Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sesuai dengan Perpres No.134/2024, Achmad menyebut bahwa tugas dan fungsi BPDPKS dalam Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134) sudah tidak berlaku lagi.

Namun demikian, BPDPKS tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana Perkebunan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengumpulkan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk membahas proyeksi lifting minyak.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pekan lalu itu, Dwi mengingatkan agar KKKS untuk getol menggenjot lifting minyak. Apalagi, pemerintah sebelumnya menitipkan pesan agar lifting minyak tak turun seliterpun.
Oleh karena itu, Dwi meminta seluruh pimpinan KKKS memiliki sense of crisis dan sense of urgency terkait situasi lifting minyak yang masih belum mencapai target.
Dia menekankan bahwa peningkatan lifting migas bisa terlaksana jika semua kegiatan-kegiatan utama yang berkontribusi dalam menambah produksi bisa dijalankan.
"Jika hingga sekarang ini pencapaian kegiatan pemboran sumur pengembangan, workover dan well service masih dibawah target, maka akan sulit untuk bisa meningkatkan produksi minyak dan gas”, ujar Dwi melalui keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).
Dwi menjelaskan pihaknya terus melakukan terobosan dan langkah-langkah out of the box untuk mendorong peningkatan lifting migas. Dia menyebut, terdapat empat kegiatan utama hulu migas yang berdampak langsung terhadap penambahan produksi migas yaitu kegiatan pemboran sumur pengembangan, well service, workover serta proyek-proyek hulu migas.
Dia pun meminta para CEO KKKS untuk ikut mendukung dan menjalankan visi tersebut. Untuk 2024, SKK Migas dan KKKS telah menetapkan work, program and budget (WPnB) kegiatan pemboran sumur pengembangan, well service dan workover secara masif dan agresif.
Menurut Dwi, hal ini terlihat dari target pemboran sumur pengembangan yang meningkat sebesar 17%, kegiatan workover ditargetkan meningkat 43% dan kegiatan well service ditargetkan meningkat 40%.
Dia pun menyampaikan bahwa program dan dana yang sudah disetujui di WPnB 2024 harus bisa dilaksanakan secara optimal. Pasalnya, target produksi dan lifting tersebut dapat dicapai jika seluruh program di WPnB dilaksanakan.
Lebih lanjut, Dwi mengajak para pimpinan KKKS untuk melakukan best effort dan kerja cerdas agar program-program yang sudah disetujui SKK Migas dalam WPnB 2024 bisa seoptimal mungkin dikerjakan hingga akhir tahun.
“Kita tahu bahwa tahun 2024 tinggal 2 bulan dan sekian hari, tetapi hal ini bisa kita kompensasi dengan pelaksanaan kegiatan pemboran, well service dan workover dengan lebih baik, dari sisi proses, penggunaan teknologi, memperbanyak SDM yang dilibatkan, waktu kerja yang ditambah dan lainnya," kata Dwi.
"Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan bisa selesai lebih cepat dari pekerjaan di waktu normal”, imbuhnya.
Di sisi lain, Dwi pun memberikan apresiasi kepada KKKS yang hingga September 2024 telah menyelesaikan kegiatan sumur pengembangan, workover dan well service dengan jumlah lebih banyak dibandingkan capaian yang sama tahun lalu.
Lebih terperinci, kegiatan pemboran sumur pengembangan secara year-on-year (yoy) mencapai 109%, workover 120% dan well service 110%.
Dwi lantas minta agar di sisa tahun ini kecepatan penyelesaian kegiatan ditingkatkan. Hal ini agar semua sumber daya yang ada dapat dioptimalkan. Dengan begitu, produksi minyak dan gas bisa meningkat demi mencapai target lifting yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data SKK Migas, hingga September 2024, kegiatan pemboran sumur pengembangan sudah mencapai 634 sumur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 583 sumur.
Adapun, untuk kegiatan work over telah diselesaikan 765 sumur. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 635 sumur.
Sementara itu, untuk well service hingga September 2024 sudah diselesaikan 27.868 kegiatan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 25.406 kegiatan

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan seluruh proyek strategis nasional (PSN) akan berada di bawah pemantauan agar selesai tepat waktu.

Gibran menegaskan bahwa dirinya sudah berbagi tugas dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tugas yang diberikan Prabowo kepada Gibran yaitu memastikan semua pembangunan PSN berjalan sesuai timeline.

"Kita ini kan pembantunya Presiden, kita harus pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada," tuturnya usai meninjau makan gratis di SMAN 270 Jakarta Timur, Rabu (23/10).

Gibran mengatakan bahwa pihaknya juga sudah meninjau sejumlah PSN antara lain MRT, LRT serta Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Cibubur Jakarta Timur setelah dirinya dilantik.

"Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini apa, sport center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga," katanya.

Dia menegaskan tidak akan berhenti untuk meninjau semua PSN di Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti.

"Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional ini agar bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Terima kasih ya. Terima kasih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 2 dari 3 kelas menengah dari generasi Z alias Gen Z pesimistis bisa membeli rumah untuk tiga tahun ke depan.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menanyakan kepada kelas menengah Gen Z: dengan tingkat pendapatan saat ini, apakah yakin dalam tiga tahun ke depan bisa membeli (menyicill/tunai) rumah pertama? Hasilnya, 65% merasa tidak yakin dan 35% merasa merasa yakin.

"2 dari 3 Gen Z itu pesimis punya rumah," jelas Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kepada 65% Gen Z yang pesimis, kembali ditanyakan: apa alasan Anda tidak mampu membeli (menyicil/tunai) rumah pertama dalam tiga tahun ke depan?

Hasilnya, tiga alasan terbesar yaitu harga rumah semakin tinggi (80%), pendapatan terlalu kecil (45%), dan pekerjaan yang tidak tetap (34%).

Secara khusus, Yuswohady menyoroti alasan yang ketiga. Ketika ditanya, sambungnya, Gen Z lebih memilih bekerja sebagai content creator/dropshipper/reseller/entrepreneur daripada kerja di kantor atau pabrik.

"Mereka lebih memilih pekerjaan yang sifatnya gig worker karena fleksibel waktu dan segala macam. Bagus ya, tapi jeleknya adalah pendapatan tidak tetap, jadi rentan," ujarnya.

Lebih lanjut, survei juga menemukan bahwa mayoritas Gen Z merasa mampu membeli rumah secara kredit dengan tenor cicilan berdurasi 15—20 tahun (54%). Sementara itu, ada 36% Gen Z yang merasa mampu membeli rumah dengan tenor 20—30 tahun dan hanya 10% dengan tenor di bawah 15 tahun.

Lalu, Gen Z juga merasa skema kepemilikan rumah yang paling memungkinkan adalah sewa dengan opsi beli (38%) dan sewa/kontrak (34%). Sementara itu, yang merasa mampu memiliki rumah dengan skema KPR bank hanya 14%, bangun sendiri bertahan hanya 8%, dan pindah ke daerah yang lebih murah harga propertinya hanya 6%.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober ini mengatur bahwa perkebunan dan komoditas perkebunan yang akan diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dalam pasal 20 ayat 1, Badan Pengelola Dana dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi beleid itu, dikutip Rabu (23/10/2024).

Secara terperinci, Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Lantas, bagaimana dengan nasib Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS)?

Pasal 33 Perpres 132/2024 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, Pasal 31 beleid tersebut menyatakan bahwa BPDPKS tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, sempat membahas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Pengelolaan dana perkebunan, sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kelapa sawit. Pemerintah berencana untuk memperluas pengelolaan dana perkebunan untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi di sektor perkebunan, bukan hanya kelapa sawit saja.

“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2025).

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartartomengungkapkan Indonesia terbuka dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau dikenal denganBRICS.

Airlangga menuturkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

“BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

Dirinya tidak dapat memastikan kehadiran Prabowo dalam BRICS. Namun, akan ada perwakilan Indonesia yang terbang menuju Kota Kazan, Rusia, yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. KTT tersebut digelar pada 22—24 Oktober 2024.

Terbukti pada pagi hari ini, Menteri Luar Negeri Sugiono telah berangkat ke Kaza, Rusia untuk menghadiri KTT BRICS Plus 2024 yang dibuka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, kehadiran menteri yang baru beberapa hari sejak dilantik tersebut, merupakan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk anggota BRICS.

"Indonesia menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, [hingga] meningkatkan solidaritas," tulis Kemenlu.

Dari mulanya 4 negara, kini puluhan negara berbondong-bondong mendaftar untuk bergabung dengan BRICS.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara seperti UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara.

Adapun pada pertengahan tahun lalu, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi kandidat kuat untuk masuk organisasi tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia lebih memilih melakukan aksesi keanggotaan dengan anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap rencana target 100 hari Kabinet Merah Putih di bidang perumahan.

Dia menjelaskan, pada 100 hari pertama pihaknya bakal terlebih dahulu fokus menyampaikan kepada publik terkait skema untuk merealisasikan program tiga juta rumah, khususnya pada bidang lahan yang bakal dilakukan Kementerian PKP.

“Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Selasa (22/10/2024) malam.

Apabila hal tersebut telah terealisasi dengan baik, Fahri optimistis program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal terealisasi ke depannya.

Kendati demikian, Fahri mengakui bahwa realisasi program tiga juta rumah bukan perkara mudah untuk ditangani. Dia memberi contoh, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 2024 hingga September 2024 saja hanya mencapai 700.000 unit.

“Karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September [2024] masih sekitar 700.000-an ya,” imbuhnya.

Dengan demikian, dirinya bakal mengusulkan mekanisme digital guna memantau pertambahan kepemilikan rumah masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) mengungkap bahwa pihaknya telah merumuskan sejumlah strategi guna mencapai realisasi program tiga juta rumah di tengah alokasi anggaran yang cenderung terbatas.

Salah satunya yakni Kementerian PKP bakal berkolaborasi dengan sejumlah pihak mulai dari Kejaksaan Agung, BUMN, hingga Badan Bank Tanah untuk proses pengadaan lahannya.

Ara juga menyebut bakal menggunakan aset lahan sitaan yang saat ini tengah dikelola oleh negara untuk program tiga juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada sehingga kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo Subianto membatalkan atau merevisi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% pada tahun depan.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menanyakan kepada kelas menengah: apa saja kebijakan pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hasilnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak. Kenaikan PPN itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"49% mengatakan sebaiknya dibatalkan, 43% direvisi [total 92%], dan hanya 7% yang meminta dilanjutkan Pak Prabowo," kata Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Di posisi kedua, pembangunan infrastruktur menjadi peringkat kedua yang paling banyak ditolak. Perinciannya: 34% meminta untuk dibatalkan, 47% meminta untuk direvisi, dan hanya 19% meminta untuk dilanjutkan.

"Karena pembangunan infrastruktur itu memangkas untuk kesejahteraan sosial untuk kelas menengah; subsidi, bantuan sosial barang kali," jelas Yuswohady.

Lalu, diperingkat ketiga, kelas menengah menolak kebijakan penghapusan kelas BPJS. Perinciannya: 32% minta dibatalkan, 45% minta direvisi, dan hanya 23% minta dilanjutkan.

Sebaliknya, hanya ada dua kebijakan pemerintahan Jokowi yang mayoritas kelas menengah ingin dilanjutkan oleh Presiden Prabowo: program makan bergizi gratis (72%) dan sistem merdeka belajar (54%).

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Kenaikan PPN Berpeluang Batal

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 belum final, meski sudah diamanatkan UU HPP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, nantinya keputusan final ihwal PPN naik atau tidak akan ditentukan oleh pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," jelas Dwi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, kubu Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU HPP sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengklaim dari sisi pebisnis akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pengerjaan LRT Velodrome-Manggarai yang ditargetkan selesai tepat waktu.

Berdasarkan akun media sosial Instagram, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan jalur Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer bersama Pj. Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar.

Gibran mengatakan LRT tersebut adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara.

“Semoga bisa didorong penyelesaiannya tepat waktu,” kata Gibran, dikutip Rabu (23/10/2024).

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri menargetkan pembangunan jalur LRT dari Velodrome sampai Pramuka diselesaikan pada September 2024. Sedangkan, sampai ke Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

LRT Jakarta Fase 1B memiliki rentang jalur sepanjang 6,4 Km yang memiliki lima stasiun, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

Sementara itu, LRT Fase 1A yang sudah beroperasi memiliki enam stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, serta Stasiun Velodrome.

Sehingga nantinya total panjang jalur dari Stasiun Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) sampai ke Stasiun Manggarai yaitu sepanjang 12,2 Km, dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 26 menit.

Bisnis.com, JAKARTA – Buruh di pabrik industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih dihantui gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga akhir tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan salah satu pabrik kain di wilayah Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, tengah melakukan PHK bertahap.

"Minggu ini saya dapat laporan ada perusahaan yang pekerjanya tersisa 300 pekerja, sebelumnya pabrik ini pekerjanya ribuan dan lakukan PHK bertahap," kata Ristadi kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Perusahaan tersebut merupakan pabrikan kain, termasuk proses pencelupan/printing tekstil. Saat ini, manajemen perusahaan dan buruh masih dalam proses negosiasi pesangon.

Kendati demikian, Ristadi tak mengungkap berapa banyak pekerja dari pabrik tersebut yang dipangkas. Gelombang PHK masih terjadi lantaran industri tekstil belum banyak mengalami pemulihan pesanan.

"Pekerja TPT ter-PHK sampai hari ini sekitar 15.500-an pekerja [dari awal 2024]. Soal jumlah bisa berubah, tapi intinya soal PHK masih akan terus terjadi," jelasnya.

Menurut Ristadi, pemerintah baru perlu memberikan kebijakan yang lebih konkret melindungi industri dalam negeri dengan membatasi importasi, memberantas produk impor ilegal, dan mempermudah izin usaha dalam negeri dengan biaya murah dan waktu yang pasti.

Sebelumnya, Ristadi mencatat sebanyak 6 pabrik melakukan PHK di Jawa Tengah, salah satunya PT Pulaumas, dan 2 pabrik memangkas karyawan di Jawa Barat.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK.

Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga bahan pokok naik pada Rabu (23/10/2024). Tercatat, harga komoditas pangan yang naik itu seperti beras, daging, bawang merah, hingga minyak goreng.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras di pasar tradisional naik dari Rp15.300 pada pekan lalu menjadi Rp15.350 per kg hari ini. Lalu, harga daging ayam naik dari Rp36.250 menjadi Rp37.400 per kg.
Harga rata-rata daging ayam ras segar juga naik dari Rp36.250 menjadi Rp37.400 per kg. Kemudian, harga daging sapi naik dari Rp136.350 menjadi Rp137.650 per kg.
Selanjutnya, harga rata-rata telur juga naik dari Rp29.700 menjadi Rp29.750 per kg. Harga bawang merah juga naik dari Rp31.400 menjadi Rp32.100 per kg.

Harga rata-rata minyak goreng juga naik dari Rp19.650 menjadi Rp19.850 per kg.
Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih turun dari Rp42.400 pada pekan lalu menjadi Rp42.250 per kg. Harga rata-rata cabai merah juga turun dari Rp34.750 menjadi Rp33.050 per kg.
Berikutnya, harga rata-rata cabai rawit juga turun dari Rp48.200 menjadi Rp43.450 per kg. Harga rata-rata gula pasir juga turun dari Rp18.600 menjadi Rp18.300 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) semakin yakin akan kesinambungan inflasi Jepang, dan memperkirakan Bank of Japan (BOJ) akan tetap menaikkan suku bunga secara bertahap di tahun-tahun mendatang.

“Kami telah melihat indikator konsumsi mulai meningkat, dan kami telah melihat pendapatan karyawan mulai meningkat, dan ini merupakan indikasi siklus harga-upah yang positif dalam perekonomian. Inilah sebabnya kami lebih percaya diri,” kata Nada Choueiri, kepala misi Jepang, mengatakan Selasa dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington dikutip dari Bloomberg, Rabu (23/10/2024).

Choueiri berbicara tidak lama setelah IMF merevisi proyeksinya untuk memasukkan kenaikan suku bunga BOJ pada bulan Juli, yang terjadi lebih cepat dari perkiraan. Pemberi pinjaman global memperkirakan tingkat nominal netral – pengaturan yang tidak memicu atau menahan inflasi – sekitar 1,5%, lebih tinggi dari perkiraan ekonom swasta sebesar 1%.

IMF melihat tingkat tersebut akan tercapai sekitar akhir tahun 2026. IMF juga mendesak bank untuk menjaga pendekatan yang hati-hati. Choueiri menyebut, diperlukan proses yang bertahap dan hati-hati karena sejumlah risiko yang ada.

“Kami mempunyai risiko di kedua sisi, sisi positif dan sisi negatifnya, dan kami memiliki ketidakpastian yang tinggi. Tidak hanya dari situasi perekonomian internal, domestik, tetapi juga dari perekonomian global," jelasnya.

BOJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 0,25% pada akhir pertemuan kebijakan berikutnya, pada 31 Oktober – tepat menjelang pemilihan presiden AS dan pertemuan Federal Reserve berikutnya.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga mengadakan pemilu nasional pertamanya pada hari Minggu, menambah ketidakpastian, dengan media lokal melaporkan kemungkinan kekalahan terbesar bagi Partai Demokrat Liberal yang berkuasa sejak tahun 2009.

Dalam upaya untuk meningkatkan peluang kemenangan, Ishiba mengindikasikan pemerintahannya akan mengumpulkan anggaran tambahan yang cukup besar setelah pemilu, untuk membantu mereka yang menderita akibat inflasi dan meningkatkan perekonomian secara luas. IMF mengatakan bahwa anggaran tambahan tidak boleh dihimpun sebagai hal biasa.

“Fungsi anggaran tambahan penting untuk dipertahankan sebagai alat untuk merespons guncangan. Pengeluaran harus difokuskan pada bidang-bidang yang meningkatkan pertumbuhan, dan harus dialokasikan dengan baik sesuai dengan anggaran keseluruhan, sehingga keberlanjutan utang jangka menengah dapat tercapai," jelas Choueiri.

Di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian, pertanyaan utama di kalangan pengamat BOJ adalah apakah dewan Gubernur Kazuo Ueda dapat melanjutkan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini, pada bulan Desember, dan bagaimana bank sentral akan mengomunikasikan jalur kebijakannya.

Banyak ekonom menyimpulkan bahwa bank sentral membantu memicu gejolak pasar global pada awal Agustus dengan kenaikan suku bunga dan peringatan ke depan mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan.

Choueiri memiliki pandangan berbeda mengenai akhir bersejarah kebijakan moneter ultra-longgar BOJ. Menurutnya, tahun ini adalah periode yang sangat besar bagi Jepang. BOJ dapat memberikan pelajaran dalam komunikasi ke pasar melalui keberhasilan yang mereka peroleh setelah keluarnya Bank Sentral.

"Saya pikir penting untuk mengingat hal tersebut — bahwa BOJ telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam keluar dari YCC, QQE dan memulai QT, dan kami menyarankan mereka untuk terus berkomunikasi secara hati-hati dengan pasar," katanya

Singkatan tersebut menunjukkan kompleksitas kebijakan BOJ selama bertahun-tahun. Istilah YCC mengacu pada yield curve control atau pengendalian kurva imbal hasil, yang dimulai pada tahun 2016. Sementara itu, QQE adalah quantitative and qualitative easing atau pelonggaran kuantitatif dan kualitatif yang diluncurkan pada tahun 2013.

Adapun, QT adalah quantitative tightening atau pengetatan kuantitatif, atau penyusutan neraca, yang dimulai tahun ini.