Bisnis.com, JAKARTA - Untuk me­­­nam­­­bal penurunan produksi beras tahun ini, Pe­­­­merintah me­­­­rencanakan impor 5,17 juta ton. Dari jumlah itu Bulog sudah me­­­ngantongi izin impor 3,6 juta ton.

Menurut Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy saat rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024), rencana impor sebesar itu tertuang di neraca pangan nasional Januari—Desember 2024 yang dibuat institusinya.

Semula kuota impor beras 3,6 juta ton kemudian ditambah jadi 5,17 juta ton, jauh dari impor beras 2023: 3,06 juta ton.

Meskipun tak ada penolakan dari publik, kuota impor beras kali ini tetap memicu tanya: mengapa kuota impor 5,17 juta ton?

Apakah kuota 3,6 juta ton beras belum cukup? Bagaimana produksi beras domestik: apakah produksi tak mencukupi konsumsi?

Apakah ini ada kaitan dengan situasi menakutkan mutakhir yang disampaikan, pemerintah—baik Presiden Jokowi maupun menteri—ihwal perlunya memahami situasi “neraka iklim”, “kelaparan berat”, dan yang lain. Suhu panas ekstrem di India hingga 43 derajat Celcius atau suhu 51 derajat Celcius saat jemaah haji wukuf di Arafah bahkan menjadi referensi.

Aneka pertanyaan ini tak bisa dilepaskan dari posisi ekonomi-politik beras. Posisi ini berbeda dari komoditas pangan lain. Dari sisi konsumsi, partisipasi konsumsi beras di Indonesia saat ini hampir sempurna: 100%. Dari sisi gizi dan nutrisi, beras relatif unggul dari pangan lain. Seluruh bagian beras bisa dimakan, kandungan energinya 360 kalori per 100 gr, dan protein 6,8 gr per 100 gr.

Pangsa beras pada konsumsi energi per kapita (intake) mencapai 54,3%, dan 40% sumber protein warga dipenuhi dari beras. Implikasi kondisi ini, pemerintah harus menjamin ketersediaan beras kapan saja dan di mana saja.

Dari sisi produsen, usahatani padi melibatkan 13,155 juta rumah tangga, tertinggi di antara komoditas lain. Dalam pengeluaran rumah tangga miskin, beras dominan: rerata 21,5% dari total pengeluaran. Jika harga beras naik, jumlah warga miskin pasti bakal membengkak. Mereka yang hanya sejengkal di atas garis kemiskinan potensial jadi orang miskin baru.

Makanya, di Indonesia dan sebagian besar negara di Asia—berkepentingan dengan beras, tidak saja sebagai komoditas upah, tetapi juga komoditas politik.

Ketika pasokan terbatas, harga beras bisa melejit lalu terjadi panic buying. Situasi politik bisa guncang jika pemerintah tak kuasa mengontrol. Pendek kata, beras merupakan komoditas strategis karena jadi penopang tripel ketahanan: pangan, ekonomi, dan politik nasional.

Dalam konteks seperti ini, langkah pemerintah merencanakan kuota impor 5,17 juta ton bisa dipahami. Seperti dijelaskan Sarwo Edhy, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan produksi beras tahun ini. Bapanas, seperti tertuang dalam neraca pangan 2024 (versi Mei), memproyeksikan produksi beras tahun ini 31,57 juta ton, turun dari proyeksi sebelumnya 32 juta ton (versi April). Proyeksi ini tergolong optimistis. Selain lebih tinggi dari produksi tahun lalu (31,1 juta ton), proyeksi ini berkebalikan dengan situasi produksi riil beras semester I/2024 yang menurun. Padahal, 60%—65% beras diproduksi di semester I.

Merujuk data Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras Januari—Agustus 2024 diperkirakan sebesar 21,38 juta ton, lebih rendah 2,25 juta ton beras dari periode yang sama tahun 2023. Produksi beras menurun karena luas panen menurun 588.000 hektare (ha). Sialnya, konsumsi naik dari 20,38 juta ton pada Januari—Agustus 2023 jadi 20,57 juta ton di Januari-Agustus 2024.

Ini membuat surplus produksi Januari—Agustus 2024 dikurangi konsumsi di delapan bulan yang sama hanya 0,81 juta ton beras, lebih rendah dari periode sama tahun lalu: 3,25 juta ton. Perbedaan surplus tahun ini dibanding tahun lalu: 2,44 juta ton beras, setara konsumsi sebulan. Catatannya, data produksi Juni—Agustus masih perkiraan.

Diakui atau tidak, produksi beras tahun ini dihadapkan pada situasi tidak mudah. “Ekor” El Nino tahun lalu masih terasa dampaknya di semester I tahun ini. Ketika saat ini El Nino di posisi netral, musim kemarau datang. Memang ada peluang La Nina lemah di Juli sampai akhir 2024.

Ini berpeluang membuat kemarau lebih basah. Seberapa besar La Nina menambah luas tanam dan luas panen padi? Amat tergantung kesiapan pemerintah: pusat dan daerah. La Nina tiga tahun berturut-turut (2020—2022) terbukti tidak menambah luas panen. Pompanisasi dan optimalisasi lahan tadah hujan belum bisa ditebak hasilnya.

Dalam kondisi seperti ini, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan pangan beras: dari 6 jadi 12 bulan. Ini membuat beras yang disiapkan Bulog naik dua kali lipat alias jadi 2,64 juta ton. Di sisi lain, stok beras Bulog per 30 Juni 2024 hanya 1,63 juta ton.

Hingga 30 Juni 2024, Bulog sudah menyalurkan bantuan pangan beras 1,22 juta ton dan operasi pasar (SPHP) 0,8 juta ton. Dengan asumsi jumlah beras operasi pasar hingga akhir tahun 1,2 juta ton dan tambahan penyerapan domestik 0,15 juta ton, stok Bulog masih kurang 0,033 juta ton. Kekurangan beras ini harus diisi dari impor.

Sampai 30 Juni 2024, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras. Agar stok akhir tahun 2024 sebesar 1,2 juta ton beras, Bulog masih harus merealisasikan impor 1,3 juta ton (dibulatkan). Jadi, masih tersisa 1,87 juta ton dari total kuota impor 5,17 juta ton.

Stok akhir tahun 1,2 juta ton beras ini digunakan untuk berjaga-jaga 3-4 bulan, baik buat bantuan beras maupun operasi pasar, terutama saat musim paceklik di awal 2025. Sudah tentu kalkulasi ini bisa berubah ketika asumsi-asumsi melenceng dan pasar bergerak liar diluar prediksi. Karena itu pemantauan dan evaluasi secara saksama mesti terus dijaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pabrik tekstil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Primissima di Sleman, Yogyakarta dikabarkan tengah dalam posisi terjepit lantaran modal kerja yang semakin terkisis.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan terdapat ratusan karyawan yang dirumahkan dan 15 di antaranya terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Memang ada ratusan karyawan yang dirumahkan dan sejauh ini ada 15 orang yang di PHK tapi belum mendapatkan upahnya. Alasan perusahaan kalau kata teman-teman tidak ada dana melanjutkan produksi, kata Elly, Rabu (17/7/2024).

Meskipun berjanji untuk memberikan pesangon kepada ratusan karyawan terdampak, perusahaan patungan pemerintah dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) itu nyatanya tak kunjung membayarkannya hingga saat ini.

Elly menuturkan, buruh dan perusahaan telah melalukan bipartit dan diskusi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun, buruh-buruh tekstil itu masih belum meyakini kapan tepatnya pesangon dan hak-hak lainnya dicairkan.

"Sebaiknya sih tadinya perusahaan kalau tahu sudah tidak bisa memproduksikan, mereka sudah ada sinyal itu beberapa bulan sebelumnya, jadi tidak tiba-tiba anak-anak di PHK dan dirumahkan," ujarnya.

Menurut Elly, perusahaan seharusnya dapat mempertimbangkan keberlangsungan usaha lewat perkembangan cashflow dan kondisi operasional di lapangan. Transparansi manajemen perusahaan juga penting untuk memberikan kepastikan bagi pekerja.

"Kalau tiba-tiba kan jadi anak-anakbertanya-tanya, apakah ini benar atau memang nanti hanya ditutup sementara dan diganti nama gitu, manajemennya tetap yang sama atau akan pindah ke wilayah yang lain, kita kan tidak tahu gitu," terangnya.

Di sisi lain, dia mendorong perusahaan pemerintah itu membayarkan hak-hak buruh dan melakukan penanganan dengan pembagian aset perusahaan yang tersisa apabila tidak ada dana untuk membayar pesangon.

"Karyawan tidak ada akses berapa sebenarnya anggaran perusahaan yang tersisa untuk bisa membayarkan pesangan mereka dan bagaimana nasib-nasib mereka yang sedang dirumahkan," imbuhnya.

Profil BUMN Tekstil PT Primissima

Dikutip dari situs resmi PT Primissima, Rabu (17/7/2024) perusahaan milik pemerintah dan GKBI ini didirikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.

Dalam hal ini, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah yakni mesin-mesin pemintalan dan pertenunan serta perlengkapannya yang merupakan warisan dari pengusaha tekstil dan Pemerintah Belanda untuk GKBI.

Tujuan warisan tersebut guna melestarikan produksi kain mori berkualitas tinggi (Primissima cap “Cent”) untuk batik tulis dan batik cap. Di sisi lain, penyertaan modal dari GKBI berupa tanah, bangunan pabrik, biaya pemasangan dan modal kerja.

Sebagai informasi, pendirian PT Primissima dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1970 dan direalisasikan dengan Akte Nomor 31 tanggal 22 Juni 1971 dihadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH.

Sebagai informasi, porsi kepemilikan pemerintah sebesar 52,79% dan porsi GKBI sebanyak 47,21% dengan total modal disetor dan ditempatkan menjadi Rp13 miliar.

Bisnis.com,JAKARTA - Menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar Rabu (17/7/2024), konsensus di kalangan ekonom mengindikasikan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuan.

Berdasarkan 35 ekonom yang disurveiBloomberg,BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada 6,25% selama tiga bulan berturut-turut pada Rabu hari ini (17/7/2024).

BI, dengan mandat utama memastikan stabilitas mata uang, mendapat angin segar dari berkurangnya aliran keluar dolar AS dari perusahaan.

Selain itu, meningkatnya kepercayaan bahwa penurunan suku bunga Amerika Serikat (AS) dapat terjadi paling cepat pada September 2024 telah memperkuat rupiah.

Adapun, Rupiah telah menguat 1,2% pada bulan ini, bangkit kembali dari level terendah dalam empat tahun pada akhir Juni 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo sendiri juga telah mengisyaratkan bahwa pembuat kebijakan mungkin mulai mempertimbangkan peralihan ke pelonggaran moneter.

Pada awal Juli 2024, Perry menyatakan kepada anggota parlemen bahwa mungkin ada ruang penurunan suku bunga pada kuartal terakhir tahun ini, jika rupiah terus menguat.

Namun, fluktuasi rupiah masih perlu diwaspadai. Risikonya meluas melampaui perubahan yang diantisipasi The Fed, Pemilu AS dan ketegangan geopolitik, hingga masalah mendesak lainnya di dalam Tanah Air.

Hal tersebut meliputi neraca eksternal dan ketidakpastian sikap fiskal pemerintahan baru Prabowo Subianto yang akan menjabat pada Oktober 2024 mendatang.

Tanggapan Ekonom

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang menuturkan bahwa rupiah masih menghadapi tantangan untuk menguat lebih jauh dibawah Rp16.000 per dolar AS. Ia merujuk pada level yang menurut Perry mencerminkan nilai fundamental rupiah.

“BI tentu akan mempertahankanspreadpremi risiko untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian pada kuartal berikutnya,” ujarnya, seperti dikutip dariBloomberg,Rabu (17/6/2024).

Kemudian, hal-hal yang dapat diperhatikan lainnya adalah analis yang memperkirakan BI akan menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil sikap kebijakan yang dovish. Bank sentral juga akan menunggu rupiah menemukan ‘pijakan’ yang lebih kuat.

Ekonom Bank Mandiri di Jakarta Dian Ayu Yustina, yang memperkirakan penurunan suku bunga pada kuartal terakhir, menuturkan bahwa BI akan tetap mengutamakan stabilitas pasar keuangan.

Di Tanah Air, kesenjangan transaksi berjalan juga diperkirakan melambat hingga hampir 1% produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Pelemahan mata uang diperkirakan akan mendorong defisit anggaran hingga jauh lebih besar, yakni 2,7% dari PDB. Hal ini dapat mengurangi minat investor terhadap aset Indonesia.

"Mengingat defisit ganda pada neraca berjalan dan neraca fiskal, kami memperkirakan rupiah akan tetap rentan terhadap risiko eksternal," jelas ahli strategi valas yang berbasis di Singapura di MUFG Bank Ltd, Lloyd Chan.

Chan berpandangan bahwa bias jangka pendek terhadap rupiah masih condong ke arah penurunan. BI mungkin baru mulai melakukan pelonggaran pada awal 2025.

Kemudian, Bank Danamon juga memproyeksi bahwa BI Rate tidak akan bergerak tahun ini jika rupiah tetap berada di atas 16.000 per dolar AS.

Rupiah baru-baru ini juga membaik dengan investor asing yang membeli saham dan obligasi pemerintah senilai hampir US$550 juta pada bulan ini. Pembayaran dividen, yang menyebabkan depresiasi rupiah dan memaksa BI melakukan intervensi pada kuartal lalu juga berkurang.

Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga terus mengalami arus masuk, walaupun kepemilikan dana lokal meningkat baru-baru ini.

Perbesar

Proyeksi BI Rate

Peningkatan lebih lanjut dalam rupiah juga akan bergantung pada sikap kebijakan fiskal Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berita tentang rencananya untuk meningkatkan rasio utang Indonesia, bahkan mencabut batasan hukum pada defisit anggaran, telah mengguncang investor dan membebani mata uang.

Kubu Prabowo kembali meyakinkan pasar bahwa presiden berikutnya akan tetap berpegang pada rencana belanja yang bijaksana. Pemerintahan yang akan segera berakhir juga telah menetapkan defisit anggaran 2025 dalam kisaran 2,3%-2,8% dari PDB, masih di bawah batas 3% dari PDB.

Kepala penelitian pendapatan tetap di Malayan Banking Bhd Winson Phoon menuturkan bahwa Investor menunjukkan tanda-tanda positif pada pesan-pesan “ramah pasar” tentang ekonomi dan kebijakan fiskal dari Prabowo dan timnya.

“Menurut pandangan kami, hal ini dapat membentuk lingkaran umpan balik positif untuk memperpanjang reli obligasi dan valuta asing,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Rabu (17/7/2024). Pengendara disarankan untuk menghidari kawasan patung kuda dan sekitarnya.

Menurut undangan yang diterima Bisnis, aksi demonstrasi ini akan dimulai di Bundaran Patung Kuda Indosat, Jakarta dengan tujuan aksi kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

“Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan di kota di seluruh Indonesia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, dikutip Rabu (17/7/2024).

Said menyampaikan, aksi akan berlangsung di pusat-pusat pemerintahan seperti kantor-kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota, di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Said Iqbal menyampaikan, tuntutan yang akan disampaikan dalam demonstrasi hari ini yakni cabut omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, hapus outsourcing dan tolak upah murah, serta cabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Untuk diketahui, MK hari ini dijadwalkan akan melaksanakan Uji Materiil UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan DPR serta Keterangan Saksi dan Pemohon.

Menurut Said, sidang hari ini merupakan sidang penentuan. Untuk itu, kalangan buruh mengharapkan agar hakim dapat memutus untuk mencabut klaster ketenagakerjaan. Jika tidak dikabulkan, para buruh mengancam untuk melaksanakan aksi mogok nasional.

“Jika tidak, mogok nasional akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Buruh akan keluar dari pabrik dan menangguhkan produksi,” ujarnya.

Setidaknya, terdapat sembilan alasan para buruh melakukan judicial review ke MK:

1.Konsep Upah Minimum yang Kembali pada Upah Murah: Para buruh menilai, UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, yang mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing Tanpa Batasan Jenis Pekerjaan: Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini dapat membuat negara sebagai agen outsourcing.

3. Kontrak yang Berulang-ulang: UU Cipta Kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, yang mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang Murah: Besaran pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.

5. PHK yang Dipermudah: Proses PHK menjadi lebih mudah, mengurangi kepastian kerja bagi buruh dan meningkatkan rentan mereka terhadap pemutusan hubungan kerja.

6. Pengaturan Jam Kerja yang Fleksibel: Jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.

7. Pengaturan Cuti: Tidak adanya kepastian upah selama cuti, terutama bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

8. Tenaga Kerja Asing: Peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.

9. Hilangnya Sanksi Pidana: Penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) untuk keamanan pelayaran nasional.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi melakukan kolaborasi dengan Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam Rangka Piloting Penegakan Ketentuan AIS Operasi Trident 2024.

"Kolaborasi tersebut merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System [AIS], serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya," katanya dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dia menuturkan AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. AIS membantu dalam melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat.

Antoni menilai kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Adanya sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan ini dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.

Adapun isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama para stakeholder.

Kolaborasi yang terjalin tersebut tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.

"Saya berharap, dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktik yang merugikan negara dan masyarakat," katanya

Dia juga melakukan tinjauan ke Vessel Traffic Services (VTS) Batam untuk melihat sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Serta kunjungan ke Dermaga 99 di Pelabuhan Bintang Persada.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China percaya diri dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi negaranya, meski sejumlah indikator makro justru menunjukkan penurunan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan dengan melalui upaya yang gigih, perekonomian China mencapai peningkatan output dan kualitas yang lebih baik pada paruh pertama tahun ini.

"Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk mencapai target pertumbuhan kami sepanjang tahun," katanya dalam konferensi pers di Beijing dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Biro Statistik Nasional (NBS) China melaporkan ekonomi negara tumbuh 4,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II-2024. Realisasi tersebut lebih lambat dari kuartal I/2024 yang mencapai 5,3% (yoy).

Bukan itu saja, angka pertumbuhan ekonomi China 4,7% tersebut menjadi yang paling lambat sejak kuartal I 2023.

"Produk Domestik Bruto [PDB] China meningkat 5 persen secara tahunan dan melampaui 60 triliun yuan. Industri sekunder dan industri tersier masing-masing tumbuh sebesar 5,8% dan 4,6% oy," tambah Lin Jian.

Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut Lin Jian, sebesar 60,5%, kontribusi pembentukan modal bruto sebesar 25,6%, dan kontribusi ekspor netto barang dan jasa sebesar 13,9%.

Nilai total impor dan ekspor barang China mencapai 21,2 triliun yuan. Sementara konsumsi rumah tangga per kapita secara nasional mencatat pertumbuhan riil sebesar 5,3 persen yoy.

"Saya yakin kita semua mempunyai perasaan bahwa jika dilihat dari angka-angka tersebut, perekonomian China berjalan cukup baik pada paruh pertama 2024. Meskipun terjadi peningkatan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam perekonomian global, China mampu bertahan dari tekanan tersebut dan memainkan peran penting sebagai jangkar dan sumber kekuatan," tegas Lin Jian.

Dia mengatakan dengan kemampuan dan kondisi untuk secara efektif meningkatkan kualitas pertumbuhan dan mencapai ukuran pertumbuhan ekonomi yang wajar.

"Kami memiliki keyakinan penuh terhadap masa depan perekonomian China," ungkap Lin Jian.

NBS mengatakan meskipun cuaca buruk menjadi penyebab utama terpukulnya pertumbuhan pada kuartal II/2024, perekonomian menghadapi peningkatan ketidakpastian eksternal dan kesulitan dalam negeri pada semester II/2024.

Produksi industri negara itu berada di 5,3% (yoy) dibanding estimasi sebesar 5% dan 5,6% pada Mei 2024.

Data ekspor China pada Juni naik 8,6% yoy, sementara impor menyusut 2,3%, menunjukkan bahwa produsen melakukan pemesanan lebih awal untuk mendahului tarif dari mitra dagang.

Perlambatan pertumbuhan yang lebih tajam dari perkiraan pada kuartal I/ 2024, mendorong Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan China menjadi 4,9% dari 5,0% pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Survei NielsenIQ mendapati bahwa metode pembayaran tunai di tempat atau COD (cash on delivery) menjadi paling populer saat belanja online di e-commerce.

Managing Director NielsenIQ Dan GfK Indonesia, Adrie Suhadi menyebut, data tersebut didapat dari survei perilaku konsumen yang dilakukan NielsenIQ pada akhir 2023 kepada 4.127 responden yang tersebar di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.

Secara terperinci, dia menyebut bahwa sebanyak 56% responden memilih metode pembayaran secara COD saat berbelanja online. Menurutnya, alasan sistem COD banyak diminati masyarakat yaitu karena mereka bisa melakukan pembayaran setelah barang yang tiba dipastikan sudah sesuai pesanan.

Selanjutnya, pembayaran melalui e-wallet menempati posisi kedua dengan porsi mencapai 17%, mengekor metode transfer via m-banking 16%, dan transfer via ATM 2%.

"COD dianggap lebih aman dan lebih pasti, karena barang sudah sampai dan sesuai pesanan baru bayar. Bahkan ada e-commerce fesyen yang memberi fasilitas tukar ukuran kalau enggak cocok, tukar dulu baru bayar," ujar Adrie dalam webinar SIRCLO, Selasa (16/7/2024).

Adrie membeberkan, sebagian besar atau 75% persepsi responden dalam memilih metode pembayaran lebih dikarenakan mereka merasa metode pembayaran yang dipilih mempunyai proses yang mudah. Selanjutnya, para konsumen merasa metode pembayaran yang mereka pilih selalu berhasil. Sementara alasan paling minim yaitu untuk mendapatkan poin yang bisa digunakan lagi saat belanja online selanjutnya.

Survei perilaku konsumen yang dilakukan NielsenIQ itu juga menyoroti alasan orang memilih belanja secara online di e-commerce dibandingkan belanja secara offline di toko. Adrie menyebut, sebagian besar responden memilih belanja online karena harga yang lebih murah. Alasan paling banyak selanjutnya yaitu karena pembayaran yang mudah, dan produk yang dijual beragam.

Sebaliknya, alasan paling banyak seseorang enggan berbelanja online, kata Adrie, karena mereka khawatir produk yang diterima akan berbeda dari yang ditawarkan atau ditampilkan di e-commerce. Selain itu, sejumlah orang juga masih meragukan keaslian barang yang dijual secara online.

"Semua ini jadi PR [pekerjaan rumah] tapi juga jadi opportunity bagi pemain e-commerce, perbaiki saja hal-hal yang menjadi hambatan orang berbelanja online, buat supaya konsumen lebih tenang dalam belanja online," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan berbeda terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang awalnya disebut pada 17 Agustus 2024. Para menteri koordinator hingga menteri teknis memberikan jawaban yang beragam mengenai hal ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah adanya rencana pembatasan BBM bersubsidi pada HUT ke-79 Republik Indonesia. Meski demikian, Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, merencanakan sosialisasi terkait BBM bersubsidi agar tepat sasaran mulai 1 September 2024.

"Tidak ada pembatasan BBM, [1 September] sosialisasi [BBM] agar tepat sasaran," ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko, Selasa (16/7/2024).

Di hari yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif hadir di Kemenko Perekonomian untuk membahas BBM.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pembatasan akan dilakukan untuk jenis kendaraan tertentu, namun bukan pada 17 Agustus 2024. "Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan berkomentar mengenai pembahasan BBM bersama Airlangga. Arifin juga menyampaikan bahwa revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah sampai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "[Soal BBM] Tanya ke Kemenko.. [Revisi Perpres No.191/2024] sudah sampai Kemenkumham," ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri telah membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. "Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Pernyataan tentang pembatasan BBM bersubsidi bermula dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran, dan kebijakan ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut melalui unggahan di akun Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan belum memiliki instrumen spesifik untuk memberikan layanan keimigrasian bagi program family office yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Tim Ahli Khusus Izin Tinggal Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji mengatakan bahwa untuk sementara akan disamakan seperti Itas PMA atau Izin Tinggal Terbatas untuk Penanam Modal Asing.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (IMA) menyebut rencana kerja sama antara Amerika Serikat dengan Indonesia pada sektor mineral kritis cukup penting.

Direktur Eksekutif IMA, Hendra Sinadia menyampaikan, kerja sama ini nantinya akan penting Indonesia. Apalagi, pasar untuk produk yang berbasis mineral kritis seperti nikel sangat luas disana.

“Kerjasama mineral dengan negara-negara lain termasuk AS itu penting bagi Indonesia. Pasar untuk produk-produk berbasis nikel khususnya untuk ekosistem EV battery juga sangat luas,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Hendra menyampaikan, Amerika Serikat sendiri bukan pemain baru pada sektor industri mineral kritis di Indonesia. Justru, kata Hendra, perusahaan Amerika Serikat merupakan salah satu pionir investasi pada sektor mineral di Indonesia.

Selain Amerika Serikat, Hendra menyampaikan Kanada juga menjadi salah satu negara pionir investasi pada sektor mineral di Indonesia.

“Setahu saya perusahaan otomotif asal AS, yaitu Ford Motor Corp. sudah menjalin kerja sama dengan PT Vale Indonesia,” ucapnya.

Adapun, Amerika Serikat (AS) mengincar kerja sama mineral kritis dengan Indonesia. Pemerintah AS menganggap kerja sama tersebut bakal banyak mendatangkan investasi.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez menuturkan terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral kritis dengan Indonesia, sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis.

Dia menuturkan bahwa diskusi mengenai perjanjian mineral kritis tengah berlangsung, tetapi pihaknya tidak dapat memberikan rincian timeline lebih lanjut.

“Tetapi ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral kritis yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan tempat lain untuk berinvestasi di industri mineral kritis di sini, di Indonesia,” jelasnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia bercerita bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah mengenai kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership), yakni kemitraan dari 14 negara ditambah Uni Eropa yang mencakup lebih dari 55% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Negara-negara tersebut meliputi India, Australia, Jepang AS, dan lainnya.

Adapun, pihaknya juga percaya bahwa kemitraan keamanan mineral memberikan peluang lain bagi AS untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab pada mineral penting. Hal ini dilakukan dengan cara menjunjung tinggi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki) menanggapi pandangan tentang Bea Masuk Antidumping (BMAD) yang dinilai dapat memberikan dampak negatif bagi industri lokal maupun konsumen.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan penerapan BMAD diperlukan untuk memastikan praktik unfair trade atau ketidakadilan dalam perdagangan dalam bentuk dumping dan predatory pricing tidak menghalangi perkembangan industri keramik nasional.

"Sangat disayangkan terjadi defisit [perdagangan] U$1,5 miliar selama tahun 2019-2023 hanya karena keramik impor yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sejatinya kita mampu produksi, tetapi karena praktik dumping tersebut, pemerintah dan rakyat jelas dirugikan," ujar Edy, Selasa (16/7/2024).

Dalam hal ini, Edy menerangkan bahwa produsen lokal telah mampu memenuhi kebutuhan keramik nasional untuk berbagai tipe keramik, termasuk jenis homogenous tiles (HT) yang selama ini banyak diimpor dari China.

Bahkan, produsen lokal sudah siap memproduksi dan menambah kapasitas baru untuk jenis keramik tersebut. Namun, kapasitas produksi masih menganggur sebesar 60% atau 80-90 juta meter persegi lantaran diserbu barang dari China.

"Pertanyaan kenapa memiliki idle kapasitas sebesar itu? Karena praktik unfair trade alias tindakan dumping dan predatory pricing yang merugikan produsen keramik dalam negeri," tuturnya.

Di sisi lain, Edy juga menduga adanya kelompok tertentu yang menghalangi berkembangnya industri keramik nasional dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurut dia, penerapan BMAD sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri yang selaras dengan aturan WTO.

Dia mencontohkan egara-negara lain seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah yang melakukan hal serupa terhadap keramik asal China. Menurut dia, tidak ada upaya retaliasi atau tuntutan balik dari China karena memang terbukti praktik dumping.

"Kenapa mereka melakukan praktik dumping? Karena overcapacity dan oversupply di mana industri keramik Tiongkok memiliki kapasitas produksi sekitar 11 miliar - 12 miliar meter persegi dan saat ini jalan dengan utilisasi sekitar 50%-55%," terangnya.

Lebih lanjut, dia produsen lokal tengah cemas jika importasi keramik tidak ada pembatasan maka akan ada puluhan juta meter persegi keramik yang masuk dalam waktu 1 bulan ke depan.

Terlebih, konsumen juga akan dirugikan dengan harga keramik dumping atau predatory pricing yang kualitasnya rendah. Salah satu contohnya dengan menurunkan ketebalan keramik yang semula 1 cm menjadi 7 mm.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung langkah pemerintah yang telah merencanakan beberapa Strategi untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

Bamsoet menuturkan, pemerintah harus mampu menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur dalam jangka pendek. Hal tersebut karena harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket pesawat.

"Jika harga bahan bakar semakin tinggi, maka harga tiket akan semakin naik sekitar 30% hingga 40%. Terlebih saat ini harga avtur di Indonesia lebih mahal dibanding di negara-negara lain. Seperti dibanding dengan Singapura, harga avtur kita lebih mahal sekitar Rp2.000 per liter," jelas Bamsoet dikutip dari laman resmi MPR, mpr.go.id, pada Selasa (16/7/2024).

Bamsoet melanjutkan, pergerakan harga avtur dan tiket pesawat telah berdampak pada perkembangan industri pariwisata. Dia menuturkan, menjelang libur akhir tahun 2024, pemerintah perlu segera melakukan berbagai terobosan agar harga tiket pesawat bisa turun signifikan.

Dia menuturkan, upaya tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat untuk berwisata atau kunjungan ke berbagai daerah. Hal ini pada akhirnya akan turut menggerakan ekonomi daerah setempat.

Adapun, dia menyebut tingginya harga tiket pesawat tidak hanya disebabkan oleh harga avtur saja. Bamsoet mengatakan, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

"Oleh karena itu, selain menurunkan harga avtur, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi operasi biaya pesawat," kata Bamsoet.

Dia melanjutkan, Kemenko Marves telah menekankan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

Selain itu, Kemenko Marves juga berencana mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16% porsi keseluruhan setelah avtur.

"Semoga melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, bisa segera memberikan hasil positif bagi perkembangan industri penerbangan dan pariwisata Indonesia. Sehingga, mobilitas masyarakat bisa bergerak dengan mudah dari satu daerah ke daerah lainnya, dan industri penerbangan kita bisa bersaing dengan industri penerbangan negara-negara lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji biaya operasional pesawat.

Luhut mengatakan, Cost per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan. "Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.