.

Dia menilai penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi Vale.

"Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Kami bangga menjadi pelopor dalam inovasi ini di sektor pertambangan Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Director of Product Support PT United Tractors Tbk Idot Supriadi mengatakan menyampaikan bahwa HVO mampu mempertahankan performa mesin sekaligus mendukung keberlanjutan operasional.

Menurut Idot, Hal itu tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan operasional alat berat di industri pertambangan.

"Ini pun juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan,” ujar Idot.

Senada, Product Support Manager PT Trakindo Utama Semuel Tikupadang juga menyampaikan pentingnya bahan bakar terbarukan seperti HVO untuk menjaga kualitas lingkungan.

Dia menilai HVO mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menjaga performa mesin truk Caterpillar yang dioperasikan

"Bahkan dari hasil uji kami produk ini [HVO] 100% compatible, artinya tidak perlu penambahan sparepart atau modifikasi lain," kata Samuel.

"Ini adalah langkah signifikan untuk mendukung industri yang lebih ramah lingkungan,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaku siap bekerja sama dengan perusahaan mana un demi meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan energi. Selain itu, upaya mengerek lifting juga sejalan dengan arahan Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Simon menuturkan pihaknya pun akan bekerja keras dan terus mencari lapangan baru sembari menggenjot ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Makanya dengan semangat kebersamaan ini, siapa pun itu, kami semua KKKS [Kontraktor Kontrak Kerja Sama], tadi kita ketemu dengan teman-teman dari perusahaan lain, kita juga bilang, kita kerja sama semua. Tidak melihat perusahaan dari mana, negara mana," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dia mengatakan saat masih ada lapangan-lapangan yang belum digarap secara optimal. Simon menyebut pihaknya akan mendorong lifting di wilayah kerja (WK) di Masela dan Andaman.

"Andaman iya, semua kita kerja sama kita lakukan yang terbaik ya," ucapnya.

Simon sekali lagi menekankan bahwa peningkatan lifting saat ini menjadi fokus utama Pertamina.

Apalagi, saat ini produksi minyak RI masih berada di level 600.000 barel per hari (BOPD). Sedangkan, konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD. Karenanya, saat ini Indonesia masih impor minyak sekitar 1 juta BOPD.

"Jadi saya pikir fokus kami ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu-dua pihak, semua pihak berkolaborasi, pemerintah, Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS sama-sama bersatu," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo meminta agar lifting minyak dalam negeri ditingkatkan untuk mencapai kemandirian energi. Dia juga memberikan arahan soal subsidi energi agar tepat sasaran ke masyarakat.

Hal itu dilakukan dengan memberikan perintah kepada Bahlil, Simon, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan.

Adapun, Bahlil menyebut lifting minyak yang akan ditingkatkan mencakup di 301 wilayah kerja.

"Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tetapi sampai sekarang belum POD [plan of development], ini akan kita lakukan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Selain fokus di 301 wilayah kerja itu, Bahlil turut menyinggung soal 4.500 sumur minyak idle well yang harus dioptimalkan guna mewujudkan mimpi kemandirian energi Prabowo.

Dalam upaya tersebut, Bahlil menyebut akan dibantu oleh Pertamina serta badan baru yang dibentuk oleh Prabowo di kabinetnya yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Kemudian kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memperkirakan ekspor industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia hingga akhir 2024 dan 2025 akan tetap tumbuh solid meski di tengah tantangan global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut industri mamin terus menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2024, industri ini berkontribusi sebesar 40,2% terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

Menurut Josua, penguatan permintaan domestik dan global terhadap produk-produk olahan Indonesia, terutama di sektor mamin memberi dorongan bagi ekspor. Kendati demikian, ada tantangan yang dihadapi industri mamin UMKM dalam menggeber ekspor.

Salah satunya adalah tantangan dari ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berlanjut dapat mempengaruhi permintaan di pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan beberapa negara Asia.

“Ketidakpastian ini berdampak pada daya beli di negara-negara tujuan ekspor, sehingga dapat membatasi pertumbuhan ekspor Indonesia,” ujar Josua kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Di samping itu, Josua mengungkap, kenaikan harga bahan baku, terutama komoditas pangan akibat faktor cuaca seperti El Nino juga dapat meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya memengaruhi harga produk ekspor.

Dia menjelaskan, dengan biaya yang lebih tinggi, maka produk mamin Indonesia berpeluang menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar global.

Tantangan lain yang dihadapi industri ini adalah logistik, termasuk biaya pengiriman yang tinggi dan ketidakseimbangan kapasitas transportasi. Tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas rantai pasok.

Bahkan, infrastruktur distribusi yang tidak merata juga dapat menghambat kelancaran ekspor, terutama bagi UMKM di industri mamin.

Di samping itu, Josua juga menyebut bahwa pasar ekspor sering kali memiliki standar yang ketat terkait kualitas, keamanan, dan sertifikasi produk.

Menurutnya, tantangan dalam memenuhi standar yang ketata ini, terutama untuk produk yang diekspor ke negara maju, dapat membatasi potensi ekspor jika perusahaan tidak siap memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk itu, dia menilai, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi sederet permasalahan ekspor produk UMKM, termasuk mamin.

“Dukungan kebijakan dari pemerintah serta peningkatan efisiensi di sektor manufaktur diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan ini dan mendukung pertumbuhan ekspor industri mamin di Indonesia ke depannya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyebutkan Inefisiensi jaringan pelayaran dan disparitas akibat ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini merupakan tantangan upaya penurunan biaya logistik.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan ketidakseimbangan ekonomi yang berimbas pada disparitas kargo dan inefisiensi jaringan pelayaran harus segera diatasi.

“Untuk menghadapi tantangan ini, Pelindo mendorong efisiensi rute logistik melalui optimalisasi jaringan hub and spoke, dengan melakukan konsolidasi kargo di pelabuhan utama,” kata Ardhy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Langkah tersebut diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, memperbesar kapasitas muatan, dan mengurangi ketergantungan pada rute direct port-to-port. Dengan demikian, biaya logistik antar wilayah, khususnya dari Barat ke Timur, dapat ditekan.

Ardhy juga mengklaim pelabuhan memiliki peran strategis dalam rantai pasok logistik, terutama melalui efisiensi port stay dan cargo stay.

Peningkatan performa pelabuhan dapat mempercepat perputaran barang, memberikan efisiensi biaya operasional bagi pelaku usaha, terutama bagi shipping line, dan menciptakan service level agreement yang optimal.

“Upaya Pelindo untuk menurunkan durasi port-stay dan cargo stay sejalan dengan transformasi dan standarisasi layanan operasional yang dilakukan.

Sebagai contoh, standarisasi layanan di Pelabuhan Sorong berhasil meningkatkan produktivitas dari 10 boks per jam menjadi rata-rata 24 boks per jam. Hal ini menurunkan durasi port stay dan cargo stay dari 72 jam menjadi rata-rata 24 jam.

Ardhy mengatakan Pelindo juga terus berupaya melakukan digitalisasi layanan operasional, seperti implementasi sistem layanan peti kemas (Palapa) serta layanan non-peti kemas (PTOS-M) dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah terbaru 'baru' mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Meski realisasinya belum memuaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan angka tersebut patut disyukuri mengingatkan kondisi awal dan pertengahan tahun.

"Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," ujar Anggito dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia merincikan, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas sebesar Rp810,76 triliun atau baru setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%.

Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

"Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan di dalam PPN," ujar Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons hasil pemilihan presiden atau Pilpres Amerika Serikat 2024, yang mana dimenangkan oleh Donald Trump.

Sri Mulyani menjelaskan Trump sangat berbeda dengan Presiden Amerika Serikat (AS) petahana Joe Biden. Bagaimanapun, sambungnya, Trump berasal dari Partai Republik sementara Biden dari Partai Demokrat.

Oleh sebab itu, bendahara negara tersebut mengingatkan bahwa akan banyak kebijakan yang akan berubah di negara adikuasa tersebut terutama ihwal perekonomian.

"Beberapa perubahan dalam policy [kebijakan] telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia mencontohkan, market berharap kemenangan Trump akan membuat pajak untuk korporasi menurun, kebijakan proteksionisme, defisit belanja dan penerimaan melebar, hingga mendorong gencatan senjata terhadap perang di berbagai dunia.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, perbedaan yang mencolok antara Trump dengan Bidang yaitu ihwal isu perubahan iklim. Dia meyakini, komitmen Trump terhadap perubahan iklim jauh lebih rendah dibandingkan Biden.

"Ini akan memberikan dampak terhadap minyak dunia maupun tren ke depan terhadap isu climate change [perubahan iklim]," jelasnya.

Sebagai informasi, Trump telah mengamankan lebih dari 270 suara elektoral (electoral votes) dalam ajang Pilpres AS 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih AS ke 47.

Berdasarkan data hitung cepat Edison Research yang ditampilkan Reuters, hingga Kamis (7/11/2024) pukul 16.00 WIB, Trump memperoleh 294 suara elektoral dan mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris yang hanya mendapat 223. Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.