Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah itu mengatakan tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil menteri Investasi itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan Muhammdiyah telah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah.

Apalagi, Muhadjir mengaku bahwa saat ini ormasnya telah memiliki lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah yang rata-rata sudah berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan penambang.

“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont [sekarang Amman Mineral] kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” pungkas Muhadjir.

Sekadar informasi, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

Bisnis.com, JAKARTA - Integra Land merencanakan ekspansi strategis ke kawasan Sawangan, Depok sebagai jawaban atas tantangan industri properti saat ini.

Ekspansi ini menjadi bagian dari rencana besar perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya di wilayah Jabodetabek, sekaligus memperkuat budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif.

Founder dan CEO Integra Land Dennies Khrisna optimistis dengan potensi perekonomian kawasan Sawangan yang berkembang pesat dan didukung oleh infrastruktur yang lengkap.

Menurutnya, ekspansi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat akan hunian yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan.

"Kawasan hunian dari Integra Land akan menampilkan desain perumahan yang memadukan kenyamanan dan fungsionalitas, dengan tetap mengedepankan kualitas hidup penghuninya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Di samping itu, Dennies menjelaskan bahwa proyek hunian baru di daerah Sawangan akan mengusung konsep open plan living, dengan tipe rumah 84/120 yang dibanderol mulai dari sekitar Rp1,5 miliar. Hunian ini dirancang untuk meningkatkan keharmonisan keluarga milenial dan menciptakan ruang fleksibel untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Selain fokus pada pengembangan proyek, Integra Land juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Dengan mayoritas karyawan yang terdiri dari generasi muda, perusahaan mengutamakan transparansi, kolaborasi lintas divisi, dan kesempatan pengembangan karir yang luas. Konsep kantor open-space yang diterapkan mendorong komunikasi yang lebih efektif, menciptakan lingkungan kerja yang minim konflik, serta menumbuhkan semangat inovasi di setiap lini.

“Kami percaya bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh proyek yang kami kembangkan, tetapi juga oleh tim yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, kami membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang, berkontribusi, dan merasa dihargai. Dengan budaya ini, kami dapat menghadapi tantangan industri properti yang dinamis dengan lebih percaya diri,” jelas Dennies.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Integra Land juga bekerja sama dengan Integra Capital, sister company yang berfokus pada investasi di sektor properti. Kerja sama ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan perusahaan dan memperkuat posisi Integra Land sebagai pemain utama di industri properti Indonesia.

“Kami siap menghadapi tantangan dan peluang ke depan dengan semangat dan inovasi. Ekspansi ini adalah langkah nyata dari komitmen kami untuk terus berkembang, baik dari segi bisnis maupun kualitas SDM, dengan tetap menjaga nilai-nilai inklusivitas dan keberlanjutan,” tutup Dennies.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kabar terbaru dari penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana divestasi tersebut masih berjalan dan dalam tahap negosiasi akhir atau finalisasi. Dia memastikan bahwa kelanjutannya akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Insyaallah 10%. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Terkait hal ini, Bahlil menyebut, selama ini investor menganggap pemerintah lambat. Padahal, sebagian dari mereka juga lambat dalam mengeksekusi rencana.

Dia pun menegaskan bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dalam posisi yang salah. Sebab, pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengkaji lebih dalam agar tidak merugikan rakyat bangsa dan negara.

"Selama apa yang kita minta sebagai syarat mereka udah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana invetsasi tambahannya dalam konteks ekplorasi kalau udah lengkap kita mulai jalankan sekarang lagi dihitung oleh BUMN," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada Freeport Indonesia sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi.

Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu. Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana menerbitkan insentif fiskal untuk mengakselerasi trasnformasi industri, khususnya padat karya yang mengeluh gempuran impor.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam pengumuman hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (18/10/2024).

“APBN memberikan stimulus fiskal di sektor strategis yang kita harapkan punya daya ungkit atau multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat rantai pasok global,” ujarnya.

Insentif tersebut diharapkan untuk meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja dan menjaga upah tenaga kerja secara layak.

Salah satu industri yang Sri Mulyani tekankan, yakni insentif fiskal untuk industri padat karya tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) terhadap impor produk kain, karpet, serta tekstil penutup lantai lainnya yang berlaku selama 3 tahun.

“Kebijakan ini diharapkan agar daya kompetisi dan proteksi terhadap industri namun tetap menjaga daya saing industri dalam negeri dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang berlaku sejak 9 Agustus 2024. Artinya, kebijakan BMPT akan berlaku hingga 2027.

Sebelumnya, safeguard impor kain ini sempat diberlakukan pada 2020 lalu namun berhenti sejak 2022. Pelaku usaha sejak 2 tahun lalu meminta kembali BMTP tersebut. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Pemerintah pun mengenakan tarif yang beragam terhadap impor produk-produk tersebut untuk tahun pertama implementasi. Selanjutnya, tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan kembali.

Seperti segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif diberlakukan bea masuk di kisaran Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru ini.

Teranyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menetapkan pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China yang berlaku selama 5 tahun per 21 Oktober 2024.

Aturan itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 70/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan lebih lanjut terkait insentif fiskal lainnya yang akan dikeluarkan pada sisa akhir tahun ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah terus memperkuat dukungannya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diamanahi oleh Menteri Keuangan untuk menjadi koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro yang profesional dan kredibel, berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Hingga 12 Oktober 2024, PIP telah menyalurkan pembiayaan senilai total Rp43,25 triliun melalui program Pembiayaan UMi, menjangkau lebih dari 11,18 juta debitur dengan dukungan dari 91 lembaga penyalur.

Komitmen PIP terhadap Pengembangan UMKM

PIP terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Melalui inovasi program dan penyempurnaan mekanisme penyaluran, PIP bertekad untuk terus meningkatkan perannya sebagai katalis utama dalam pengembangan ekonomi mikro di Indonesia.

"Ke depan, PIP akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan program-program pembiayaan UMKM. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM akan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ismed Saputra, Direktur Utama PIP yang ditemui dalam kesempatan berbeda.

Pembiayaan UMi: Menjangkau Usaha Ultra Mikro di Berbagai Wilayah

Program Pembiayaan UMi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang menyasar pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau oleh perbankan formal. Penyaluran Pembiayaan UMi oleh PIP mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan Pulau Jawa mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp26,28 triliun untuk 7,06 juta debitur. Sumatera menempati posisi kedua dengan penyaluran senilai Rp10,5 triliun kepada 2,51 juta debitur, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan Rp2,41 triliun dan 613,9 ribu debitur. Wilayah Sulawesi menerima Rp2,86 triliun untuk 708,3 ribu debitur, sementara Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing mendapatkan Rp974 miliar dan Rp173,4 miliar.

"PIP terus memastikan bahwa penyaluran pembiayaan UMi tepat sasaran dengan pemantauan dan evaluasi berkala," ujar Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto saat bertemu dengan awak media di Yogyakarta.

Tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah debitur, PIP juga memastikan penyalurannya tepat sasaran melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Pada tahun 2023, Pembiayaan UMi berhasil menyalurkan Rp9,485 triliun untuk 2.211.468 debitur, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,923 triliun untuk 1.957.679 debitur.

KUR: Dorong Pertumbuhan Ekonomi serta Penyerapan Tenaga Kerja di Seluruh Indonesia

Program KUR pun menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Dengan tujuan utama untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM, KUR juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Suku bunga KUR pada tahun 2023 tetap sebesar 6% efektif per tahun. Sementara khusus untuk program KUR Supermikro (Supermi) serta Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) hanya dikenakan bunga sebesar 3%.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, suku bunga KUR telah mengalami penurunan signifikan, dari 24% pada KUR Mikro hingga mencapai 6% pada periode 2020-2022. Semua dana KUR berasal dari lembaga keuangan penyalur, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga untuk menutup selisih antara suku bunga pasar dan KUR, sehingga makin memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

Hingga 15 Oktober 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp231,8 triliun, atau 77,29% dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun, dengan lebih dari 4 juta debitur. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Proporsi penyaluran KUR di tahun 2024 terbagi menjadi 68,95% untuk KUR Mikro, 30,62% untuk KUR Kecil, dan sisa penyaluran untuk KUR Super Mikro dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyaluran KUR juga berfokus pada sektor-sektor produktif, dengan distribusi terbesar ke sektor perdagangan (42,7%), pertanian (33,2%), dan jasa (15,5%).

"Program KUR terus berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Dengan suku bunga yang tetap kompetitif, yaitu 6% per tahun dan 3% untuk program khusus, kami berharap KUR dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujar Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Darta.

Manfaat Langsung Pembiayaan UMi

Program pembiayaan yang dikelola oleh PIP telah memberikan dampak positif yang nyata bagi banyak pelaku usaha mikro di Indonesia. Muji Rahayu, pemilik Teo Craft Yogyakarta, menyatakan bahwa Pembiayaan UMi telah membantunya mengembangkan usaha kerajinan tangan tradisional, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar.

"Pinjaman dari PIP - UMi memungkinkan kami untuk memproduksi lebih banyak dan menembus pasar yang lebih luas," ungkapnya.

Juli Hariyati, produsen prol tape di Yogyakarta, juga merasakan manfaat yang signifikan dari program ini.

"Dengan pembiayaan dari PIP melalui UMi, saya bisa membeli peralatan baru dan meningkatkan produksi harian prol tape hingga 24 loyang," katanya. Ia berharap bahwa usahanya akan terus berkembang.

Ruswati, pemilik Oping Craft di kota yang sama, menekankan bagaimana Pembiayaan UMi telah membantu memperbesar skala usahanya dalam produksi barang-barang daur ulang. "Sebelum mendapatkan Pembiayaan UMi, pemasaran produk kami sangat terbatas. Sekarang, dengan dukungan PIP, kami bisa memperbesar skala usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas," tambahnya.

Dengan beragam program yang mendukung perkembangan UMKM, seperti Pembiayaan UMi dan KUR, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran aktif PIP dalam menyalurkan pembiayaan, makin banyak pelaku usaha yang dapat mengakses dana untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing mereka.

PIP juga terus berupaya memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penyaluran pembiayaan telah tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan. Ke depan, dengan inovasi yang terus berkembang, PIP bertekad untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tengah mengkaji atau menghitung-hitung kemampuan keuangan Negara demi anggaran yang sehat dalam mengantisipasi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

“Nanti kita pelajari dulu ya,” ujarnya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sedangkan untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk 5 tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru, tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN.

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kabar dirinya kembali masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia belum memastikan posisi yang akan diberikan oleh Presiden terpilih.

Bahlil mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto baru akan mengumumkan menteri-menteri yang masuk dalam kabinetnya pada Minggu (21/10/2024) malam atau Senin (22/10/2024).

"Saya nggak tahu, kita dipanggil kemarin insyaallah diberikan amanah, tapi tempatnya dimana itu hak prerogatif presiden, saya tidak pernah bercita-cita untuk di mana karena saya air mengalir hidupnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu juga bercerita hasil diskusi bersama Prabowo saat dipanggil ke Kertanegara dan mendapatkan pembekalan di Hambalang, Bogor beberapa hari lalu.

Dia menyebut, Prabowo mengundangnya untuk berdiskusi tentang negara, kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan berkontribusi pendapatan negara, kedaulatan energi, hingga lifting minyak.

"Itu saya diskusi. Kalian terjemahkan sendiri, saya jelas diskusi itu bagaimana ekonomi kita, bagaimana orang daerah jangan dizalimi, hak orang daerah harus kita jaga," jelasnya.

Dia menerangkan, Prabowo selalu membicarakan tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam (SDA) sesuai dengan Pasal 33 dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam pasal tersebut, Bahlil mengartikan bahwa seluruh kekayaan bumi laut dan udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat dalam pembangunan bangsa dan negara.

"Saya nggak tahu, kita dipanggil kemarin insyaallah diberikan amanah, tapi tempatnya dimana itu hak prerogatif presiden, saya tidak pernah bercita-cita untuk di mana karena saya air mengalir hidupnya," tuturnya.

Lebih lanjut, dia membantah isu bahwa dirinya masuk dalam kabinet Prabowo lantaran mendapat jatah sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Sebelum jadi Ketum Golkar, saya dulu ketua TKS [Tim Kampanye Strategis], belum jadi Ketum Golkar, itu tim kampanye nasional, yang informalnya itu TKS, kami banyak berdiskusi, terjemahin sendiri, waktu proses kampanye posisi saya sebagai Ketua tim TKS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprakirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1% selama 2024 dan 5,2% pada 2025, sesuai dengan perkembangan fiskal dan moneter yang masih positif hingga kuartal III/2024.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di atas 5% pada kuartal III/2024. Dia mengungkapkan, angka pastinya akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024.

"Dengan perkembangan perekonomian yang kita pantau dan kita prediksi hingga akhir tahun 2024, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1%," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2024).

Bendahara negara itu menjelaskan keyakinan tersebut berdasarkan perkembangan konsumsi rumah tangga yang masih terjaga secara positif khususnya kelas menengah atas sehingga diyakini akan mendorong aktifitas manufaktur dan perdagangan.

Selain itu, sambungnya, realisasi investasi juga tetap tumbuh seiring akselerasi penyelesaian program atau proyek-proyek strategis nasional alias PSN. "Termasuk di dalamnya adalah PSN itu Ibu Kota Nusantara," ujar Sri Mulyani.

Alumni Universitas Indonesia ini melihat kinerja ekspor nonmigas akan meningkat hingga akhir tahun, didorong oleh produk manufaktur dan produk pertambangan.

Sri Mulyani mengingatkan pada bulan depan juga akan terselenggara Pilkada 2024. Biasanya, penyelenggaraan pesta demokrasi selalu memberikan dampak positif terutama dari sisi konsumsi dan kegiatan masyarakat.

"Juga di kuartal ke-IV/2024, biasanya kita memiliki mobilitas masyarakat di hari libur nasional pada akhir tahun yang akan memberikan kontribusi positif pada variabel konsumsi di dalam perekonomian kita," lanjutnya.

Dia menyampaikan, pemerintah juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% secara tahunan pada 2025. Angka tersebut, sambungnya, bisa tercapai apabila permintaan domestik tetap terjaga termasuk langkah-langkah reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas tetap konsisten dilakukan.

"Termasuk kegiatan untuk penyerapan tenaga kerja dan investasi di dalam rangka hilirisasi untuk menciptakan nilai tangga yang lebih tinggi," kata Sri Mulyani.

Di samping itu, Sri Mulyani menyatakan pihaknya juga akan memonitor kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu—terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah beberapa pekan terakhir.

Pemerintah, klaimnya, akan mengambil langkah-langkah pencegahan agar ketidakpastian global tidak merambat ke perekonomian domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa sistem keuangan Indonesia sepanjang kuartal III/2024 terus terjaga di tengah eksalasi tensi geopolitik.

Sri Mulyani selaku koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan terjaganya kondisi ini sejalan dengan mulai meredanya berbagai tekanan keuangan global.

“Stabilitas sistem keuangan indonesia pada kuartal III/2024 tetap terjaga, sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama, yakni AS dan Eropa,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III/2024 di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (18/10/2024).

Adapun, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah rampung menggelar rapat berkala keempat tahun ini, pada 10 Oktober 2024.

Sri Mulyani menyampaikan pihaknya telah sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarkeempat lembaga yang tergabung dalam KSSK.

Bendahara Negara tersebut menyebutkan bahwa ketidakpasitan pasar keuangan global mulai mereda didukung pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama, sejalan dengan tekanan inflasi di negara tersebut yang melambat atau menurun

Sebagaimana di Negeri Paman Sam, inflasi diperkirakan akan mendekati sasaran 2% year on year (YoY) meski terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan tingkat pengangguran di AS yang masih tinggi

Dari sisi moneter, perkembangan di atas mendorong Federal Reserve (The Fed) memangkas Fed Fund Rate sebesar 50 basis poin ke level 4,75% hingga 5% pada pertengahan September lalu.

Terlebih, The Fed telah memberikan sinyal akan adanya pelonggaran lanjutan hingga akhir tahun 2024.

Meski tekanan telah mereda, KSSK akan meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal dan risiko yang berpotensi mempengaruhi perekonomian dan stabilitas sektor keuangan dalam negeri.

“Memasuki kuartal IV/2024, dinamika ekonomi di pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi. Ini seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia dalam memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ke sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja seperti pertanian dan UMKM, dinilai menjadi langkah tepat.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menilai kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah yang akan berdampak besar kepada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Melalui insentif bagi perbankan tersebut, akan banyak sektor yang merasakan manfaatnya.

Namun, Asmo melihat kebijakan ini tidak dapat berjalan sendiri. Melainkan harus diimbangi dengan langkah pemerintah dalam memberikan kebijakan fiskal.

Pertama, memangkas biaya-biaya input sektor produksi. Kedua, mengembalikan daya beli masyarakat agar produk-produk industri lebih meningkat. Ketiga, menjaga kestabilan harga pangan utama agar kantong masyarakat tidak semakin mengecil.

"Kebijakan ekspansif fiskal dan moneter tentu akan mendorong perbankan menyalurkan kredit produktif," tuturnya, dikutip Jumat (18/10/2024).

Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) merupakan jamu manis dari Bank Indonesia (BI) — berupa penurunan giro wajib minimum (GWM) yang besarannya tergantung besarnya kredit yang dikucurkan — bagi perbankan untuk mengucurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang telah ditentukan.

Sebelumnya, BI memberikan insentif likuiditas demi mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Di mana sektor yang menjadi prioritas adalah hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebutkan KLM tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli, tetapi juga untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, yang akan sangat mendukung target ekonomi pemerintah di masa mendatang.

Peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor properti hingga otomotif berpotensi meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, manufaktur otomotif, serta jasa pendukung lainnya, yang akan membantu menurunkan tingkat pengangguran.

Lebih lanjut lagi, peningkatan penyaluran kredit ke sektor padat karya tersebut juga akan berdampak positif pada rantai pasok yang lebih luas, mulai dari sektor produksi bahan bangunan hingga industri komponen otomotif.

“Dampak ini akan menciptakan lapangan kerja tambahan, yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.

Akankah Dampak Signifikan?

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 sebesar 10,85% year on year (YoY). Sayangnya, pertumbuhan kredit UMKM menjadi yang paling rendah, yakni sebesar 5,04%, ketimbang kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% YoY, 10,88%, dan 12,26%.

Sementara hingga minggu kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM senilai Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Untuk itu, per 1 Januari 2025 BI berencana melakukan ekspansi sektor prioritas yang pro-job, seperti pertanian dan UMKM.

“Serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (17/10/2024).

Meski demikian, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat semangat bank sentral dalam menekan jumlah pengangguran tidak akan berdampak signifikan.

Riefky menyebutkan isu saat ini berkembang adalah dunia usaha belum produktif karena investasi yang terhambat dan iklim usaha yang tidak bersahabat.

Sebut saja industri tekstil yang semakin ‘rajin’ melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), imbas gempuran produk impor dan lemahnya penegakan hukum dari kementerian terkait.

“Insentif boleh saja diberikan, itu akan meningkatkan penyerapan kredit dan akan meningkatkan dunia bisnis. Tapi tak akan terlalu signifikan sampai isu tersebut selesai,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penerimaan Negara yang menjadi salah satu Asta Cita milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada akhirnya batal dibentuk.

Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan rencana pemisahan tersebut memang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dalam jangka pendek, justru muncul kekhawatiran dengan pembukaan BPN, akan terganggunya penerimaan negara.

“Khawatir proses ini justru akan memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” ujarnya, Jumat (18/10/2024).

Anggawira yang juga menjabat sebagai Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mengungkapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diusulkan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Sebelumnya, Angga menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani terkait batalnya pembentukan BPN hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, masih terbuka peluang pembentukan BPN.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Rencana pembentukan BPN pun dinilai belum pupus. Hanya saja, Angga menegaskan perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

Padahal, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.

Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Sementara pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut meresmikan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur pada Jumat (18/10/2024). Peresmian bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) tersebut menjadi tugas terakhir Luhut sebagai menteri.

Luhut mengungkapkan, peresmian terakhir proyek infrastruktur tersebut memiliki makna tersendiri baginya. Hal ini lantaran dia juga mendapat penugasan pertamanya menjadi Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Kota Madiun pada 1993.

"Puluhan tahun berselang, saya mengakhiri penugasan saya sebagai menko kemaritiman dan investasi di Kabupaten Kediri untuk meresmikan Bandara Dhoho. Wilayah Mataraman [bekas wilayah Keresidenan Madiun dan Kediri] memang selalu menyimpan banyak memori yang indah sekaligus tak terlupakan bagi perjalanan karir saya selama ini," tulis Luhut melalui akun Instagramnya, Jumat (18/10/2024).

Terkait peresmian Bandara Dhoho, Luhut mengatakan bahwa bandara tersebut merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) unsolicited, di mana inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung penuh oleh pemerintah.

"Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menghadirkan solusi cepat dan efisien dalam menjawab tantangan pembangunan," katanya.

Selain itu, menurutnya, Bandara Dhoho juga membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Dia mengeklaim kehadiran bandara itu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuat Kediri semakin berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Timur.

Bandara Dhoho yang dibangun Gudang Garam melalui PT Surya Dhoho Investama memiliki luas area lebih dari 300 hektare. Kapasitas terminalnya mampu melayani 1,5 juta penumpang per tahun.

"Terhubung dengan tol akses yang tengah dibangun, bandara ini akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah selatan Jawa," kata Luhut.