Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog menjelaskan terkait dengan mekanisme lelang beras impor. Hal tersebut disampaikan di tengah terpaan isu mark up harga.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa dalam pengadaan beras impor, proses lelang atau open-bid dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, dia pun membantah tuduhan adanya penggelembungan atau mark upharga beras impor yang dilakukan pihaknya.

"Kami tidak mungkin melakukan penggelembungan harga seperti yang telah dituduhkan," kata Bayu dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/7/2024).

Secara terperinci, Bayu menjelaskan proses lelang dimulai dengan pengumuman terbuka bahwa Bulog akan membeli sejumlah beras. Kemudian, setelah pengumuman itu, akan ada daftar peminat lelang yang jumlahnya antara 80 hingga 100 perusahaan eksportir beras.

Selanjutnya, Bulog menjelaskan syarat dan ketentuan mengikuti lelang terbuka kepada para peminat lelang. Adapun, penjelasan tersebut ditekankan pada praktek transparansi dalam perdagangan internasional.

Di antara syarat tersebut antara lain eksportir harus punya pengalaman pernah mengekspor beras, harus bersedia diinspeksi jika diperlukan, harus bersedia menerbitkan uang jaminan tender (bid bond) serta uang jaminan kinerja (performance bond) di bank terkemuka di Indonesia.

"Beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut, sehingga yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan," ungkap Bayu.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan proses lelang terbuka itu dilakukan dengan pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok bisa dilihat jelas oleh calon mitra lainnya serta semua peserta lelang.

"Semua kami lakukan secara transparan, kepercayaan perdagangan internasional sangatlah mahal harganya, karenanya harus selalu kami jaga," ucap Bayu.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024).

Keduanya diduga melakukan mark up harga impor beras. Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto menyebut hasil kajian dan investigasi yang dilakukan pihaknya menunjukkan dugaan keterlibatan Kepala Bapanas dan Dirut Bulog.

Salah satu yang dilaporkan yaitu adanya dugaan keterlibatan Long Group, perusahaan asal Vietnam sebagai eksportir beras ke Indonesia pada periode Januari-Mei 2024. Hari menyebut, perusahaan itu turut menjadi pihak terlapor.

Dia menduga, terdapat mark up yang diimpor dari perusahaan itu. Hari mengklaim, selisihnya dapat mencapai sekitar US$82 per metrik ton. Jika ditotal, estimasi selisih harga pada impor 2,2 juta ton beras diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun (dengan kurs Rp15.000 per dolar AS).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (12/7/2024), Perum Bulog membantah isu penggelembungan atau mark up harga beras impor yang disebut dipasok dari Vietnam bernama Tan Long Group. Perusahaan juga membantah adanya kontrak antara Bulog dan Tan Long Group terkait dengan impor ini.

Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menyatakan bahwa isu penggelembungan harga beras impor tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Sementara itu, dikutip dari media Vietnam CAFEF, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG), Trương Sỹ Bá, menjelaskan, dalam sejarah tender beras Bulog, pihaknya tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari Bulog dari 2023 hingga sekarang.

Dia menjelaskan, pada paket tender 22 Mei yang diumumkan Bulog, Lộc Trời dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100.000 ton beras. Namun Tân Long menawar dengan harga US$15 per ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

“Pada bulan Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga US$538 per ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan Lộc Trời, harga dari TLG lebih tinggi sehingga kami tidak jadi ikut” imbuh Trương Sỹ Bá.

Bisnis.com, JAKARTA — Thailand merencanakan pembentukan badan layanan keuangan terpadu agar lebih kompetitif dalam menarik dana dan investor asing. Pemerintah Thailand akan segera menyusun sebuah undang-undang yang akan membantu memposisikan negara ini sebagai pusat keuangan regional.

Dilansir dari Bloomberg, Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan pada Jumat (19/7/2024) bahwa badan baru itu akan mengeluarkan lisensi untuk perbankan, sekuritas, asuransi, aset digital, dan kontrak berjangka untuk perusahaan-perusahaan asing.

Badan ini juga akan menangani layanan-layanan untuk bisnis-bisnis asing, seperti izin kerja dan insentif pajak.

Pada dasarnya, Bank of Thailand dan Securities and Exchange Commission (SEC) saat ini bertanggung jawab atas pengawasan sebagian besar layanan keuangan, perizinan dan regulasi. Paopoom menyebutkan badan baru ini merupakan sebuah cara pemerintah dalam melakukan reformasi pengawasan bisnis keuangan.

Kedua lembaga tersebut telah menjadi sorotan, dengan Gubernur bank sentral Sethaput Suthiwartnarueput yang berselisih dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin mengenai tingkat suku bunga dan kebijakan-kebijakan fiskal, dan SEC yang mencoba untuk mengatasi skandal-skandal yang berhubungan dengan Stark Corp Pcl dan Energy Absolute Pcl yang diperdagangkan secara publik.

Paopoom melihat, Thailand perlu meningkatkan ekosistem regulasi dan hukumnya untuk mencapai tujuan menjadi pusat keuangan regional.

"Layanan satu atap, kejelasan dalam manajemen modal adalah kunci bagi Thailand untuk tumbuh menjadi pusat keuangan di kawasan ini, menarik modal dan orang-orang yang berpengetahuan luas untuk datang ke negara ini, menciptakan manfaat bagi ekonomi dunia," ujar Paopoom, dilansir dari Bloomberg pada Minggu (21/7/2024).

Perdana Menteri Srettha, yang telah memprioritaskan untuk menarik investasi asing sejak mengambil alih jabatannya kurang dari setahun yang lalu, mengatakan bahwa memposisikan Thailand sebagai pusat keuangan akan membantu menarik tidak hanya dana tetapi juga pekerja yang berkualitas.

Badan ini diyakini akan menguntungkan bank, investasi, sekuritas, dan bank virtual, memacu kegiatan seperti konsultasi untuk layanan hukum, teknologi, dan investasi dalam prosesnya.

“Rencana ini akan mengubah struktur pertumbuhan ekonomi kita ke sektor jasa bernilai tinggi dari manufaktur tanpa menggunakan anggaran negara,” kata Srettha.

Lebih lanjut Paopoom mengatakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan lanskap keuangan lokal dan akses perbankan, pemerintah akan segera memberikan lisensi untuk bank virtual.

Meskipun merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, bank publik terbesar di Thailand, SCB X Pcl, berada di urutan ke-15 di antara bank-bank lain di Asia Tenggara dalam hal nilai pasar. Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina memiliki perusahaan yang lebih besar daripada kapitalisasi SCB sebesar US$9,5 miliar.

Pemerintah Srettha berencana untuk membentuk Badan Penjaminan Kredit Nasional untuk meningkatkan akses pinjaman kepada usaha-usaha kecil dan menengah dalam waktu satu tahun, kata Paopoom.

Bisnis.com, JAKARTA — Mubadala Energy tengah melakukan pembicaraan untuk divestasi lanjutan sebagian hak partisipasi (PI) atau farm-out di wilayah kerja (WK) Andaman I.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, mengatakan divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengurangi porsi partisipasi.

“Itu biasa farm-out atau shares down untuk mengurangi porsi dalam rangka mitigasi risiko,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan eksplorasi lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Bobara, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia.

Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Sebelumnya, saat masih bernama Mubadala Petroleum, perusahaan berbasis di Abu Dhabi itu lebih dahulu melepas 20% kepemilikannya ke Premier Oil untuk WK Andaman I pada 21 Januari 2020 lalu.

Saat ini, Mubadala Energy memegang 80% PI dan berlaku sebagai operator lapangan. Sisannya, Premier Oil menggengam 20% PI untuk Blok Andaman I. Adapun, skema kontrak Blok Andaman I menggunakan cost recovery.

Seperti diketahui, Mubadala berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari WK South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Belakangan, Mubadala Energy tengah berfokus untuk mengarahkan pengeboran eksplorasi dan rencana pengembangan lanjutan pada aset mereka di South Andaman tersebut.

“Saat ini kami sedang berdiskusi terkait dengan beberapa opsi pengembangan, kita perlu berpikir untuk mengeksploitasi beberapa temuan seperti di Timpan, Layaran dan Tangkulo,” kata Vice President Operations Technical Mubadala Energy Adnan Omar Bu Fateem saat diskusi panel IPA Convex ke-48, ICE BSD City, dikutip Kamis (16/5/2024).

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan media bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organic growth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

“Kami tidak ingin kehilangan momentum, kami ingin melanjutkan eksplorasi dan appraisal secara bersamaan mengeksploitasi keseluruhan cengkungan itu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tengah melakukan pembicaraan untuk divestasi sebagian hak partisipasi (PI) atau farm-out di wilayah kerja (WK) Ogan Komering, Sumatra Selatan.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, mengatakan divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru.

“Ogan Komering itu kan ada rencana divestasi untuk yang PHE,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga mengatakan lembagannya terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Bisnis telah meminta konfirmasi kepada Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE, Rachmat Hidajat serta Sekretaris Perusahaan PHE Arya D Paramita ihwal rencana divestasi PI tersebut. Hanya saja mereka enggan berkomentar.

WK migas yang berlokasi di kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan ini sebelumnya di kelola oleh Joint Operation Body (JOB) Pertamina - Jadestone Energy (OK) Ltd.

Setelahnya, pemerintah meminta pengelolaan blok dikerjakan oleh PHE setelah masa kontrak selesai pada 28 Februari 2018. PHE mendapat kontrak baru yang berlaku efektif pada 20 Mei 2018 untuk masa 20 tahun mendatang, atau jatuh tempo pada 2038.

Dalam Rencana Kerja (RK) awal setelah terminasi, PHE ditargetkan mampu menyumbangkan produksi migas kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 1.740 barel minyak per hari (BOPD) dan 8,04 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

Berbeda dengan kontrak sebelumnya yang masih menggunakan kontrak bagi hasil cost recovery, kontrak bagi hasil untuk wilayah ini menggunakan kontrak bagi hasil gross split.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan mengalami tren kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Minggu (21/7/2024). Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, kedelai, bawang, cabai dan daging sapi.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pad Minggu 21 Juli 2024 pukul 09.30 WIB, rata-rata harga beras premium hari ini naik 1,29% menjadi Rp15.700 per kilogram. Begitu pun dengan harga beras medium hari ini naik tipis 0,96% menjadi Rp13.670 per kilogram.

Rata-rata harga beras premium masih di dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp14.900 - Rp15.800 per kilogram. Sementara harga beras medium hari ini telah melampaui HET yang ditetapkan yaitu Rp12.500 - Rp13.500 per kilogram.

Adapun, harga beras stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) Bulog hari ini naik 0,64% menjadi Rp12.660 per kilogram.

Harga bawang-bawangan juga kompak naik. Rata-rata harga bawang merah secara nasional hari ini naik 1,29% menjadi Rp31.310 per kilogram dan bawang putih naik 1,87% menjadi Rp40.770 per kilogram.

Adapun, harga cabai-cabaian terpantau mengalami tren kenaikan. Rata-rata harga cabai merah keriting hari ini naik Rp1.010 menjadi Rp45.520 per kilogram dan harga cabai rawit merah tembus Rp62.730 per kilogram.

Selain itu, harga minyak goreng dan tepung terigu juga mengalami tren kenaikan. Harga minyak goreng kemasan sederhana hari ini naik tipis 0,4% menjadi Rp18.070 per liter dan harga minyak goreng curah naik 0,3% menjadi Rp16.010 per liter.

Harga tepung terigu curah rata-rata nasional hari ini naik 0,2% menjadi Rp10.270 per kilogram. Begitupun harga tepung terigu kemasan naik 0,3% menjadi Rp13.320 per kilogram.

Rata-rata harga kedelai impor hari ini naik 2,49% menjadi Rp12.340 per kilogram. Selain itu, harga daging sapi murni juga terpantau naik Rp620 menjadi Rp135.590 per kilogram.

Harga gula pasir hari ini secara nasional berada di level Rp18.060 per kilogram. Harga gula Pasir cenderung masih tinggi di atas level harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah untuk ritel modern di wilayah Jawa dan Sumatera sebesar Rp17.500 per kilogram.

Sementara harga jagung pakan terpantau mulai naik setelah sempat anjlok ke level terendah akibat panen raya. Rata-rata harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini naik 5,08% menjadi Rp6.000 per kilogram.

Sejumlah komoditas pangan yang mengalami tren penurunan harga yaitu telur dan daging ayam. Rata-rata harga daging ayam ras hari ini turun 1,1% menjadi Rp35.130 per kilogram dan telur ayam ras turun tipis 0,07% menjadi Rp29.230 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono mengecek kesiapan infrastruktur di IKN menjelang upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agusus 2024.

Salah satu infrastruktur yang dicek kesiapannya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Intake Sepaku pada Jumat (19/7/2024). Peninjauan dilakukan untuk pasokan air bersih telah mengalir ke IKN pada 17 Agustus.

Basuki mengatakan air bersih untuk IKN akan disuplai dari Sungai Sepaku, diolah di SPAM Intake Sepaku, dan didistribusikan ke setiap unit di Nusantara.

"Pengecekan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh fasilitas dasar siap menyambut HUT Kemerdekaan RI, sehingga pelaksanaan upacara dapat berjalan lancar dan sukses," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana air bersih.

"Kebutuhan air bersih sangat vital untuk menunjang kesuksesan Upacara Perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Nusantara. Oleh karena itu, kesiapan ini perlu dikawal dan menjadi perhatian besar pembangunan, utamanya yang saat ini sedang dikerjakan rekan-rekan Kementerian PUPR," ujarnya.

Selain meninjau unit intake yang berada di dalam kompleks SPAM Intake Sepaku, kedua pejabat ini juga mengunjungi Ruang Pompa SPAM, yang berfungsi untuk mengalirkan air dari penampungan ke tempat pengolahan filtrasi yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Selanjutnya mereka beserta rombongan meninjau reservoir air hasil pengolahan di SPAM Intake Sepaku, yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Air dari reservoir ini akan didistribusikan ke seluruh unit di KIPP.

Kunjungan kerja ini akan dilanjutkan pada peninjauan lebih lanjut fasilitas dan sarana prasarana yang ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada akhir pekan di pekan ke dua bulan Juli ini.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan air bersih di IKN sudah mulai mengalir. Oleh karena itu, dirinya bertolak ke IKN untuk meninjau hal tersebut.

"Kalau [air bersih] nanti malam bisa clear semua, makannya saya ke sana sekalian mengecek," pungkasnya.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara sudah mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut bahwa saat penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024, pembangunan IKN baru mencapai sekitar 15%.

"Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%," ujar Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisi akhir pekannya, Sabtu (20/7/2024) pagi dengan bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam.

Dalam unggahan Instagram @smindrawati, dirinya membagikan potret pertemuan dengan orang nomor satu dari negara yang terkenal sebagai Negara Singa.

"Sabtu pagi ini—saya mendapat kesempatan berharga dan luar biasa untuk dapat bertukar pikiran bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam @tharman.sg," tulisnya.

Sri Mulyani yang mengenakan batik dengan warna senada dengan Thurman, merasa terhormat karena mendapatkan kesempatan untuk mendengar pandangan dari Tharman dan bertukar pikiran. Selain itu, keduanya juga membahas berbagai tantangan ekonomi dan keuangan dunia serta tantangan kerjasama multilateral dunia saat ini dan kedepan dalam situasi geopolitik yang berubah dinamis dan sangat menantang saat ini.

"Tukar pikiran ini bermanfaat bagi saya yang saat ini diminta menjadi external advisor untuk proses konsultasi dalam rangka memperingati 80 tahun The United Nations Monetary and Finance Conference [the “Bretton Woods Conference”] sejak awal Juli 2024," tutupnya.

Pada hari sebelumnya, Sri Mulyani disibukkan dengan acara pelantikan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Alhasil, tiga bulan menjelang Joko Widodo (Jokowi) lengser, Kementerian Keuangan memiliki dua wakil menteri, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Keuangan tengah menyusun RAPBN 2025 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Presiden dan Wapres terpilih. Penyusunan RAPBN 2025 dan Nota Keuangan pada masa transisi ini selain mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) serta Asumsi Dasar Makro untuk penyusunan RAPBN 2025 yang telah dibahas dan disepakati oleh DPR RI, juga harus disesuaikan (sinkron) dengan program pemerintah baru.

Selama ini pun, pihaknya dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi terus berkomunikasi berkoordinasi, dan berkolaborasi agar APBN 2025 dapat dirancang sesuai program prioritas kabinet mendatang.

"Kehadiran Mas Tommy sebagai Wamenkeu II akan semakin memperkuat proses transisi pemerintahan agar berlangsung secara lancar dan baik serta terus menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, akuntabel, dan kredibel," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Analis memperkirakan Rupiah makin melemah di hadapan dolar AS apabila Donald Trump memenangkan pemilu Amerika Serikat.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan rencana pembunuhan terhadap Donald Trump ini menjadi awal dolar mengalami penguatan. Sebelum penembakan Trump, dolar melemah disebabkan oleh spekulasi penurunan suku bunga.

Akan tetapi, lanjut Ibrahim, penurunan suku bunga memiliki efek yang lebih kecil dibandingkan dengan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump.

"Sehingga di dalam taruhan di Amerika bahwa Donald Trump itu pasti ya, 68% itu akan memenangkan Pilpres di bulan November ya, kalau melawan dengan Joe Biden," ujar Ibrahim, Jumat (19/7/2024).

Hal tersebut karena Donald Trump sendiri mengatakan jika seandainya dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika, kemungkinan besar perang besar di Rusia-Ukraina, dan Israel-Palestina akan mereda.

Hal ini merupakan titik balik karena sebelumnya Amerika Serikat begitu mendukung Ukraina, kemudian mendukung Israel sehingga peperangan sampai saat ini masih terjadi.

Di sisi lain, lanjut Ibrahim, dalam wawancara dengan Bloomberg Trump mengatakan apabila dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika, dia akan melakukan perang dagang dengan Tiongkok tahap ketiga, dan juga dengan Taiwan.

Menurut Trump, Taiwan sampai saat ini mendapatkan persenjataan dari Amerika, tetapi tidak pernah memberi timbal balik terhadap Amerika. Trump mengatakan Amerika dianggap Taiwan sebagai perusahaan asuransi.

"Sehingga ini mempengaruhi pasar pasar, bergolak ya saham-saham di Amerika mengalami kenaikan terutama ditopang oleh saham-saham teknologi. Di Eropa juga mengalami kenaikan," ujar Ibrahim.

Akan tetapi, pasar saham di Asia berguguran karena kondisi Tiongkok sebagai salah satu negara ekonomi terbesar kedua di dunia sedang mengalami permasalahan setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2024 berada di luar dugaan.

China mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%, yang sebelumnya diekspektasikan sebesar 5,1%. Hal ini diperparah dengan testimoni dari Donald Trump yang akan melakukan perang dagang. Publik juga menganggap bahwa Donald Trump kemungkinan besar akan memenangkan Pilpres di bulan November.

"Ini membuat harga saham di Asia berguguran dan ini berdampak dengan indeks harga saham di Indonesia dan ini pun juga terhadap rupiah," ucap Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekspor kurma menjadi adalan Tunisia dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia. Di tengah kondisi yang defisit, ekspor kurma justru bergeliat.

Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, mengatakan bahwa perdagangan dengan Tanah Air kini berada dalam posisi defisit.

“Kami mengimpor US$150 juta. Tidak terlalu banyak, nilai tukarnya. Dan kami mengekspor sekitar US$50 juta dolar,” pungkasnya kepada Bisnis ketika ditemui di rumah kediamannya di Jakarta, pada Jumat (19/7/2024).

Adapun, Tunisia mengekspor kurma, hasil panen lainnya, produk kimia, tekstil, dan jumlah kecil pupuk. Kurma kemudian menjadi komoditas ekspor andalannya.

“Kami adalah eksportir pertama (terbanyak) kurma ke Indonesia. Kami dan Mesir,” Jelas Trabelsi.

Senada dengan pernyataan tersebut, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa impor kurma utamanya berasal dari Tunisia dengan nilai mencapai US$29,66 miliar sepanjang Januari-Februari 2024.

Mesir kemudian berada dalam posisi kedua sebagai negara asal utama impor kurma ke Indonesia, yang kemudian diikuti Iran dan Arab Saudi.

“Secara volume, impor kurma pada Februari 2024 tercatat sebanyak 11,24 ribu ton, meningkat 3,81 ribu ton atau 51,28% dibandingkan bulan sebelumnya,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Jumat (15/3/2024).

Tunisia juga mengekspor benih kurma ke Malaysia, Eropa, Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Trabelsi mengungkapkan bahwa orang Indonesia lebih menyukai kurma Tunisia.

Mengutip laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada April 2024 lalu, nilai perdagangan Indonesia dan Tunisia terus mengalami pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir, yakni dari 2018 hingga 2023.

Pada tahun lalu, total perdagangan kedua negara mencapai US$217,6 juta, naik 1,09% jika dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$215,3 juta.

Kemudian, pada tahun lalu ekspor Indonesia ke Tunisia mengalami penurunan 33,7% menjadi US$112,3 juta, dibandingkan US$169,6 juta pada 2022.

Adapun, komoditas ekspor utama Indonesia ke Tunisia adalah minyak sawit, kopra, kendaraan bermotor, benang filamen sintesis, dan barang berbahan kulit samak atau dari kulit komposisi.

Kemendag juga menuturkan bahwa Perundingan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) akan segera selesai, yang ditandai bahwa kedua pihak dapat menyelesaikan seluruh pembahasan teks utama IT-PTA, termasuk artikel soal imbal dagang dan transposisi.

Kedua pihak juga menyepakati imbal dagang (counter trade) sebagai alternatif mekanisme pembayaran yang diharapkan dapat mendorong perdagangan bilateral Indonesia-Tunisia.

Kemudian, kedua pihak juga menyepakati sebagian besar teks atau sebanyak 27 dari 31 pasal mengenai Ketentuan Asal Barang.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekspor kurma menjadi adalan Tunisia dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia. Di tengah kondisi yang defisit, ekspor kurma justru bergeliat.

Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, mengatakan bahwa perdagangan dengan Tanah Air kini berada dalam posisi defisit.

“Kami mengimpor US$150 juta. Tidak terlalu banyak, nilai tukarnya. Dan kami mengekspor sekitar US$50 juta dolar,” pungkasnya kepada Bisnis ketika ditemui di rumah kediamannya di Jakarta, pada Jumat (19/7/2024).

Adapun, Tunisia mengekspor kurma, hasil panen lainnya, produk kimia, tekstil, dan jumlah kecil pupuk. Kurma kemudian menjadi komoditas ekspor andalannya.

“Kami adalah eksportir pertama (terbanyak) kurma ke Indonesia. Kami dan Mesir,” Jelas Trabelsi.

Senada dengan pernyataan tersebut, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa impor kurma utamanya berasal dari Tunisia dengan nilai mencapai US$29,66 miliar sepanjang Januari-Februari 2024.

Mesir kemudian berada dalam posisi kedua sebagai negara asal utama impor kurma ke Indonesia, yang kemudian diikuti Iran dan Arab Saudi.

“Secara volume, impor kurma pada Februari 2024 tercatat sebanyak 11,24 ribu ton, meningkat 3,81 ribu ton atau 51,28% dibandingkan bulan sebelumnya,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Jumat (15/3/2024).

Tunisia juga mengekspor benih kurma ke Malaysia, Eropa, Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Trabelsi mengungkapkan bahwa orang Indonesia lebih menyukai kurma Tunisia.

Mengutip laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada April 2024 lalu, nilai perdagangan Indonesia dan Tunisia terus mengalami pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir, yakni dari 2018 hingga 2023.

Pada tahun lalu, total perdagangan kedua negara mencapai US$217,6 juta, naik 1,09% jika dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$215,3 juta.

Kemudian, pada tahun lalu ekspor Indonesia ke Tunisia mengalami penurunan 33,7% menjadi US$112,3 juta, dibandingkan US$169,6 juta pada 2022.

Adapun, komoditas ekspor utama Indonesia ke Tunisia adalah minyak sawit, kopra, kendaraan bermotor, benang filamen sintesis, dan barang berbahan kulit samak atau dari kulit komposisi.

Kemendag juga menuturkan bahwa Perundingan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) akan segera selesai, yang ditandai bahwa kedua pihak dapat menyelesaikan seluruh pembahasan teks utama IT-PTA, termasuk artikel soal imbal dagang dan transposisi.

Kedua pihak juga menyepakati imbal dagang (counter trade) sebagai alternatif mekanisme pembayaran yang diharapkan dapat mendorong perdagangan bilateral Indonesia-Tunisia.

Kemudian, kedua pihak juga menyepakati sebagian besar teks atau sebanyak 27 dari 31 pasal mengenai Ketentuan Asal Barang.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN - Organisasi Angkatan Darat (Organda) menolak rencana pemerintah yang ingin melakukan revisi batas umur bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Pariwisata.

Organda meminta pemerintah lebih fokus dalam pengawasan dan penegakan hukum pada peraturan eksisting terkait pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus ketimbang merevisinya.

Ketua Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menyebut pihaknya tidak setuju jika pemerintah berencana merevisi batas umur operasional angkutan bus. Menurutnya, penegakan hukum dan pengawasan pada regulasi eksisting terkait batasan usia operasional bus saat ini belum berjalan optimal.

"Kami tidak sepakat kalau pemerintah sibuk mengutak atik pembatasan umur kendaraan angkutan, aturan yang saat ini sudah jelas kok sebenarnya. Kendaraan yang sudah kena batas umur itu belum ada ketegasan dari pemerintah," jelasnya saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024)

Pria yang akrab disapa Sani ini mengatakan, saat ini 85% kendaraan angkutan penumpang tidak memenuhi aturan yang ada dan kerap mengalami kecelakaan. Namun, dia menilai pemerintah tidak tegas dalam menindak pelaku-pelaku usaha angkutan yang tidak taat ini.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi standar dengan regulasi eksisting.

Sebelumnya, Kemenhub berencana melakukan revisi pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus AKAP dan pariwisata seiring dengan maraknya peristiwa kecelakaan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka dan menerima masukan terkait dengan pembatasan umur bus angkutan umum. Terlebih, saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang, sehingga perlu dianalisis dan dikaji kembali.

Di Indonesia, umur operasional maksimal kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah 25 tahun, sedangkan angkutan pariwisata 15 tahun.

"Apakah pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi," katanya.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN - Perusahaan karoseri bus, PT Adiputro Wirasejati atau Adiputro, angkat bicara terkait rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merevisi pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus AKAP dan pariwisata.

Direktur Adiputro, Jesse Jethroputro menuturkan, pihaknya mendukung rencana revisi batas umur operasional angkutan bus. Menurutnya, revisi tersebut akan berdampak positif kepada seluruh pihak jika diimplementasikan dengan optimal.

"Asal itu bisa diterapkan secara merata untuk setiap PO (perusahaan Otobus) dan perusahaan karoseri, Itu sangat baik dan kita siap mengikuti," kata Jesse saat ditemui pada acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (20/7/2024).

Adapun, Jesse meminta agar revisi tersebut dikaji terlebih dahulu secara komprehensif dari berbagai sisi. Dia menuturkan, standar-standar kelayakan operasi bus tersebut juga perlu diatur dengan baik agar tidak menyalahi regulasi baru nantinya.

"Karena aturan pemerintah itu ada dasarnya semua kalau direvisi, kita pasti mengerti. Bisanya kalau pemerintah sudah menentukan, kita pelaku usaha terkait akan dikumpulkan," jelas Jesse.

Sebelumnya, Kemenhub berencana melakukan revisi pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus AKAP dan pariwisata seiring dengan maraknya peristiwa kecelakaan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka dan menerima masukan terkait dengan pembatasan umur bus angkutan umum. Terlebih, saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang, sehingga perlu dianalisis dan dikaji kembali.

Di Indonesia, umur operasional maksimal kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah 25 tahun, sedangkan angkutan pariwisata 15 tahun.

"Apakah pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi," katanya.

Dia menginginkan layanan angkutan umum perkotaan maupun antar kota ditingkatkan. Adapun, aturan soal umur angkutan umur diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 29/2015 dan Permenhub No. 44/2019.

Regulasi tersebut, lanjutnya, memang harus dievaluasi seiring dengan maraknya peristiwa kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Itu bermuara pada aspek pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum.