Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dalam APBN 2025 berencana mengimplementasi penyaluran bantuan subsidi BBM hingga pupuk berbasis data pengguna mulai tahun depan. Akankah menjadi sinyal pemangkasan BBM?

Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan pada dasarnya pemerintah memang terus mengupayakan perbaikan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya, melalui pembatasan Pertalite lewat QR code.

Media menilai pembatasan melalui kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam penyaluran subsidi listrik dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Di mana hanya rumah tangga dengan daya listrik tertentu yang masih bisa menerima subsidi.

"Meskipun demikian, langkah ini tidak serta-merta berarti penghapusan total subsidi, karena mengingat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat rentan," tuturnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, kebijakan ini kemungkinan akan lebih bersifat selektif dan hati-hati, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan sosial.

Bukti penyaluran bantuan yang berasal dari uang negara tersebut tidak tepat sasaran pun sudah diakui pemerintah. Di mana masyarakat kaya yang cenderung menikmati hal tersebut.

Meski demikian, Media berpandangan Prabowo dan Gibran dalam Kabinet Merah Putih belum akan melakukan itu dalam waktu dekat ini karena pertimbangan politik. Dengan kata lain, Prabowo-Gibran melanjutkan ketidaktepatan sasaran tersebut.

"Keputusan ini akan memperpanjang tren inefisiensi penyaluran subsidi kita, yang rugi, masyarakat bawah," tuturnya.

Sebagai contoh, pada tahun lalu distribusi manfaat subsidi solar didominasi oleh orang kaya dengan cakupan 26% dari total subsidi, sementara hanya 3% masyarakat dengan kategori termiskin yang menikmati subsidi tersebut.

Begitu pula dengan LPG, di mana hanya 4% masyarakat termiskin yang merasakan manfaat, dan 19% golongan terkaya yang menikmati uang negara tersebut.

Dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan merencanakan Program Pengelolaan Subsidi senilai Rp307,93 triliun.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan ini secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan jual beli atau perdagangan iPhone 16 di Indonesia masih ilegal. Pihaknya pun tidak akan mengeluarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produsen maupun distributor.

Kendati demikian, tak hanya Kemenperin yang dapat mengeluarkan IMEI. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2021 pasal 35 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat mengeluarkan IMEI dengan sejumlah syarat.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, mengacu beleid tersebut Ditjen Bea Cukai dapat mengatur IMEI untuk barang bawaan penumpang dengan syarat tertentu.

"Tetapi jumlahnya satu orang cuma dua dan kemudian tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia, tidak boleh dipindahtangankan. Kami Kemenperin akan pantau itu," kata Febri kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sementara itu, Kemenperin memastikan permohonan impor dari produsen smartphone Apple tersebut tidak dikeluarkan selama perusahaan tak memenuhi komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berupa realisasi investasi.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen investasi Apple sebesar Rp1,71 triliun. Adapun, yang sudah terealisasi sebesar Rp1,48 triliun.

"Sepanjang tidak memenuhi komitmen TKDN Apple komitmennya investasi kalau sepanjang mereka tidak bisa memenuhi itu kami tak bisa memenuhi permohonan impor merek," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri, Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, pemerintah memberikan kemudahan skema untuk mencapai syarat TKDN, pertama yakni pembuatan produk dalam negeri yang dinilai paling ideal.

Kedua, skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Ketiga, skema inovasi di dalam negeri. Agus menuturkan, dari ketiga skema tersebut Apple selaku produsen iPhone memilih skema ketiga yaitu inovasi.

Dengan demikian, Kemenperin mewanti-wanti distributor ponsel untuk tidak mencari celah memperjualbelikan iPhone 16 karena pihaknya belum memperpanjang sertifikasi TKDN untuk Apple.

"Kami pantau toko-toko yang menjual HP dan e-commerce yang akan menjual itu dan kalau ada masyarakat lihat itu silakan lapor Kemenperin, kalau ada masyarakat ada orang yang menjual iPhone 16 laporkan ke kami," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan empat terobosan bisnis rendah karbon guna mendukung target swasembada energi Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, empat terobosan itu meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Menurutnya, terobosan tersebut juga merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target net zero emission (NZE) pemerintah Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

“Terobosan ini akan memperkuat swasembada energi, sekaligus memberikan dampak dalam penurunan emisi karbon, diversifikasi portofolio bisnis yang akan membuka peluang bisnis baru di masa depan,” ujar Fadjar melalui keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Dia menuturkan, Pertamina berhasil mengembangkan energi biofuel sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan campuran bahan nabati. Pertamina telah berhasil memproduksi dan memanfaatkan biodiesel B35.

Selain B35, kata Fadjar, Pertamina juga mengembangan Pertamax Green dan sustainable aviation fuel (SAF) bahan bakar pesawat terbang dengan campuran bahan nabati.

“Biofuel yang telah dijalankan Pertamina berdampak pada pengurangan emisi sehingga memiliki nilai tambah positif bagi masyarakat. Pada tahun 2023, penerapan B35 mampu menurunkan emisi CO2 hingga 32,7 juta ton,” jelasnya.

Dalam pengembangan geothermal, saat ini Pertamina mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 megawatt (MW) yang akan dinaikkan menjadi 1 GW (gigawatt) dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Fadjar menyebut, Pertamina memiliki potensi cadangan panas bumi yang siap dikembangkan.

Sementara itu, dalam pengembangan petrochemical, Pertamina menargetkan produksi sebesar 3,2 juta ton pada 2025, dari saat ini sebesar 1,9 juta ton per tahun. Untuk pengembangan bisnis ini, Pertamina terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dari dalam dan luar negeri.

Sedangkan dari bisnis hulu migas, Pertamina juga akan berkontribusi pada pengurangan emisi melalui pengembangan CCS/CCUS. Fadjar mengatakan, pengembangan CCS/CCUS secara akumulatif berpotensi mengurangi emisi hingga 1,5 juta 2029.

Adapun, proyek pengembangan yang sudah dilakukan antara lain di Field Sukowati, Field Jatibarang, dan Field Ramba. Selain mengembangkan proyek, Pertamina juga melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan energi hijau yang berdampak pada swasembada energi melalui program 'Desa Energi Berdikari'.

Fadjar mengeklaim hingga saat ini, jumlah Desa Energi Berdikari telah mencapai 85 desa binaan di seluruh Indonesia.

Dia juga mengeklaim berbagai terobosan Pertamina dalam mencapai target swasembada energi dan dekarbonisasi berhasil menurunkan emisi di atas target. Pertamina mencatat, realisasi reduksi emisi scope 1 dan 2 mencapai 124% dari target yang ditetapkan pada 2023.

Tak hanya itu, kata Fadjar, Pertamina juga berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,13 juta ton C02e dari target 910.000 ton C02e.

Menurutnya, keberhasilan dalam dekarbonisasi menjadikan Pertamina menduduki peringkat pertama dalam ranking ESG di dunia berdasarkan sustainalytics, pada sub sektor minyak dan gas terintegrasi dari 61 perusahaan dunia.

“Dengan dukungan stakeholder, Pertamina optimistis bisa mendukung program pemerintah swasembada energi sekaligus mencapai NZE sesuai target nasional,” tandas Fadjar.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Astra Tol Cipali mengumumkan tarif Jalan Tol Cikopo – Palimanan atau Jalan Tol Cipali bakal naik dalam waktu dekat.

Mengutip informasi yang dibagikan oleh Astra Tol Cipali, rencana kenaikan tarif tol itu telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum.

“Penyesuaian tarif Tol Cikopo – Palimanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024,” jelas manajemen Tol Cipali," tulis manajemen Astra Tol Cipali, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dalam rinciannya, tarif terjauh ruas Cikopo hingga Palimanan yang semula Rp119.000 bakal naik menjadi Rp132.000 untuk kendaraan golongan I. Artinya, kenaikan tarif tersebut mencapai 10% dari harga semula.

Kendati demikian, tarif tersebut belum akan berlaku saat ini. Astra Tol Cipali mengaku bakal merilis tanggal implementasi dalam waktu dekat.

“Adapun tanggal pemberlakuan tarif akan diumumkan melalui pengumuman resmi berikutnya,” tegasnya.

Berikut harga tarif terjauh Tol Cipali untuk seluruh golongan apabila telah berlaku nanti.

Daftar Tarif Tol Terjauh (Cikopo Palimanan)

• Golongan I: Rp132.000
• Golongan II: Rp217.500
• Golongan III: Rp217.500
• Golongan IV: Rp273.000
• Golongan V: Rp273.000

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah berupaya mempercepat pemutakhiran database dan Land Management System (LMS) untuk mengoptimalkan perizinan lahan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan fokus utama penyempurnaan yakni pada proses bisnis alokasi lahan serta perbaikan database.

"Tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS, yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang tengah menjalani masa cuti," kata Susiwijono Kamis (24/10/2024).

Susi menambahkan karena proses penyempurnaan butuh waktu, maka pengalokasian lahan belum dapat dilakukan. "Karena database lahan tengah disempurnakan terkait kualitas dan integritas data," ujarnya yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas BP Batam.

Kabar ini juga sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat, terkait adanya moratorium layanan pertanahan di BP Batam.

"Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan, tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya dihentikan sementara waktu karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal," paparnya.

Susi berharap iklim investasi di Batam tetap berjalan kondusif, sehingga dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha.

"Karena kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, malah menimbulkan ketidakpastian. Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," ungkapnya. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara soal nasib pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, meminta kepada Perseroan beserta anak-anak perusahaannya agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Selain itu, Kemenaker meminta kepada Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya dilakukan di PN Niaga Semarang pada Senin (21/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Melansir situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indo Bharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

“Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,” demikian bunyi putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Berdasarkan keterbukaan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, jumlah karyawan pada 31 Desember 2023 mencapai 11.249 orang atau turun 31,28% jika dibandingkan pada 2022 yang mencapai 16.370 karyawan.

Sritex menyatakan pengurangan karyawan dilakukan karena efisiensi usia non-produktif dan untuk menyesuaikan jumlah karyawan dengan kebutuhan operasional. Manajemen menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang sulit. Namun, perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan efisiensi, keselarasan tim serta memastikan kelangsungan perusahaan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com,JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) buka suara terkait permohonanuntuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga buntut kebakaran di smelter tembaga barunya di Gresik beberapa waktu lalu.
Dilaporkan sebelumnya, induk PTFI, Freeport-McMoran Inc. (FCX), melaporkan insiden kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur produksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga. Akibatnya, operasi smelter dihentikan sementara sambil menunggu kegiatan perbaikan.
Paralel dengan upaya tersebut, Freeport ingin pemerintah tetap mengizinkan ekspor konsentrat tembaga hingga operasi smelter pulih dan berproduksi 100%.
Terkait hal tersebut, VP Corporate Communications Katri Krisnati tak membantah ataupun membenarkan lobi perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga itu.
Dia menyebut fokus PTFI saat ini adalah kepada asesmen dan evaluasi pascakebakaran di common gas cleaning plant di smelter tembaga yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur tersebut.
"Langkah-langkah selanjutnya baru dapat diketahui setelah proses asesmen dan evaluasi selesai," kata Katri kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).
Dia menjelaskan, asesmen dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan pakar. Ini termasuk melibatkan kontraktor dan subkontraktor serta equipment manufacturer dari berbagai negara.
Sebelumnya, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. Kathleen Quirk mengatakan, pihaknya tengah melakukan diskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Menurutnya, ekspor konsentrat perlu berlanjut seiring perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran.
"Kami memiliki fleksibilitas dalam kuota [ekspor] yang ada saat ini mengenai apa yang dapat kami kirimkan hingga tahun 2024. Namun, kami akan meminta fleksibilitas tambahan untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan semua yang kami produksi pada tahun 2024," ujar Quirk dalam Earnings Conference Call Q3 2024, Selasa (22/10/2024) waktu New York, AS.
Quirk mengaku belum tahu kapan perbaikan smelter akan rampung. Namun, dia memastikan bahwa Freeport akan bekerja keras untuk memulihkan operasi secepat mungkin.
Kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter PTFI terjadi pada Senin (14/10/2024) lalu. Adapun larangan ekspor konsentrat tembaga sebelumnya berlaku mulai Juni 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023.
Namun, dalam perjalanannya, pemerintah memutuskan untuk menunda larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No.22/2023.
Saat itu, relaksasi hingga 31 Desember 2024, itu diberikan lantaran pembangunan smelter khususnya milik PTFI belum rampung. Oleh karena itu, relaksasi akan kembali diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen investasi PTFI.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi dana bonus produksi dari lapangan panas bumi mencapai Rp950 miliar sepanjang 2015 hingga 2024.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi mengeklaim total realisasi dana itu pun telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek pembangkit listrik panas bumi.

Dia menuturkan, pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi oleh pemerintah daerah (pemda) mencakup beberapa bidang. Hal itu seperti peningkatan infrastruktur publik, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan instalasi air bersih.

"Dengan distribusi dana yang tepat sasaran, masyarakat setempat dapat merasakan dampak langsung dari pengelolaan energi panas bumi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan," ujar Eniya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (24/10/2024).

Dia memerinci beberapa proyek panas bumi yang berkontribusi besar dalam merealisasikan dana bonus produksi di antaranya dari lapangan panas bumi Kamojang, Patuha, Darajat, Wayang Windu, dan Salak di Jawa Barat.

Adapun, wilayah lainnya yaitu lapangan panas bumi di Ulubelu, Lumut Balai, Muaralaboh, Sorik Marapi, dan Sarulla di Sumatra Utara, serta beberapa lapangan lainnya di Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti Lahendong.

Eniya menuturkan, contoh nyata pemanfaatan dana bonus produksi oleh pemda di sekitar Lapangan Panas Bumi Kamojang, Patuha, Salak dan Lumut Balai, adalah pada bidang infrastruktur publik. Ini khususnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, dan jalan usaha tani.

Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan, dana digunakan untuk peningkatan sarana pendidikan melalui pengadaan tanah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sosialisasi kesehatan, hingga penanganan gizi buruk. Upaya itu dilakukan melalui pemberian makanan tambahan dan renovasi puskesmas guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk bidang ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berada di daerah lapangan panas bumi Ulubelu memanfaatkan dana produksi untuk memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat setempat. Pelatihan itu khususnya dalam sektor pertanian dan pariwisata berbasis lokal.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung memanfaatkan dana produksi untuk pembangunan instalasi air bersih. Upaya tersebut di antaranya berupa pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan jaringan distribusi air bersih

Lebih lanjut, Eniya menegaskan pemanfaatan bonus produksi panas bumi harus memperhatikan potensi isu sosial yang dapat timbul. Dia mengatakan isu dimaksud seperti ketidakmerataan distribusi manfaat, gangguan lingkungan, hingga ketidakpahaman masyarakat mengenai proyek panas bumi.

Menurut Eniya, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Selain itu, komunikasi yang transparan juga mampu menciptakan keharmonisan antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

"Pengelolaan bonus produksi ini harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat," imbuhnya.

Kementerian ESDM pun memberikan apresiasi kepada delapan pemda yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pemanfaatan bonus produksi panas bumi.

Kedelapan pemda tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Bogor, Garut, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Tapanuli Utara, Tanggamus, dan Sukabumi. Menurut Eniya, pemerintah kabupaten yang menerima apresiasi ini telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana bonus produksi secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran.

Eniya berharap 23 pemda penghasil panas bumi lainnya, agar dapat segera menerbitkan peraturan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023.

"Presiden Prabowo telah menyebutkan bahwa panas bumi adalah salah satu batu pijakan untuk mencapai swasembada energi yang memainkan peranan penting bagi Indonesia mewujudkan ketahanan energi nasional, oleh karenanya perlu didukung oleh semua pihak, terutama dari pemerintah daerah yang langsung mengelola wilayahnya", pungkas Eniya

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan produk terbarunya yakni All New Santa Fe yang dirakit secara lokal di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat.

Presiden Direktur Hyundai Motors Indonesia Ju Hun Lee mengatakan, untuk produk-produk di pabrik Hyundai di Cikarang, komposisinya yaitu 80% sudah diekspor, sedangkan 20% untuk pasar domestik.

"Untuk Santa Fe, kami memproduksi pertama kali untuk launching di Indonesia, nanti kalau volume kami sudah secara maksimal di pabrik tersebut, kami juga akan mempertimbangkan untuk ekspor Santa Fe," ujar Ju Hun Lee dalam peluncuran Santa Fe, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini negara-negara tujuan ekspor Hyundai yakni Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Namun, Hyundai masih akan melakukan studi terkait negara tujuan ekspor mana yang cocok untuk All New Santa Fe.

"Tetapi untuk Santa Fe, kami masih dalam studi negara mana yang kami bisa ekspor. Jadi, untuk sekarang, kami mau fokus penjualan di pasar domestik dulu," jelasnya.

Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) mencatatkan kinerja ekspor sebanyak 7.270 unit pada September 2024. Angka itu naik 53,2% secara year-on-year (yoy) dibandingkan 4.744 unit pada September 2023.

Sementara itu, sepanjang 9 bulan pertama 2024, ekspor HMMI tercatat sebanyak 49.127 unit, atau naik 22% dibandingkan periode sama 2023 sebanyak 40.262 unit.

Perlu diketahui, Hyundai Santa Fe meluncur dalam dua varian, yakni hybrid electric vehicle (HEV) dan internal combustion engine (ICE). Menurut Ju Hun Lee, Hyundai Santa Fe dapat memenuhi dua tipe berkendara, yaitu di dalam kota dan juga off road.

Spesifikasi All New Hyundai Santa Fe

Menilik spesifikasi singkatnya, All-new Santa Fe dirancang dengan desain lebih tangguh dan performa yang lebih bertenaga dibandingkan generasi sebelumnya.

Untuk powertrain hybrid, didukung oleh mesin bertenaga turbo hybrid 1.6 T-GDI HEV, sedangkan opsi internal combustion engine (ICE) menggendong mesin berbahan bakar bensin 2.5L GDI.

Berbekal dapur pacu tersebut, mesin hybrid Santa Fe diklaim dapat menghasilkan tenaga maksimum 172 kW atau 235 PS per 5.600 rpm. Sementara itu, torsi maksimumnya yakni 367 Nm per 1.000-4.000 rpm.

Manajemen Hyundai menyebut, dengan performa mesin yang memberikan tenaga yang maksimal serta torsi yang besar, Santa Fe terbaru menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih unggul.

Selain itu, All-New Santa Fe juga akan hadir dengan dengan fitur keselamatan aktif Hyundai Smartsense untuk meningkatkan keamanan berkendara.

Secara dimensi, Santa Fe Hybrid memiliki panjang 4.830 mm, lebar 1.900 mm, dan tinggi 1.770 mm. Sementara itu, wheelbase sebesar 2.815 mm.

Adapun, harga Hyundai Santa Fe dibanderol mulai Rp699 juta untuk tipe terendah varian bensin, sedangkan tipe tertinggi varian hybrid dipatok seharga Rp869,6 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) buka suara terkait emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang resmi dinyatakan pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Namun, dia menyebut PHK yang menimpa karyawan Sritex bukan karena masalah upah, melainkan kesulitan perusahaan dalam membayar utang.

“Sritex itu pailit termasuk yang 52.000 [karyawan] itu di-PHK, bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar hutang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung [karyawan] nggak ngasih,” kata Iqbal saat ditemui di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

“Diareschedulingterhadap upahnya, gagal bayar. Sehingga terjadi penutupan perusahaan. Rencananya puluhan ribu, tapi bertahap katanya,” ujarnya.

Dia pun mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

Dia juga meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menaker untuk tidak melindungi perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada karyawan.

“Saya ingatkan pada pengusaha Sritex jangan main-main. Dan saya minta pada Menteri Tenaga Kerja dan wamenaker jangan melindungi lah. Jangan melindungi yang salah,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, melainkan juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Sebelumnya diberitakan, PT Indo Bharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Berdasarkan catatanBisnis, pada Juni 2024, SRIL telah mengungkap beban berat yang ditanggung perusahaan lantaran tekanan pasar domestik sejak pandemi dan akibat gempuran produk tekstil impor. Terlebih, adanya pasar ekspor yang masih tertekan imbas konflik geopolitik global.

Direktur Utama SRIL, Iwan Kurniawan Lukminto, mengatakan kondisi tersebut yang akhirnya membuat perusahaan harus melakukan peneyesuaian kapasitas produksi dan efisiensi karyawan lantaran turunnya pesanan.

Perusahaan juga mulai mencatat penurunan kinerja sejak pandemi berlangsung. "Kami harapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai masuknya barang-barang impor itu juga bisa melihat dari sisi kami produsen di dalam negeri ini yang mengalami kesulitan bersaing dengan produk-produk impor yang merajalela di pasaran,” ujar Iwan dalam Public Expose SRIL, Selasa (25/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan lewat aplikasi pesan Whatsapp hingga tidak adanya pembayaran pesangon menjadi serangkaian nasib pilu buruh saat ini.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menuturkan bahwa pemecatan melalui WhatsApp merupakan kondisi yang terjadi pada para buruh.

Perusahaan melakukan PHK secara mendadak, bahkan hanya diberitahu lewat aplikasi Whatsapp.

“Sekarang kawan-kawan, kamu tahu nggak, di-PHK pakai WA [WhatsApp]. Orang di-PHK pakai WA,” kata Iqbal saat ditemui di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Iqbal tidak memberi tahu nama perusahaan yang melakukan hal tersebut, juga mekanisme PHK yang seharusnya dilakukan sebuah perusahaan.

Iqbal juga mengkritik perusahaan yang tidak membayar hak pesangon karyawan. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan neoliberalisme.

“Pesangon nggak dibayar, kemudian nggak diberitahu. Masa kamu biarkan yang kayak begini? Itu neoliberalisme,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto membuktikan pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, melainkan menggunakan ekonomi Pancasila.

“Buktinya hanya satu, cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya, di klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” ungkapnya.

Dia juga mengkritik adanya outsourcing di dunia kerja yang merugikan karyawan. Menurutnya, kondisi ini merupakan ekonomi neoliberal. Bahkan, dia juga menyebut omnibus law merupakan wujud nyata ekonomi neoliberal.

“Bagaimana mungkin orang, kita semua ini dikontrak terus-menerus, tanpa periode, 5 tahun memang batasnya, habis itu dikontrak lagi, itu neoliberal,” imbuhnya.

Iqbal pun berharap agar Presiden Prabowo mencabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Dia menilai bahwa keberadaan omnibus law ini sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

“Kalau memang pemerintahan yang baru, tidak menginginkan ekonomi neoliberal, neokapitalis, tapi menginginkan ekonomi Pancasila, berpihak pada rakyat satu, cuma cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,” tandasnya.