Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terakselerasi seiring dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono menjelaskan pihaknya optimis perpres yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi dapat berkontribusi positif dalam menarik minat investor.

"[Kontribusi Perpres akan] mencapai target, untuk itu peraturan presiden tentunya kita jalankan," jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Pasalnya, hingga akhir tahun OIKN menargetkan investasi di IKN dapat tembus Rp100 triliun. Sementara, hingga saat ini total investasi yang terparkir di IKN baru mencapai Rp51,3 triliun.

Agung menjelaskan saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi secara intens dengan para investor untuk dapat segera mengeksekusi rencana investasi tersebut.

Sayangnya, Agung tak secara rinci menjelaskan kapan pemberian insentif bakal mulai diguyurkan.

"Ya masih koordinasi terus secara intens untuk mengeksekusi. Intinya [Perpres] mempermudah investasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam Perpres 75/2024 Presiden Jokowi berjanji bakal memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha.

Selain menjanjikan pemberian insentif, Jokowi juga bakal mengguyur pemberian kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan hak guna usaha (HGU) yang diberikan paling lama mencapai 190 tahun yang bakal diberikan melalui dua siklus.

Adapun, hak guna bangunan serta hak pakai untuk jangka waktu paling lama ditetapkan selama 80 tahun pada satu siklus pertama dan 80 tahun di siklus kedua

Bisnis.com,JAKARTA - Ekspor China mengalami pertumbuhan tercepat dalam 15 bulan terakhir per Juni 2024. Data ini sekaligus menunjukkan upaya pabrikan menyelesaikan pesanan sebelum hambatan tarif semakin luas diberlakukan. Sementara itu, impor justru menurun secara tak terduga akibat lemahnya permintaan domestik.

Menurut data bea cukai yang dirilis pada Jumat (12/7), pengiriman luar negeri China tumbuh 8,6% pada Juni 2024 secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut melampaui perkiraan kenaikan 8% dalam survei Reuters terhadap para ekonom, serta lebih tinggi dari pertumbuhan 7,6% pada Mei 2024.

Namun, impor mencapai titik terendah dalam 4 bulan, menyusut 2,3% dibandingkan perkiraan kenaikan 2,8% dan kenaikan 1,8% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan rapuhnya konsumsi domestik.

Data perdagangan yang beragam ini mendorong agar pemerintah meluncurkan stimulus lebih lanjut semakin kuat. China terlihat masih berjuang untuk pulih. Analis memperingatkan bahwa penjualan ekspor yang kuat dalam beberapa bulan terakhir mungkin sulit dipertahankan mengingat mitra dagang utama semakin protektif.

Kepala ekonom di Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, menyatakan bahwa data tersebut mencerminkan kondisi ekonomi di China dengan permintaan domestik yang lemah dan kapasitas produksi yang kuat yang bergantung pada ekspor.

"Keberlanjutan ekspor yang kuat merupakan risiko utama bagi ekonomi China pada paruh kedua tahun ini. Ekonomi di AS sedang melemah, dan konflik perdagangan semakin memburuk," kata Zhang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7/2024).

Seiring dengan bertambahnya jumlah negara yang meningkatkan pembatasan pada barang-barang China, tekanan pada ekspor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini sebesar 5% semakin besar.

Pada Mei 2024, AS menaikkan tarif pada berbagai impor China, termasuk melipatgandakan bea masuk pada kendaraan listrik China menjadi 100%. Pekan lalu, Belgia juga mengonfirmasi akan mengenakan tarif pada kendaraan listrik hingga 37,6%.

Negara lain seperti Turki mengumumkan pada bulan lalu bahwa mereka akan mengenakan tarif tambahan 40% pada kendaraan listrik buatan China. Kanada tengah mempertimbangkan pembatasan, India memantau baja murah China, dan pembicaraan dengan Arab Saudi terhenti karena kekhawatiran dumping.

Indonesia juga berencana mengenakan bea masuk hingga 200% pada produk tekstil yang sebagian besar berasal dari China.

Eksportir China juga waspada menjelang pemilihan AS pada November 2024, mengantisipasi kemungkinan pembatasan perdagangan baru dari kedua partai besar.

Bisnis.com,JAKARTA - Ekspor China mengalami pertumbuhan tercepat dalam 15 bulan terakhir per Juni 2024. Data ini sekaligus menunjukkan upaya pabrikan menyelesaikan pesanan sebelum hambatan tarif semakin luas diberlakukan. Sementara itu, impor justru menurun secara tak terduga akibat lemahnya permintaan domestik.

Menurut data bea cukai yang dirilis pada Jumat (12/7), pengiriman luar negeri China tumbuh 8,6% pada Juni 2024 secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut melampaui perkiraan kenaikan 8% dalam survei Reuters terhadap para ekonom, serta lebih tinggi dari pertumbuhan 7,6% pada Mei 2024.

Namun, impor mencapai titik terendah dalam 4 bulan, menyusut 2,3% dibandingkan perkiraan kenaikan 2,8% dan kenaikan 1,8% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan rapuhnya konsumsi domestik.

Data perdagangan yang beragam ini mendorong agar pemerintah meluncurkan stimulus lebih lanjut semakin kuat. China terlihat masih berjuang untuk pulih. Analis memperingatkan bahwa penjualan ekspor yang kuat dalam beberapa bulan terakhir mungkin sulit dipertahankan mengingat mitra dagang utama semakin protektif.

Kepala ekonom di Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, menyatakan bahwa data tersebut mencerminkan kondisi ekonomi di China dengan permintaan domestik yang lemah dan kapasitas produksi yang kuat yang bergantung pada ekspor.

"Keberlanjutan ekspor yang kuat merupakan risiko utama bagi ekonomi China pada paruh kedua tahun ini. Ekonomi di AS sedang melemah, dan konflik perdagangan semakin memburuk," kata Zhang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/7/2024).

Seiring dengan bertambahnya jumlah negara yang meningkatkan pembatasan pada barang-barang China, tekanan pada ekspor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini sebesar 5% semakin besar.

Pada Mei 2024, AS menaikkan tarif pada berbagai impor China, termasuk melipatgandakan bea masuk pada kendaraan listrik China menjadi 100%. Pekan lalu, Belgia juga mengonfirmasi akan mengenakan tarif pada kendaraan listrik hingga 37,6%.

Negara lain seperti Turki mengumumkan pada bulan lalu bahwa mereka akan mengenakan tarif tambahan 40% pada kendaraan listrik buatan China. Kanada tengah mempertimbangkan pembatasan, India memantau baja murah China, dan pembicaraan dengan Arab Saudi terhenti karena kekhawatiran dumping.

Indonesia juga berencana mengenakan bea masuk hingga 200% pada produk tekstil yang sebagian besar berasal dari China.

Eksportir China juga waspada menjelang pemilihan AS pada November 2024, mengantisipasi kemungkinan pembatasan perdagangan baru dari kedua partai besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan sejumlah perusahaan internasional mulai dari China hingga Jepang telah menyatakan minat untuk terlibat dalam bisnis kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional (ASDIPI) Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayah dan Akses Industri Nasional Kemenperin, Syahroni Ahmad atau disapa Roni mengatakan bahwa pemerintah gencar mempromosikan peluang investasi kendaraan listrik di Indonesia.

"Keterlibatan Indonesia sebetulnya untuk selain bahan baku baterai kendaraan listrik ini, sudah ada beberapa pihak internasional yang datang ke kami (Kemenperin) untuk ikut serta dalam bisnis EV di Indonesia, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China," ujar Roni di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Roni mengatakan bahwa saat ini China tengah khawatir dengan adanya kenaikan bea masuk impor hingga 100% yang diterapkan Amerika Serikat dan Eropa 37% untuk mobil listrik dari China.

Sebagai produsen utama EV, China berencana untuk memproduksi EV di negara-negara lain termasuk di Turki dan Indonesia. Beberapa perusahaan China juga sudah masuk ke Indonesia.

"Kalau China mau memproduksi langsung mobil listrik dan juga motor listrik," ujarnya.

Selain China, Roni mengungkapkan bahwa perusahaan Jepang juga tengah melirik peluang bisnis kendaraan listrik di Indonesia. Dia menyebut Japan International Cooperation Agency (JICA) telah melakukan survei mengenai baterai kendaraan listrik terutama kendaraan roda dua sehingga nanti bisa didaur ulang.

Namun, dia mengatakan Jepang saat ini masih sekadar melakukan survei dan belum memutuskan perusahaan mana yang akan masuk ke Indonesia.

Sementara itu, dengan Korea Selatan (Korsel), Kemenperin telah melakukan penjajakan dengan pihak Busan Techno Park yang ingin membuat pusat untuk memverifikasi atau pengecekan baterai EV.

Kemudian dengan pihak Taiwan berkaitan dengan rantai nilai global atau global value chain (GVC) di mana Indonesia berperan di situ.

"Kalau Taiwan mau masuk di Indonesia, sudah membuat pabriknya di kawasan industri Batam. Mudah-mudahan September bisa produksi, dan nanti untuk peluncurannya pada Agustus akan mengundang Menteri Perindustrian," kata Roni.

Pabrik yang di Batam tersebut untuk daur ulang baterai listrik, di mana baterai itu dihancurkan untuk diambil cobalt, litium, dan nikelnya lalu untuk dijual kembali ke perusahaan baterai listrik.

"Jadi untuk electric vehicle, Indonesia sangat berperan di situ. Memang untuk EV kita banyak berperan terutama untuk baterai kendaraan listrik," kata Roni.

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog diterpa tudingan telah melakukan penggelembungan atau mark up harga beras impor.

Bahkan, laporan atas dugaan tersebut sudah sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (3/7/2024). Terdapat dua pihak yang dilaporkan, yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia berpendapat bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih pragmatis jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. Dia menuturkan bahwa kerja sama RI-AS di bawah kepemimpinan Trump sudah pernah dialami sebelumnya.

“Saya rasa [Trump] pragmatis ya orangnya, jika kita berbicaranya selalu transaksional. Berarti kepentingannya untuk kepentingan siapa,” jelasnya, ketika ditemui usai Kadin melakukan pertemuan dengan delegasi AS pada Kamis (11/7/2024).

Shinta menekankan bahwa Trump selalu memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang untuk keuntungan bersama. Adapun orang yang lebih pragmatis dinilai dapat melihat keuntungan apa yang paling besar, yang bisa didapatkan untuk AS.

Menimbang hal tersebut, menurutnya Indonesia perlu melihat bagaimana caranya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tersebut.

Mengenai prospek perdagangan jika calon dari Partai Republik tersebut kembali menjadi Presiden, Shinta menuturkan bahwa ia belum bisa memastikan dengan jelas.Namun, ia mengingatkan beberapa kesepakatan perdagangan terbatas yang sempat dibicarakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Pada waktu zaman Trump terlihat, jadi ada beberapa aspek. Mungkin waktu itu pernah membahas sepertilimited trade deal,yang sebenarnya [pada] zaman Biden tidak bisa improve. Saya tidak tahu apakah saat zaman Trump bisa kita bawa kembali, deal-deal seperti itu,” jelasnya.

Shinta juga menyoroti sistem saat ini yang lebih fokus pada mineral kritis dan lainnya tanpa adanya kesepakatan khusus.Jika Trump nantinya memimpin, ia menilai mungkin kesepakatan khusus akan terbuka dan dapat Indonesia bawa kembali.

Kabar Pilpres AS

Presiden AS Joe Biden diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya sejak dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) dan berusaha untuk membuktikan kepada publik bahwa ia sehat secara fisik dan mental.

Pada Kamis (11/7) Joe Biden bahkan berupaya untuk menepis keraguan terhadap pencalonannya kembali di Pilpres AS. Namun, terdapat serangkaian kekeliruan dalam KTT NATO, yang berisiko meningkatkan kekhawatiran tersebut.

Biden kembali menarik perhatian ketika ia keliru memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO.

Bahkan, Biden juga salah menyebut Wakil Presidennya, Kamala Harris dengan Donald Trump, ketika menjawab pertanyaan pertama dalam konferensi pers tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia berpendapat bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih pragmatis jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. Dia menuturkan bahwa kerja sama RI-AS di bawah kepemimpinan Trump sudah pernah dialami sebelumnya.

“Saya rasa [Trump] pragmatis ya orangnya, jika kita berbicaranya selalu transaksional. Berarti kepentingannya untuk kepentingan siapa,” jelasnya, ketika ditemui usai Kadin melakukan pertemuan dengan delegasi AS pada Kamis (11/7/2024).

Shinta menekankan bahwa Trump selalu memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang untuk keuntungan bersama. Adapun orang yang lebih pragmatis dinilai dapat melihat keuntungan apa yang paling besar, yang bisa didapatkan untuk AS.

Menimbang hal tersebut, menurutnya Indonesia perlu melihat bagaimana caranya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tersebut.

Mengenai prospek perdagangan jika calon dari Partai Republik tersebut kembali menjadi Presiden, Shinta menuturkan bahwa ia belum bisa memastikan dengan jelas.Namun, ia mengingatkan beberapa kesepakatan perdagangan terbatas yang sempat dibicarakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Pada waktu zaman Trump terlihat, jadi ada beberapa aspek. Mungkin waktu itu pernah membahas sepertilimited trade deal,yang sebenarnya [pada] zaman Biden tidak bisa improve. Saya tidak tahu apakah saat zaman Trump bisa kita bawa kembali, deal-deal seperti itu,” jelasnya.

Shinta juga menyoroti sistem saat ini yang lebih fokus pada mineral kritis dan lainnya tanpa adanya kesepakatan khusus.Jika Trump nantinya memimpin, ia menilai mungkin kesepakatan khusus akan terbuka dan dapat Indonesia bawa kembali.

Kabar Pilpres AS

Presiden AS Joe Biden diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya sejak dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) dan berusaha untuk membuktikan kepada publik bahwa ia sehat secara fisik dan mental.

Pada Kamis (11/7) Joe Biden bahkan berupaya untuk menepis keraguan terhadap pencalonannya kembali di Pilpres AS. Namun, terdapat serangkaian kekeliruan dalam KTT NATO, yang berisiko meningkatkan kekhawatiran tersebut.

Biden kembali menarik perhatian ketika ia keliru memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO.

Bahkan, Biden juga salah menyebut Wakil Presidennya, Kamala Harris dengan Donald Trump, ketika menjawab pertanyaan pertama dalam konferensi pers tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia berpendapat bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih pragmatis jika Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. Dia menuturkan bahwa kerja sama RI-AS di bawah kepemimpinan Trump sudah pernah dialami sebelumnya.

“Saya rasa [Trump] pragmatis ya orangnya, jika kita berbicaranya selalu transaksional. Berarti kepentingannya untuk kepentingan siapa,” jelasnya, ketika ditemui usai Kadin melakukan pertemuan dengan delegasi AS pada Kamis (11/7/2024).

Shinta menekankan bahwa Trump selalu memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang untuk keuntungan bersama. Adapun orang yang lebih pragmatis dinilai dapat melihat keuntungan apa yang paling besar, yang bisa didapatkan untuk AS.

Menimbang hal tersebut, menurutnya Indonesia perlu melihat bagaimana caranya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tersebut.

Mengenai prospek perdagangan jika calon dari Partai Republik tersebut kembali menjadi Presiden, Shinta menuturkan bahwa ia belum bisa memastikan dengan jelas.Namun, ia mengingatkan beberapa kesepakatan perdagangan terbatas yang sempat dibicarakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Pada waktu zaman Trump terlihat, jadi ada beberapa aspek. Mungkin waktu itu pernah membahas sepertilimited trade deal,yang sebenarnya [pada] zaman Biden tidak bisa improve. Saya tidak tahu apakah saat zaman Trump bisa kita bawa kembali, deal-deal seperti itu,” jelasnya.

Shinta juga menyoroti sistem saat ini yang lebih fokus pada mineral kritis dan lainnya tanpa adanya kesepakatan khusus.Jika Trump nantinya memimpin, ia menilai mungkin kesepakatan khusus akan terbuka dan dapat Indonesia bawa kembali.

Kabar Pilpres AS

Presiden AS Joe Biden diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya sejak dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) dan berusaha untuk membuktikan kepada publik bahwa ia sehat secara fisik dan mental.

Pada Kamis (11/7) Joe Biden bahkan berupaya untuk menepis keraguan terhadap pencalonannya kembali di Pilpres AS. Namun, terdapat serangkaian kekeliruan dalam KTT NATO, yang berisiko meningkatkan kekhawatiran tersebut.

Biden kembali menarik perhatian ketika ia keliru memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di sela-sela KTT NATO.

Bahkan, Biden juga salah menyebut Wakil Presidennya, Kamala Harris dengan Donald Trump, ketika menjawab pertanyaan pertama dalam konferensi pers tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang pemerintah sepanjang Januari hingga Juni 2024 telah mencapai Rp214, 7 triliun.

Angka tersebut mencakup 33,1% dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2024 senilai Rp648,08 triliun.

Mengacu dokumen Laporan Semester I APBN 2024, pembiayaan utang terdiri dari Surat Berharga Negara atau SBN (neto) senilai Rp206,18 triliun, Pinjaman Luar Negeri (neto) senilai Rp6,65 triliun, dan Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1,86 triliun.

Membandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (yoy) yang senilai Rp166,5 triliun, artinya pada tahun ini pembiayaan utang lebih tinggi Rp48,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang juga dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

“Kebutuhan pembiayaan utang tahun 2024 yang masih tinggi diarahkan dalam rangka mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta akselerasi transformasi ekonomi,” tulisnya dalam dokumen tersebut, diktuip Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, realisasi SBN (neto) pada semester I/2024 mencapai Rp206,18 triliun atau 30,9% terhadap target dalam APBN, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 2023 yaitu senilai Rp157,89 triliun atau 36,1% terhadap targetnya dalam Perpres No. 75/2023.

Realisasi semester I/2024 tersebut termasuk realisasi penerbitan SBN secara prefunding pada kuartal IV 2023.

Realisasi penerbitan SBN yang lebih tinggi tersebut merupakan implementasi dari kebijakan frontloading strategy untuk memanfaatkan likuiditas pasar keuangan yang biasanya tinggi di semester I.

Sejalan dengan hal tersebut, Sri Mulyani telah memberikan prognosis bahwa defisit akan semakin lebar mengarah ke 2,7% pada akhir tahun. Alhasil, defisit akan bertambah sekitar Rp80,8 triliun dari target sebelumnya dan membutuhkan utang lebih banyak.

Meski demikian, dirinya berkomitmen untuk menjaga penerbitan SBN tetap rendah dengan mengambil langkah penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp100 triliun.

“Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah,” ujarnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Posisi per Bulan Pembiayaan Utang Sepanjang Januari - Juni 2024

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap kemungkinan bakal menambah unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan kemungkinan penambahan unit rumah tapak jabatan menteri itu dilakukan apabila pemerintahan Prabowo Subianto jadi merealisasikan rencana pemecahan sejumlah Kementerian.

“Kalau misalnya ada pemecahan kementerian. Oh iya nanti ditambah lagi rumahnya,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, umat (12/7/2024).

Endra memastikan, pasokan lahan untuk kemungkinan penambahan rumah dinas menteri di IKN juga telah tersedia.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR saat ini tengah membangun sebanyak 36 unit RTJM di IKN. Di mana, hingga Agustus 2024 total rumah menteri yang telah rampung dilaporkan baru 14 unit.

Dari total 14 unit rumah yang siap dihuni, sebanyak 4 rumah di antaranya sudah dilengkapi dengan perabotan

"Empat [rumah menteri] sudah siap fungsional termasuk furniturnya. Sedangkan yang 10, minggu ini perangkat dalamnya kita isi," jelas Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Lebih terperinci, Imam menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi rumah tapak jabatan menteri berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 94,65%.

Adapun, sejumlah nama menteri yang dilaporkan bakal mulai pindah pada Agustus di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang akan menempati rumah nomor 08 dan 09 di persil 105.

Kemudian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga dilaporkan bakal menjadi menteri pionir yang pindah ke IKN. Dia bakal menghuni rumah nomor 9 persil 105.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas akan menempati rumah menteri nomor 10.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.