Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada para pejabat eselon 1 di kementeriannya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas).
Hal itu dia ungkapkan tatkala mengumpulkan para pejabat Kementerian ESDM usai dirinya dilantik jadi menteri kembali, Senin (21/10/2024).
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kerap kali menekankan tentang kedaulatan energi dalam pidatonya. Menurut Bahlil, Kementerian ESDM adalah garda paling depan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Ketua Umum Golkar itu pun lantas memberi arahan kepada para anak buahnya untuk menggenjot lifting migas. Utamanya, menggenjot lifting minyak dengan memetakan sumur-sumur potensial.
"Segera kami menindaklanjuti, terutama di hulu migas, itu kita bicara tentang mana potensi-potensi yang bisa kita naikkan lifting," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM.
Dia menambahkan bahwa harus ada intervensi teknologi untuk menggenjot lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial, kendati dia belum bisa memerinci terkait sumur mana yang bakal dimaksimalkan produksinya.
"[Memetakan] mana sumur-sumur yang bisa kita optimalkan, atau mana sumur-sumur yang sudah nggak bisa [produksi], intervensi teknologi, mana eksplorasi, gitu-gitulah," kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengeklaim Indonesia menghabiskan devisa Rp500 triliun per tahun untuk impor migas. Menurutnya, hal itu terjadi tak lepas lantaran RI saat ini masih ketergantungan impor, khususnya minyak. Bahlil menyebut larinya devisa itu turut membuat nilai tukar rupiah bergejolak.
"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita agak sedikit maju-mundur-maju-mundur," jelas Bahlil dalam acara Repnas National Conference, di Jakarta, Senin (14/10/2024) lalu.
Berdasarkan data yang dia kantongi, kebutuhan minyak RI mencapai 1,6 juta barel per hari (bopd), sedangkan produksi minyak Indonesia pada 2023 saja tercatat mencapai 606.000 bopd.
Dengan kata lain, Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta bopd minyak untuk menutupi selisih antara kebutuhan dan produksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara terkait afiliasinya dengan crazy rich Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Pasalnya, Dody menjadi salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Haji Isam

Saat dikonfirmasi, Dody tak menampik hal tersebut. Akan tetapi, kedekatannya sudah berlangsung lampau saat dirinya pertama kali merintis karier.

"Saya memang pernah kerja sama beliau dulu, tapi dulu, dulu banget awal-awal saya hidup," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Tak banyak informasi yang disampaikan Dody mengenai kedekatannya dengan Haji Isam. Saat ditanya lebih lanjut dirinya tampak hanya melontarkan senyuman seraya berkelakar.

Di samping itu, Dody juga enggan menjelaskan lebih lanjut kepada publik mengenai latar belakangnya. Dia hanya menjelaskan sedikit kronologi dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri PU.

Dody menjelaskan, penunjukan dirinya sebagai menteri PU itu berlangsung lama jauh sebelum Presiden Prabowo ditetapkan. Bahkan, dirinya perlu melewati tiga kali tes yang dimulai sejak pertengahan tahun ini, antara Juni hingga Juli 2024.

"Kronologinya cuma dipanggil sama tim Pak Prabowo. Lalu ada proses di Juni atau Juli saya lupa tes 1, 2 hingga 3," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak empat pengambil kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menyatakan dukungannya terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut. Namun, mereka tampaknya berbeda pendapat mengenai seberapa cepat atau seberapa jauh pemotongan tersebut harus dilakukan.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024) tiga dari empat pejabat Fed, dengan alasan kekuatan ekonomi dan prospek yang tidak menentu, menyatakan preferensi untuk melakukan penurunan suku bunga secara perlahan, dengan menggunakan kata-kata seperti "sederhana" dan "bertahap" untuk menggambarkan pandangan mereka mengenai langkah yang tepat untuk penurunan suku bunga.

Sementara itu, satu orang lainnya, Presiden Fed San Francisco Mary Daly, mengatakan dia merasa kebijakan Fed sangat ketat dan tidak percaya bahwa perekonomian yang kuat, selama inflasi terus turun, akan menghalangi bank sentral untuk terus menurunkan suku bunga.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran kecil tentang apa yang diperkirakan akan menjadi perdebatan luas namun tertutup mengenai jalur kebijakan yang tepat pada pertemuan kebijakan The Fed mendatang, pada 6-7 November.

Setelah Jumat (25/10/2024), para gubernur bank sentral AS akan melakukan pemadaman komunikasi -- tidak memberikan komentar publik mengenai pandangan kebijakan moneter mereka -- sampai The Fed mengumumkan keputusan kebijakannya pada penutupan pertemuan dua hari pada 7 November.

Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid menyebut, meskipun dirinya mendukung penghapusan pembatasan kebijakan, dia lebih memilih untuk menghindari pemangkasan suku bunga yang terlalu besar.

“Hal ini terutama mengingat ketidakpastian mengenai tujuan akhir kebijakan dan keinginan saya untuk menghindari kontribusi terhadap volatilitas pasar keuangan,” kata Schmid.

Selain itu, Schmid juga yakin penurunan suku bunga seharusnya dilakukan secara bertahap dan disengaja.

Sementara itu, Presiden Fed Dallas Lorie Logan, yang berbicara pada Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan di New York, membuat pernyataan serupa.

“Jika perekonomian berkembang seperti yang saya perkirakan saat ini, strategi penurunan suku bunga kebijakan secara bertahap ke tingkat yang lebih normal atau netral dapat membantu mengelola risiko dan mencapai tujuan kita,” katanya.

The Fed bulan lalu memangkas suku bunga kebijakannya sebesar setengah poin persentase, lebih besar dari perkiraan, ke kisaran 4,75% hingga 5%, mengingat melemahnya inflasi dan pasar tenaga kerja. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama dalam empat tahun terakhir.

Proyeksi ekonomi para pengambil kebijakan The Fed yang diterbitkan pada saat itu menunjukkan bahwa sebagian besar pihak berpikir lebih jauh, dan kemungkinan penurunan suku bunga dalam skala yang lebih kecil, akan tepat dilakukan.

Sejak saat itu, penjualan ritel yang kuat dan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih besar dari perkiraan pada September telah meningkatkan spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya lebih lambat lagi.

Pasar bahkan juga memperhitungkan kemungkinan pemangkasan suku bunga akan berhenti sejenak pada pertemuan penetapan suku bunga bulan depan atau pada Desember.

Sementara itu, Daly, dalam wawancara webcast dengan Wall Street Journal, tidak memberikan indikasi bahwa dia akan mendukung jeda tersebut. Daly menyebut, dirinya belum melihat informasi apa pun yang menunjukkan The Fed tidak akan terus menurunkan suku bunga secara konsisten untuk mencapai ekspansi yang tahan lama.

“Ini adalah tingkat suku bunga yang sangat ketat untuk perekonomian yang sudah berada di jalur menuju inflasi 2%, dan saya tidak ingin melihat pasar tenaga kerja semakin melambat,” ujar Daly.

The Fed, tambahnya, harus berpikiran terbuka terhadap kemungkinan bahwa pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat memungkinkan perekonomian tumbuh lebih cepat tanpa mendorong inflasi, sehingga memungkinkan bank sentral untuk terus menurunkan suku bunga.

Dari empat pejabat Fed yang berbicara pada Senin (21/10/2024), Daly adalah satu-satunya orang di Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) yang memiliki hak voting, meskipun semua pembuat kebijakan menghadiri pertemuan dan menyuarakan pendapat.

Sementara itu, Presiden Fed Minneapolis, Neel Kashkari, tampaknya mendukung pendekatan penurunan suku bunga secara perlahan, mengulangi seruannya untuk penurunan suku bunga sederhana selama beberapa kuartal berikutnya.

Dia mengatakan kekuatan perekonomian menunjukkan titik akhir untuk suku bunga kebijakan – yang dikenal sebagai suku bunga netral, di mana biaya pinjaman tidak memperlambat atau merangsang pertumbuhan – mungkin lebih tinggi dibandingkan di masa lalu, sebuah poin yang juga dikemukakan Schmid .

“Kami ingin menjaga pasar tenaga kerja tetap kuat dan kami ingin inflasi kembali turun ke target 2% dan jalur suku bunga yang tepat akan bergantung pada data,”kata Kashkari.

Namun Kashkari mengatakan bahwa kemerosotan tajam di pasar tenaga kerja dapat mendorongnya untuk melakukan pemotongan yang lebih cepat.

“Jika kita melihat pelemahan ini, sebagai bukti nyata bahwa pasar tenaga kerja melemah dengan cepat, maka sebagai salah satu pengambil kebijakan, hal ini akan memberi tahu saya, mungkin kita harus menurunkan suku bunga lebih cepat dari yang saya perkirakan saat ini,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan sejumlah pencapaian saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dia pun menitipkan kepada Menteri ATR/BPN periode 2024-2029, Nusron Wahid untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih, serta progam-program yang belum tuntas.

AHY menyebutkan bahwa realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah hampir memenuhi target, sehingga dia optimistis target PTSL 120 juta bidang tanah bersertifikat itu tercapai pada akhir 2024.

"Target kami mengejar 120 juta PTSL, per hari ini sudah 118 juta bidang tanah. Insyaallah akhir tahun ini sudah tercapai 120 juta bidang tanah," jelas AHY saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Selanjutnya yaitu capaian transformasi digital di sektor administrasi pertanahan. AHY mengklaim jumlah kantor pertanahan yang mampu melakukan pelayanan digital bertambah signifikan dari awalnya hanya 10 kantor menjadi 455 kantor pertanahan.

Tak hanya itu, AHY mengatakan saat menjabat Menteri ATR/BPN, telah merevisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021).

Revisi ini bertujuan untuk mengatur ketentuan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon alias carbon trading.

"Sekarang sudah sampai di meja presiden, tinggal ditandatangan. Insya Allah PP 18/2021 akan mengatur carbon trading. Ini juga pesan dari Pak Jokowi, dan mudah-mudahan kalau itu bisa tuntas maka prospek kita untuk carbon trading itu sangat baik meningkatkan ekonomi nasional," jelas AHY.

Alhasil, AHY berharap Menteri ATR/BPN 2024-2029 Nusron Wahid akan melanjutkan program-programnya yang belum tuntas.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

"Selamat datang Gus [Nusron], semoga semakin sukses, semoga bisa membawa ATR BPN semakin maju. Seperti tagline kita, semakin melayani, semakin profesional, semakin maju. Banyak keinginan yang belum terwujud sebelumnya. Maka kita titipkan ke bapak menteri yang baru," pungkas AHY.

Di lain sisi, Nusron Wahid berkomitmen untuk melanjutkan program-program AHY sebelumnya, termasuk memberantas mafia tanah, hingga program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Pak AHY jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan, apalagi Pak AHY sudah menjadi Menko Infrastruktur yang membidangi kami. Pasti dikerjakan," kata Nusron saat Seremoni Sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10) malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR turun per 1 Oktober 2024.

Berdasarkan laman resmi MyPertamina, dikutip Selasa (22/10/2024) Pertamina menurunkan harga semua produk BBM non-subsidi.

Harga BBM jenis pertamax turun dari Rp12.950 per liter menjadi Rp12.700 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.250 per liter. Sedangkan, Pertamax Green 95 turun menjadi Rp12.700 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite turun dari Rp14.050 menjadi Rp12.700 per liter. Kemudian, Pertamina Dex turun dari Rp14.550 menjadi Rp13.150 per liter.

Adapun, harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Senada, harga semua produk BBM di SPBU Shell juga turun. Tercatat, harga Shell Super turun signifikan sebesar Rp1.160 menjadi Rp12.290 per liter. Padahal, pada bulan sebelumnya BBM oktan 92 setara Pertamax ini masih dipatok Rp13.450 per liter.

Harga Shell V-Power juga turun sebesar Rp1.210 per liter menjadi Rp13.070 per liter. BBM RON 95 ini pada bulan lalu dipatok seharga Rp14.280 per liter.

Menyusul Pertamina dan Shell, SPBU BP AKR juga menurunkan harga BBM untuk semua jenis produk. Berdasarkan laman resmi BP, harga BP 92 turun menjadi Rp12.290 per liter. Padahal, BBM setara dengan Pertamax milik Pertamina ini dibanderol seharga Rp13.450 per liter pada bulan lalu.

Selanjutnya, harga BP Ultimate turun dari Rp14.280 menjadi Rp13.070 per liter. Lalu, harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp14.660 menjadi Rp13.250 per liter.

Lebih lanjut, merujuk pada dataindonesia.id, harga BBM di SPBU Vivo terpantau mengalami perubahan pada Oktober 2024. Harga Revvo 90 yang setara dengan pertalite dijual menjadi Rp11.995 per liter dari sebelumnya Rp11.950 per liter.

Kemudian, harga Revvo 92 dengan harga Rp12.190 per liter dari Rp13.450 per liter. Selanjutnya harga Revvo 95 menjadi Rp12.950 per liter dari Rp14.200 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Oktober 2024:

1. Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter
- Pertamax Green (RON 95): Rp12.700 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.250 per liter
- Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter
- Dexlite (Diesel CN51): Rp12.700 per liter
- Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp13.150 per liter

2. Shell

- Shell Super (RON 92): Rp12.290 per liter
- Shell V-Power (RON 95): Rp13.070 per liter
- Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp13.260 per liter
- Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp13.250 per liter

3. Vivo

- Revvo 90 (RON 90): Rp11.995 per liter
- Revvo 92 (RON 92): Rp12.190 per liter
- Revvo 95 (RON 95): Rp12.950 per liter

4. BP

- BP 92 (RON 92): Rp12.290 per liter
- BP Ultimate (RON 95): Rp13.070 per liter
- BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp13.250 per liter

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono tak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR, akan tetapi ada kemungkinan dirinya menjadi Ketua Otorita IKN.

Kepada wartawan, Basuki telah mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar.

Akan tetapi yang jelas, dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Gaji Ketua Otorita IKN

Jika Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya bisa mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono tak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR, akan tetapi ada kemungkinan dirinya menjadi Ketua Otoria IKN.

Kepada wartawan, Basuki telah mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar.

Akan tetapi yang jelas, dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Gaji Ketua Otoria IKN

Jika Basuki menjadi Ketua Otoria IKN, maka dirinya bisa mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada masa pemerintahannya.

Untuk mewujudkannya, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Dalam beleid terbaru tersebut, Prabowo menetapkan susunan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yakni terdiri atas 48 kementerian.

Dari jumlah tersebut, terdapat 7 kementerian koordinator (kemenko). Salah satunya adalah Kemenko Bidang Pangan yang dinahkodai Zulkifli Hasan.

Menko Pangan Zulkifli akan mengomandoi setidaknya 6 kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu harus meramu strategi untuk mewujudkan swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dan disampaikan lagi saat pidato perdana sebagai Presiden RI.

Sejarah Swasembada Pangan di Indonesia

Dilansir dari laman museumkepresidenan.id, awal pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mulai dilaksanakan pembangunan besar-besaran di sejumlah bidang.

Hal tersebut tidak terlepas dari krisis yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, mulai dari inflasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah satu fokus perhatian pemerintah Orde Baru kala itu adalah dibidang pertanian dengan fokus kepada peningkatan hasil produksi beras.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sementara itu, produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada 1969.

Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya pemerintah melalui program Bimbingan Masal (BIMAS) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.

Program BIMAS kemudian dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional serta swasta asing. Tujuan dari Bimbingan Masal Gotong Royong yakni untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberi bantuan pupuk serta pestisida pada petani.

Program BIMAS Gotong Royong kemudian disempurnakan menjadi Bimas Nasional melalui Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969. Melalui Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS). Selain menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemerintah juga menerapakan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian.

Program serta kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Indonesia selanjutnya mampu menjadi negara pengekspor pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor.

Atas keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food an Agriculture Organization (FAO), Edward Saouma untuk menghadiri Forum Dunia pada 14 November 1985 di Roma, Italia.

Di sana Soeharto memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa.

Pada agenda yang sama, Presiden Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi kepada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika.

Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari kaum petani Indonesia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara yang sedang membangun dapat meningkatkan kemampuannya sendiri.

Bisnis.com - Rencana pemerintah untuk melarang ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025 berpotensi mundur kembali. Hal itu tak lepas dari kapasitas produksi smelter tembaga baru di dalam negeri belum mencapai 100% pada akhir 2024.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan, smelter tembaga baru milik perseroan yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur baru bisa beroperasi 100% pada Januari 2025.