Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit memberi harapan baru bagi industri tekstil dan produk tekstil.

Bukan hanya Sritex, tak sedikit perusahaan tekstil yang mengalami nasib yang sama di ambang kebangkrutan. Bahkan, beberapa di antaranya telah tutup dan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Pelaku usaha pun berharap pemerintah juga dapat menelurkan kebijakan yang dapat melindungi industri tekstil yang sedang terpuruk.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antarkementerian sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan industri tekstil. Menurutnya, koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Permendag No. 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag No. 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manufaktur harus naik, hitungan kami kalau mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil, menurut Redma, yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat Nandi Herdiaman berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vokal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," katanya.

Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto turun tangan akan melakukan penyelamatan terhadap Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex. Empat kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Namun, Agus tidak menjelaskan detail terkait opsi atau skenario penyelamatan yang bakal dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tekstil tersebut. Dia hanya menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Sementara itu, manajemen Sritex menyatakan bakal mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex menyatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis keterangan tersebut.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengaku khawatir putusan pailit terhadap perusahaan bakal menimbulkan dampak sosial kepada karyawan.

Slamet mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja. Angka tersebut sudah berkurang dari semua 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini proses produksi di pabrik Sritex masih berjalan normal. Bahkan, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit memberi harapan baru bagi industri tekstil dan produk tekstil.

Pelaku usaha berharap pemerintah juga dapat menelurkan kebijakan yang dapat melindungi industri tekstil yang sedang terpuruk.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antarkementerian sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan industri tekstil. Menurutnya, koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Permendag No. 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag No. 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manufaktur harus naik, hitungan kami kalau mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil, menurut Redma, yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat Nandi Herdiaman berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vokal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," katanya.

Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto turun tangan akan melakukan penyelamatan terhadap Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex. Empat kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Namun, Agus tidak menjelaskan detail terkait opsi atau skenario penyelamatan yang bakal dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tekstil tersebut. Dia hanya menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Sementara itu, manajemen Sritex menyatakan bakal mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex menyatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis keterangan tersebut.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengaku khawatir putusan pailit terhadap perusahaan bakal menimbulkan dampak sosial kepada karyawan.

Slamet mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja. Angka tersebut sudah berkurang dari semua 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini proses produksi di pabrik Sritex masih berjalan normal. Bahkan, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum (Perum) Damri membuka titik keberangkatan baru Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menghubungkan antarpulau dari Lampung menuju Jakarta. Rute Lampung—Jakarta via Ciputat—Pulo Gebang akan beroperasi hari ini dengan harga mulai dari Rp300.000.

Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah menuturkan langkah strategis ini untuk memperkuat konektivitas perjalanan antarwilayah di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis dan pariwisata nasional dengan kemudahan mobilisasi.

"Pelanggan bisa menikmati perjalanan ini dengan rute memperhatikan sejumlah detail daftar keberangkatan" ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (28/10/2024).

Atikah melanjutkan, keberangkatan dari Lampung saat ini tersedia di titik pool Damri Rajabasa pukul 18.30 WIB, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang pukul 19.00 WIB, dan Itera pukul 19.20 WIB.

Sementara untuk di Jakarta, keberangkatan dimulai dari Jakarta tersedia dititik Pool Damri Kemayoran pukul 18.00 WIB, Terminal Pulo Gebang pukul 19.00 WIB, dan Pool Damri Ciputat pukul 20.00 WIB.

Untuk tarif yang diberlakukan mulai Rp300.000 menuju titik Pool DAMRI Ciputat dan Terminal Pulo Gadung, sedangkan menuju titik akhir Pool DAMRI Kemayoran sebesar Rp320.000

Atikah mengatakan bahwa pembukaan rute ini akan memberikan dampak positif dan multiplier effect bagi pariwisata, bisnis, industri, dan perekonomian di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya.

Perseroan ke depannya akan berupaya memperluas jangkauan guna memaksimalkan kontribusi konektivitas di Indonesia dengan perjalanan yang mengedepankan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto dengan segera membentuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang rencananya akan dikeluarkan pekan depan.

Adapun rencana Perpres penghapusan utang kredit macet tersebut disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo.

Menanggapi hal tersebut, Anindya menyatakan Kadin Indonesia mendukung penuh kebijakan itu dan siap membantu pemerintah dan UMKM.

Dengan pemerintah, Anin melanjutkan siap membantu dan bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum.

"Kadin Indonesia akan segera membentuk Satgas Penyelesaian Utang UMKM," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Menurutnya tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar.

Dengan demikian, dia berharap ke depannya para UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali.

Anindya menambahkan, kebijakan itu adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Tak hanya itu, penghapusan kredit macet itu tentu akan menggerakkan ekonomi nasional.

“Sudah lama mereka itu tidak mendapatkan kredit bank, dan umumnya dari bank BUMN. Akibatnya, banyak petani yang terjebak dan terbelit utang pinjaman online atau pinjol yang terus menggulung mereka," imbuhnya.

Dia meyakini dengan hapus tagih itu mereka menjadi bankable dan mendapatkan kembali kredit bank.

Kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), tetapi implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

Peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diketahui mempersiapkan Perpres tersebut.

Pada tahap berikutnya, Anindya berharap pemerintah juga mengeluarkan kebijakan hapus tagih utang usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini dihapusbukukan, tapi belum dihapus tagih.

Tercatat ada sekitar 63 juta usaha mikro dan ultra mikro (97% dari UMKM) di Indonesia.

Anindya optimistis apabila utang mereka juga diputihkan, UMKM yang dalam dua tahun ini mengalami kontraksi akan bangkit. Ekonomi Indonesia akan bergerak menuju pertumbuhan 8% setahun

Bisnis.com, JAKARTA - Transisi energi dihadapkan dengan trilema energi atau 3 tantangan penyelarasan antara keamanan pasokan, keterjangkauan, dan pertimbangan lingkungan. Ketiganya dapat terwujud melalui gotong royong berbagai pemangku kepentingan.

Untuk mengungkap strategi jitu mewujudkan transisi energi, Komunitas Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Persma bersama dengan Bisnis Indonesia menggelar seminar bertajuk 'Masa Depan Transisi Energi di Indonesia'.

Vice President Transisi Energi & Keberlanjutan PT PLN Anindita mengatakan pihaknya memiliki target menekan emisi hingga 101 miliar ton untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060. Kendati demikian, transisi energi harus diimbangi dengan trilema energi.

"Bicara transisi energi, kita bicara terkait dengan namanya adalah trilema energi. Bagaimana listrik itu bisa murah, andal, kita juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan di dalamnya," kata Anindita dalam seminar Kagama Persma 'Masa Depan Transisi Energi di Indonesia', Minggu (27/10/2024).

Dalam hal ini, PLN telah menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pihaknya berupaya melakukan pengembangan renewable energi sebesar 21,3 GW pada 2030, co-firing biomass, efisiensi energi, teknologi efisiensi batubara, hingga ekspansi PLTGU.

Sementara itu, untuk jangka panjang PLN menargetkan kapasitas renewable energy memiliki porsi 76%, co-firing biomass dengan rasio 30%, co-firing hidrogen, implementasi carbon capture utilization + storage (CCS), dan teknologi baru seperti nuklir.

"Di tahun 2060 kita bisa menurunkan emisi sampai dengan zero dengan upaya seperti ini, bagaimana kita membangun kapasitas renewable energi yang cukup besar, termasuk firing, hydrogen, CCS, dan new technology," ujarnya.

Senada, PT Pertamina New Renewable Energy (PNRE) Nanang Kurniawan menyampaikan salah satu upaya yang dapat didorong dalam mengurangi trilema energi yakni penerapan bahan bakar ramah lingkungan, salah satunya lewat bioetanol.

"Ada pergeseran dari sebelumnya, kalau dulu masalah energi hanya ada [pasokan] dan murah, tapi saat ini tidak cukup, dengan adanya global warming, kerusakan lingkungan, ada kebutuhan ketiga [sustainability] yang harus dipenuhi," ujarnya.

Bioetanol merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait emisi di sektor transportasi, sekaligus menjawab tantangan transisi energi. Bahan bakar terbarukan dari biomassa tanaman ini memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan, ekonomi, pengurangan emisi, hingga kemandirian energi.

Dalam paparannya, dia menyebut potensi pengurangan defisit perdagangan tahunan lewat pengurangan impor bensin mencapai Rp22 triliun dengan asumsi importasi rata-rata 9 juta kilo liter pada 2034.

Tak hanya itu, bioetanol juga dapat mengurangi emisi 2 juta CO2 per tahun pada 2034 atau 2% pengurangan emisi per liter bensin. Penerapan bahan bakar nabati ini juga dapat membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja dan potensi peningkatan GDP hingga Rp25-40 triliun.

"Negara kita melimpah, semua pangan yang biasa dijadikan dasar dari bioetanol itu bisa ditanam [tebu, jagung, singkong], tinggal mau nanam nya atau enggak, dan siap atau tidak lahannya, tapi secara compatibility cukup kompatibel," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Head of International and FI Division PT Bank Negara Indonesia (BNI), Rima Cahyani mengatakan transisi energi tidak akan terlepas dari sustainable financing dan ESG financing.

"Kami memiliki global syndication desk dan structure finance yang ada di Singapura, tim ini yang akan meng-handle terkait dengan green financing ataupun sustainability loan terkait perusahaan baik itu di Indonesia maupun luar negeri," jelasnya.

Dia menerangkan, perusahaan yang mengincar pembiayaan hijau umumnya ingin meningkatkan brand value terkait green industry dan ESG, lalu dari segi harga lebih kompetitif, dan untuk memikat investor yang lebih tertarik dengan perusahaan berbasis ESG.

"Dari sisi perbankan, kami berharap selama 10 tahun ke depan transisi energi bisa dijalankan dan dari sisi financing kita bisa memberikan pembiayaan yang tepat terhadap renewable energy maupun terhadap proyek yang ada di Indonesia," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera membuka unit Rusun Pasar Rumput yang diperuntukan bagi milenial, guru, ASN hingga anggota TNI/Polri berpangkat rendah.

Ara meminta agar Perumda Pasar Jaya dapat segera melakukan open unit dan pemasaran pada calon pembeli. Pasalnya, rusun Pasar Rumput sendiri telah tak berpenghuni selama dua tahun sejak rampung dikonstruksi.

Ditambahkan Ara, selain itu penghunian Rusun Pasar Rumput juga akan diprioritaskan untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah.

"Syaratnya slip gaji, verifikasinya mesti kuat. Ke depannya juga kita pikirkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai pekerjaan formal dengan pendapatan yang tetap," kata Maruarar di rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Terkait harga sewa, Ara meminta kepada Perumda Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau untuk membantu rakyat kecil dan mulai dilakukan pembukaan pendaftaran (open house) bagi rakyat kecil yang berminat pada Jumat 1 November 2024.

"Menurut Pak Gubernur pembagian tarifnya harus adil, yakni jangan disamaratakan tetapi ada subsidi silang dimulai dengan tarif sebesar Rp1,25 juta, kalau gajinya lebih besar bisa lebih besar sekitar Rp1,5 juta dan bisa lebih kecil bagi yang pendapatannya lebih rendah. Sebelumnya harga sewanya Rp3,5 juta, itu tidak bisa buat rakyat kecil, jadi tidak tepat sasaran," pungkas Ara.

Ara menjelaskan, pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bakal mulai mengirim surat tersebut besok, Senin (28/10/2024).

Adapun, permohonan permintaan pemberian insentif untuk Rusun Pasar Rumput itu menjawab usulan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, selaku pengelola aset rusun Pasar Rumput.

“Kalau begitu pak, izin Pak PJ Gubernur kirim surat langsung pada Menkeu dan Dirjen Pajak. Kalau boleh besok di suratnya tembusan langsung ke Pak Mendagri dan saya, besok biar bisa kita kawal ya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai tahun depan, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo yang berasal dari kesepakatan Surat Keputusan Bersama (SKB) II kepada Bank Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan penarikan utang secara besar-besaran selama Covid-19 menghantam.

Mengingat kebutuhan pembiayaan penanangan Covid-19 yang tidak sedikit, membuat pemerintah menerapkan kebijakan burden sharing atau berbagi beban bersama Bank Indonesia (BI).

Tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III 2021 dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 senilai Rp100 triliun, dan akan berlanjut dengan angka variatif hingga 2029.

Angka tersebut belum termasuk utang jatuh tempo untuk SKB III yang dilakukan pada 2022 senilai Rp224 triliun. Pasalnya, SKB III tersebut baru akan jatuh tempo mulai 2027.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat salah satu cara umum yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk melunasi utang jatuh tempo tersebut adalah debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

Menurutnya, jika pemerintah memilih debt switching, ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola risiko jatuh tempo utang dengan memperpanjang waktu pembayaran, sehingga tidak ada tekanan fiskal yang langsung dan besar pada satu periode.

“Namun, bisa jadi ada peningkatan beban bunga jangka panjang, terutama jika penerbitan obligasi baru memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi,” ujarnya, Minggu (27/10/2024).

Beberapa opsi lain yang dapat diambil oleh pemerintah, Josua menyebutkan soal penerbitan SBN baru untuk membayar utang yang jatuh tempo alias refinancing. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan penetapan suku bunga yang menarik bagi investor tetapi tetap dalam batas fiskal yang sehat.

Meski dapat memperpanjang profil utang jatuh tempo pemerintah, langkah ini juga dapat meningkatkan beban pembayaran bunga, terutama jika penerbitan dilakukan pada suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga utang yang jatuh tempo.

Langkah alternatif lainnya, kata Josua, yakni pemerintah dapat menggunakan dana dari cadangan, yang dialokasikan untuk keperluan darurat atau stabilisasi fiskal. Melalui cara kedua ini, diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru, tetapi mengurangi fleksibilitas fiskal untuk menanggapi keadaan darurat lainnya atau stabilisasi ekonomi.

Sementara cara ketiga, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat diarahkan untuk membayar utang tersebut.

“Peningkatan penerimaan ini bisa mengurangi tekanan pada utang baru, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada waktu dan implementasi reformasi pajak yang sedang berlangsung,” lanjutnya.

Pada akhirnya, Josua berpandangan strategi terbaik harus mempertimbangkan stabilitas fiskal, keberlanjutan utang, serta efek terhadap pasar modal, termasuk dampaknya terhadap rating kredit pemerintah dan kepercayaan investor.

Senada dengan Josua, Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan langkah refinancing tampaknya akan menjadi pilihan selain debt switching.

Melihat Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025, Kementerian Keuangan memasang target yield SBN tenor 10 tahun di angka 7%. Lebih menarik dari posisi kuartal III/2024 yang sebesar 6,43%.

“Yang paling mungkin refinancing, dengan sudah diakomodasi yield yang lebih tinggi tahun depan,” tuturnya, Minggu (27/10/2024).

Sementara itu, otoritas fiskal dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto hingga saat ini belum merespon langkah yang akan pemerintah ambil.

Lantas, keputusan apa yang bakal pemerintah ambil untuk pelunasan utang tahun depan?

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyidak langsung rumah susun (rusun) Pasar Rumput usai dua tahun tak kunjung terdistribusi dengan baik.

Ara menyebut, rusun Pasar Rumput bakal disewakan dengan harga miring, mulai dari sejutaan saja. Pasalnya, mulanya rusun ini direncanakan untuk disewakan di harga Rp3,5 juta per bulan.

Adapun nantinya, rusun Pasar Rumput tersebut bakal diprioritaskan untuk para masyarakat terdampak relokasi, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru, hingga para milenial yang bekerja di Jakarta.

“Jadi milenial yang di sekitar Thamrin, Sudirman daerah Setia Budi juga dikasih. Kita beri percontohan,” tuturnya di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Pada saat yang sama, Ara meminta Perumda Pasar Jaya untuk merevisi nilai biaya sewa yang semula dibanderol mulai dari Rp3,5 juta.

Usai sepakat, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat bakal memasarkan rusun Pasar Rumput bakal dipasarkan mulai dari Rp1,25 juta. Akan tetapi, tersebut tak akan sama rata pasalnya pemerintah bakal menerapkan skema subsidi silang pada rusun Pasar Rumput.

“Nah saya minta dilihat juga, misal gajinya yang di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa ini sebaiknya jangan sama rata,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal itu. Dirinya mengaku pada dasarnya bakal mengikuti arahan penugasan dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, bila perusahaan berorientasi untuk mendapat keuntungan, maka dirinya perlu menggalang iuran sewa rusun pasar rumput sebesar Rp3,5 juta sebulan.

Mengingat, biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per bulan.

“Tadi kami sudah berdiskusi dengan perangkat SKPD [satuan kerja perangkat daerah], prinsip kami siap dengan penugasan, dan prinsip kami itu agar tak rugi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya untuk lanjut menggratiskan biaya sewa rusun pasar rumput bagi warga terdampak kebakaran Manggarai.

Hal itu disampaikan Ara usai melakukan kunjungan ke Rusun Pasar Rumput seusai dirinya mendarat di Jakarta pasca-melaksanakan retreat menteri di Magelang.

“Orang lagi kebakaran rumah masa disewain? Seberapa lah lagian, cuma ada berapa sih, 418 kan? Mampu kan PD Pasar Jaya?” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Ara meminta kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk dapat memperpanjang periode bebas biaya sewa bagi masyarakat pasar rumput tersebut dapat berlangsung selama satu tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal tersebut. Dirinya mengamini bakal memperpanjang periode bebas sewa rusun pasar rumput kepada masyarakat terdampak kebakaran Manggarai selama setahun penuh.

“Siap [akan diperpanjang periode gratis] tetapi izin ada limitnya [sampai setahun saja],” tegasnya.

Untuk diketahui, selama ini masyarakat terdampak kebakaran Manggarai dibebaskan biaya sewa rusun pasar rumput. Pasalnya, hal tersebut masih disubsidi oleh anggaran CSR Perumda Pasar Jaya.

Rencananya, Perumda Pasar Jaya bakal mengenakan biaya tarif sekitar Rp750.000 per KK terdampak kebakaran untuk biaya sewa rusun pasar rumput per 15 November 2024. Akan tetapi, rencana tersebut batal usai mendapat arahan langsung dari Maruarar Sirait.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hingga Agustus 2024 telah memberikan kontribusi atas sejumlah proyek strategis nasional dan di sisa tahun 2024 ini Krakatau Steel melalui Krakatau Steel Group terus berupaya meningkatkan penyerapan penggunaan baja di sektor infrastruktur dan konstruksi di Indonesia.

“Salah satu kontribusi nyata Krakatau Steel dapat terlihat dari bangunan kokoh Sayap Garuda Istana Negara di IKN. Hingga Juni 2024 Krakatau Steel telah merampungkan pengiriman bilah baja sebanyak 3.000 ton atau 4.650 bilah garuda dengan bentangan sayap yang mencapai tinggi 77 meter,” jelas Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan.

Selain berkontribusi di pembangunan IKN, Krakatau Steel juga saat ini terus mengirimkan kebutuhan pipa baja untuk proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang TahapII (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur).

“Sebanyak 28.000 ton pipa baja kami suplai untuk proyek strategis ini. Pipa baja tersebut akan digunakan untuk pembangunan Proyek Cisem Tahap II sepanjang 245 km. Kami bekerja sama dengan KSO Timas-PPS dan proyek ini ditargetkan dapat selesai di bulan Desember 2025,” lanjut Akbar.

Sesuai dengan marwahnya, baja adalah bahan baku primadona untuk pemenuhan manufaktur, kebutuhan infrastruktur dan konstruksi di Indonesia.

Baja Krakatau Steel yang berkualitas dan memenuhi syarat SNI merupakan pondasi yang kokoh untuk konstruksi yang aman, pengerjaan yang cepat, dan durabilitas yang baik.

“Kami pun memiliki produk rumah modular yang relatif terjangkau, tahan gempa, serta mudah untuk dibangun di berbagai jenis area, bahkan untuk menjangkau kebutuhan perumahan di area yang terpencil. Hal ini sudah kami buktikan dengan pembangunan 100 rumah layak huni di berbagai area di Cilegon pada 2023, dan ke depan kami pun siap untuk mendukung program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Akbar.

Akbar juga menyatakan bahwa dengan menggerakkan kembali industri manufaktur melalui pemenuhan kebutuhan proyek strategis nasional, maka Krakatau Steel Group akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Krakatau Steel sebagai BUMN industri baja nasional akan terus menjadi akselerator dalam mewujudkan reindustrialisasi nasional sehingga cita-cita ketahanan dan kemandirian industri baja nasional bisa terwujud dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tutup Akbar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pada 2025 harus menghadapi tanggung jawabnya untuk membayar utang jatuh tempo, termasuk utang yang dihasilkan dari burden sharing bersama Bank Indonesia kala Covid-19 lalu.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II senilai Rp100 triliun pada 2025.

Melihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 senilai Rp100 triliun, dan akan berlanjut dengan angka variatif hingga 2029 atau pada Kabinet Merah Putih berakhir nantinya.

Adapun, SKB tersebut merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan Covid-19. Di mana

Di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I. Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Sementara itu, kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan.

Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah menetapkan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun. Sementara hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan, karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

Belum lagi, pada tahun depan pemerintah memiliki rencana pembiayaan APBN senilai Rp775,87 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Sumber: BPK, diolah

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan bakal mulai melakukan groundbreaking proyek tiga juta rumah pada 100 hari dirinya bekerja menjadi Menteri.

Adapun, pelaksanaan tersebut bakal dipercepat salah satunya lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar.

Di samping itu, tambah Ara, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.